Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tuza Junius Daradjatun bin Adang Daradjatun) terhadap Penggugat (Dita Nadia binti Rugandi Soemadipradja), dan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena thalak tersebut. 3.

Dita Nadia binti Rugandi Soemadipradja MelawanTuza Junius Daradjatun bin Adang Daradjatun

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Arfano Wiwoho Sapto Bin Harry Sapto Soepoyo) terhadap Penggugat (Natasha Soemadipradja Binti Ruganda Soemadipradja);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269000,00 ( dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah )

Soemadipradja,S.H., L.L.M. dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Advokat Soemadipradja & Taher, beralamat diWisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman,Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Juni 2012;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERIcq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESI UTARA Di PROPENSI DAERAH TINGKAT SULAWESI UTARA, berkedudukan di jalan 17 AgustusManado;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MINAHASA,berkedudukan di

Indopacific sebesar Rp309.717.195,00data yang diperlihatkan adalah faktur pajak, bukti potong PPh Pasal 23sedangkan agreement dan invoice dan bukti bayar tidak ada,Soemadipradja and Taher sebesar Rp15.944.825,00Data yang diperlihatkan adalah invoice, bukti bayar, faktur pajak, buktipotong PPh Pasal 23 sedangkan agreement tidak ada,T. Helmi, Thong Kool Lin, Lainlain, Aceh Recovery Project Juni 2006, Ulmiza S Djamalsebesar Rp82.183.871,00.

Pembayaran kepada Soemadipradja and Taher sebesar Rp15.944.825,00 adalah penyerahandalam negeri sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan.h. Pembayaran kepada T Helmi, dan lainlain untuk Aceh Recovery Project Juni 2006 sebesarRp82.183.871,00 adalah atas penyerahan dalam negeri sehingga koreksi tidak dapatdipertahankan.i.

Putusan Nomor 122/B/PK/PJK/2016ganda dan/atau menyebabkan ketidakpastian hukum dan/atau berada diluar yang dimaksud oleh batang tubuhnya sendiri, dengan penjelasansebagai berikut:a. bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU Nomor11/1994, berbunyi sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. .... dan seterusnya;b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa suratini telah menunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan padaPengusaha Kontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding Nomor S488 termasuk ke dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Keputusan TUN")yang oleh karenanya merupakan Sumber Hukum yang memiliki akibathukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:Surat Dinas = Keputusan

Putusan Nomor 122/B/PK/PJK/2016sumber hukum, maka hingga saat ini belum ada batasan ataupengertian yang konkret dan tegas tentang istilah "sumber hukum"tersebut;bahwa namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwasubstansi yang dapat dimaknai dari istilah sumber hukum terkaitdengan Surat Terbanding Nomor S488 tersebut adalah; adanyaperbuatan, sesuatu hal, atau peristiwa hukum yang dilakukan olehPejabat TUN (Terbanding), perbuatan

atau sesuatu hal atau peristiwahukum mana memiliki akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dankewajiban bagi Terbanding, Dirjen Minerba dan/atau perusahaanperusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya Generasi VIdan VII terkait dengan kompensasi dan restitusi kelebihan PajakMasukan yang tidak tegas pengaturan dalam Kontrak Karya dan UUNomor 11/1994;bahwa sesuai dengan uraian tentang isi atau materi Surat TerbandingNomor S488 di atas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapatbahwa isi atau materi Surat

Gajah MadaUniversity Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagaiberikut:Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah Keputusan TataUsaha Negara,bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AbhliRahmat Soemadipradja berkesimpulan bahwa status dan kedudukanSurat Terbanding Nomor S488 bukan hanya sebagai alat bukti suratatau tulisan yang berbentuk Akta Otentik, tetapi sekaligus jugasebagai Sumber Hukum bagi pihakpihak yang dituju dan/atau terkaitdengan Surat Terbanding Nomor S488

Status Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UU PPN 199430.Bahwa terkait Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UU PPN 1994 yangdiartikan oleh Terbanding mensyaratkan adanya penyerahan (ada PajakKeluaran) agar Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Masukannya,Pemohon Banding merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang Nomor 11/1994yang telah menambahkan norma hukum baru di dalamnya tidak sesuaidengan prinsip hukum yang berlaku dalam

Bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UndangUndangNomor 11/1994, berbunyi sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur padaayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. wat;b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;"b.

