KPPU/Termohon Keberatan tidak dapat membuktikanbahwa ada suatu perjanjian penetapan besaran fuel surcharge antaraGaruda/Pemohon Keberatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis,dan serta penerapan fuel surcharge yang eksesif.

Kesepakatantertanggal 4 Mei 2006 telah dibatalkan sejak 30 Mei 2006, dan komponenfuel surcharge bukan merupakan keuntungan (profit) melainkan beban(cost) bagi Garuda/Pemohon Keberatan.Fuel Surcharge Tidak Sama Dengan HargaFuel surcharge bukanlah "harga" (price) yang merupakan salah satuunsur dalam Pasal 5 UU No. 5/1999.

Fuel surcharge pada dasarnyaadalah "biaya" (cost), sedangkan "harga" adalah "tarif" yangpenetapannya tunduk kepada Kepmenhub No. 9/2002, sedangkan untuk"fuel surcharge" sampai saat ini tidak ada ketentuan perundangundangan yang mengatur formula fuel surcharge, kecuali KM No.26/2010 yang tidak relevan dalam perkara a quo.KPPU/Termohon Keberatan telah mencampuradukkan definisi "harga"yang notabene adalah "tarif" dengan definisi "fuel surcharge" yangnotabene adalah bukan "harga" atau "tarif", melainkan

Formula yang dijadikan acuan oleh DepartemenPerhubungan adalah sebagai berikut:Fuel Surcharge 7 (A)(B) *(C) per kilometerBahwa, memang tidak ada suatu keseragaman atau formula baku yangwajid diimplementasikan maskapai penerbangan dalam menghitungbesaran fuel surcharge.

Formula penghitungan fuel surcharge yangdijadikan acuan Departemen Perhubungan sendiri bukan merupakansuatu formula yang sifatnya baku, di mana pada akhirnya formulapenghitungan fuel surcharge diserahkan kepada masingmasingmaskapai penerbangan.Fuel Surcharge adalah Biaya (Cost) dan Bukan Merupakan KomponenKeuntungan MaskapaiSebagaimana dijelaskan dalam Surat Direktorat Jenderal PerhubunganUdara No.

mengacu pada Pasal 8 PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010tersebut di atas.bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 486442 tanggal23 Desember 2011 karena menurut Terbanding terdapat ketidaksesuaian datayang berkaitan dengan nilai freight sehingga selanjutnya nilai freight dihitungberdasarkan data objektif dan terukur berdasarkan harga penawaran dari PT.ABC, sebagai berikut:Ocean Freight Rate (2 x 40 feet container) = USD 1,000.00Emergency Bunker Surcharge

ABC, sebagai berikut:Ocean Freight Rate (2 x 40 feet container) = USD 1,000.00Emergency Bunker Surcharge 40 feet (2 x USD 116.51) =USD 233.02Customs Export Declaration Fee (2 x USD 51.38) =USD 102.76Total biaya yang harus ditambahkan = USD 1,335.78Sehingga total nilai pabean sesuai dengan pasal 5 ayat 3 huruf f Peraturan Menteri keuangannomor 160/PMK.04/2012, menjadi sebesar USD 225,580.00 + USD 1,335.78 = CIF USD226,915.74.bahwa menurut Majelis, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentangNilai

atau nilainilai tersebut belum termasuk dalam hargayang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar,(2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal darisuatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas,(3) Biayabiaya dan/atau nilainilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:f. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitandengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impordi dalam Daerah Pabean. danbahwa menurut Majelis, Emergency Bunker Surcharge

yangmasih harus dibayar sebesar Rp.2.397.885.003,00 ;Bahwa koreksi atas objek PPN Jasa Luar Negeri yang dilakukan Terbandingsebesar Rp.18.445.269.254,00 tidak dapat Pemohon Banding setujui karena pembayaranyang Pemohon Banding lakukan kepada pihak luar negeri adalah merupakanpenggantian maupun merupakan sebagai biaya talangan atas biaya pelabuhan di LuarNegeri seperti THC yang berlaku secara internasional dan juga seperti biayabiaya :1 Ocean Freight (OF) ;Bunker Adjustment Factor (BAF) ;Peak Season Surcharge

(PSS) ;Fuel Adjustment Factor (FAF) ;Destination Delivery Charge (DDC) ;Currency Adjustment Factor (CAF)Yen Appreciation Surcharge (YAS) ;Terminal Handling Charge (THC) ;0 Onn Dn FF W WNContainer Freigt Station (CFS) ;Bahwa dari alasanalasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Bandingmohon kepada Majelis untuk menetapkan perhitungan PPN Jasa Luar Negeri adalahsebesar Nihil, dengan perhitungan sebagai berikut : Keterangan Menurut Pemohon BandingDasar Pengenaan Pajak 0,00Pajak Keluaran 0,00PPN yang

jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 396.81 7.423,00;Bahwa koreksi atas objek PPN Jasa Luar Negeri yang dilakukan olehTerbanding sebesar Rp 2.917.775.165,00 tidak dapat Pemohon Bandingsetujui karena:Bahwa pembayaran yang Pemohon Banding lakukan kepada pihak luarnegeri adalan merupakan penggantian maupun merupakan sebagai biayatalangan atas Biaya Pelabuhan di Luar Negeri seperti: THC yang berlakusecara Internasional dan juga seperti biayabiaya:Bunker Adjustment Factor (BAF);Peak Season Surcharge

(PSS);Fuel Adjustment Factor (FAF);Destination Delevery Charge (DDC);Currebcy Adjustment Factor (CAF);Yen Appreciation Surcharge (YAS);Terminal Handling Charge (THC);Container Freight Station (CFS),Bahwa dari alasanalasan Pemohon Banding di atas, maka PemohonOo ND Ga KRW DH >Banding mohon kepada Majelis untuk menetapkan perhitungan PPN atas JasaLuar Negeri adalah sebesar Nihil, dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan MenurutPemohon BandingDasar Pengenaan Pajak 0,00Pajak Keluaran 0,00PPN yang

tertanggal 21Februari 2005, selanjutnya disebut "Addendum I", yang kemudiandirubah dan ditambah lagi dengan Addendum Nomor 045ADD/TASKAL/IX/05 tertanggal 28 September 2005, selanjutnya disebut"Addendum 2" (Bukti P3 dan P4) ;Bahwa berdasarkan perjanjian, Termohon menyewa 3 (tiga)pesawat udara dari Pemohon ;Berdasarkan perjanjian terdapat kewajiban dari Termohon yaituuntuk membayar uang sewa pesawat udara, Pajak Pertambahan Nilaiatas sewa pesawat udara (selanjutnya disebut sebagai "PPn") dan biayaFuel Surcharge

pesawat selambatlambatnya 3 (tiga) hari sejak menerima tagihan (invoice) ;Bahwa meskipun Termohon telah mengetahui mempunyaikewajiban untuk membayar seluruh sewa pesawat selambatlambatnya3 (tiga) hari sejak menerima tagihan dari Pemohon, namun hingga saatini Termohon belum membayar beberapa kewajibannya kepadaHal. 2 dari 31 hal.Put.No. 087 PK/Pdt.Sus/2009Pemohon, yakni berupa sewa pesawat udara, Pajak Pertambahan Nilaidari sewa pesawat udara (selanjutnya disebut sebagai "PPn"), dantagihan Fuel Surcharge

Untuktagihan charter pesawat udara sebesar US$ 23,827.50 (dua puluhtiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika dan limapuluh sen) dan untuk tagihan PPn sebesar US$ 2,382.75 (duaribu tiga ratus delapan puluh dua Dollar Amerika dan tujuh puluhlima sen) (Bukti P11) ;Bahwa untuk kewajiban atas Fuel Surcharge yang belumdilaksanakan oleh Termohon adalah sebagai berikut :a.

Terdapat pembayaran THC (Terminal Handling Cos(Container in Balance Cost), EBS (Emergency Bunker Surcharge);e Menurut Majelis, harga FOB (Free on Board) pada dasarnya adalah harga barang di atasehingga tidak diperlukan lagi pembayaran lokal di negara pengekspor untuk biaya perbarang sebelum barang sampai di atas kapal;bahwa Pemohon Banding menyatakan term of shipment adalah FOB.

berdasarkan laporan dan complain dari pelangganTergugat atas buruknya pelayanan restoran Tergugat (vide bukti T6),diperoleh fakta bahwa pada saat customer makan di restoran Gokana(Tergugat) tanggal 26 Juli 2015 pukul 20.30, customer tersebut menerimabill kembalian dan bukan bill pembayaran, dan bill tersebut dibuat manualyang bukan inputan asli komputer serta terdapat coretan, dimana bill tersebutdiletakkan di meja customer tanpa ada permintaan dari customer, dan billtersebut masih memakai struk dengan surcharge

Menurut saksi billharus diprint, dan karena bill tersebut ditulis tangan maka menjadikantransaksi tidak masuk dalam transaksi pada hari itu;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan/complain dari customer (videbukti T6), diperoleh fakta bahwa bill yang diberikan kepada customerdengan penambahan secara manual dengan tulisan tangan disertai coretanpada bill tersebut, dan masih terdapat perincian adanya surcharge 5% padabill tersebut, dimana menurut customer juga keterangan saksi Rico Juliandalam persidangan

, surcharge 5% pada hari itu yaitu tanggal 26 Juli 2015sudah tidak diberlakukan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi manipulasiatas bill taginan terhadap customer Tergugat yang dilakukan oleh salah satukaryawan Tergugat saat itu yaitu Choirun Nisa, dengan cara menggunakanbill yang sudah tidak berlaku serta menambahkan dengan tulisan tanganpada bill tersebut sejumlah angka dan coretan secara manual, dimanacustomer

Bank Rakyata Indonesia (Persero) Tbk tanggal 29 Juni 2009 nominal Rp.79.950.000, kerekening No.4013800001 atas nama SURCHARGE ;6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.Cl 254653 tanggal2 Januari 2008 Nominal Rp.121.687.500,7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.Cl.254654 tanggal2 Januari 2008 Nominal Rp.28.500.000,8. 1 (satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.Cl.254655 tanggal7 Januari 2008 Nominal Rp.74.750.000,9. 1 ( satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.Cl

Surcharge Asal Kayu 20.688.700,003. Differensiasi 102.859.730,00Total (1+2+3 ) 5.902 557,907 974.390.411,00 Perbuatan Terdakwa Ahmad Jaeni tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Teknologi: Digital Financial Services (layanan keuangan berbasis digital) Surcharge (Pendapatan Biaya Transaksi)6. Ritel dan logistik SB Mart Jasa Pengantaran Barang (ekpedisi)7. Kontigensi dan bisnis baru Pendapatan dari Salak Pajajaran Hotel terdiri dari 3 jenis yaitu:a. Penjualan Unit Penyertaan DIRE (Dana Investasi Real Estate)b. Recurring income (pendapatan hotel yang berkesinambungan)c.

Putusan KPPU No. 25/KPPUI/2009 dalam perkara penetapanharga fuel surcharge dalam industri jasa penerbangan domestik,KPPU menyatakan membagi analisis pergerakan fuel surchargepara Terlapor menjadi 2 (dua) periode yaitu sejak dicabutnyapenetapan bersama fuel surcharge tanggal 30 Mei 2006 sampaidengan diberlakukannya formula fuel surcharge dari Pemerintahtanggal 15 Februari 2008 yang direvisi tanggal 3 Maret 2008(Periode : Mei 2006 sampai dengan Maret 2008), dan periodesetelah 3 Maret 2008 sampai dengan

Pembelian FurnitureBiaya Pembelian AircleanerBiaya Installasi InternetBiaya Pemasangan Telp dan FaxBiaya Konsultan Interior Kantor CID diEpiwalk B303Kaca film Pintu IntegraRangka atas alumuniumBiaya pembuatan kunci Silinder 2 setBiaya pembuatan Pantry, dan keperluan lainBiaya Kain ungu kursi menajerBiaya selisin Tagihan Internet UOB danEpicentrum ( AgtDes'13)Kabel Jaringan Cat 5 Amp OriginalSIP 1309019/2013 USB Flash Disk V Gen4GBSIP 1309019/2013 18 pcs Headset + MicKomputerSIP 1309020/2013 Tagihan Surcharge

Terdapat pendapat Majelis yang menyatakan bahwadalam pelayanan Roaming ' Internasional statusPemohon Banding hanya sebagai fasilitator dansebagai collector agent yang memfasilitasipelanggannya dengan Wajib Pajak Luar Negeri(operator visitor) dan selanjutnya sepenuhnyaditeruskan kepada Wajib Pajak Luar Negeri dansebagai fasilitator dan collector agent PemohonBanding menerima penghasilan berupa Surcharge Fee(upah pungut).Pendapat tersebut tidak sesuai Pasal 26 Undang undangNomor 7 tahun 1983 sebagaimana

pengeluaran tersebut terkait dengan biaya uang saku, biaya inap, tiketpesawat, biaya perjalanan dinas, tuntutan elaun, elaun perjalanan, elaun luar Negara, sewameja dan kursi untuk peresmian kantor, sewa coaster untuk peresmian kantor, sewa tendauntuk peresmian kantor, biaya tiket untuk peresmian KPP, biaya makan untuk peresmianKPP, biaya sewa ambulan untuk peresmian KPP, perjalanan tamu untuk peresmian KPP,transport, biaya survey lahan, biaya perjalanan cuti, biaya pass porter, uang makan, dan biayafee surcharge

Ongkosongkos Perjalanan Dinas Rp. 500.000 Surcharge Rp. 0Total Rp. 1.900.0003.

Surcharge 20.688.700,00Asal Kayu3. Differensiasi 102.859.730,00Total ( 1+2+3 5.902 557,907 974.390.411,0) 0 Perbuatan Terdakwa Mudjiarto Bin Mudjamil tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Surcharge 20.688.700,00Asal Kayu3. Differensiasi 102.859.730,00Total ( 1+2+3 5.902 557,907 974.390.411,0) 0 Perbuatan Terdakwa Mudjiarto Bin Mudjamil tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64ayat (1) KUHP.

Putusan Nomor 1458/B/PK/PJK/2016Shipment Terms (Ketentuan Pengiriman):FOB Palembang port with Stuffing, Container TerminalHandling Charges at Loading Port, Container Seal Fee andEmergency Bunker Surcharge, if any, for buyers account;FOB Pelabuhan Palembang dengan Pengisian, BiayaPenanganan Terminal Container di Pelabuhan, BiayaSegel Container, dan biaya tambahan penyimpanandarurat jika ada untuk menjadi tanggungan Pembeli;Pricing (Penetapan Harga):SICOM TRS20 (Technically Specified Rubber 20 / SIR

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk tanggal 29 Juni 2009 nominal Rp79.950,00 ke rekening Nomor:4013800001 atas nama SURCHARGE;1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI Nomor: Cl 254653tanggal 2 Januari 2008 nominal Rp121.687.500,00;1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI Nomor: Cl 254654tanggal 2 Januari 2008 nominal Rp28.500.000,00;1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI Nomor: Cl 254655tanggal 7 Januari 2008 nominal Rp74.750.000,00;1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI Nomor

Surcharge Asal 20.688.700,00Kayu3.

Mahoni All 396 42,340 23.293 .980,00Sub Jumlah 5.902 557,907 850.841.98 1,002: Surcharge Asal 20.688.700,00Kayu3.

karena substansi ekonomi pihak'membayar biaya transportasi tersebut adalah pihak kontraktor utama yaitu PT BInternational Indonesia melalui proses reimbursement biaya tersebut.Hal ini diperkuat dengan Klausul poin 7.1 dan 7.2 dari Subcontract Agreement yang meny:bahwa:"Contractor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be outSubcontractor's Scope as defined in clause 2.2. of the Subcontract Agreement";"The Reimbursement of expenses shall be at cost i.e. without any surcharge

pekerjaan"transportation" maka pada ruang lingkup pekerjaan yangdinyatakan di Main Contract, pekerjaan ini dinyatakan secaraterpisah;bahwa berdasarkan penelitian dan review Terbanding atasfotocopy dokumen Subcontract Agreement, pada poin 7.1. dan7.2, Expenses dinyatakan bahwa:"Contranctor will reimburse Subcontractor for any expensesmade which are deemed to be out of the Subcontractors Scopeas defined in clause 2.2 of the Subcontract Agreement"The reimbursement of expenses shall be at cost: .e. withoutany surcharge