Ditemukan 32 data
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketika saksi SUDARMAN bin PARTO DIKROMO Anggota SubTim Terpadu BBM Pusat dari Mabes TNI melakukan pemantauan danpengawasan dan pengendalian dampak kenaikan harga sertapenganggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pelayanan BBMmenemukan Terdakwa menyimpan 66 (enam puluh enam) drumukuran 200 liter berisi solar dengan tanpa dilengkapi surat ijinpenyimpanan dari Pertamina Balongan Indramayu = sehinggakemudian diamankan.
Bahwa ketika saksi SUDARMAN bin PARTO DIKROMO Anggota SubTim Terpadu BBM Pusat dari Mabes TNI melakukan pemantauan danpengawasan dan pengendalian dampak kenaikan harga sertapenganggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pelayanan BBMmenemukan Terdakwa menyimpan 66 (enam puluh enam) drumukuran 200 liter berisi solar dengan tanpa dilengkapi surat jijinpenyimpanan dari Pertamina Balongan Indramayu = sehinggakemudian diamankan.
Bahwa ketika saksi SUDARMAN bin PARTO DIKROMO Anggota SubTim Terpadu BBM Pusat dari Mabes TNI melakukan pemantauan danpengawasan dan pengendalian dampak kenaikan harga sertapenganggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pelayanan BBMmenemukan Terdakwa menyimpan 66 (enam puluh enam) drumukuran 200 liter berisi solar siap dijual dengan tanpa dilengkapi suratiin penyimpanan dari Pertamina Balongan Indramayu sehinggakemudian diamankan.
357 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1948 K/Pid.Sus/2015 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan SubTim Perumus, Sub Tim Pengumpulan Data Lapangan dan SubTim sistem informasi Geografis (SIG) Sebagai Tim PendukungTim Ad Hoc Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan KotaBengkulu, tertanggal 21 Maret 2013; Surat Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Atas Nama Gubernurtentang permohonan rekonstruksi pengukuran kawasan cagaralam danau dendam tak sudah dusun besar Kota Bengkulu,tertanggal 13 Maret 2013;Tetap dilampirkan dalam berkas
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIS MUNANDAR.M.Pd. kepada BupatiJeneponto, tembusan Kapolres Jeneponto dengan nomor : 449/H36/KP/2010 ;22.1 (satu) lembar foto copy Surat Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Republik Indonesia, Nomor : 481F/M.PAN/7/2009, perihal persetujuan prinsip tambahan formasi CPNS daerah tahun 2009, tanggal 31Juli 2009 ;23.3 (tiga) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto tentangpembentukan panitia subtim seleksi administrasi pengadaan CPNSpelamar umum tahun 2009 pemerintah Kabupaten Jeneponto
ARIS MUNANDAR, MPd. kepada Bupati Jeneponto,tembusan Kapolres Jeneponto dengan Nomor :449/H.36/Kp/2010 ;22.1 (satu) lembar fotokopi surat Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraIndonesia Nomor: 481F/M.PAN/7/2009 ;23.3 (tiga) eksemplar fotokopi surat Keputusan Bupati Jeneponto tentangpembentukan Panitia Subtim seleksi administrasi Pengadaan CPNSpelamar umum tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Jeneponto ;24.2 (dua) eksemplar fotokopi Pengumuman Pemerintah Kabupaten Jeneponto ;25.1 (satu) eksemplar fotokopi
66 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan SKB tersebut telah dibentuk SubTim Pelaksana Penyelesaian 16 Bank Dalam Likuidasi yang bertugasmempersiapkan serah terima asset 15 Bank Dalam Likuidasi kepadaPemerintah cq Departemen Keuangan;c.
3489 — 2370 — Berkekuatan Hukum Tetap
dariberlakunya norma dalam Objek Permohonan maka kiranya permohonanuji materiil dinyatakan tidak diterima;Tanggapan atas Kepentingan Hukum (Legal Standing) Pemohon Il;Berkenaan dengan keharusan ada hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dengan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujiannya, maka sebenarnya terdapatpersoalan konstitusionalitas terhadap diri Pemohon Il Farid Andhikadalam pengujian Perkom 1/2021 ini;Bahwa Pemohon II merupakan salah satu anggota SubTim
Putusan Nomor 26 P/HUM/2021KPK Nomor 1557 Tahun 2020, tanggal 3 November 2020 yang terlibataktif dalam penyusunan regulasi alih status Pegawai KPK (Bukti T5).Sebagai output regulasi yang disusun oleh SubTim tersebut, makaterbitlah Perkom 1/2021 yang pada Pasal 5 ayat (4) mensyaratkanasesmen TWK.
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian TemuanPemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali;Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan danKelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April2014 dan Lampirannya:i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asih;ii.
219 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor O8/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan PemeriksaanLaporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali:Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan KelautanKota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 danLampirannya:. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB Mertha SegaraAsih;ll.
96 — 104
Kedudukan Keuangan DPRDKab.Boyolali;Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang PersetujuanPenetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRDKab.Boyolali;Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tenatng RincianBelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000, yangdikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan SubTim
Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tenatng RincianBelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000, yangdikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004 ;Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan SubTim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah TA 2004 Kab. Boyolali ;Keputusan DPRD Kab.
65 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Supratmansyah kemudian membentuk sub subtim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia(PHO FHO) No. 02/PAN/PHO/PJ SB/X/2006 tanggal02 Oktober 2006 yaitu : Kelompok APemeriksaan pekerjaan secara visual, tugasnyamemeriksa pekerjaan struktur,pavement/perkerasan dan pekerjaanminor/bangunan pelengkap yang diketuai Ir. A.Adji Purwanto, MSc. Kelompok B: untukpemeriksaan teknik/kualitas yang diketuai Ir.Hi. Damiri Umpusinga, Kelompok C : untukpemeriksaan kantor (Administrasi dan Umum) yangdiketuai L.
Supratmansyah kemudian membentuk sub subtim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia(PHO FHO) No. 02/PAN/PHO/PJ SB/X/2006 tanggal02 Oktober 2006 yaitu : Kelompok AHal. 61 dari 109 hal. Put. No. 47PK/PID.SUS/2010Pemeriksaan pekerjaan secara visual, tugasnyamemeriksa pekerjaan struktur,pavement/perkerasan dan pekerjaanminor/bangunan pelengkap yang diketuai Ir. A.Adji Purwanto, MSc. Kelompok B: untukpemeriksaan teknik/kualitas yang diketuai Ir.Hi.
129 — 72
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian TemuanPemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali;Halaman 35 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan danKelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April2014 dan Lampirannya:i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asih ;ii.
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal PenyampaianTemuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 diProvinsi Bali;Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan danKelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3April 2014 dan Lampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asih;ii.
60 — 32
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian TemuanPemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali;Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan danKelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April2014 dan Lampirannya:i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asih ;ii.
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal PenyampaianTemuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 diProvinsi Bali;Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan danKelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3April 2014 dan Lampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asih;ii.
125 — 69
DKI Jakarta, makaterhadap Surat Tugas Surat Tugas Kepala Dinas Pelayanan PajakProvinsi DKI Jakarta Nomor : 1954 / 1.723.63 tanggal 12 Agustus 2015telah dilakukan perpanjangangan yaitu Surat Tugas Nomor:2422/1.723.63 tanggal 17 September 2015, dan yang selanjutnyadiperpanjang dengan Surat Tugas Nomor : 2933/1.723 tanggal 06Nopember 2015, tentang Pemeriksaan Pajak Hotel;Adapun untuk melaksanakan tugas pemeriksaan objek pajak hotel DKIJakarta Tim Gabungan pemeriksaan pajak Hotel terbagi menjadi 4 SubTim
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
174 — 130
Bali Nomor 523.1/704/PP/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI kepada Pimpinan Asuransi Raya dan lampirannya:
- Pendapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian TemuanPemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan danKelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April2014 dan Lampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asih ;il.
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian TemuanPemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan danKelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April2014 dan Lampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asihii.
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan PemeriksaanLaporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan KelautanKota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 danLampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asihii.
105 — 49
PersetujuanPenetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas PeraturanHalaman 47, Putusan No. 09/Pid.SusTPK/2017/PT SMG27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRDKab.Boyolali;Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tenatng RincianBelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000, yangdikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan SubTim
Kedudukan Keuangan DPRDKab.Boyolali;Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang PersetujuanPenetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRDKab.Boyolali;Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tenatng RincianBelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000, yangdikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan SubTim
178 — 102
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan PemeriksaanLaporan Keuangan TA 2014 di Provinsi BaliSurat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan KelautanKota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 danLampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asihii.
I Made Subawa,SH
Terdakwa:
NGADIMIN, S.Sos
132 — 245
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan PemeriksaanLaporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan35)36)37)38)39)40)Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 danLampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB' MerthaSegara Asihii.
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan PemeriksaanLaporan Keuangan TA 2014 di Provinsi BaliSurat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan KelautanKota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 danLampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB' MerthaSegara Asihii.
58 — 19
Bagi pelamar yang lolos verifikasi diberikan nomortest untuk mengikuti ujian seleksi CPNS.Bahwa Berdasarkan Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012 TimPelaksana Instansi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, SubTim Seleksi Administrasi, Sub Tim Pelaksanaan Ujian, Sub TimPemantauan.Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, Sekretarisditetapbkan oleh PPK, Tugas Tim Seleksi Administrasi antara lainmenyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian; menyiapkandan memberikan kartu/tanda peserta ujian
130 — 40
pelaksanaan 1 tahun itu) jangan sampai melebihipendapatan, sebab jika pengeluaran melebihi pendapatan makaakan terjadi defisit, nah disini Setda mengkoordinasikan;Bahwa selaku Ketua tim penyusun anggaran itu tidak mempunyaitupoksi jadi tupoksi itu bersifat kolegial, bahkan dalam SKmandat disebut tugas tim bukan tugas ketua tim, jadi tugas timdisini adalah menyusun rencana anggaran APBD, melaporkan kepadaWalikota, itu. tugas utamanya, kemudian bahan susunan telahdisiapkan oleh sebuah tim yang namanya SubTim
bertugas menyiapkan anggaran dansekaligus Subdin, kemudian yang kedua saksi selaku Setda waktuitu. hubungannya dengan Walikota tidak harmonis sehingga jumlahpertemuan yang ada sangat sedikit sekali saksi hadiri, saksihanya duduk sebentar dan kemudian meninggalkan lokasi tidakpernah intens duduk dalam panitia itu, toh itu jalan karena timini bersifat kolegial;Bahwa saksi tidak mengetahui usulan usulan yang berkaitan denganusulan dinas karena yang membahas ini semua adalah tim yangdisebut dengan SubTim
itu sudahselesai sudah balance waktu harus segera dikirim ke dewan, jaditim sudah koordinatif seperti itu) tidak masuk ke. detaildetailnya;Bahwa gambaran umum proses atau mekanisme penyusunan APBD menjadiPerda Proses secara umum itu telah diatur dalam SK Walikotatentang penyusunan APBD sebagaimana yang sudah saya jelaskan,dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyusunan APBD itudalam Perda nomor 6 sudah dijelaskan yaitu) kepala kantorkeuangan yang dia duduk sebagai penanggung jawab / Ketua SubTim
69 — 81
Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan PemeriksaanLaporan Keuangan TA 2014 di Provinsi BaliSurat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan KelautanKota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 danLampirannya :i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB MerthaSegara Asihii.
INSYAYADI
Terdakwa:
M. DAUD, S.Pd Bin DARWIS
86 — 18
Pada huruf a SubTim Bidang Tenaga Pendidikan dan Kependidikan, dan sebagai koordinator SubBidang adalah M. DAUD, S.Pd (Kabid PMPTK Diknas Kabupaten Sarolangun);Menimbang, bahwa tupoksi terdakwa adalah melakukan validasi danverifikasi kebenaran data tenaga honorer jalur KII selanjutnya disampaikan keBKD Kab. Sarolangun;Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tentang pengadaanCPNSD tenaga honorer Kab. Sarolangun, terdakwa M.
Pada huruf a SubTim Bidang Tenaga Pendidikan dan Kependidikan, dan sebagai koordinator SubBidang adalah M. DAUD, S.Pd (Kabid PMPTK Diknas Kabupaten Sarolangun);Menimbang, bahwa tupoksi terdakwa adalah melakukan validasi danverifikasi kebenaran data tenaga honorer jalur KII selanjutnya disampaikan keBKD Kab.