Pemohon:
SUNUSI,, S,Sos.M.Si

NI NYOMAN SRIWATI,MPD >< I GEDE SUDIRMAN, SOS.M.SI

Foto copy Buku Nikah No.526/39/VII/2006, atas namaDR.MUHAMMAD SYAFAR,SOS.M.Si, diberi tanda: P 5;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah dibubuhimeterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan denganaslinya ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surattersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yangdidengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Saksi ke 1 : SUKIMAH : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi

sebagai tetanggadari Pemohon ; Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan seorang Lakilaki bernama MUHAMMAD SYAFAR,SOS.M.Si ; Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut Pemohon telahdilkaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya bernamaSHAKYLA ALMYRA FASYA, yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni2007 ; Bahwa Pemohon tahu maksud anak pemohon' mengajukanpermohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak pemohondalam Akte Kelahirannya dikarenakan anak pemohon tersebut adakesalahan penulisan

dalam Akte Kelahirannya yang seharusnyatertulis dalam Akte Kelahiran nama anak Pemohon adalah SHAKYLAALMYRA FSYA namun dalam Akte Kelahiran tertulis nama anakpemohon adalah SYAKILA ALMIRA FASYA ;Bahwa nama anak pemohon yang benar adalah nama yang terteradalam Kartu keluarga ;Saksi ke 2 : KAMARIAH:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetanggadari Pemohon ;Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan seorang Lakilaki bernama MUHAMMAD SYAFAR,SOS.M.Si ;Bahwa setahu saksi dari perkawinan

Ikhwanuddin, S,Sos.M.Si., yang ditandatangani oleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan padatanggal 27 September 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.Ikhwanuddin, S,Sos. M.Si. yang ditandatangani oleh PJ. GubernurSumatera Selatan pada tanggal 27 September 2018;4.

Sos.M.Si; Sugijanto; Agung Khairul M, ST; Ahmad Fikri, ST; Shinta Cahya Utami, S.Sos untuk melakukan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai diKecamatan Tanjung Lago tanggal 9, 10, 11 Juli 2012.Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1541/NAKERTRANS/2/2012 tanggal 29 Juni2012 menugaskan Hasibuan, SE, SE; Thoimun Risdyanto, SP, MM; Ir.

Sos.M.Si 094/2283/NAKERTRANS/2/2012TTANGGAL 21 SEPTEMBER 2012/KECAMATAN MUARA PADANG/PELAKSANAAW/ 24, 25, 26SEPTEMBER 2012 725,000.00 350,000.00 halaman 21 dari 95 Putusan Nomor:03/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg an41Nasruddin, SH094/2283/NAKERTRANS/2/2012TTANGGAL 21 SEPTEMBER 2012/KECAMATAN MUARA PADANG/PELAKSANAAW/ 24, 25, 26SEPTEMBER 2012725,000.00725,000.00 42Ir.

Sos.M.Si; Sugijanto; Agung Khairul M, ST; Ahmad Fikri, ST; Shinta Cahya Utami, S.12131415161718192021Sos untuk melakukan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai diKecamatan Tanjung Lago tanggal 9, 10, 11 Juli 2012.Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1541/NAKERTRANS/2/2012 tanggal 29 Juni2012 menugaskan Hasibuan, SE, SE; Thoimun Risdyanto, SP, MM; Ir.

Sos.M.Si(094/2343/N AKERTRANS/2/2012 TANGGAL 27SEPTEMBER 2012/ KECAMATAN MUARASUGIHAN/ PELAKSANAAW/ 28, 29, 30SEPTEMBER 2012725,000.00725,000.00 34Nasruddin, SH(094/2343/N AKERTRANS/2/2012 TANGGAL 27SEPTEMBER 2012/ KECAMATAN MUARASUGIHAN/ PELAKSANAAW/ 28, 29, 30SEPTEMBER 2012725,000.00725,000.00 35Thoimun Risdyanto, SP, MM(094/2343/N AKERTRANS/2/2012 TANGGAL 27SEPTEMBER 2012/ KECAMATAN MUARASUGIHAN/ PELAKSANAAW/ 28, 29, 30SEPTEMBER 2012725,000.00725,000.00 36Sugijanto(094/2343/N AKERTRANS/2/2012

Sos.M.Si(094/17 19/N AKERTRANS/2/2012 TANGGAL 20JULI 2012/ KECAMATAN SEMBAWA/MONITORING/ 23, 24, 25 JULI 2012531,000.00 88Achmad Rochali(094/17 19/NAKERTRANS/2/2012 TANGGAL 20JULI 2012/ KECAMATAN SEMBAWA/MONITORING/ 23, 24, 25 JULI 2012531,000.00531,000.00 halaman 45 dari 95 Putusan Nomor:03/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg 4689Shinta Cahya Utami, S.

Sos.M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat)tahun, serta pidana denda sejumlah Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidakdibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama : 2 (dua)bulan kurungan; 9900222 22 2e ne nnnne. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masapenangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan; . Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; .

Sos.M.Si.

Sos.M.Si. selaku KabagPemerintahan ;95.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 23 01 01tahun 2007 untuk keperluan pembayaran pembelian makan dan minumdalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan KotaLhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satutahun 2007, sejumlah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) ;96.1 (satu) lembar bon faktur dengan jumlah Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) yang dikeluarkan oleh RM.

Sos.M.Si. selakuKabag Pemerintahan ;95.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA: 1 20 03 27055230101 tahun 2007 untuk keperluan pembayaran pembelian makan danminum dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluanpengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang,Kecamatan Muara Satu tahun 2007, sejumlah Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) ;96.1 (satu) lembar bon faktur dengan jumlah Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RM.

Sos.M.Si 59 Bahwa setelah disengketakan di panwaslu oleh pasangan Ir. H.Abdullah Rasyid, MM dan Dr. H. Marigun Rasyid, S. Sos. M.Si,kemudian pihak penggugat mengajukan diri sebagai pihak terkait padatanggal 31 agustus 2015 dalam sengketa tersebut, namun hinggaHalaman 13 dari S7hal. Put.

Sos.M.Si dan Tergugat, yang pada intinya menetapkan pasangan calonBupati dan wakil bupati Mamuju utara atas nama Ir. H. AbdullahRasyid, MM dan Dr. H. Marigun Rasyid, S. Sos.

Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, Sos.M.Si selaku KabagPemerintahan Kabupaten Cilacap (berdasarkan SK Bupati CilacapNo.821.2/076/2004 tanggal 31 Agustus 2004) diberi mandat tertulisberupa Disposisi dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, Sos.MMtertanggal 8 Desember 2007 dengan disposisi untuk diselesaikan, dandisposisi tersebut dilengkapi proposal berikut Surat PengantarNo.083/EP/MKTPNW/XI/07 tanggal 18 November 2007.2.

Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013 Hubungan yang bersifat prifat bukan Perintah Jabatan;Dasarnya adalah Arres Hooge Raad 26 November 1933;Dalam perkara in casu, Terdakwa selaku Kabag PemerintahanKabupaten Cilacap di bawah Bupati Kepala Daerah atas dasarhubungan jabatan, ini berarti hubungan antara Terdakwa DANGIRMULYADI, Sos.M.Si dengan Bupati Cilacap PROBO YULASTORO,Sos.MM adalah hubungan hukum Publik;B.

Hal yang diperintah masuk ke dalam wewenang Pejabat yangmemerintah (Arrest Hugo Raad 21 Mei 1918).Dalam perkara a quo, perintah Bupati Cilacap PROBO YULASTORO,Sos.MM kepada Terdakwa DANGIR MULYADI, Sos.M.Si sebagaibawahan Bupati/secara struktural perintah Bupati adalah berupamandat. Terdakwa melaksanakan perintah Bupati adalah untuk danatas nama Bupati selaku Pengguna Anggaran menguasakanpelaksanaan proyek SIMPEMDES kepada Terdakwa.

Perintah Pejabat yang berwenang masuk dalam lingkungan Pejabatyang diperintah (Arres HugoRaad 6 Juni 1906, Arrest HG 6 Juni 1910,arrest HG 10 Juni 1940, Arrest HG 17 Mei 1943).Dalam perkara a quo perintah Bupati Cilacap PROBO YULASTORO,Sos.MM (dalam bentuk mandat) kepada Terdakwa DANGIRMULYADI, Sos.M.Si selaku pemegang mandat adalah masuk dalamlingkungan pekerjaan Terdakwa sebagai Kabag PemerintahanKabupaten Cilacap yang dalam melaksanakan mandat bertanggungjawab secara internal (obukan secara eksternal

Bahwa Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, telah tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta persidangantidak ada satupun alat bukti yang bisa membuktikan bahwa terdakwaDominggus Rumi,S,Sos.M.Si. telah menjadi kaya atau lebih kaya atau oranglain telah menjadi kaya atau lebin kaya, oleh karena perbuatan terdakwaselaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenWaropen, itu sebabnya unsur tersebut telah tidak terbukti secara sah danmeyakinkan.4.

Cancel No.14, KelurahanTanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang berdiri di atas tanah milikPenggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.631 atas nama Pemegang Hak WirdaLasawedy, Sos.M.Si yang dikuasai oleh Penggugat sebagai tindak lanjut daripenandatanganan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti teramat sangatjelas adalah perbuatan merampas hak Penggugat secara sewenangwenangkarena samasekali tidak berdasar hukum, tanpa dasar amar putusan pengadilanyang secara tegas menyatakan memerintahkan

Foto copy Sertifikat Hak MilikNo.252 yang terletak diDesa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, KabupatenSemarang, Propinsi Jawa Tengah, Gambar SituasiNo.2579/1983, tanggal 29 November 1983 seluas 2360m2 (Dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi)tercatat atas mama Fransiscus Xaverius EdhiPranowo,Sos.M.Si, selanjutnya diberi tanda bukti P22 ;23.

Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentangkegiatan Bus Air Waropen II dan yang menyiapkan seluruh dokumen adalah saksiBeny Morits Tanati dibantu oleh pembantu Bendahara Marthen Yususf Suweny danmereka juga yang memalsukan tandatangan terdakwaBahwa Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,telah tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun alatbukti yang bisa membuktikan bahwa terdakwa Dominggus Rumi,S,Sos.M.Si. telahmenjadi kaya atau

,Msi, NURAIMAN HABIBU, HENI ANGGARAENI HABIBU, AGUNGJAYA WUAYA HABIBU, M REZA HABIBU SH, RINI ANGGRIANI, DIANPRATMI;Bahwa tanah seluas kurang lebih 330 M2 yang terletak di Jalan Bakuku , RT001/RW 01, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu denganbatasbatas :Sebelah Utara dengan : Tanahnya Hj Sofia;Sebelah Timur dengan : Tanahnya Hj Asmartati Abd Karim;Sebelah Selatan dengan : Tanahnya Rini Anggriani;Sebelah Barat dengan : Jalan, adalah tanah yang dikuasai olehHelmy F Habibu ,S Sos.M.Si

Sos.M.Si, Kemudian pihak penggugat mengajukan diri sebagai pihak terkait pada tanggal 31 agustus 2015 dalam sengketa tersebut, namun hingga putusan yang dikeluarkan panwas, pihak Penggugattidak di proses permohonan yang di ajukan. Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 566 K/TUN/PILKADA/20158.10.11.Bahwa hal ini berarti Pemohon telah mengajukan Keberatan danPermintaan ke Panwas untuk menjadi pihak yang bersengketa.

Sos.M.Si.220. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ($P2D) Pemda Kab. SelumaNomor : 28/LS/B. 12/2007 tanggal 9 Maret 2007 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HADIANTO,SE.221. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemda Kab.

Sos.M.Si.220. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemda Kab. SelumaNomor : 28/LS/B. 12/2007 tanggal 9 Maret 2007 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HADIANTO,SE.221. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SR2D) Pemda Kab.

Sos.M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun,serta pidana denda sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah),dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan Pidana Kurungan selama : 2 (dua) bulan kurungan;5 Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 7 Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada

Sos.M.Si: Bahwa saksi menjabat sebagai lurah Orooro Dowo sejak tahun 2005 sampaisekarang ; Bahwa waktu saksi menjabat Lurah di Orooro Dowo pernah membuat ataumenanda tangani surat pernyataan sehubungan dengan perkara terdakwa inipermohonan tersebut sudah ada tanda tangan duluan dari pemohon ; Bahwa saksi masih ingat blangko dari BPN Malang yang dijadikan barang buktioleh Penuntut Umum yaitu surat keterangan no.593/14/35.73.02.1008/2010tertanggal 09 Dec2010 yang menerangkan bahwa tanah di JI.

Juarman S,Sos.M.Si, makadengan demikian Objek Sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedurdan substansinya.Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabiladipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya