ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA VS KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

kepada Elisabeth Susana Siahainenia, SeorangPegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik di Propinsi Papua,Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik, Nomor:038/9300/KPG/TAHUN 2007, tertanggal 1 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ir.

Sulaiman, M.Eng, sebagai Kepala BadanPusat Statistik Provinsi Irian Jaya Barat atas nama Kepala BadanPusat Statistik;3.3 Final, karena Keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukanpersetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitivedan sudah menimbulkan akibat hukum;Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 50 K/TUN/2015Ill.

R. sebagaiseorang Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan KepalaBadan Pusat Statistik Nomor: 1398/KPG Tahun 2006 tanggal 31 Maret 2006yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Ruang Il/apada Badan Pusat Statistik R.I di Propinsi Irian Jaya Barat;1.

Bahwa Penggugat kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPusat Statistik Nomor: 038/9300/KPG/Tahun 2007 tanggal 01 Maret2007terhitung sejak tanggal 1 April 2007 diangkat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang Il/a pada BadanPusat Statistik Propinsi Irian Jaya Barat;2.

Individual, Karena obyek gugatan a quo ditujukan kepada pihaktertentu. yaitu kepada ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA,Seorang Pegawai Sipil pada Badan Pusat Statistik di PropinsiPapua, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik,Nomor: 038/9300/KPG/TAHUN 2007, tertanggal 1 Maret 2007 yangditanda tangani oleh IR. Dudy S. Sulaiman, M.Eng, sebagai KepalaBadan Pusat Statistik Provinsi Irian Jaya Barat atas nama KepalaBadan Pusat Statistik.3.3.

DANI KARTIKA VS KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

DANI KARTIKA ISMAIL;KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Statistik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3854);7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;8.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja BadanPusat Statistik sebagaimana diubah denganPeraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 114Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor :204/G/2016/PTUNJKT.Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja BadanPusat Statistik (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 643);9.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 23Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian GantiKerugian Negara di Lingkungan Badan PusatStatistik.c.

Masa ikatan dinas dihitung sejak Penggugat aktif kembali bekerja diBPS berdasarkan Keputusan Kepala badan Pusat Statistik Nomor3533/KPG Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik Nomor 98/KPG Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor3533/KPG Tahun 2008;h.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaBadan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tentang PembebananPenggantian Kerugian Negara;4.

KANTOR PUSAT BADAN STATISTIK PUSAT JAKARTA di JAKARTA cq KANTOR PUSAT BADAN STATISTIK WILAYAH JAMBI di JAMBI cq KANTOR PUSAT BADAN STATISTIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT VS Hj. ABIDAH

PUTUSANNomor 585 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara antara:KANTOR PUSAT BADAN STATISTIK PUSAT JAKARTA diJAKARTA cq KANTOR PUSAT BADAN STATISTIK WILAYAHJAMBI di JAMBI cq KANTOR PUSAT BADAN STATISTIKKABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, berkedudukan diJalan Prof. Dr. Sri Sudewi MS.

TaufikPanca Putra, S.H., dan kawankawan, Para PNS pada Badan PusatStatistik Pusat Jakarta dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi,beralamat di Jalan Dr. Sutomo 68, Jakarta dan Jalan A. Yani Nomor4 Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9Januari 2017;Pemohon Kasasi;LawanHj. ABIDAH, bertempat tinggal di Jalan Kihajar Dewantara RT 18,Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, KabupatenTanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaH.

selakuBendahara Umum Negara adalah pengelola barang milik negara karena telahterbukti objek sengketa adalah barang milik negara sebagaimana alat buktiberupa surat yang diberi tanda T13 dan telah tercatat dalam aplikasi BMNsejak tahun 2007, dengan tidak ikut digugatnya Menteri Keuangan makaTergugat menjadi tidak lengkap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kantor Pusat Badan Statistik

PusatJakarta di Jakarta cq Kantor Pusat Badan Statistik Wilayah Jambi di Jambi cqKantor Pusat Badan Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/PDT/2017/PTJMB., tanggal 25 September 2017 yang membatalkan Putusan PengadilanNegeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pdt.G/2016/PN KIt., tanggal 15 Juni 2016Halaman 5 dari 7 hal.

PUSAT JAKARTA di JAKARTA cq KANTORPUSAT BADAN STATISTIK WILAYAH JAMBI di JAMBI cq KANTORPUSAT BADAN STATISTIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARATtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/PDT/2017/PTJMB., tanggal 25 September 2017 yang membatalkan Putusan PengadilanNegeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pdt.G/2016/PN KIt., tanggal 15 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Zulfikar Rachman, S.E;Kepala Badan Pusat Statistik

Penggugat ;Lawan:KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, berkedudukan di Jalan DR. Sutomo No. 8,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya : R. TaufikPanca Putra, S.H., Melly Merlianasari, S.H dan NennyRianarizkiwati, S.H.

Biak Numfor, dan jabatan ini telah digantikan oleh orang lain. ; Individual :Karena keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepadaPenggugat sebagai Kepala Seksi Statistik Sosial Kab. Biak Numfor. ; Final : Karena keputusan Tergugat AQUO jelas dan nyata menimbulkan akibathukum yang bersifat definitive bagi Penggugat karena Tergugat sudah tidakmengakui Penggugat sebagai Kepala Seksi Statistik Sosial Kab.

Akibat hukum dariKeputusan yang konkret, individual, dan final bagi TERGUGAT adalahPembebasan dari Jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada kantor BPSKabupaten Biak Numfor.

;Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPGTahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tidak melanggar asasasasumum Pemerintahan Yang baik (dalil gugatan (6) poin b dalampokok perkara) karena : 1 Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun2011 tanggal 31 Maret 2011, tidak melanggar Asas Motivasi, karenakewenangan penjatuhan hukuman disiplin berat adalah kewenangan KepalaBadan Pusat Statistik, dan keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplinatau tidak adalah kewenangan

Statistik sebagai atasannya tanpa harusmemberitahukan kepada PENGGUGAT, tetapi khusus untuk penyerahanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011tanggal 31 Maret 2011, PENGGUGAT telah diminta secara khusus untukmenerima Surat keputusan tersebut pada tanggal 11 Mei 2011 dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlia, SST (Staf SubBagian TataUsaha) dan Elieser Soumahu (Kepala Seksi Integrasi Pengolahan danDiseminasi Statistik), tetapi PENGGUGAT hanya mengambil SuratKeputusan

DANI KARTIKA X Kepala Badan Pusat Statistik

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK;DANI KARTIKA ISMAIL;

PUTUSANNomor : 166/B/2017/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini RayaNomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara : 222 n onan nnn nn gn nnn enn nnn nen n nnn neeKEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Tempat Kedudukan di Jalan dr.Sutomo No. 68, Jakarta

Mewajibkan kepada Tergugat. untuk mencabut Surat KeputusanKepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tentangPembebanan Penggantian Kerugian Negara;4.

Dalam PenundaanMenolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan KepalaBadan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;ll. Dalam Pokok Perkara1. Menolak Gugatan Termohon Banding/dahulu Penggugat untukSI LIRICA Yel pase rere2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan PenggantianKerugian Negara sah menurut Hukum); 220 2 20Him.4 dari 13 hlm.

Menolak permohonan Termohon Banding/dahulu Penggugat yangmemerintahkan Pemohon Banding/dahulu Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian4. Membebankan biaya Perkara kepada Termohon Banding/dahuluPONQQUGAl;= nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nna menace aa5.

ataspermintaan sendiri Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipildengan kewajiban mengembalikan ke kas negara seluruh biaya yang pernahditerima dari Australian Development Scholarship selama mengikuti tugasbelajar program master ( S2) di University of Queensland Australia ditambahdenda 100% (seratus persen) dikurangi dengan nilai masa kerja yang telahdijalani secara berimbang sebagai ganti rugi yang nilainya ditetapkan lebihlanjut oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Badan Pusat Statistik

ABIDAH (Penggugat)-KANTOR PUSAT BADAN STATISTIK PUSAT JAKARTA (Tergugat)

Tertanggal 21 Desember 2016,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKANTOR PUSAT BADAN STATISTIK PUSAT JAKARTA di Jakarta, Cq.Kantor Pusat Badan Statistik Wilayah Jambi di Jambi, Cq. KantorPusat Badan Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Di JalanProf Dr Sri Sudewi Ms SH Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal llirKab.

dengan mendirikan bangunan rumah dinas KepalaKantor Badan Statistik diatas tanah tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tergugat Kantor Pusat BadanStatistik menguasai tanah sengketa dan saksi juga tidak mengetahuiatas dasar apa Kantor Pusat Badan Statistik bisa menguasai danmendirikan rumah dinas diatas tanah sengketa;Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tanah sengketa dikuasai olehKantor Pusat Badan Statistik, tanah tersebut dikuasai dan merupakanhak miliki dari H.AASmuni;Bahwa saksi tidak

kKemudiandari tahun 1968 sampai dengan 1997 saksi diangkat dan bertugassebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung,setelah itu saksi pindah ke Jambi ;Bahwa sepengetahuan saksi dasar penguasaan dan kepemilikan BadanPusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung terhadap tanahsengketa adalah dengan membeli dari Achmad Talka yang dilakukan diKantor Badan Pusat Statistik Propinsi Jambi oleh Pimpro Badan PusatStatistik Propinsi Jambi dengan pembelian seharga Rp.880.000.

tanah yang akandibangun Rumah Dinas Statistik, baik pada bagian depan, belakang,samping kiri dan samping kanan juga masih berupa tanah kosong dansetelah Rumah Dinas Statistik berdiri barulan ada rumah masyarakatyang berdiri disekitar lokasi Rumah Dinas Statistik tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu terjadinya peralihan hak atastanah milk Achmad Talka kepada Badan Pusat Statistik, saat itu tanahtersebut belum ada sertifikatnya dan hanya ada berupa surat Akta jualbell;2.

(BPS) Kabupaten TanjungJabung, saksi pernah tinggal dan menempati rumah dinas tersebut, dansebelum tanah sengketa dikuasai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terhadaptanah sengketa adalah milik dari AMAT TALKA, selanjutnya oleh Pimpro BadanPusat Statistik Propinsi Jambi tanah milik AMAT TALKA dibeli sehargaRp.880.000, (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) guna untukpembangunan rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebelumdibangunnya rumah dinas pada tahun 1981, terlebih dahulu ada dibentuk

ELIZABETH SUSANA SIAHAINENIA;BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

/2013/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMembaca1.Pelimpahan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 April2013 Nomor : 09/G/2013/PTUNJPR, telah diterima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 06 Mei 2013, dibawah Register PerkaraNomor : 74/G/2013/PTUNJKT, dalam perkara antara : ELIZABETH SUSANA SIAHAINENIA, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, padaBadan Pusat Statistik

PENGGUGAT;MELAWAN:BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA;berkedudukan: DI Jalan Dr.Sutomo No.68 Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan suratKuasa khusus tanggal 20 Mei 2013, Nomor: 01000.222kepada: R.Taufik Panca Putra,S.H., Kepala Bagian HukumDan Organisasi; Melly Merlianasari,S.H., KepalaSub.Bagian Dokumentasi dan Pertimbangan Hukum; danNenny Rianarizkiwati,S.H.,LL,M., Kepala Sub.BagianBantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum;Selanjutnya disebut sebagai ..............

DANI KARTIKA ISMAIL VS KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK;

PUTUSANNomor 134 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DANI KARTIKA ISMAIL, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Town House Tanjung Barat 18 G, RT 008RW 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,Jakarta Selatan, pekerjaan Pegawai pada Otoritas JasaKeuangan (OJK) Republik Indonesia;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, tempat kedudukan diJalan

Dalam Penundaan;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 yang mengabulkanpermohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala BadanPusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentangPembebanan Penggantian Kerugian Negara;ll.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakanbatal Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang PembebananPenggantian Kerugian Negara;4.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 yang mewajibkankepada Termohon Kasasi semula Pemohon Banding/Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang PembebananPenggantian Kerugian Negara;5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semulaPembanding/T ergugat pada ketiga tingkat pengadilan;6.

ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA;KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaPeradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkanPutusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawahini dalam sengketa antara : 20022 222 neoELISABETH SUSANA SIAHAINENIA, Kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Palam Bhayangkara IRT 001RW 007, Kecamatan Jayapura Utara, KotaJayapura,Papua, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pusat Statistik

Penggugat;Lawan:KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jakarta, Jalan D.R. Sutomo No. 68,Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUNJKT.Jakarta Pusat, Dalam hal ini telah memberi kuasa1. R.Taufik Panca Putra, S.H.;2. Melly Merlianasari, S.H.;3. Nenny Rianarizkiwati, S.H., LL.M.;Semua kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantordi Badan Pusat Statistik, Jalan dr.

tertanggal 30 April 2013 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April2013dalam Register Perkara Nomor: 65/G/2013/PTUNJKT, dan gugatanPenggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaiberikut; 2a an nana enna ance ne nce ne cence cee nen cne nenOBJEK GUGATAN: 9" 222 2no ene nnn nnn nnn nnn nee nee nec nee neeBahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala BadanPusat Statistik

, RepublikIndonesia Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10Januari 2013, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BeratTerhadap Elisabeth Susana Siahaineniayang berupapenurunan pangkat; 9" naoHal 5 dari 62 hal Putusan Nomor:65/G/2013/PTUNJKT.3.2 Individual, Karena obyek gugatan aquo ditujukan kepadapihak tertentu. yaitu. kepada Elisabeth SusanaSiahainenia, Seorang Pegawai Negeri Sipil pada BadanPusat Statistik di Propinsi Papua, Berdasarkan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik, Nomor:038/9300/KPG/TAHUN

Sulaiman, M.Eng,sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Irian JayaBarat atas nama Kepala Badan Pusat Statistik; 3.3 Final, karena Keputusan Tergugat aquo sudah tidakmemerlukan persetujuan dari Instansi lainnya sehinggasudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibatIll Bahwa oleh karena Keputusan aquo tersebut telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndagUndag Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danKeputusan

Pembanding/Penggugat : DANI KARTIKA
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pusat Statistik

. & rekan alamat Jalam Ir.H.Juanda Raya Nomor271 Kelurahan Duren jaya Kecamatan Beksi Timur,Kota Bekasi17111 berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2020disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;Melawan:KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, berkedudukan di Jalan SutomoNomor 68 Ps.Baru Kecamatan Sawah Besar,Kota AdministrasiJakarta Pusat , diwakili Kuasanya Melly Merlianasari,S.H.

JONI ASMANTO, S.ST ; KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

KeputusanKepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPGTahun 2016 ;2.

/KPG Tahun 2016 tentang Keputusan KepalaBadan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 ;.

Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor0803001/KPG Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang PerubahanAtas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPGTahun 2016 sah menurut hukum ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;4.

;Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Kepala BPS Kota SungaiPenuh ;Bahwa Saksi menerangkan bekerja di Kantor BPS Provinsi Jambi ;Bahwa Saksi menerangkan Jabatannya sebagai Kepala Bidang IntegrasiPengolahan dan Diseminasi Statistik ;Bahwa Saksi menerangkan sejak Bulan Mei 2013 sudah menjabatsebagai Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik ;Halaman 29 dari 47 halaman.

Bahwa Penggugat telah dimutasi ke Badan Pusat Statistik KabupatenKerinci dengan jabatan Kepala Seksi Statistik Produksi dengan PangkatPenata Tk Golongan Ruang ( Il/d ) berdasarkan Keputusan KepalaHalaman 39 dari 47 halaman.

MUMU MUHAMAD SOLEH;KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA (BPS RI)

Tulungagung, Jawa Timur,selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT )2 222KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA (BPSRD, atas nama Bapak Ir.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
PT Gamatechno Indonesia
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik RI

;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pegawai pada Badan Pusat Statistikdan memilih tempat kedudukan di Kantor Badan Pusat Statistik, Jalan dr. Sutomo68, Jakarta;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 159/PENDIS/2020/PTUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pemeriksan denganacara biasa;2.

Objek Sengketa dalam PerkaraSurat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor20052704/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT.Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020;Il. Wewenang dan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/P TUN. JKT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Badan Pusat Statistik Nomor 20052704/SKKPA/2020 tentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal27 Mei 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Badan Pusat Statistik Nomor 20052704/SKKPA/2020 tentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal27 Mei 2020;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Badan Pusat Statistik Nomor 20052704/SKKPA/2020 tentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 27 Mei 2020 kepada PT.Gamatechno Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Badan Pusat Statistik Nomor 20052704/SKKPA/2020 tentangHalaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/P TUN. JKT.Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 27 Mei 2020 kepada PT.Gamatechno Indonesia.2.

,tanggal 04 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik(SKKPA BPS) Nomor 20052704/SKKPA/2020 tentang PenetapanSaksi Daftar Hitam kepada PT.

Dinas Komunkasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Tergugat:
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Penggugat:
Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Tergugat:
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Penggugat:
1.ALDRIN
2.INTAN EVANNITA EVANDRY
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA (BPS RI) c.q KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK SUMATERA BARAT (BPS SUMBAR)
2.KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) KOTA PADANG