Olehkarena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa surat ini telahmenunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan pada PengusahaKontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;.Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding No.

Putusan Nomor 1349/B/PK/PJK/2015Demikian luasnya ruang lingkup pengertian istilah sumber hukum, makahingga saat ini belum ada batasan atau pengertian yang konkret dantegas tentang istilah "sumber hukum" tersebut;bahwa namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwasubstansi yang dapat dimaknai dari istilan sumber hukum terkait denganSurat Terbanding No.

S488 di atas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwa isiatau materi Surat Terbanding No. S488 tersebut dapat menimbulkanakibat hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara Terbanding,Dirjen Minerba dengan perusahaan pemegang Kontrak Karya GenerasiVI dan VII, yaitu:a.

Bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8), huruf (6) UU No. 11/1994,berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ....dst;perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;b.

S488 adalah surat yang diterbitkan olehsebuah badan eksekutif (yaitu Terbanding) yang dialamatkan kepadabadan eksekutif lainnya (yaitu Direktur Jenderal Pertambangan Umum).Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat Bahwa surat ini telahmenunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan padaPengusaha Kontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding No.

Demikian luasnya ruang lingkuppengertian istilah sumber hukum, maka hingga saat ini belum adabatasan atau pengertian yang konkret dan tegas tentang istilahsumber hukum tersebut: Bahwa namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Ranmat Soemadipradja berpendapat Bahwasubstansi yang dapat dimaknai dari istilah sumber hukum terkaitHalaman 16 dari 54 halaman. Putusan Nomor 1348/B/PK/PJK/2016dengan Surat Terbanding No.

Gajah MadaUniversity Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagaiberikut:Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah Keputusan TataUsaha Negara.Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AbhiRahmat Soemadipradja berkesimpulan Bahwa status dankedudukan Surat Terbanding No. S488 bukan hanya sebagai alatbukti surat atau tulisan yang berbentuk Akta Otentik, tetapisekaligus juga sebagai Sumber Hukum bagi pihakpihak yang ditujudan/atau terkait dengan Surat Terbanding No.

Demikian luasnya ruang lingkup pengertianistiah sumber hukum, maka hingga saat ini belum adabatasan atau pengertian yang konkret dan tegas tentangistilah Sumber hukum tersebut;Namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapatbahwa substansi yang dapat dimaknai dari istilah sumberhukum terkait dengan surat S488 tersebut adalah; adanyaHalaman 43 dari 54 halaman.

Putusan Nomor 1342/B/PK/PJK/2015ganda dan/atau menyebabkan ketidakpastian hukum dan/atau berada diluar yang dimaksud oleh batang tubuhnya sendiri, dengan penjelasansebagai berikut:a. bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU Nomor11/1994, berbunyi sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. .... dan seterusnya;b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa suratini telah menunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan padaPengusaha Kontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding Nomor S488 termasuk ke dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Keputusan TUN")yang oleh karenanya merupakan Sumber Hukum yang memiliki akibathukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:Surat Dinas = Keputusan

atau sesuatu hal atau peristiwahukum mana memiliki akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dankewajiban bagi Terbanding, Dirjen Minerba dan/atau perusahaanperusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya Generasi VIdan VII terkait dengan kompensasi dan restitusi kelebinan PajakMasukan yang tidak tegas pengaturan dalam Kontrak Karya dan UUNomor 11/1994;bahwa sesuai dengan uraian tentang isi atau materi Surat TerbandingNomor S488 di atas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapatbahwa isi atau materi Surat

Gajah MadaUniversity Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagaiberikut:"Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah Keputusan TataUsaha Negara,bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AhliRahmat Soemadipradja berkesimpulan bahwa status dankedudukan Surat Terbanding Nomor S488 bukan hanya sebagaialat bukti surat atau tulisan yang berbentuk Akta Otentik, tetapisekaligus juga sebagai Sumber Hukum bagi pihakpihak yang ditujudan/atau terkait dengan Surat Terbanding Nomor S488

Demikian luasnya ruang lingkup pengertian istilahsumber hukum, maka hingga saat ini belum ada batasan ataupengertian yang konkret dan tegas tentang istilan sumberhukum tersebut;Namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapatbahwa substansi yang dapat dimaknai dari istilan sumberHalaman 43 dari 54 halaman.

demikian,biaya ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (kegiatan produksi)Pemohon banding sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar seharusnyadapat dikreditkan dan dikompensasikan.Status Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b dad UU PPN 1994Bahwa terkait Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf' b dad UU PPN 1994 yangdiartikan oleh Terbanding mensyaratkan adanya penyerahan (ada PajakKeluaran) agar Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Masukannya,Pemohon Banding merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja

Bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU No. 11/1994,berbunyi sebagai berikut;Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur padaayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ....dst;b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;b.

Olehkarena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa surat ini telahmenunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan pada PengusahaKontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Ralunat Soemadipradja,Surat Terbanding No.

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)Bahwa merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja, suratS488 termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut Keputusan TUN) yang oleh karenanya merupakanSumber Hukum yang memiliki akibat hukum, dengan dasar dan alasansebagai berikut:Surat Dinas = Keputusan TUNe Status dan kedudukan surat S488 dalam Hukum AdministrasiNegara adalah termasuk ke dalam ruang lingkup pengertianKeputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka

Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukan persetujuaninstansi atau atasan atau instansi lain, dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatu KeputusanTUN tersebut diatas, maka Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapatbahwa surat S488 telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaisuatu Keputusan TUN yang dimaksud Pasal 1 angka 3 UUNo. 5/1986 dan Penjelasannya tersebut di atas, karena:a.

demikian,biaya ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (kegiatan produksi)Pemohon banding sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar seharusnyadapat dikreditkan dan dikompensasikan.Status Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b dad UU PPN 1994Bahwa terkait Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf' b dari UU PPN 1994 yangdiartikan oleh Terbanding mensyaratkan adanya penyerahan (ada PajakKeluaran) agar Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Masukannya,Pemohon Banding merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja

Bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU No. 11/1994,berbunyi sebagai berikut;Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur padaayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ....dst;b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;b.

Olehkarena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa surat ini telahmenunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan pada PengusahaKontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Ralunat Soemadipradja,Surat Terbanding No.

Bahwa merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja, suratS488 termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut Keputusan TUN) yang oleh karenanyamerupakan Sumber Hukum yang memiliki akibat hukum, dengan dasardan alasan sebagai berikut:Surat Dinas = Keputusan TUNe Status dan kedudukan surat S488 dalam Hukum AdministrasiNegara adalah termasuk ke dalam ruang lingkup pengertianKeputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3UndangUndang Republik Indonesia Nomor

atau sesuatu hal atauperistiwa hukum mana memiliki akibat hukum, yaitu menimbulkanHalaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 1351 B/PK/PJK/2016hak dan kewajiban bagi Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Minerbadan/atau perusahaanperusahaan pertambangan pemegangKontrak Karya Generasi VI dan VII terkait dengan kompensasidan restitusi kelebihan Pajak Masukan yang tidak tegaspengaturan dalam Kontrak Karya dan UU No. 11/1994;Sesuai dengan uraian tentang isi atau materi surat S488 di atas,Ahli Rahmat Soemadipradja

Hal tersebut karena dapat melahirkan interpretasi gandadan/atau menyebabkan ketidakpastian hukum dan/atau berada di luar yangdimaksud oleh batang tubuhnya sendiri, dengan penjelasan sebagai berikut:a. bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UndangUndangNomor 11/1994, berbunyi sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur padaayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ....

Olehkarena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa surat ini telahmenunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan pada PengusahaKontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding No. S488 termasuk ke dalam pengertian Keputusan TataHalaman 13 dari 52 halaman.

S488 di atas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwa isiatau materi Surat Terbanding No. S488 tersebut dapat menimbulkanakibat hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara Terbanding,Dirjen Minerba dengan perusahaan pemegang Kontrak Karya GenerasiVI dan VII, yaitu:a.

Demikian luasnya ruang lingkup pengertian istilahsumber hukum, maka hingga saat ini belum ada batasan ataupengertian yang konkret dan tegas tentang istilah sumberhukum tersebut;Namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapatbahwa substansi yang dapat dimaknai dari istilah sumberhukum terkait dengan surat S488 tersebut adalah; adanyaperbuatan, sesuatu hal, atau peristiwa hukum yang dilakukanoleh Pejabat TUN (Direktur Jenderal Pajak),

Putusan Nomor 1351/B/PK/PJK/2015Pajak Masukan yang tidak tegas pengaturan dalam KontrakKarya dan UndangUndang Nomor 11/1994;Sesuai dengan uraian tentang isi atau materi surat S488 diatas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwa isi ataumateri surat S488 tersebut dapat menimbulkan akibat hukumatau menimbulkan hak dan kewajiban antara Direktur JenderalPajak, Dirjen Minerba dengan perusahaan pemegang KontrakKarya Generasi VI dan VII, yaitu:a.

. : 1360.005/S&T/HT/NN/RE/ABRaam dari Hafzan Taher, S.H. dkk, Advokatadvokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor diWisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat .10210,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tertanggal 16 Desember 2011, bertindak untuk dan atas nama sertamewakili kepentingan para pihak yang namanya disebut dibawah ini: 1) Astro Nusantara International B.V. ;2) Astro Nusantara Holding B.V ; 3

Nomor : 05/PDT/ARBINT/2009/PN.JKT.PST.sebagaimana ketentuan Pasal 67 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 TentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf (d) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelahmemperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Kantor Advokat Soemadipradja

Bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (6b) UU No. 11/1994,berbunyi sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ....dst;b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;".

S488 adalah surat yang diterbitkan olehsebuah badan eksekutif (yaitu Terbanding) yang dialamatkan kepadabadan eksekutif lainnya (yaitu Direktur Jenderal Pertambangan Umum).Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat Bahwa surat ini telahmenunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapkan pada PengusahaKontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding No.

Demikian luasnya ruang lingkup pengertian istilahsumber hukum, maka hingga saat ini belum ada batasan ataupengertian yang konkret dan tegas tentang istilah "sumber hukum"tersebut;Bahwa namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat Bahwasubstansi yang dapat dimaknai dari istilah sumber hukum terkaitdengan Surat Terbanding No.

Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2016Namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapatbahwa substansi yang dapat dimaknai dari istilah sumberhukum terkait dengan surat S488 tersebut adalah; adanyaperbuatan, sesuatu hal, atau peristiwa hukum yang dilakukanoleh Pejabat TUN (Direktur Jenderal Pajak), perobuatan atausesuatu hal atau peristiwa hukum mana memiliki akibathukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi DirekturJenderal Pajak, Dirjen

Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, danF.A.M Stroink dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law).Gajah Mada University Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman6465, sebagai berikut:Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah KeputusanTata Usaha Negara.Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AbhliRahmat Soemadipradja pada pemeriksaan tingkat bandingberkesimpulan bahwa status dan kedudukan surat S488bukan hanya sebagai

Bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (6) UU No. 11/1994,berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ....dst;b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;Bahwa adapun penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU No.11/1994, berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan

S488 adalah surat yang diterbitkan olehsebuah badan eksekutif (yaitu Terbanding) yang dialamatkan kepadabadan eksekutif lainnya (yaitu Direktur Jenderal Pertambangan Umum).Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat Bahwa surat ini telahmenunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan padaPengusaha Kontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding No.

Demikian luasnya ruang lingkuppengertian istilah sumber hukum, maka hingga saat ini belum adabatasan atau pengertian yang konkret dan tegas tentang istilahsumber hukum tersebut: Bahwa namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Ranmat Soemadipradja berpendapat Bahwasubstansi yang dapat dimaknai dari istilah sumber hukum terkaitHalaman 16 dari 54 halaman. Putusan Nomor 1349/B/PK/PJK/2016dengan Surat Terbanding No.

Gajah MadaUniversity Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagaiberikut:Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah Keputusan TataUsaha Negara.Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AbhiRahmat Soemadipradja berkesimpulan Bahwa status dankedudukan Surat Terbanding No. S488 bukan hanya sebagai alatbukti surat atau tulisan yang berbentuk Akta Otentik, tetapisekaligus juga sebagai Sumber Hukum bagi pihakpihak yang ditujudan/atau terkait dengan Surat Terbanding No.

Putusan Nomor 1349/B/PK/PJK/2016Sesuai dengan uraian tentang isi atau materi surat S488 diatas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwa isi ataumateri surat S488 tersebut dapat menimbulkan akibat hukumatau menimbulkan hak dan kewajiban antara Direktur JenderalPajak, Dirjen Minerba dengan perusahaan pemegang KontrakKarya Generasi VI dan VII, yaitu:a.

tidak tahu barang apa saja yang dijual oleh Terdakwa di tokonyayang telah melanggar hak merk dari CHANEL SARL karena tidak ikut sertadalam survey yang dilakukan oleh kantor K&K Advocates saat itu ;Bahwa saksi tahu toko Terdakwa telah menjual barang yang melanggar hak merkdari CHANEL SARL dari hasil laporan survey dan bukti awal yang telahdikumpulkan oleh staf kantor K&K Advocates ;Bahwa saksi bekerja pada kantor K&K Advocates sejak tahun 2011;Bahwa Sebelumnya kantor K&K Advocates bernama Kantor SOEMADIPRADJA

Hal. 7 dari 24 hal.dari Kantor SOEMADIPRADJA & TAHER sejak tahun 2007 dan saat bergantinama menjadi kantor K&K Advocates , CHANEL SARL tetap menjadi klien ;e Bahwa isi surat kuasa yang diberikan oleh CHANEL SARL kepada kantor K&KAdvocates antara lain untuk melakukan segala tindakan yang perlu untukmelindungi hak merk dari CHANEL SARL termasuk melakukan laporan kekepolisian ;e Bahwa Merk CHANEL telah terdaftar di Direktorat Merek Ditjen HKIKemenkum dan HAM RI atas nama CHANEL SARL , suatu perusahaan

Terdakwa menjual bermacammacam Merek,antara lain LV, CHANEL, PRADA ;Bahwa toko Terdakwa pernah dilakukan penggeledahan dan penyitaan, saat itu Terdakwasedang tidak ada di toko yaitu pada tanggal 8 Nopember 2012;Bahwa Sebelumnya kantor K&K Advocates bernama Kantor SOEMADIPRADJA &TAHER, staf dan advokatnya sama .

Sebelumnya CHANEL SARL adalah klien dariKantor SOEMADIPRADJA & TAHER sejak tahun 2007 dan saat berganti nama menjadikantor K&K Advocates , CHANEL SARL tetap menjadi klien ;Bahwa isi Surat Kuasa yang diberikan oleh CHANEL SARL antara lain menyebutkanmemberikan hak kepada K&K advocates untuk mewakili hak pemilik merk CHANELuntuk melakukan tindakantindakan hukum seperti melakukan somasi, laporan kekepolisian , penuntutan, perdamaian dan lainlain;Bahwa Merk CHANEL telah terdaftar di Direktorat Merek

Bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutip selengkapnyaketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UndangUndang No. 11/1994,berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cam yang diatur padaayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ....dst;b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha ;b.

