Untuk pengembalian pokokpajak seharusnya SPMKP diterbitkan tanggal 28 Juli 2009 tetapi kenyataannyaSPMKP diterbitkan tanggal 15 Januari 2010 sesuai dengan surat PenggugatNomor 003/TYI/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang telah Penggugatsampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat tanggal27 September 2011;Bahwa selanjutnya, karena penerbitan surat perintah membayar kembalipajak, yang Penggugat ajukan permohonan juga tertunda sedemikian lama,maka Penggugat mengacu kepada Pasal

Bahwa atas Putusan Banding Nomor Put.17308/PP/M.1X/16/2009tanggal 27 Februari 2009 yang mengabulkan' seluruhnyapermohonan banding Penggugat, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menerbitkan Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPMKP) pada tanggal 2 Mei 2011;8.3.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) seharusnya Surat Perintah Membayar KelebihanPajak (SPMKP) sehubungan dengan Putusan Banding tersebut diatas diterbitkan paling lambat pada tanggal 28 Juli 2009 tetapikenyataannya SPMKP diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011(tertunda 2 tahun dari jangka waktu penerbitan seharusnya),sehingga melalui surat Nomor 003/TYI/XII/2011 tanggal 9Halaman 7 dari 18 halaman.

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000jelasjelas tidak mengatur mengenai pemberian imbalan bungaatas keterlambatan penerbitan SPMKP sehubungan denganditerimanya Putusan Banding dari Pengadilan Pajak;Halaman 14 dari 18 halaman.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.42073/PP/M.IV/99/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan:e Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatatas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300/WPJ.07/KP.0508/2012tanggal 14 Februari 2012 tentang Imbalan Bunga atas KeterlambatanPenerbitan SPMKP, atas nama: PT.

157 5,233333 6 2 31.968.355.581.60 Catatan:a = Tanggal Penerbitan SPMKP;b = Batas akhir penerbitan SKPPKP, 1. bulan sejak tanggal pelaporan SPT MasaPPN;c = Batas akhir penerbitan SPMKP, 1. bulan sejak tanggal batas akhir penerbitanSKPPKP;d=Hari bunga, diihitung dari "Batas Waktu Penerbitan SPMKP (Batas akhirpenerbitan SPMKP)" sampai dengan Tanggal Penerbitan SPMKP";e = Hari bunga dibagi dengan 30 hari, = Bulan Bunga;f= Bulan Bunga dibulatkan;g = Tarif Imbalan Bunga = 2% per Bulan Bunga;h = Bulan

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP): Pajak Pelaporan Nomor Tanggal Nilai (Rp.)

April 2010 (masingmasing Masa Pajak)pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan SPMKP (masingmasing Masa Pajak);Atau dengan kata lain, keterlambatan penerbitan SKPPKP berakibat/berujung pada keterlambatan penerbitan SPMKP;2.

sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP;8.

;b = Batas akhir penerbitan SKPPKP, 1 bulan sejak tanggal pelaporan SPTMasa PPN;c = Batas akhir penerbitan SPMKP, 1 bulan sejak tanggal batas akhirpenerbitan SKPPKP;d = Hari bunga, diihitung dari "Batas Waktu Penerbitan SPMKP (Batas akhirpenerbitan SPMKP)" sampai dengan "Tanggal Penerbitan SPMKP";e = Hari bunga dibagi dengan 30 hari, = Bulan Bunga;f = Bulan Bunga dibulatkan;g = Tarif Imbalan Bunga = 2% per Bulan Bunga;h = Bulan Bunga (dibulatkan) x Tarif Imbalan Bunga x Nilai Lebin Bayar PPN;7.

VIA/99/2014Gugatan2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Suratoleh Tergugat Nomor S438/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 10 September 2013, tentangtanggapan Pengajuan Imbalan Bunga sehubungan dengan Keterlambatan PenerbitanSKPPKP dan SPMKP restitusi PPN Masa Pajak September 2009 s.d.

April 2010berdasarkan pasal 17 C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : S438/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 10September 2013 tentang Tanggapan Pengajuan Imbalan Bunga sehubungan denganketerlambatan penerbitan SKPPKP dan SPMKP restitusi PPN Masa Pajak September 2009s.d.

bahwa Tergugat dalam Surat Nomor S438/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 10 September2013 menyatakan penerbitan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak)diterbitkan kurang dari (satu) bulan sejak tanggal SKPPKP (Surat KeputusanPengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal11 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009;bahwa Penggugat mendalilkan

LAsKP.0203/20103/20103/201003/20103/20103/20103/2010 t+ JUTL LUwa atas SKPPKP tersebut di Tergugat menerbitkan SPMKP dengan rincian gait:NoMasa Tanggal Surat Perintah Membayar Kelebihan PajakPajak Pelaporan (SPMKP)Nomor Tanggal1 September 16Nov2009 09202242010 11Jun1020092 Oktober 6Nov2009 80249/09202472010 24Jun1020093 Nopember 9Dec2009 09202712010 12Jul1020094 Desember 13Jan2010 , 80303/09203012010 30Jul1020095 Januari 8Feb2010 09203342010 24Aug1020106 Februari 8Mar2010 09203322010 24Aug1020107

pajak;bahwa keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dihitung sejakbatas waktu penerbitan SPMKP, apabila jangka waktu penerbitan SPMKP melebihi jangkawaktu yang telah ditentukan maka Penggugat berhak atas imbalan bunga;bahwa dalam perkara gugatan ini penerbitan SPMKP oleh Tergugat telah sesuai denganketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang

Bahwa atas Putusan Banding Nomor Put.17308/PP/M.1X/1 6/2009tanggal 27 Februari 2009 yang mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Penggugat, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menerbitkan Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPMKP) pada tanggal 2 Mei 2011;8.3.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) seharusnya Surat Perintah Membayar KelebihanPajak (SPMKP) sehubungan dengan Putusan Banding tersebut diatas diterbitkan paling lambat pada tanggal 28 Juli 2009 tetapikenyataannya SPMKP diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011(tertunda 2 tahun dari jangka waktu penerbitan seharusnya),sehingga melalui surat Nomor 003/TYI/XII/2011 tanggal 9Desember 2011 Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) meminta imbalan bunga atas keterlambatanpengembalian

Bahwa Pasal 11 ayat (8) UU KUP mengatur tentang imbalan bungayang harus diberikan kepada Wajib Pajak apabila pengembaliankelebinan pembayaran pajak (melalui penerbitan Surat PerintahMembayar Kelebihan Pajak (SPMKP)) dilakukan setelah jangkawakiu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2) UU KUP;e.

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000jelasjelas tidak mengatur mengenai pemberian imbalan bunga atasketerlambatan penerbitan SPMKP sehubungan dengan diterimanyaPutusan Banding dari Pengadilan Pajak;12.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.42073/PP/M.V/99/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan:=" Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatatas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300/WPJ.07/KP.0508/2012tanggal 14 Februari 2012 tentang Imbalan Bunga atas KeterlambatanPenerbitan SPMKP, atas nama: PT.

sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP."

April 2010(masingmasing Masa Pajak), yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatanpenerbitan SPMKP (masingmasing Masa Pajak).

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)No. . raPajak Pelaporan Nomor Tanggal Nilai (Rp.)

April 2010(masingmasing Masa Pajak) pada akhirnya mengakibatkanketerlambatan penerbitan SPMKP (masingmasing Masa Pajak).Atau dengan kata lain, keterlambatan penerbitan SKPPKPberakibat/berujung pada keterlambatan penerbitan SPMKP.2.

sampai dengan tanggalpenerbitan SPMKP.8.

Untuk pengembalian pokokpajak seharusnya SPMKP diterbitkan tanggal 28 Juli 2009 tetapi kenyataannyaSPMKP diterbitkan tanggal 02 Mei 2011 sesuai dengan surat PenggugatNomor: 001/TYI/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang telah Penggugatsampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat tanggal27 September 2011;Bahwa selanjutnya, karena penerbitan surat perintah membayar kembalipajak, yang Penggugat ajukan permohonan juga tertunda sedemikian lama,maka Penggugat mengacu kepada pasal 11

(SPMKP) sehubungan dengan Putusan Banding tersebut diatas diterbitkan paling lambat pada tanggal 28 Juli 2009 tetapikenyataannya SPMKP diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011(tertunda 2 tahun dari jangka waktu penerbitan seharusnya),sehingga melalui surat Nomor: 002/TYI/XII/2011 tanggal 9Desember 2011 Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) meminta imbalan bunga atas keterlambatanpengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut berdasarkanPasal 11 ayat (3) UU KUP;Bahwa melalui surat Nomor S299

Bahwa Pasal 11 ayat (8) UU KUP mengatur tentang imbalan bungayang harus diberikan kepada Wajib Pajak apabila pengembaliankelebihan pembayaran pajak (melalui penerbitan Surat PerintahMembayar Kelebihan Pajak (SPMKP)) dilakukan setelah jangkaHalaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/B/PK/PJK/2016waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2) UU KUPe.

Bahwa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000jelasjelas tidak mengatur mengenai pemberian imbalan bunga atasketerlambatan penerbitan SPMKP sehubungan dengan diterimanyaPutusan Banding dari Pengadilan Pajak;.12.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.42072/PP/M.V/99/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan:=" Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatatas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S299/WPJ.07/KP.0508/2012tanggal 14 Februari 2012 tentang Imbalan Bunga atas KeterlambatanPenerbitan SPMKP, atas nama: PT. Tae Yung Indonesia, NPWP:01.061.789.2057.000, beralamat di JI.

Untuk pengembalian pokok pajakseharusnya SPMKP diterbitkan tanggal 28 Juli 2009 tetapi kenyataannyaSPMKP diterbitkan tanggal 02 Mei 2011 sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 002/TYI/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang telah Penggugat sampaikanke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat tanggal 27September 2011;Bahwa selanjutnya, karena penerbitan surat perintah membayar kembali pajak,yang Penggugat ajukan permohonan juga tertunda sedemikian lama, makaPenggugat mengacu kepada pasal 11

Kepala KPP yang bersangkutan akan mendapatkan sanksiinternal di DJP;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put42071/PP/M.IV/99/2012, Tanggal 11 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukumHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/B/PK/PJK/2016tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat atasSurat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S298/WPJ.07/KP.0508/2012 tanggal 14Februari 2012 tentang Imbalan Bunga atas Keterlambatan Penerbitan SPMKP

Bahwa atas Putusan Banding Nomor: Put.17310/PP/M.1X/16/2009tanggal 27 Februari 2009 yang mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Penggugat, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)pada tanggal 2 Mei 2011;8.3.

Bahwa Pasal 11 ayat (3) UU KUP mengatur tentang imbalan bunga yangharus diberikan kepada Wajib Pajak apabila pengembalian kelebihanpembayaran pajak (melalui penerbitan Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPMKP)) dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU KUP;.

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 jelasjelas tidakHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/B/PK/PJK/2016mengatur mengenai pemberian imbalan bunga atas keterlambatanpenerbitan SPMKP sehubungan dengan diterimanya Putusan Bandingdari Pengadilan Pajak;12.

tidak pernah mengetahui Surat Keputusan Dirjen Pajaksudah diterbitkan adalah dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan tidakpernah menghubungi Pemohon Banding agar memberikan nomor rekening bankPemohon Banding, untuk menyelesaikan restitusi atas Keputusan Dirjen Pajak tersebutdi atas;Bahwa dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan baru mengirimkan suratpermintaan nomor rekening bank Pemohon Banding pada tanggal13 Agustus 2010 untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP

);Bahwa seharusnya SPMKP diterbitkan sebulan setelah Surat Keputusan Keberatanditerbitkan, sedangkan yang terjadi atas SPMKP Pemohon Banding baru diterbitkansetelah Pemohon Banding pertanyakan ke KPP Madya Jakarta Selatan;Bahwa Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak atas kejadian ini bisa kehilangan hakatas pengajuan banding, karena itu Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Pajakdapat menerima permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan;Bahwa adapun banding Pemohon Banding ajukan atas Keputusan Dirjen

Dari Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaSelatan baru mengirimkan surat permintaan nomor rekening bank Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2010 untuk menerbitkan Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPMKP). Seharusnya SPMKP diterbitkan sebulan setelah SuratKeputusan Keberatan diterbitkan, sedangkan yang terjadi atas SPMKP PemohonPeninjauan Kembali baru diterbitkan setelah Pemohon Peninjauan Kembali pertanyakanke KPP Madya Jakarta Selatan.

Bahwa atas permohonan restitusi PPN dengan menggunakan dokumenexport fiktif oleh Terdakwa tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pademangan Jakarta Utara yaitu saksi FAISAL SIREGARmenerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan PembayaranPajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP).11.

Bahwa Surat Keputusan Pengembalian Kelebinan Pembayaran Pajak(SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pademangan yang ditandatangani oleh FAISAL SIREGAR tersebut adalah sebagai berikut :No. NO. SKPKPP NO. SPMKP SPPD Rp1. KEP/24/NPJ.21/KP.0209/2005/2303 00707702005 247816.A 444.735.0442005 23032005 /1162. KEP/53/WPJ.21/KP.0209/2005/1905 00400262005 250916.A 1.244.534.7322005 19052005 /133/1163.

No. 39 PK/Pid.Sus/2008(SPMKP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pademanganyang ditanda tangani oleh FAISAL SIREGARsebagai berikut:tersebut adalah No. NO. SKPKPP NO. SPMKP SPPD Rp.1.

Olehkarena Bea Cukai tidak menolak maka KPP Jakarta PademanganKelebihanPembayaran Pajak (SKPKPP) dengan Surat Perintah Membayarmengeluarkan Surat Keputusan PengembalianKelebihan Pajak (SPMKP), yang diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Pademangan tersebut adalah sebagai berikut : No. NO. SKPKPP NO. SPMKP SPPD Rp.1. KEP 0070770200 247816.A 444.735.044/24/WPJ.21/KP.0209/2005/ 23032005 /11623032005B. KEP 0040026200 250916.A 1.244.534.732/24/NPJ.21/KP.0209/2005/ 19052005 133/116190520053.

No. 39 PK/Pid.Sus/2008Kelebihan Pajak (SPMKP) dikeluarkan sekitar Rp 4.431.029.503.

No. 715 K/Pid/201310e SPMKP CV. Karya Hidup Sentosa adalah untuk tahun Pajak 011209 (Dibacadari Januari sampai Desember 2009) dan sebesar Rp731.254.802,00;e SPMKP CV. Karya Hidup Sentosa tersebut adalah terdiri dari utang PPHPasal 21, utang PPH Pasal 24, utang PPH Pasal 26, utang PPH Fiskal LuarNegeri dan utang PPN;e SPMKP CV. Karya Hidup Sentosa adalah untuk tahun pajak 0112209(dibaca dari Januari sampai Desember 2009).

Karya Hidup Sentosamengaku mengalami kerugian PPN sebesar Rp799.487.586,00 yang dilakukan olehTerdakwa dari tahun 2005 sampai 2009;Sehingga pada akhirnya, faktafakta yang dihadirkan oleh Penuntut Umum salingbertentangan, antara lain : SPMKP CV. Karya Hidup Sentosa adalah untuk tahun pajak 011209 (dibacadari Januari sampai Desember 2009) dan sebesar Rp731.254.802,00;e SPMKP CV.

Karya Hidup Sentosa tersebut adalah terdiri dari utang PPHPasal 21, utang PPH Pasal 24, utang PPH Pasal 26, utang PPH Fiskal LuarNegeri dan Utang PPN;e SPMKP CV. Karya Hidup Sentosa adalah untuk tahun pajak 011209 (dibacadari Januari sampai Desember 2009). Sehingga dapat dikatakan CV.

KaryaHidup Sentosa yaitu bukti terbitnya SPMKP CV. Karya Hidup Sentosa untuk tahunpajak 011209 (dibaca dari Januari sampai Desember 2009) adalah sebesarRp731.254.802,00;Bahwa dasar perhitungan kerugian menjadi membingungkan ketika CV. Karya HidupSentosa mengaku mengalami kerugian PPN sebesar Rp799.487.586,00 CV.

Karya Hidup Sentosa yang katanya Rp384.094.410,00;e SPMKP CV. Karya Hidup Sentosa adalah untuk tahun pajak 011209 (Dibacadari Januari sampai Desember 2009) adalah terdiri dari utang PPH Pasal 21,utang PPH Pasal 24, utang PPH Pasal 26, utang PPH Fiskal Luar Negeri danutang PPN. Bertentangan dengan versi Penuntut Umum yaitu faktur PPNtahun 2062009 yang belum dibayar;e SPMKP CV.

tentangPermohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan yang digugat olehPenggugat.bahwa Penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga berkaitan dengandikabulkannya keberatan Penggugat oleh Tergugat dengan KeputusanKeberatan Nomor: KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10 Mei 2011, ataskelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September2009 sebesar (Rp1.740.501.640,00) sebagai imbalan bunga selama 7bulansebesar Rp301.884.921,00 (7% x Rp1.740.501.640,00) yang dihitung sejaktanggal jatuh tempo SPMKP

tanggal 7 November 2010 sampai denganterbitnya SPMKP tanggal 30 Mei 2011.bahwa dengan Surat Nomor S545/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25November 2011 Tergugat tidak mengabulkan permohonan imbalan bungayang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Pasal 27A ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28tahun 2007.bahwa dalam proses persidangan, Tergugat menyatakan terdapat duapermasalahan yang

tersebut, Tergugat menyatakan gugatan dariPenggugat tidak memenuhi ketentuan formal, sehingga gugatan Penggugatseharusnya tidak dapat diterima.bahwa Penggugat menyatakan, gugatan tersebut diawali denganditerbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Tergugat dengan keputusanNomor: KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang mengabulkankeberatan Penggugat, dan dinyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajakPPN Masa Pajak September 2009 sebesar (Rp1.740.501.640,00).bahwa pada saat Tegugat menerbitkan SPMKP

tanggal 30 Mei 2011 sebesarRp1.740.501.640,00 Tergugat tidak menerbitkan SPMIB (Surat PerintahMembayar Imbalan Bunga) yang seharusnya secara otomatis diterbitkanbersamaan dengan penerbitan SPMKP, maka Penggugat mengajukan SuratPermohonan imbalan bunga kepada Tergugat, yang dijawab dengan suratNomor: S545/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 November 2011 yang berisimenolak permohonan Penggugat.bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat menyatakan bahwa gugatannyatidak prematur, tetapi telah memenuhi

Tahun 2007, karena gugatan Penggugat diajukan setelah Tergugatmemutuskan tidak menerbitkan SPMIB dan memutuskan menolakpermohonan imbalan bunga yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatandapat diterima dan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi sengketanya.bahwa Penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga dengan alasanTergugat terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak PPN MasaPajak September 2009 yang dimohonkan oleh Penggugat, selama 6 bulanyang dihitung sejak tanggal jatuh tempo SPMKP

(Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05705732006 tanggal 19 Oktober 2006 sejumlah Rp1.456.196.869,00 lembar ke4yang telah dilegalisir sesuai aslinya; 1 (satu) lembar fotokopi SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05702002007 tanggal 15 Februari 2007 sejumlah Rp3.646.659.867,00 lembar ke4yang telah dilegalisir sesuai aslinya; 1 (satu) lembar fotokopi SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05709922007 tanggal 13 Juli 2007 sejumlah Rp1.444.490.730,00 lembar ke4yang

telah dilegalisir sesuai aslinya; 1 (satu) lembar fotokopi SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05715122007 tanggal 3 Oktober 2007 sejumlah Rp1.417.841.003,00 lembar ke4yang telah dilegalisir sesuai aslinya; 1 (satu) lembar fotokopi SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05701892008 tanggal 12 Maret 2008 sejumlah Rp2.670.620.578,00 lembar ke4yang telah dilegalisir sesuai aslinya; 1 (satu) lembar fotokopi SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05706042008 tanggal

tandatangan di Bank Permata TakeuchiTakayuki dan Tedy Herdyana; 1 (satu) lembar SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak) No.05705732006 tanggal 19 Oktober 2006 sejumlah Rp655.877.500,00 lembar ke3; 1 (satu) lembar SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak) No.05702002007 tanggal 15 Februari 2007 sejumlah Rp1.553.133.000,00 lembar ke3;e 1 (satu) lembar SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak) No.05701902009 tanggal 25 Maret 2009 sejumlah Rp5.109.035.700,00 lembar ke3;e 1 (satu)

telah dilegalisir sesuai aslinya;e 1 (satu) lembar fotokopi SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05715122007 tanggal 3 Oktober 2007 sejumlah Rp1.417.841.003,00 lembar ke4yang telah dilegalisir sesuai aslinya;e 1 (satu) lembar fotokopi SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05701892008 tanggal 12 Maret 2008 sejumlah Rp2.670.620.578,00 lembar ke4yang telah dilegalisir sesuai aslinya;e 1 (satu) lembar fotokopi SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak)No. 05706042008

tandatangan di Bank Permata TakeuchiTakayuki dan Tedy Herdyana;38e 1 (satu) lembar SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak) No.05705732006 tanggal 19 Oktober 2006 sejumlah Rp655.877.500,00 lembar ke3; 1 (satu) lembar SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak) No.05702002007 tanggal 15 Februari 2007 sejumlah Rp1.553.133.000,00 lembar ke3; 1 (satu) lembar SPMKP (Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak) No.05701902009 tanggal 25 Maret 2009 sejumlah Rp5.109.035.700,00 lembar ke3; 1 (satu

Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan cicilia Irawati Surat pernyataan dr.Henny Victoria ; Surat Kuasa dari Drs Denny Agusta kepada sdr Cecilia Irmawati 1 (satu) bendell Fc SPMKP PPN tanggal 22 Mei 2014 Nomor 80056-011-2004 1 (satu) bendell Fc SPMKP PPN tanggal 7 Januari 2015 Nomor 80005-011-2015 ; (satu) bendel SP2D ; Tetap terlampir

Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan cicilia lrawati Surat pernyataan dr.Henny Victoria ;Surat Kuasa dari Drs Denny Agusta kepada sdr Cecilia Irmawati1 (satu) bendell Fc SPMKP PPN tanggal 22 Mei 2014 Nomor 8005601120041 (satu) bendell Fc SPMKP PPN tanggal 7 Januari 2015 Nomor 800050112015 ;1 (satu) bendel SP2D ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4..

Rek.122.16.01951 cabang Cempaka Mas an PT HarapanSinarAbadi.Bahwa setelah pekerjaan selesai, ternyata PT Harapan sinar Abadi adakelebihan membayar PPN dan PPH sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama,Setiabudi, Jakarta Selatan memerintahkan KPPN sesuai dengan SPMKP tanggal 22Mei 2014 nomor : 800560112014 mengembalikan kelebihan PPN sebesarRp.3.134.233.581, kepada terdakwa melalui rekening PT Harapan Sinar Abadi danberdasarkan SPKMP tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 800050112015 mengembalikanPPH sebesar

Denny Agusta menunjukkan hubungan dan saling menguatkansehingga oleh Majelis diambil alin sebagai fakta hukum ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umummengajukan barang bukti berupa :2 (dua) lembar perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan cicilia lrawatiSurat pernyataan dr.Henny Victoria ;Surat Kuasa dari Drs Denny Agusta kepada sdr Cecilia Irmawati1 (satu) bendell Fc SPMKP PPN tanggal 22 Mei 2014 Nomor 800560112004 ;1 (satu) bendell Fc SPMKP PPN tanggal 7 Januari 2015 Nomor

) PPNtanggal 22 Mei 2014 Nomor 800560112004, fotocopy Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPMKP) PPH tanggal 7 Januari 2015 Nomor 800050112015, (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana atas (SPMK) Nomor 800560112014 tanggal 22 Mei 2014 diperoleh fakta bahwa PT Harapan sinar Abadi adakelebihan membayar PPN dan PPH sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama,Setiabudi, Jakarta Selatan memerintahkan KPPN sesuai dengan SPMKP tanggal22 Mei 2014 nomor : 800560112014 mengembalikan kelebinan PPN sebesarRp

Menetapkan barang bukti berupa:e 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan cicilia lrawatie Surat pernyataan dr.Henny Victoria ;e Surat Kuasa dari Drs Denny Agusta kepada sdr Cecilia Irmawati36e 1 (satu) bendell Fc SPMKP PPN tanggal 22 Mei 2014 Nomor 800560112004e 1 (satu) bendell Fc SPMKP PPN tanggal 7 Januari 2015 Nomor 800050112015 ;e (satu) bendel SP2D ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

) Nomor : 0054141 sebesarRp.3.324.644.808, yang kemudian atas SKPKPP dan SPMKP tersebutdikirimkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) BandarLampung guna pengeluaran uang dari Kas Negara untuk pembayaranRestitusi PT.

CAP dengan laporan Nomor : LAP19/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 Agustus 2004 beserta KKP dannothit.Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wajib Pajak tentang nomorrekening.Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00008/407/03/322/04 tanggal 22Agustus, sera SPMKP Nomor : 0054141 tanggal 25 Agustus 2003,Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep120/WPJ.03/KP.12/2003tanggal 25 Agustus 2003 tentang Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak PPN, Bukti Pemindahobukuan Nomor : PBK.196/IV/WPJ.03/KP.1200/2004 tanggal 26

CAP.Asli 1 (satu) set SKPLB nomor : 00029/407/03/322/04 tanggal 19 April2004, serta SPMKP Nomor : 0054237 tanggal 26 April 2004, SuratKeputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep045/WPWJ.03/KP.12/2004 tanggalHal. 17 dari 26 hal. Put.

CAP dengan laporan Nomor : LAP19/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 Agustus 2004 beserta KKP dannothit.e Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wajib Pajak tentang nomorrekening.e Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00008/407/03/322/04 tanggal 22Agustus, sera SPMKP Nomor : 0054141 tanggal 25 Agustus 2003, SuratKeputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep120/WPJ.03/KP.12/2003 tanggal 25Agustus 2003 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN,Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.196/I/WPJ.03/KP.1200/2004tanggal 26

No. 1666 K/Pid.Sus/2010 ratus sembilan rupiah) dan selanjutnya atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) tersebut seksi Penerimaan dan Keberatan yaitu saksi JohanesHerman Pinem menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak (SKPKPP) PPN Nomor : 045/WPJ.03KP.12/2004 tanggal 26April 2004 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor0054237 sebesar Rp. 868.365.909, setelah dikurangi utang pajak PT.

(delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilanratus sembilan rupiah) dan selanjutnya atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) tersebut seksi Penerimaan dan Keberatan yaitu saksi JohanesHerman Pinem menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak (SKPKPP) PPN Nomor : 045/WPJ.03KP.12/2004 tanggal 26April 2004 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor0054237 sebesar Rp. 868.365.909, setelah dikurangi utang pajak PT.

CAP dengan laporan Nomor : LAP19/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 Agustus 2004 beserta KKP dannothitAsli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wajib Pajak tentang nomorrekening.Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00008/407/03/322/04 tanggal 22Agustus 2003, serta SPMKP Nomor : 0054141 tanggal 25 Agustus2003, Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep120/WPJ.03/KP.12/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak PPN, Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.196/IV/WPJ.03/KP.1209/2004 tanggal

CAP.Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00029/407/03/322/04 tanggal 19 April2004, seria SPMKP Nomor : 0054237 tanggal 26 April 2004, SuratKeputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep045/WPJ.03/KP.12/2004 tanggal 26April 2004 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN,Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.646/VIIVWPJ.03/KP.1209/2003,PBK.647/VIIVWPJ.03/KP.1209/2003,PBK.648/VIIVWPJ.03/KP.1209/2003,PBK.649/VIIVWPJ.03/KP.1209/2003,PBK.650/VIIVWPJ.03/KP.1209/2003,PBK.651/VIIVWPJ.03/KP.1209/2003,PBK.652/VIIVWPJ.03

CAP yaitu : Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)Jusiru tidak tersentuh oleh hukum, sedangkan Terdakwa Il yang telahbekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sematamatamenjalankan perintah jabatan justru menjadi terpidana.

Cicilia Irmawati; 1 (satu) bendel foto copy SPMKP PPN tanggal 22 Mei 2014 Nomor800560112014;Hal. 4 dari 12 hal Put.

No. 73 K/PID/20164. 1 (satu) bendel foto copy SPMKP PPN tanggal 7 Januari 2015 Nomor800050112015; 1 (satu) bendel foto copy SP2D;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor795/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. dr.

Cicilia Irmawati;e 1 (satu) bendel foto copy SPMKP PPN tanggal 22 Mei 2014 Nomor800560112014;e 1 (satu) bendel foto copy SPMKP PPN tanggal 7 Januari 2015 Nomor800050112015;e 1 (satu) bendel SP2D;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel.yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta

Putusan Nomor 86/B/PK/PJK/2013Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SPMKP atas STPPPN Nomor 00001/137/05/602/07 melalui Surat Nomor 03/V/DirFin/O9 dan SuratPermohonan Imbalan Bunga atas STP PPN tersebut melalui Surat Nomor04/VDirFin/O9 tanggal 27 Januari 2009 kepada Tergugat;Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2009, Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor : S24/WPJ.24/KP.0809/2009, tanggal 17 Februari 2009 tentangPenolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak denganalasan

tanggal 17 Februari 2009 tersebut nyatanyata bukanmerupakan suatu surat keputusan sebagaimana dimaksud olehketentuan Pasal 1 Angka 29, Angka 30, dan Angka 32 UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2000, melainkan hanya merupakan surat pemberitahuan ataubersifat menyampaikan informasi kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) bahwa permohonan Penerbitan SuratPerintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP

Putusan Nomor 86/B/PK/PJK/20132.8.29:Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor : 03/l/DirFin/O9 tanggal 27 Januari 2009 tentang Permohonan PenerbitanSurat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00001/137/05/602/07 tanggal 16 Januari 2007 Masa Pajak Januari s.dDesember 2005 dan Nomor : 04/ DirFin/O09 tentang PermohonanImbalan Bunga atas Surat Tagihan Pajak tersebut;b.

Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidakpernah mengajukan permohonan = pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dankenaikan yang terutang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000,sehingga penerbitan SPMKP dan SPMIB tidak dapat dilakukan.3.11.Bahwa dengan

demikian, berdasarkan faktafakta yuridis tersebut danberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku,maka telah terbukti secara jelas dan nyatanyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) memiliki landasan yuridis yangkuat, berdasarkan Azas Kepastian Hukum yang berlaku di Indonesiakhususnya dalam bidang perpajakan, untuk menolak PermohonanPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan PermohonanPenerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atasSurat Tagihan Pajak

Tanggal 28Oktober 2015;Pasal 8Segala tagihantagihan ,bebanbeban ataupun tindakan hukum yang dilakukanoleh pihak di pertama sebelum pelaksanaan proyek ini adalah tanggung jawaboleh pihak pertama sendiri.Pihak kedua tidak ada kewajiaban untuk membayar pajak badanperusahaan karena itu merupakan denda yang di bebankan untukperusahaan yang tidak mengikuti amnesti, semua perusahaan yangsudah membayar amnesti tidak akan di bebankan pajak atau dendabadan perusahaan;Surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP

Foto Copy berupa Lampiran Surat Perintah membayar Kelebihan Pajak(SPMKP), atas nama PT. Kuala Kencana Utama dan Npwp 21.132.113.8101.000, tertanggal 10 April 2018, diberikan materai yang cukup diberi tandabukti P3;4.

berupa, Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar,Nomor F.4.1.23, diberikan materai yang cukup diberi tanda bukti T4;Foto Copy sesuai dengan aslinya berupa, rekening koran dari bank Mandiri,dengan No Rekening 1580002726727, diberikan materai yang cukupdiberi tanda bukti T5;Foto Copy dari Foto Copy berupa, Surat Himbauan Pemanfaatan ProgramPengampunan Pajak, tertanggal 26 Agustus 2016, diberikan materai yangcukup diberi tanda bukti T6;Foto Copy dari Foto Copy berupa, Surat Perintah Membayar KelebihanPajak (SPMKP

Penggugatberkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P7;Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN BnaMenimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P1 tentang Surat Kuasa Nomor 08, bukti P2 tentangSurat Perjanjian Kedua Belah Pihak tertanggal 28 Oktober 2015, bukti P3tentang Lampiran Surat Perintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP

with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2018, tanggal 23 Februari 2018 atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak 00002/110/08/059/16 tanggal 09September 2016;3. memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepadaPenggugat jumlah sebesar Rp164.497.890,00 terkait Surat TagihanPajak 00002/110/08/059/16 tanggal O9 September 2016 yangseharusnya tidak dipotong oleh Tergugat pada Surat Perintah MembayarKelebihnan Pajak (SPMKP

Selanjutnya, pada sisi yang lain Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki kelebihanpembayaran pajak berdasarkan hasil Putusan Banding NomorPUT.74999/PP/M.VA/16/2016 tanggal 3 Oktober 2016, dimana atas Surat Perintah MembayarKelebinan Pajak (SPMKP) Nomor 05902652016 tanggal 18 November2016 Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukanpemotongan atas STP Nomor 00002/110/08/059/16 sebesarRp164.497.890,00,00.