DLEHD0220002164 2003 19 Nusantara Soemadipraja & 3.256.748 MS3. /DLEHD0220002177 092003 Taher 719.248 MS4. (EWQKR0120000985 3009 Soemadipraja & Taher 80767.852 MS5. DLEHD0220002139 2003 14 Prasetio.Sarwoko.Sandjaja 3.302.511) MS10 2003 Consult Soemadipraja &29 08 Taher2003 Hal. 19 dari 25 hal. Put.

DLEHD0220002164 19092003 Soemadipraja & Taher 3.256.748) MS3. DLEHD0220002177 30092003 Soemadipraja & Taher 719.248) MS4. EWQKR0120000985 14102003 Prasetio.Sarwoko.Sandjaja Consult 80767.852) MS5.

DLEHD0220002139 29082003 Soemadipraja & Taher 3.302.511) MSJumlah 224.870.995 Bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa jenis usahayang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan adalah bergerak di bidangpertambangan Emas dan Perak, sehingga apabila diteliti lebih lanjut terbuktiHal. 15 dari 19 hal. Put.

., kKewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, paraAdvokat pada Kantor Advokat Soemadipraja & Taher,beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Oktober 2019;Termohon Peninjauan KembaliDanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, tempatKedudukan di Jalan Nuri Blok E Nomor 21, PerumnasCibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;Halaman 1 dari 6 halaman.

;Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan advokat atau calonadvokat pada Kantor Advokat Soemadipraja & Taher yang beralamat diWisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakartaberdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagal TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:51/PENDIS/2019/PTUN.SRG, tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenetapan Gugatan Lolos Dismissal;Penetapan

Lembah Ill,No. 36, Rt. 04/06, Cirendeu Raya, Ciputat Tangerang ;dalam hal ini memberi Kuasa kepada MAKOLIN SINAGA,SH, dan KELLY KALIMANTANA BP, SH, Advokat padaKantor Hukum Soemadipraja Sinaga Kalimantana(SSK) beralamat diGedung AECS Jalan Cikapayang No.18 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 16 September 2011, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang padatanggal 14 Nopember 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulasebagai sebagaiPELAWAN ; D A N Ny. R.

Surat darimenteri Perdagangan RI Nomor 04/MDAG/ED/12/2013 tertanggal Jakarta 09 Desember2013 seyogianya dipandang pula merupakan bahagian dari arti force majeure;Bahwa guna mendukung alasan/dalih dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka haltersebut dapat dilihat pada Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa/force majeureoleh Rahmat, S.S Soemadipraja, cetakan pertama, Penerbit oleh PT. Gramedia, Jakarta.

Surat dariHalaman 7 dari 25 Putusan PHI No. 14/Pdt.SusPHI/2014/PN Palmenteri Perdagangan RI Nomor 04/MDAG/ED/12/2013 tertanggal Jakarta 09 Desember2013 seyogianya dipandang pula merupakan bahagian dari arti force majeure;Bahwa guna mendukung alasan/dalih dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka haltersebut dapat dilihat pada Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa/force majeureoleh Rahmat, S.S Soemadipraja, cetakan pertama, Penerbit oleh PT. Gramedia, Jakarta.

Surat darimenteri Perdagangan RI Nomor 04/MDAG/ED/12/2013 tertanggal Jakarta 09 Desember2013 seyogianya dipandang pula merupakan bahagian dari arti force majeure;Halaman 17 dari 25 Putusan PHI No. 14/Pdt.SusPHI/2014/PN Pal3 Bahwa guna mendukung alasan/dalih dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka haltersebut dapat dilihat pada Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa/force majeureoleh Rahmat, S.S Soemadipraja, cetakan pertama, Penerbit oleh PT. Gramedia, Jakarta.

,kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diWisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No. 28,Jakarta Pusat 10210, Pekerjaan Advokat pada KantorAdvokat SOEMADIPRAJA & TAHER, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 dan tertanggal 25April 2014 ; Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.163/B/2014/PT.TUN.JKT.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING ; n neePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca :1.

., Keduanya Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukumberkantor di Soemadipraja Sinaga Kalimantana diGedung AECS Jl.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : Eddy, SH selaku orang tua kandung dari Kedua anaknya yang masih dibawah umur /belum dewasa yang bernama:

• MUHAMAD MUHARRIR, Cucu (anak dari Yani Handayani), lahir di Bandung pada tanggal 19 Mei 2004;
• ABEL SOEMADIPRAJA, Cucu (anak dari Yani Handayani), lahir di Bandung pada tanggal 14 Desember 2008;

1. sesuai

Surat darimenteri Perdagangan RI Nomor 04/MDAG/ED/12/2013 tertanggal Jakarta 09 Desember2013 seyogianya dipandang pula merupakan bahagian dari arti force majeure;Bahwa guna mendukung alasan/dalih dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka haltersebut dapat dilihat pada Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa/force majeureoleh Rahmat, S.S Soemadipraja, cetakan pertama, Penerbit oleh PT. Gramedia, Jakarta.

Surat darimenteri Perdagangan RI Nomor 04/MDAG/ED/12/2013 tertanggal Jakarta 09 Desember2013 seyogianya dipandang pula merupakan bahagian dari arti force majeure;3 Bahwa guna mendukung alasan/dalih dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka haltersebut dapat dilihat pada Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa/force majeureoleh Rahmat, S.S Soemadipraja, cetakan pertama, Penerbit oleh PT. Gramedia, Jakarta.

Soemadipraja, terbitan Nasional Legal Reform Program,Jakarta Tahun 2010 Dari ketentuanketentuan atau dasar hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsurunsur keadaan memaksa antara lain:. peristiwa yang tak terduga;. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;. tidak ada iktikad buruk dari debitur;. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; 0 a2 90 0 jika prestasi tersebut dilaksanakan maka akan terkena larangan;. keadaan diluar kesalahan

Soemadipraja, terbitan Nasional Legal ReformProgram, Jakarta tahun 2010.

tindakpidana memperdagangkan barang perlengkapan pria dan wanita berupatas, dompet, ikat pinggang, pakaian, dasi, sepatu, parfum, kosmetikbermerk GUCCI yang diduga palsu dan mempunyai persamaan padakeseluruhan dan atau pada pokoknya dengan merk GUCCI milik pihaklain yang terdaftar di daftar umum Merek Ditjen HKI Dephum dan HAMRI berdasarkan surat kuasa subtitusi tertanggal 5 November 2008, yangditanda tangani oleh Justisiari Perdanakusumah, SH dan A YuliantoNurmansyah, SH L.LM dari kantor Advokat Soemadipraja

Newmont Nusa Tenggara, memilihdomisili hukum di Kantor Advokat SOEMADIPRAJA & TAHER,alamat Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,Jakarta Pusat 10201, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :1038/PDMH/NNT/V1/2012 tertanggal 11 Juni 2012, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI/TERBANDING ; == nnnI. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, dalam halini diwakili oleh Dr. K.H. Zulkifli Muhadli, S.H.

Pengadilan Pajak telah membuat putusan tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengingat UU PPmemiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalam Alinea KeempatPenjelasan Umum UU PP disebutkan bahwa:Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undangundang ini bersifatkhususmenyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan...Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undangundang ini diatur hukumacaratersendiri untuk menyelenggarakanPengadilan PajakMaka dari itu, Soemadipraja

MMC dengan BPJSKesehatan;S.S Soemadipraja dalam bukunya penjelasan hukum tentang keadaanmamaksa/ force majeure yang bertuliskan: force majeure berdasarkanpenyebab yaitu suatu keadaan memaksa yang disebabkan oleh karenaHalaman 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2020/PN Jmbsesuatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atauhapus dan atau dikeluarkannya kebijakan yang baru yang mana berdampakpada kegiatan yang sedang berlangsung;Bahwa putusnya kerjasama antara RS.

Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/201 7undang ini diatur hukumacaratersendin untuk menyelenggarakanPengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja & Taher di dalam pendapatnya (Lampiran 9) menyimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajakbersifat lex specialis (khusus) sehingga dengan demikian hukum acarauntuk peradilan umum yang diatur di dalam HIR sebagai /ex generalis(umum) tidak berlaku di Pengadilan Pajak;Hal di atas didukung oleh Bapak M.

putusan tidaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengingatUndangUndang PP memiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalamAlinea Keempat Penjelasan Umum UndangUndang PP disebutkanbahwa:"Pengadilan Pajak yang diatur dalam undangundang ini bersifat knususmenyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan.Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam undangundang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakanPengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja

Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas,dalam Undangundang ini diatur hukum acara tersendiri untukmenyelenggarakan Pengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja & Taher di dalam pendapatnya (Lampiran 9)menyimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajakbersifat lex specialis (khusus) sehingga dengan demikian hukum acarauntuk Peradilan Umum yang diatur di dalam HIR sebagai /ex generalis(umum) tidak berlaku di Pengadilan Pajak;Hal di atas didukung oleh Bapak M.

membuat putusan tidaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengingatUndangUndang PP memiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalamAlinea Keempat Penjelasan Umum UndangUndang PPdisebutkanbahwa:Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undangundang ini bersifat knususmenyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketaperpajakan.Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalamundangundang ini diatur hukum~ acara tersendiri untukmenyelenggarakan Pengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja