BUT STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor. 1763/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT STATOIL INDONESIA HALMAHERA Il AS, tempatkedudukan di Wisma Pondok Indah 2 Lantai 6 Suite 602, JI. SultanIskandar Muda Kav. VTA, Jakarta Selatan 12310,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JI.

Bandingmengucapkan terima kasih;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69994/PP/M.IIIB/18/2016, Tanggal 12 April 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2470/WPJ.07/2014 tanggal 17 September2014, tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun Pajak 2012 Nomor 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30April 2013, atas nama: BUT Statoil

Pembayaran Bonus ini menunjukkanbahwa kedudukan Pemohon Banding bukan sebagai pihak yangdipekerjakan oleh Pemerintah dan bukan merupakan kontrak pemberianjasa eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan Pemohon Banding kepadaPemerintah melainkan pemberian wewenang/hak kepada PemohonBanding untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada WilayahKerja;bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Production SharingContract (PSC) antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi dengan Statoil

Putusan Nomor 1763/B/PK/PJK/2017Menurut Pemohon PKPenjelasan Sengketa Pajak Bumi dan Bangunan BUT Statoil IndonesiaHalmahera Il ASA.Pemohon PK bukan merupakan Subjek PBB Migas dengan penjelasansebagai berikut:1. Pemohon PK secara nyata tidak mempunyai suatu hak atas bumi.a. Peran dan kedudukan Pemohon PK hanyalah sebagai Kontraktoryang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak dangas bumi untuk dan atas nama Pemerintah, sebagai pihak yangmenguasai minyak dan gas bumi tersebut.b.

perincian sebagaiberikut : Uraian luas (m2) Kelas NJOP PERm2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP 12.000.000NJOP PBB 1.150.071.200.000NJKP = Ro1.150.071.200.000 x 40% 460.028.480.000PBB Terutang = Rp460.028.480.000 x 0.5% 2.300.142.400Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar 2.300.142.400 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT STATOIL

BUT STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor.1764/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT STATOIL INDONESIA HALMAHERA Il AS, tempatkedudukan di: Wisma Pondok Indah 2 Lantai 6 Suite 602 JI.Sultan Iskandar Muda Kav. VTA Jakarta Selatan 12310,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JI.

sebesar Rp.2.300.142.400,00 menjadiNIHIL;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69997/PP/M.IIIB/18/2016, Tanggal 12 April 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP3089/WPJ.07/2014 tanggal 9 Desember2014, tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2014 Nomor: 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April2014, atas nama: BUT Statoil

Pembayaran bonus ini menunjukkanbahwa kedudukan Pemohon Banding bukan sebagai pihak yangdipekerjakan oleh Pemerintah dan bukan merupakan kontrak pemberianjasa eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan Pemohon Banding kepadaPemerintah melainkan pemberian wewenang/hak kepada PemohonBanding untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada WilayahKerja;bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Production SharingContract (PSC) antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi dengan Statoil

Putusan Nomor 1764/B/PK/PJK/2017terkait lainnya sebagaimana tersebut di atas, bumi/tubuh bumi dalamwilayah kerja tersebut telah memenuhi syarat sebagai Objek Pajak;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Majelis meyakini bahwa dalilyang dikemukakan oleh Terbanding sudah benar, oleh karena itu Majelisberpendapat untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding.Menurut Pemohon PKPenjelasan Sengketa Pajak Bumi dan Bangunan BUT Statoil IndonesiaHalmahera Il ASA.Pemohon PK bukan merupakan Subjek PBB

KESIMPULANBahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdengan Nomor: Put69997/PP/M.IIIB/18/2016 tanggal 12 April 2016 yangmenyatakan menolak Permohonan Banding Pemohon PK terhadap keputusanTermohon PK dengan Nomor KEP3089/WPJ.07/2014 tanggal 9 Desember2014, tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2014 Nomor: 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April2014, atas nama: BUT Statoil Indonesia Halmahera Il AS, NPWP: 03.202.916.7081.000, beralamat

STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1746/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS, beralamat diWisma Pondok Indah 2 Lantai 6 Suite 602, Jalan Sultan IskandarMuda Kav.

Bandingmengucapkan terima kasih;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69996/PP/M.IIIB/18/2016, tanggal 12 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2468/WPJ.07/2014 tanggal 17 September2014, tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun Pajak 2013 Nomor 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30April 2013, atas nama: BUT Statoil

Pembayaran Bonus ini menunjukkan bahwakedudukan Pemohon Banding bukan sebagai pihak yang dipekerjakan olehPemerintah dan bukan merupakan kontrak pemberian jasa eksplorasi daneksploitasi yang dilakukan Pemohon Banding kepada Pemerintah melainkanpemberian wewenang/hak kepada Pemohon Banding untuk kegiatan usahaeksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja;bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Production Sharing Contract(PSC) antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumidengan Statoil

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang PBB dan ketentuanketentuan terkait lainnya sebagaimanatersebut di atas, bumi/tubuh bumi dalam wilayah kerja tersebut telahmemenuhi syarat sebagai Objek Pajak;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Majelis meyakini bahwa dalil yangdikemukakan oleh Terbanding sudah benar, oleh karena itu Majelis berpendapatuntuk menolak Permohonan Banding Pemohon Banding;Menurut Pemohon Peninjauan KembaliPenjelasan Sengketa Pajak Bumi dan Bangunan BUT Statoil

biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT STATOIL