Joko Widodo tidak sah dengan solusi melaksanakanAgenda Presiden RI (Supremasi Keadilan) yaitu menyelenggarakanSI satu) paket mendaulat Presiden RI Bapak Mujais. BukanHalaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Dpsbermakna, Legal Standing Presiden RI Ir. H. Joko Widodo SAH danSAH mengagendakan Kedaulatan Rakyat a quo.c. Hanya dapat dilawan dengan BUKTI Sidang MPR RI a quo, SAHBUKTI memandatkan Agenda Presiden RI/ Supremasi Keadilan (bukanmengagendakan).

In casu, satusatunya mandat PANCASILA adalahhaluan Supremasi Keadilan.d. Secara sederhana, dokumen putusan/ penetapan atas perkarapenggugat oleh /egal standing Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk(TERGUGAT), tidak sah dan memenuhi PIDANA Pasal 263 jo 55 KUHPJo pidana lainnya (penyerobotan dll).Bahwa, disampaikan Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC4 dan bendelBukti/ Saksi, SBKKN No: MPR578950785103053112680132164 danLaporan Polisi.Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA.

. : B/25/lV2002/KOOPSLIHKAMtertanggal 25 Pebruari 2002 oleh Kepolisian RI Komando OperasiPemulihan Keamanan Daerah Istimewa Aceh kepada =: HerbertSiahaan, Pangkat Bripda/79041212, Kesatuan Ba.Kiban Yon B SatBrimob Sumut, Dengan memberikan penghargaan danmengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dan pengabdiantanpa pamrih dalam pelaksanaan tugas Operasi PemulihanKeamanan Daerah Istimewa Aceh, berdasarkan Inpres Nomor 4 dan7 Tahun 2001 dalam rangka penegakkan Supremasi Hukum danPenumpasan Gerakan

Pol. : B/17/V/2003/KOOPSLIHKAMtertanggal 01 Mei 2003 oleh Kepolisian RI Komando OperasiPemulihan Keamanan Nanggroe Aceh Darussalam kepada: HerbertSiahaan, Pangkat Briptu/79041212, Kesatuan Satbrimob PoldaSumut, Atas partisipasi aktif dan pengabdian tanoa pamrih dalampelaksanaan tugas Operasi Pemulihan Keamanan Naggroe AcehDarussalam, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2001 serta InpresNomor 1 Tahun 2002 dalam rangka penegakan supremasi Hukumdan Penumpasan gerakan Separatis Bersenjata Aceh sertamempertahankan

:B/123/V/2005/OPGAKKUM tertanggal17 Mei 2005 oleh Kepolisian RI Daerah Nanggroe Aceh Darussalamselaku KA Ops Gakkum kepada : Herbert Siahaan, pangkat Briptu,NRP.79041212, Kesatuan Satbrimob Polda Sumut, Atas partisipasiaktif dan pengabdian tanpa pamrih dalam Operasi Penegakan Hukumdalam rangka menegakkan Supremasi Hukum dan PenumpasanGerakan Separatis Bersenjata Aceh serta mempertahankan keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia Propinsi Nanggroe AcehDarussalam berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Kiban Yon B Sat Brimobda Sumut,Dengan memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih ataspartisipasi aktif dan pengabdian tanoa pamrih dalam Inpres Nomor 4 dan7 Tahun 2001 dalam rangka penegakan Supremasi Hukum danPenumpasan Gerakan Separatis Bersenjata Aceh serta mempertahankankeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2.

Kiban Yon B sat Brimobda Sumut, Dengan memberikanpenghargaan dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif danpengabdian tanpa pamrih dalam Inpres Nomor 4 dan 7 Tahun 2001dalam rangka penegakan Supremasi Hukum dan Penumpasan GerakanSeparatis Bersenjata Aceh serta mempertahankan keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia.3.

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

TIDAK ADIL (Melawan Supremasi Keadilan).b. Mendasarkan hasil penghitungan suara Pemilu 2014/ di bawah/ denganmengakui kekuasaan (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk) yang tidaksah jo mengingkari kekuasaan yang SAH (Presiden RI Bapak Mujais).Bahwa, disampaikan bukti dan saksi minimal 2 bukti/ saksi (cukup) :a. Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC4 tgl 4 Oktober 2019 jo SuratKPU No: 172/KPU.Kota.014.329991/V/2014 tgl. 8 Mei 2014 jo 4BENDELb. Surat! Putusan a.n.

Pemilihan ulang Presiden RI satu paket mandat (haluan)PANCASILA Supremasi Keadilan dan mandat rakyat, by name byaddress. In casu, S MPR RI dapat menetapkan Presiden RI Ir.

Hanya dapat dilawan dengan BUKTI Sidang MPR RI a quo, SAH BUKTImemandatkan Agenda Presiden RI/ Supremasi Keadilan (bukanmengagendakan). In casu, satusatunya mandat PANCASILA adalahhaluan Supremasi Keadilan.Bahwa, disampaikan Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC4 dan bendelBukti/ Saksi, SBKKN No: MPR578950783578062904740001124 danLaporan Polisi.Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN DpsBahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA.

yang telahdilakukannya tersebut tetapi tujuan akhir dari pidana yang dijatuhkanadalah sebagai socteraphy dan pelajaran bagi Terdakwa agar tidakmelakukan perbuatan seperti itu lagi.e Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas jelasjelas MajelisHakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memperhatikan tuntutan hukummasyarakat karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dinilai terlaluringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembangdalam masyarakat.e Bahwa dalam era reformasi ini supremasi

hukum perlu dijunjung tinggisehingga dalam tindak pidana ini harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya yang mampu menimbulkan dampak pencegahandan merupakan daya tangkal (preventif effect) bagi yang lainnya sertahukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya dapat membuatjera sehingga masyarakat akan berfikir berulang kali untuk melakukanperbuatan serupa terutama Terdakwa.Sebagai unsur penegak hukum, hakim juga turut bertanggung jawab ataspembinaan hukum dan tegaknya supremasi hukum

234 K/TUN/2014dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Cc1 Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakukarena tidak menunjukkan 3 (tiga) ciri supremasi

prinsipprivilege/preference, sertifikat objek sengketa harus mendapatkan perlindunganhukum yang lebih diutamakan, sehingga oleh karena itu harus tetap dipertahankankeberadaannya;Pertimbangan Judex Facti hanya tertuju pada proses balik nama dari Hudibjo ke LieTiang Dhia, tidak pada saat proses Penegasan Konversi saat Hudibjo mengajukan.Oleh karenanya putusan perkara ini perlu diperbaiki dan atau dibatalkan di tingkatkasasi ini karena salah menerapkan atau melanggar hukum, mengingat untukkeberhasilan penegakan supremasi

hukum oleh Bagir Manan, dikemukakanbeberapa prinsip, yaitu:1 Hukum harus sesuai dengan kemauan dan untuk memenuhi kepentingan rakyat;2 Kekuasaan demokratik harus tunduk pada kemauan hukum (subject to the ruleof law);3 Demokrasi dan negara wajib menjunjung tinggi hakhak rakyat, baik yang asasiataupun yang bukan asasi;4 Tersedianya kekuasaan kehakiman yang netral (impartially);Sejalan dengan 4 prinsip di atas, penegakan supremasi hukum tersebut, Purwoto S.Gandasubrata mengemukakan ada 3 asas hukum

dalam sistem hukum Indonesiayang dapat mendukung penegakan supremasi hukum, yaitu:1 Asas Wibaya Hukum, Asas Legalitas Konstituanalisme dan supremasi hukum,untuk asas ini disyaratkan adanya pembuatan undangundang dan hukum yangdemokratis dan sesuai aspirasi rakyat;2 Asas pengayoman hukum untuk menjamin hakhak dan kewajiban asasi warganegara;3 Asas Kepastian Hukum yang menjamin adanya suatu kekuasaan kehakimanyang merdeka (an independent judiciary) yang mampu menegakkan hukum,kebenaran dan keadilan

rupiah)dan Rp. 9.779.149.974,38 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan jutaseratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah komatiga puluh delapan sen) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Laporanhasil Pemeriksaan tanggal 18 Juni 2011 oleh pihak BPK RI tahun 2010;Mendesak kepada pihak Kejati Gorontalo untuk segera menuntaskan kasus Persigosebesar Rp.13 milyar dan pembuatan Hulontalangi sebesar Rp. 5 milyar;Apabila tuntutan ini tidak diindahkan oleh pihak supremasi

dan Rp. 9.779.149.974,38 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan jutaseratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah komatiga puluh delapan sen) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Laporanhasil Pemeriksaan tanggal 18 Juni 2011 oleh pihak BPK RI tahun 2010;7 Mendesak kepada pihak Kejati Gorontalo untuk segera menuntaskan kasus Persigosebesar Rp.13 milyar dan pembuatan Hulontalangi sebesar Rp. 5 milyar;8 Apabila tuntutan ini tidak diindahkan oleh pihak supremasi

Setelah didepan Mapolresta Gorontalo kembali terdakwamelakukan orasi sambil membaca selebaran dari Gorontalo Bangkit sambilHal 25 dari 42 hal, Put.No.223/Pid.B/2015/PN.Gto.26menjelaskan bahwa Kapolres Gorontalo Kota segera angkat kaki dariGorontalo dan tidak bisa menegakkan supremasi hukum, kemudian secaratibatiba datang sdr.

hukum Provinsi Gorontalo selama2 x 24 jam maka kami tidak akan menjamin stabilitas daerah ProvinsiGorontalo dan juga berorasi jika Kapolres Gorontalo Kota segera angkat kakidari Gorontalo bilamana tidak mampu menegakkan supremasi hukum;Bahwa saksi Andry Triaspoetra,SIK alias Andry selaku Kepala KepolisianResor Gorontalo Kota sangat merugikan institusi yakni Polres Gorontaloataupun merugikan pribadinya sebab dengan secara lantang Terdakwamenghasut ataupun menyuruh saksi Andry Triaspoetra,SIK alias

Bahwa meskipun alasan Kasasi sudah ditentukan secara limitatif akantetapi sebagai upaya menegakkan supremasi hukum untuk memenuhirasa keadilan masyarakat sudah saatnya prinsip umum dalam pengajuanupaya hukum Kasasi secara kasuistis disimpangi hal tersebut untuk dandemi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

terdakwaREDJO dikoreksi oleh Mahkamah Agung terutama sepanjangmenyangkut masa pemidanaan terdakwa REDJO.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan pertimbanganHukum dasar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkanpidana penjara selama 3 (tiga) bulan Masa Percobaan 6 (enam) bulan)tersebut masih kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakatterutama sepanjang yang menyangkut pemidanaannya.Bahwa meskipun alasan Kasasi sudah ditentukan secara limitatif akantetapi sebagai upaya menegakkan supremasi

;Halaman 10 paragraf 2:"Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukum TERGUGAT 1karena tidak memenuhi semua kewajiban selama masa skorsing oleh karenaitu melanggar Pasal 155 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan sesuai Pasal1365KUHPerdata, membayar ganti rugi sebesar...dst."

;Halaman 10 paragraf 3:"Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukum TERGUGAT 1karena tidak mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya PHK olehkarena itu melanggar hukum Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dansesuai Pasal 1365KUHPerdata, membayar ganti rugi sebesar.. .dst";Hal.9 dari 33 hal. Put.

(Vide Halaman 8 angka 4 Gugatan Termohon Kasasi)g "Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukumTERGUGAT 1 karena tidak memenuhi semua kewajiban selama masaskorsing oleh karena itu melanggar Pasal 155 Ayat (3) UU No. 13 Tahun2003. dan sesuai Pasal 1365KUHPerdata, membayar ganti rugisebesar.. .dst."

(Vide Halaman 10 paragraf 2 Gugatan Termohon Kasasi)h "Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukum TERGUGAT1 karena tidak mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya PHKoleh karena itu melanggar hukum Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaandan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, membayar ganti rugi sebesar.. .dst."

(Vide Halaman 10 paragraf 3 Gugatan Termohon Kasasi)1 "Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukum TERGUGAT1 yang melakukan PHK terhadap PENGGUGAT menggunakan keteranganpalsu yang melanggar Ketentuan Kitab UndangUndang Hukum PidanaBab IX Pasal 242 ayat (1), membayar ganti rugi sebesar... dst."Hal.17 dari 33 hal. Put.

Kedua belasprinsip pokok tersebut adalah :a. supremasi hukum (supremasi of law);b. persamaan dalam hukum (equality before the law);asas legalitas (due process of law);pembatasan kekuasaan;organorgan eksekutif yang bersifat independen;+o 2 0peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and independentJudiciary),g. peradilan tata usaha negara (administrative court);h. peradilan tata negara (constitusional court):i. perlindungan hak asasi manusia;j. bersifat demokratis (democratische rechstaat);

Bahwa prinsip supremasi hukum adalah adanya pengakuan normatif danempirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalahdiselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektifsupremasi hukum pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara adalahHal. 13 dari 27 hal. Put. No. 15 P/HUM/201235.36.37.konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatifatas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/ataukonstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilakusebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme. AVDicey menyatakan bahwa supremacy of law berarti tidak ada kekuasaanyang sewenangwenang (arbitrary power).

Prinsip supremasi hukum ini,selain dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, jugadalam pasalpasal lainnya dalam UUD 1945 yang membatasi setiapkekuasaan dan kewenangannya diatur dan dibatasi dengan peraturanperundangundangan, misalnya tercermin Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat(1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.Bahwa prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) adalahadanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum = danpemerintahan, yang diakui secara normative

pihak Penggugat telah melayangkan surat No.016/CI/HRM/III/2009 tertanggal 02Maret 2009 ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang isinya penolakan atas anjuran Nomor :567/250/DKTM/2009 tertanggal 23 Februari 2009.Bahwa anjuran tersebut tidak dapat diterima dan ditolak serta tidak dilaksanakan olehPenggugat oleh karena itu secara hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugatagar tercapai suatu keputusan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial.Bahwa demi terwujudnya dan tegaknya supremasi

No. 832 K /Pdt.Sus/ 2009Namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan buktibukti surat yang diajukan Tergugatsehingga Penggugat merasa Majelis Hakim PHI telah bersikap tidak adil didalammemutuskan perkara ini dan mengabaikan buktibukti dan fakta sebenarnya yang terungkapdi persidangan ;Bahwa demi terwujudnya Law Standard yang bersifat Unified Legak Frame Work dan UnitedLegak Oponion, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dari Undangundang No.5 Tahun 2004serta demi tegaknya supremasi hukum kiranya alasan

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat pada Kantor Komite Supremasi HukumIndonesia (KSHI), sebelumnya beralamat di JalanBogen 1/22c, Tambak Sari, Surabaya, sekarangberalamat di Jalan Mayjend Sungkono 95 Jombang,Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor006FA.K2201.18, tanggal 22 Januari 2018.

Tindakan ini sungguh sangat merugikan Pemohon Kasasidan sekaligus merugikan penegakan SUPREMASI HUKUM ;bahwa dengan tidak dipertimbangkan Memori BandingPenggugatPembanding (Pemohon Kasasi) berarti judex facti telah salah menerapkan hukumatau telah tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.Hal. 5 dari 8 hal. Put.

memori banding tanggal 21 Maret 2000 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 April 2000 yangterlampir bersama memori kasasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini, karena tidak dipertimbangkan pada tingkat peradilan banding, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempelajari dengan seksama foto copymemori banding tersebut kemudian sudilah mempertimbangkan secaraobyektif dalam rangka penegakkan Supremasi

;Halaman 10 paragraf 2:"Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukum TERGUGAT 1karena tidak memenuhi semua kewajiban selama masa skorsing oleh karenaitu melanggar Pasal 155 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan sesuai Pasal1365KUHPerdata, membayar ganti rugi sebesar...dst."

;Halaman 10 paragraf 3:"Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukum TERGUGAT 1karena tidak mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya PHK olehkarena itu melanggar hukum Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dansesuai Pasal 1365KUHPerdata, membayar ganti rugi sebesar.. .dst";Hal.9 dari 33 hal. Put.

(Vide Halaman 8 angka 4 Gugatan Termohon Kasasi)g "Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukumTERGUGAT 1 karena tidak memenuhi semua kewajiban selama masaskorsing oleh karena itu melanggar Pasal 155 Ayat (3) UU No. 13 Tahun2003. dan sesuai Pasal 1365KUHPerdata, membayar ganti rugisebesar.. .dst."

(Vide Halaman 10 paragraf 2 Gugatan Termohon Kasasi)h "Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukum TERGUGAT1 karena tidak mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya PHKoleh karena itu melanggar hukum Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaandan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, membayar ganti rugi sebesar.. .dst."

(Vide Halaman 10 paragraf 3 Gugatan Termohon Kasasi)1 "Bahwa layak dan patut demi supremasi hukum, menghukum TERGUGAT1 yang melakukan PHK terhadap PENGGUGAT menggunakan keteranganpalsu yang melanggar Ketentuan Kitab UndangUndang Hukum PidanaBab IX Pasal 242 ayat (1), membayar ganti rugi sebesar... dst."Hal.17 dari 33 hal. Put.

Keadaan yang gawat tersebut tampil menyolok pada saatkita bicara tentang Supremasi Hukum apakah yang kita maksud ?Supremasi Keadilan atau Supremasi Undangundang ?Kami Penasehat Hukum sependapat dengan pendapat tersebut diatas bahwa Formal Justice atau Legal Justice haruslahdikesampingkan jika dihadapkan dengan Substansial Justice.Bahwa ajaran Legisme yang dianut oleh Judex factie dalamkenyataannya telah ditinggal kan komunitas hukum khususnya parapenegak hukum.

No.805 PK/Pdt/2001Untuk dapat menerapkan citra sebuah Lembaga hukum dan keadilan gunamembuat sebuah analisis yang objekti melalui produk hukum / Peradilan yangmasuk akal, yang pantas dan transparan serta identik dengan sebuahkeyakinan yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam, namun semuaini adalah Mafia Peradilan yang merusak citra di bidang supremasi hukum saatini. Allah SWT.

Sebagai intelektual peradilan,bahwa Hakim Tinggi dan atas Hakim Agung seharusnya bertanggung jawabatas kinerjanya guna untuk dapat menerapkan kebenaran dan keadilan hukumyang seadiladilnya, dalam meluruskan kembali tujuan Revormasi guna dapatmeningkatkan citra supremasi hukum yang semakin terpuruk saat ini.Bahwa latar belakang terjadinya Revormasi sekarang ini, adalah karenaadanya berbagai macam penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan, bahkan hampir setiap putusan menjadi Polemik di tengahtengahmasyarakat

dan bukan rahasia umum lagi, bahwa konon seakanakan sebagaimafia peradilan, yang bersumber pada dekadensi moral dan oknumoknumpelaksanaan/penyelenggara hukum dan keadilan dalam memanfaatkanfungsinya sebagai Hakim Agung untuk menjunjung tinggi supremasi hukum,guna mampu menegakkan kembali citra hukum dan keadilan di tengahtengahmasyarakat bangsa Indonesia, dengan sikap jujur dan terbuka dalammenyelesaikan proses perkara perdata secara yudisial.Bahwa di dalam Amar Keputusan Mahkamah Agung dalam perkarapara

represif,dengan demikian maka sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepadaTerdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya atau sebanding dan samadengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, walaupun pemidanaan bukanmerupakan tindakan yang bersifat pembalasan terhadap suatu perbuatan, akan tidaksemua orang mengerti terhadap tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efekjera terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak lagimempercayai langkahlangkah penegakan hukum/supremasi

seterusnya dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 6 November 1974 bahwa Mengubahancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP dari hukuman penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan ... dan seterusnya menjadi hukuman penjara selamalamanya6 (enam) tahun .... dan seterusnya dimana Pasal 542 KUHP dalam UndangUndangNomor 7 Tahun 1974 tersebut diubah menjadi Pasal 303 bis, dimana aturan aturantersebut merupakan pedoman bagi para penegak hukum untuk melaksanakanperannya dalam menegakan supremasi

hukum ;Namun aturanaturan tersebut di atas telah dilanggar/tidak diperhatikan oleh MajelisHakim perkara a quo, khususnya dalam penjatuhan pidana badan (strafmaat)terhadap Terdakwa Soyem binti Joyodarmo yang hanya 4 (empat) bulan penjara, haltersebut sangat berdampak pada pandangan masyarakat terhadap pelaksanaanpenegakan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum, sehingga dikhawatirkanmasyarakat tidak lagi mempercayai langkahlangkah penegakan hukum/supremasihukum di Indonesia khususnya di Kabupaten

Waduh...........keadilan hukum yang harus ditegakkan merata bagi seluruhrakyat tanpa kecualinya akan menjadi kedoliman yangpaling hitam dalam supremasi hukum khususnya atas diriPemohon Kasasi/Terdakwa yang dituntut hukuman 7 (tujuh)bulan dan diputus oleh judex facti 3 (tiga) bulan dan 15(lima belas) hari melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;Membaca salinan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi)lembaran ke5 bahwa Jaksa/Penuntut Umum menyatakanbanding pada tanggal 6 Januari 2010 atas putusan judexfacti

Kalau jatuh di WCwaduh.....sudah penuh dengan tahi, oleh karena itu judexfacti yang menjatuhkan putusan hukuman atas diri PemohonKasasi/Terdakwa sudah samasama keliru dan lalaimenerapkan hukum, atau mungkin sengaja menyalahgunakanjabatannya untuk membayar minuman yang dituangkan olehsaksi Siti Hasena dengan melawan hukum untukmenguntungkan diri pribadinya dengan bertopengkan KUHP.Kalau hal ini terjadi, maka supremasi hukum yang harusditegakkan sama halnya seperti anak anak yang = mainlayang layang

Keadaan yang gawat tersebut tampil menyolok pada saatkita bicara tentang Supremasi Hukum apakah yang kita maksud ?Supremasi Keadilan atau Supremasi Undangundang ?Kami Penasehat Hukum sependapat dengan pendapat tersebut diatas bahwa Formal Justice atau Legal Justice haruslahdikesampingkan jika dihadapkan dengan Substansial Justice.Bahwa ajaran Legisme yang dianut oleh Judex factie dalamkenyataannya telah ditinggal kan komunitas hukum khususnya parapenegak hukum.