Ditemukan 161825 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pilkada sumatera selatan Pt. sumatera makmur lestari Pt. bridgestone sumatera rubber estate; Suweno vs gubernur sumatera utara; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur sumatera selatan;; Rektor universitas muhammadiyah sumatera utara (umsu) Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;; Gubernur sumatera barat vs herman sofyan;; Surat keputusan kepala kepolisian daerah sumatera barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 07-10-2008 — Upload : 07-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07K/KPUD/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — Helmy Yahya, MPA, AKT ; Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan
62 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Helmy Yahya, MPA, AKT ; Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — SUMATERA MAKMUR LESTARI
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMATERA MAKMUR LESTARI
    Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2733/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SUMATERA
    2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110737.15/2013/PP/MXXB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00145/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 November 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00011/406/13/201/15 tanggal 25 Agustus 2015 TahunPajak 2013, atas nama: PT Sumatera
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 24-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3974 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE;
157 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE;
    ./2015, tanggal 17 November 2015:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE,beralamat di Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, DolokBatunanggarSimalungun, Sumatera Utara 21155;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan
    amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63087/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 11 Agustus 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP506/WPJ.19/2014 tanggal24 Maret 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2008 Nomor: 00078/207/08/092/13 tanggal 28 Maret 2013, atas nama: PT.Bridgestone Sumatera
    Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000,beralamat di Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, Sumatera Utara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembalimenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp 172,413,764 093,00Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 218,946,335,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Penyerahan yang dibebaskan dari PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 172,632,710,428,00Perhitungan PPN Kurang Bayar :
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP5S06/WPJ.19/2014 tanggal 24 Maret 2014, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00078/207/08/092/13 tanggal 28 Maret 2013, atas nama: PT.Bridgestone Sumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2021
Tanggal 15 Juli 2021 — SUWENO VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
166 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUWENO VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
127 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/TUN/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — GUBERNUR SUMATERA BARAT vs HERMAN SOFYAN;;
99 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA BARAT vs HERMAN SOFYAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/TUN/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD JUHRI SIPAYUNG;
241 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD JUHRI SIPAYUNG;
    PUTUSANNomor 7 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERAUTARA (UMSU), beralamat di Jalan Kapten Mukhtar Basri,Nomor 3, Medan 20238, Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Adi Mansar, S.H.
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Biro Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2634/KSA/II.3AU/UMSU/I/2018, tanggal 13 September2018;Pemohon Kasasi;LawanMUHAMMAD JUHRI SIPAYUNG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Trikora Gang Siriaon,Kelurahan Tegal S.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor:3384/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing MahasiswaFakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara AtasNama M. Juhri Sipayung NPM: 1207230122, tanggal 24 Oktober2017;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor:3384/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing MahasiswaFakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara AtasNama M. Juhri Sipayung NPM: 1207230122, tanggal 24 Oktober2017;4.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: REKTORUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU);2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 FebruariHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 7 K/TUN/20192019, oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/TUN/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — DERMAWAN MILAYA vs GUBERNUR SUMATERA UTARA;;
109 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DERMAWAN MILAYA vs GUBERNUR SUMATERA UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430K/TUN/2004
Tanggal 25 Maret 2008 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT ; vs. KURNIA IRAWAN
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT ; vs. KURNIA IRAWAN
    ., ketiga Polisi pada Polisi Daerah SumateraBarat, beralamat pada Bidang Pembinaan Hukum PolisiDaerah Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman No. 55,Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Desember 2003;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:KURNIA IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanEx.
    Siswa SPN Padang Besi Polda Sumatera Barat,bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 10 Ujung Gading,Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalildalil
    SPN Padang Besi tersebut, dengandemikian Skep Tergugat telah bertentang dengan azaz kecermatan;11.Bahwa Surat Keputusan tersebut ditetapkan di Padang pada tanggal 12Nopember 2003 akan tetapi pada halaman 2 dan 3 pada sudut kananSkep tersebut tertulis Skep Kalpolda Sumatera Barat No.
    No. 430 K/TUN/2004Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.BeMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Barat No.
    29Desember 2003 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanKapolda Sumatera Barat (Tergugat) No.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 278_PDT_G_2012_PN_MDN
Tanggal 22 Januari 2013 — M.Hum & Associates”, beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 36 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT ; - L a w a n - GUBERNUR SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
52 — 9
  • M.Hum & Associates, beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 36 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;- L a w a n -GUBERNUR SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
    Bahwa Penggugat pernah bekerja pada Badan Kesejahteraan Bangsa Perlindunganmasyarakat Kesbang Limnas) Provinsi Sumatera Utaradengan jabatan sebagai Kepala, pangkat dan golongan IV C (PembinaUtama Muda) sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 ;2.
    Bahwa pada saat itu juga Gubernur Sumatera Utara beserta Sekda ProvinsiSumatera Utara datang, melihat ke lokasi kebakaran tersebut dan pada saat ituPenggugat memohon supaya rumah dinas yang dihuni oleh Penggugat tersebutdirenovasi segera agar Penggugat dapat menempatinya ketnbali, namun ketika ituGubernur Sumatera Utara dan Sekda Provinsi Sumatera Utara rnenyatakan tidakada anggaran untuk merenovasinya, oleh karena itu Penggugat merenovasinyadengan biaya sendiri dengan mengeluarkan anggaran sebesar
    Maret 2012 yang isinya meminta Penggugat untukmengosongkan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yangdihuni Penggugat terietak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, KecamatanMedan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D, setempat dikenal dengan JalanGajahmada No. 32 (selanjutnya disebut "rumah negara), sebab Penggugatmengaku mendapat fasilitas untuk menempati rumah negara tersebut adalahberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman ProvinsiSumatera Utara Nomor : 012/
    Utara, Surat Ukur No.05/Sei Sikambing D/2005 tanggal 31 Januari 2005 Luas 600 m2 ( diberi tandaT1);Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara yang ditujukankepada Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utaradi Medan, tertanggal 20 Maret 2009 No. 012/1944, perihal : Izin PenghunianRumah Dinas di Jalan Gajah Mada No. 32 Medan ( diberi tanda T2 ) ;Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman PemerintahPropinsi Sumatera Utara, yang ditujukan
    Gubernur Sumatera Utara dan Sekda Provinsi Sumatera Utaramenyatakan tidak ada anggaran untuk merenovasinya, oleh karena itu Penggugatmerenovasinya dengan biaya sendiri dengan mengeluarkan anggaran sebesar Rp750.000.000, ( Tujuh ratus limapuluh juta rupiah ) ;e Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Tergugat melalui Kepala DinasKesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara membuat surat kepadaPenggugat untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempati oleh Penggugat,dengan alasan akan difungsikan sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 17-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/TUN/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — RIZAL FATHONY vs GUBERNUR SUMATERA SELATAN;
251 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIZAL FATHONY vs GUBERNUR SUMATERA SELATAN;
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahanatas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golonganIll milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanankhusus lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018 sampaiadanya putusan
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentangPenetapan status rumah dinas golongan Ill milik pemerintah ProvinsiSumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran:Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017tentang Penetapan status rumah dinas golongan Ill milik pemerintahProvinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khususlampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:594/KPTS/BPKAD
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahanatas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinasgolongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan danPerikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober2018, sampai adanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2020
Tanggal 12 Oktober 2020 — GUBERNUR SUMATERA BARAT VS HARTONO WIDJAJA., DKK;
385 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA BARAT VS HARTONO WIDJAJA., DKK;
    PUTUSANNomor 468 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang, ProvinsiSumatera Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara Amran,S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi SumateraBarat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/1014/Huk2020, tanggal 6 Juli 2020
    Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 6202562020 Tentang Penetapan Lokasi PengadaanTanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru SeksiKapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung Padang Sepanjang 32,4Km, STA 4 + 200 STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan + 281,05 HaDi Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal26 Maret 2020:c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — ,M.T VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
226 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.T VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gandaria Nomor 17, RT/RW 002/001,Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan mantanPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;Dalam hal ini diwakili oleh Bob Sangirman, S.H.
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumBob Sangirman, SH & Rekan, beralamat di Kota Padang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/ADVBSMIIII/2019, tanggal 19 Maret 2019:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Devi Kurnia, S.H., M.M., jabatanAsisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi SumateraBarat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/894.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 862/4241/BKD2018, tanggal 27 Desember 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Yulinazra, S.P., M.T., NIP. 197407072000031002,pangkat/golongan Penata Tingkat I/ Ill d;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — JOKO SURYANTO, S.Pd VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
134 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOKO SURYANTO, S.Pd VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Santur,Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto atau SMK Negeri 2Sawahlunto, Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur,Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, pekerjaan (Mantan)Guru SMKN 2 Sawahlunto (PNS);Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jendral Sudirman, Nomor 51, Kota Padang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Devi Kurnia, S.H., M.M.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 862/4260/BKD2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Joko Suryanto, S.Pd.,NIP 19670405 199403 1 006, tanggal 27 Desember 2018:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/20203.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi semulaTerbanding/Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor862/4260/BKD2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Joko Suryanto, S.Pd., NIP19670405 199403 1 006, tanggal 27 Desember 2018:4.
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Barat Nomor 862/4260/BKD2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Joko Suryanto, S.Pd., NIP 19670405 199403 1 006 padatanggal 27 Desember 2018;5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mengembalikan hakhakPemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil:6.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/2020Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan:Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupakeberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objeksengketa, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) yangmerupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugatsebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) mUndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2019
Tanggal 5 September 2019 — BAHRIUN RAMBE vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, Dkk
142 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHRIUN RAMBE vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, Dkk
    GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Diponegoro Nomor 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan:ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — NAZIRO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
84 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAZIRO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — GUNAWAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
93 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNAWAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — GUBERNUR SUMATERA SELATAN VS IKHWANUDDIN, S.Sos., M.Si;
323 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA SELATAN VS IKHWANUDDIN, S.Sos., M.Si;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telan memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan diJalan Kapten Ahmad Rivai Provinsi Sumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dhabi K. Gumayra, S.H.
    Nomor $1Jalan Way Hitam, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan llirBarat , Palembang Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan, S.H., M.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Ruslan, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 2070/KPTS/BKD.I/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Ikhwanuddin, S,Sos.M.Si., yang ditandatangani oleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan padatanggal 27 September 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.Ikhwanuddin, S,Sos.
    MakaKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2070/KPTS/BKD.1/2018,Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama H. Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si., ditandatangani oleh Pj.