Oleh karena itu,Pemohon Banding berpendapat bahwa surat ini telah menunjukkan posisiTerbanding yang dapat diterapkan pada Pengusaha Kontrak Karya GenerasiVII, termasuk Pemohon Banding;Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja, SuratTerbanding No.

Demikianluasnya ruang lingkup pengertian istilah sumber hukum, maka hingga saatini belum ada batasan atau pengertian yang konkret dan tegas tentangistilah sumber hukum tersebut;Bahwa namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwasubstansi yang dapat dimaknai dari istilan sumber hukum terkait denganSurat Terbanding No.

Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan instansi atau atasan atau instansi lain, dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum;Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatuKeputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka AhliRahmat Soemadipradja berpendapat bahwa surat S488telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai suatuHalaman 44 dari 57 halaman.

Van Buuren, dan F.A.M Stroink dalamBuku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law).Gajah Mada University Press, Cetakan ketiga 1994,Halaman 6465, sebagai berikut:Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialahKeputusan Tata Usaha Negara;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, makaAhli Rahmat Soemadipradja pada pemeriksaantingkat banding berkesimpulan bahwa status dankedudukan surat S488 bukan hanya sebagai alatbukti surat atau tulisan yang berbentuk

Bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU No. 11/1994,berbunyi sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ....dst;b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;"b.

S488 adalah surat yang diterbitkan olehsebuah badan eksekutif (yaitu Terbanding) yang dialamatkan kepadabadan eksekutif lainnya (yaitu Direktur Jenderal Pertambangan Umum).Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat Bahwa surat ini telahmenunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapbkan padaPengusaha Kontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding No.

Demikian luasnya ruang lingkup pengertianistilah sumber hukum, maka hingga saat ini belum ada batasan ataupengertian yang konkret dan tegas tentang istilan "sumber hukum"tersebut; Bahwa namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Ranmat Soemadipradja berpendapat Bahwasubstansi yang dapat dimaknai dari istilah sumber hukum terkaitdengan Surat Terbanding No.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AbhliRahmat Soemadipradja berkesimpulan Bahwa status dankedudukan Surat Terbanding No. S488 bukan hanya sebagai alatbukti surat atau tulisan yang berbentuk Akta Otentik, tetapi sekaligusjuga sebagai Sumber Hukum bagi pihakpihak yang dituju dan/atauterkait dengan Surat Terbanding No. S488 tersebut atas halhalyang tercantum dalam Surat Terbanding No. S488 tersebut;42. Bahwa Surat Terbanding No.

Putusan Nomor 1352/B/PK/PJK/2016Sesuai dengan uraian tentang isi atau materi surat S488 diatas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat Bahwa isi ataumateri surat S488 tersebut dapat menimbulkan akibat hukumatau menimbulkan hak dan kewajiban antara Direktur JenderalPajak, Dirjen Minerba dengan perusahaan pemegang KontrakKarya Generasi VI dan VII, yaitu:a.

atas PeriodePenyelidikan Umum, Periode Eksplorasi, Periode Studi Kelayakan,Periode Konstruksi, dan Periode Operasi;Status Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UndangUndang PajakPertambahan Nilai Tahun 1994;Bahwa terkait Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UndangUndangPajak Pertambahan Nilai Tahun 1994 yang diartikan oleh Terbandingmensyaratkan adanya penyerahan (ada Pajak Keluaran) agar PemohonBanding dapat mengkreditkan Pajak Masukannya, Pemohon Bandingmerujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2016dimaksud oleh batang tubuhnya sendiri, dengan penjelasan sebagaiberikut: Pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutip selengkapnyaketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UndangUndang PajakPertambahan Nilai Tahun 1994, berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur padaayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. ... dst;b. perolehnan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; Adapun

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2016dijadikan pedoman untuk memahami maksud dari norma dalam pasalundangundang dimaksud;S488 adalah Surat Dinas yang merupakan suatu Keputusan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,S488 termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut Keputusan TUN) yang oleh karenanya merupakanSumber Hukum yang memiliki akibat hukum, dengan dasar dan alasansebagai berikut:Surat Dinas = Keputusan Tata Usaha Negara: Status

Mochtar Kusumaatmadja, S.H., PaulScholten yang pada pokoknva berpendapat bahwa pengertian istilahSumber Hukum demikian luasnya, mencakup segala sesuatu yangbersifat mengatur kehidupan manusia dan alam sekitarnya, segalasesuatu yang dapat menimbulkan akibat hukum, dan sebagainya.Demikian luasnya ruang lingkup pengertian istilah sumber hukum, makahingga saat ini belum ada batasan atau pengertian yang konkret dantegas tentang istilah sumber hukum tersebut;bahwa namun demikian, ahli Rahmat Soemadipradja

(RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);Bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknya adalah:adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaati surat DJPS488 yang tidak lain Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalahsesuai dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) bUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya jo.Pasal 3 UndangUndang No. 28/1999 (UndangUndang TentangPenyelenggaaan negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme

., LL.M, Erie Hotman Tobing, S.H,LL.M, R.R Bianca Jwalita Kalyana, S.H, Taufan Ramdhani, S.H, LL.M, AdamMuhammad Sutan, S.H, Michael A.P Pangaribuan, S.H, Leonardo P.Sitorus,S.H, Muhammad Ali Musthafa Kemal,S.H, advokatadvokat pada KantorAdvokat SOEMADIPRADJA & TAHER, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 9,JI.

Hal tersebut karena dapat melahirkan interpretasiganda dan/atau menyebabkan ketidakpastian hukum dan/atau berada diluar yang dimaksud oleh batang tubuhnya sendiri, dengan penjelasansebagai berikut:a. bahwa pertamatama Ahli Rahmat Soemadipradja mengutipselengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU Nomor11/1994, berbunyi sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk;a. .... dan seterusnya;b. perolehan Barang Kena Pajak atau

Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa suratini telah menunjukkan posisi Terbanding yang dapat diterapkan padaPengusaha Kontrak Karya Generasi VII, termasuk Pemohon Banding;bahwa dengan merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,Surat Terbanding Nomor S488 termasuk ke dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Keputusan TUN")yang oleh karenanya merupakan Sumber Hukum yang memiliki akibathukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:Halaman 14 dari 56 halaman

;bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AhliRahmat Soemadipradja berkesimpulan bahwa status dankedudukan Surat Terbanding Nomor S488 bukan hanya sebagaialat bukti surat atau tulisan yang berbentuk Akta Otentik, tetapisekaligus juga sebagai Sumber Hukum bagi pihakpihak yang ditujuHalaman 18 dari 56 halaman.

Putusan Nomor 1341/B/PK/PJK/2015Masukan yang tidak tegas pengaturan dalam KontrakKarya dan UU Nomor 11/1994;Sesuai dengan uraian tentang isi atau materi surat S488di atas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwaisi atau materi surat S488 tersebut dapat menimbulkanakibat hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antaraDirektur Jenderal Pajak, Dirjen Minerba denganperusahaan pemegang Kontrak Karya Generasi V1 dan VII,yaitu:a.

;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AbhliRahmat Soemadipradja pada pemeriksaan tingkat bandingberkesimpulan bahwa status dan kedudukan surat S488bukan hanya sebagai alat bukti surat atau tulisan yangberbentuk Akta Otentik, tetapi sekaligus juga sebagaisumber hukum bagi pihakpihak yang dituju dan/atauterkait dengan surat S488 tersebut atas halhal yangtercantum dalam surat S488 tersebut;17.Bahwa Majelis Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara aquo menganggap surat S488 hanya merupakan