palstik warna hitam daridalam saku celana sebelah kanan terdakwa ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labolatoris dari BadanNarkotika Nasioanl (BNN) Nomor 64#/I/2015/BALA LAB NARKOBAtanggal 8 Januari 2015, terhadap bukti 500 (lima ratus) butir tabletwarna coklat muda logo mercy dengan berat netto seluruhnya134,9000 gram adalah benar negatif tidak mengandung Golongannarkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, (mengandung Ethylone yang merupakan newPasychoactive subtance

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labolatoris dari BadanNarkotika Nasioanl (BNN) Nomor 64#/I/2015/BALA LAB NARKOBAtanggal 8 Januari 2015, terhadap bukti 500 (lima ratus) butir tabletwarna coklat muda logo mercy dengan berat netto seluruhnya134,9000 gram adalah benar negatif tidak mengandung GolonganPutusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Bdg Halamn 5 dari 15 halamannarkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, (mengandung Ethylone yang merupakan newPasychoactive subtance

dikuasai ataudisimpan tersebut apakah benar termasuk narkotika golongan ,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labolatoris dari Badan NarkotikaNasioanl (BNN) Nomor 64A/I/2015/BALA LAB NARKOBA tanggal 8Januari 2015, terhadap bukti 500 (lima ratus) butir tablet warna coklatmuda logo mercy dengan berat netto seluruhnya 134,9000 gram adalahbenar negatif tidak mengandung Golongan narkotika sesuai denganlampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (mengandungEthylone yang merupakan new Pasychoactive subtance

berupa asumsi Terbandingsemata, dan asumsi bukan merupakan bukti;Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan makajelas nyatanyata koreksi Terbanding tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum,sehingga terhadap koreksi Terbanding tersebut seharusnya dibatalkan;Koreksi atas Kas Masuk dari Inventaris Penjualan Aktiva Tetap sebesarRp4.465.136.606,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

yang disampaikan PemohonBanding;Berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan maka jelasnyatanyata koreksi Terbanding tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum danseharusnya koreksi Terbanding tersebut dibatalkan;Koreksi atas Jasa di luar usaha perbankan secara umum sebesarRp952.906.464,00,00 yang terdiri atas:PPK JL Asuransi sebesar Rp558.397.973,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

PertambahanNilai termasuk dalam jenis barang yang ditetapkan sebagai barang yang tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan makajelas dan nyatanyata koreksi Terbanding (Pemeriksa) tidak berdasarkan buktidan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;PPK JL Notaris sebesar Rp170.422.440,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan makajelas dan nyatanyata koreksi Terbanding (Pemeriksa) tidak berdasarkan buktidan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;PPK JL dalam rangka proses kredit sebesar Rp204.287.051,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana ketentuan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 Aayat (3);Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan makajelas dan nyatanyata koreksi Terbanding (Pemeriksa) tidak berdasarkan buktidan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;PPK JL Lainnya sebesar Rp. 14.815.000,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyatbanyak;c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,warung, dan sejenisnya;d. uang, emas batangan, dan surat surat berharga;Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahHalaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 687/B/PK/PJK/2016azas kebenaran material sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 76UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

yang disampaikan PemohonBanding;Berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan maka jelasnyatanyata koreksi Terbanding tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum danseharusnya koreksi Terbanding tersebut dibatalkan;Koreksi atas Jasa di luar usaha perbankan secara umum sebesarRp952.906.464,00,00 yang terdiri atas:PPK JL Asuransi sebesar Rp558.397.973,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

PertambahanNilai termasuk dalam jenis barang yang ditetapkan sebagai barang yang tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan makajelas dan nyatanyata koreksi Terbanding (Pemeriksa) tidak berdasarkan buktidan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;PPK JL Notaris sebesar Rp170.422.440,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

adalah uang kepada Pemohon Bandingdan penyerahan uang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan makajelas dan nyatanyata koreksi Terbanding (Pemeriksa) tidak berdasarkan buktidan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;PPK JL dalam rangka proses kredit sebesar Rp204.287.051,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana ketentuan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 Aayat (3);Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan makajelas dan nyatanyata koreksi Terbanding (Pemeriksa) tidak berdasarkan buktidan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;PPK JL Lainnya sebesar Rp. 14.815.000,00Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material;Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

Brigadir Jenderal TNI;1 (satu) lembar foto alat uji Napza Combo 5 yang digunakan untukmengetes urine Terdakwa;1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan laboratoris kepadaKalabfor Polri Cabang Makassar minuman Blue Safir milikTerdakwa:1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab: 1330/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasilrik minuman Blue Safir positif mengandung 4Chloromethcathinoneatau 4CIMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenisNPS (New Psychoactive Subtance

,NRP 1910039121068 dan Letkol Inf Budi Imam Santoso NRP1910034581267 menyatakan hasil pemeriksaan urine Negatifmengandung Narkotika dan positif mengandung 4Chloromethcathinone atau 4CMC merupakan salah satu dari 41(empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Subtance) yangdikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yangmempunyai efek stimulan, halusinogen, Insomnia dansympathomimitec, yang ditandatangani oleh kepala LaboratoriumForensik

Said Karim,S.H., M.H., M.Si.;3 (tiga) lembar daftar NPS (New Psychoactive Subtance) yangdilegalisir olen Penyidik Pomdam VII/Wrb;1 (satu) lembar keterangan senyawa 4CMC Nomor:R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatanganioleh a.n. Kalabfor Cabang Makassar, Waka Drs.

,NRP 1910039121068 dan Letkol Inf Budi Imam Santoso NRP1910034581267 menyatakan hasil pemeriksaan urine Negatifmengandung Narkotika dan positif mengandung 4Chloromethcathinone atau 4CMC merupakan salah satu dari 41(empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Subtance) yangdikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yangmempunyai efek = stimulan, halusinogen, Insomnia dansympathomimitec, yang ditandatangani oleh kepala LaboratoriumForensik

Said Karim,S.H., M.H., M.Si.;3 (tiga) lembar daftar NPS (New Psychoactive Subtance) yangdilegalisir olen Penyidik Pomdam VII/Wrb;1 (satu) lembar keterangan senyawa 4CMC Nomor: R/2749/V/2016/Labfor tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh a.n.Kalabfor Cabang Makassar, Waka Drs.

UmumPasal 1Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:1) Kebijakan akuntansi adalah oprinsipprinsip, dasardasar, konvensikonvensi,aturanaturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilin oleh suatuentitas pelaporan dalam Penyusunan dan penyajian laporan keuangan;2) Pemindahtanganan adalah pengalihnan kepemilikan barang miliknegara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;3) Prinsip Subtance

Putusan Nomor 413/B/PK/PJK/20171) Sesuai dengan prinsip substance over form Standar AkuntansiPemerintahan, maka Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMNdiperlakukan sebagai unsur modal;2) Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMN berdasarkan penyerahandari pengelola barang dan prinsip subtance over form sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dalam Neraca BUMN sebagaiekuitas pemerintah pada BUMN dengan pengungkapan yang memadai;3) Kementerian Negara/Lembaga yang melaporkan Barang

lembar poto alat uji NafzaCombo 5 yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa.6) 1(satu) lembar Permohonan pemeriksaan Laboratoris kepada Kalabfor Polri Cab Makassar minuman Blue Safir milik terdakwa.7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil rik minuman Blue Safir positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan slah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS ( New Psychoacvtive Subtance

NRP 1910039121068 dan Letkol INF Budi Imam Santoso NRP 1910034581267 menyatakan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung Narkotika danpositif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS ( New Psychoacvtive Subtance) yang dikeluarkan oleh balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimitec, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.14) 3 (tiga) lembar daftar New Psychoacvtive Subtance (NPS) yang dilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.15) 1(satu) lembar keterangan senyawa 4-CMC Nomor : R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh An. Kalabfor cabang Makassar, waka Drs.

H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.3 (tiga) lembar daftar New Psychoacvtive Subtance (NPS)yang dilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.Menimbang66o. 1(satu) lembar keterangan senyawa 4CMC Nomor :R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An.

H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.3 (tiga) lembar daftar New Psychoacvtive Subtance (NPS)yang dilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.1(satu) lembar keterangan senyawa 4CMC Nomor :R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kalabfor cabang Makassar , waka Drs.Sulaeman Mappasesu, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp64090679.MenimbangMenimbang 68 p.

H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.3 (tiga) lembar daftar New Psychoacvtive Subtance (NPS)yang dilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.1(satu) lembar keterangan senyawa 4CMC Nomor :R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An.

Slamet Iswanto, Kombes Pol.NRP.66090301.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab : 1821/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasilpemeriksaan urine Terdakwa Kolonel Inf, Jefry Oktavian Rotty, S.E.NRP 1910039121068 dan Letkol INF Budi Imam Santoso NRP1910034581267 menyatakan hasil pemeriksaan urine Negatifmengandung Narkotika danpositif mengandung 4Chloromethcathinoneatau 4CMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenisNPS ( New Psychoacvtive Subtance

H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.3 (tiga) lembar daftar New Psychoacvtive Subtance (NPS) yangdilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.1(satu) lembar keterangan senyawa 4CMC Nomor =:R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditanda tangani olehAn. Kalabfor cabang Makassar, waka Drs.

Subscription

1 Unit

Medical Chest Certificate

1 Unit

Poison Treatment Chest Certificate

1 Unit

Certificate Of Subtance

C6UU8/005Certificate Of Subscription 1 UnitMedical Chest Certificate 1 UnitPoison Treatment Chest 1UnitCertificateCertificate Of Subtance 1 UnitAbuse Testing AnalysisMaritime Labour Certificate 1 Unit No. TPI 1800113Certificate Of Insurance 1 Unit No. T215/16/BHS 3International Energy 1 Unit No.

./2010;Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/B/PK/PJK/20132 Bahwa UndangUndang Perpajakan menganut prinsip subtance overform dimana dalam kasus ini walaupun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkanmerupakan diskon display produk namun secara substansi bahwa biayayang dikeluarkan tersebut adalah dalam rangka pembayaran atas jasamanajemen pemasaran yang dilakukan oleh toko atau Dealer.

pasien semua ini berhubungan denganpekerjaannya yang membutuhkan daya tahan strees yangtinggi sehingga dengan dorongan isteri dankeluarga, pasien bersedia untuk rehabilitasi ; Bahwa hasil pemeriksaan disimpulkan Terdakwamerupakan korban Narkotika dengan statusketergantungan sehingga sangat diperlukan pengobatandan terapi psikiatri secara teratur dalam jangkawaktu 6 (enam) bulan; Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, wawancara danjuga dengan menggunakan alat ukur WHO ASSIS(Alcohol, Smoking and Subtance

Orang tuanya seringmembesuk klien ke Lapas.Pemeriksaan penunjang ASSIST (Alkohol Smoking Subtance and Involvement ScreeningTest) :Tembakau skor 18 >risiko sedang perlu intervensi singkat.Sabu skor 21>risiko sedang perlu intervensi singkat.Pada pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 22 Maret2019 didapatkan hasil: Amphetamine (Sabu) : Negatif. Kanabis (ganja) : Negatif.

Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance over the form";Halaman 3 dari 32 halaman.

Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut yang menurut Terbanding adalah sebagai Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN (DPP PPN) sebesar Rp9.273.540.882;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding denganalasan sebagai berikut:1.bahwa asas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahasas kebenaran material sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

Terbanding adalah sebagai Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN (DPP PPN) sebesar Rp12.572.936.300;Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 646/B/PK/PJK/2016bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding denganalasan sebagai berikut :1.bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahazas kebenaran material sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance over the form";Halaman 3 dari 32 halaman.

Bahwa selain Pendapat Ahli BPKP yang keterangannya dibacakantersebut di atas, ternyata pedapatnya tidak memenuhi standaraudit yang telah ditetapbkan dengan tujuan untuk meyakinkandirinya bahwa apa yang ada dikemukakan itu benar, selain itudalam akuntan dikenal apa yang dinamakan asas subtance overform, artinya seorang Akuntan tidak cukup hanya untuk melihatHal. 16 dari 34 hal. Put.

Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut yang menurut Terbanding adalah sebagai Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN (DPP PPN) sebesar Rp10.307.254.927;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding denganalasan sebagai berikut:1.bahwa asas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahasas kebenaran material sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut yang menurut Terbanding adalah sebagai Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN (DPP PPN) sebesar Rp6.329.41 7.160;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding denganalasan sebagai berikut:1.bahwa asas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahasas kebenaran material sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance

Putusan Nomor 1041/B/PK/PJK/2016"Subtance over the form";Bahwa terhadap transaksi ke Kawasan Pulau Batam telah diketahui olehkhalayak umum bahwa Pulau Batam merupakan Kawasan Free TradeZone/Kawasan Bebas;Bahwa besaran transaksi yang Pemohon Banding lakukan kepada pihakpembeli di Kawasan Batam Januari 2010 adalah sebesarRp9.407.446.188,00;Bahwa transaksi sebesar Rp9.407.446.188,00 seluruhnya merupakantransaksi yang fisik barang benar benar nyata sudah diterima olehcustomer Pemohon Banding yang berdomisili

dari penjelasan tersebut telah jelas menyatakan terjadi penyerahanBarang Kena Pajak apabila secara nyata teriadi pemindahan barang;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan bahwapenyerahan Barang Kena Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (cabang) secaralangsung kepada pihak lain sehingga dengan demikian berdasarkan buktidan fakta di persidangan tidak pernah terjadi penyerahan barang daricabang ke pusat;Bahwa sejalan dengan perundangundangan perpajakan Indonesia yangmenganut asas material (subtance

Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut yang menurut Terbanding adalah sebagai Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN (DPP PPN) sebesar Rp9.795.103.738;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding denganalasan sebagai berikut:1.bahwa asas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalahasas kebenaran material sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip"Subtance