milik orang lain tanpa izin yakni milik SaksiFrendy Candra Pratama anak dari Ciu Kim Hong, Terdakwa Alfan Maulanamengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin sebanyak 3 (tiga)kali sedangkan Terdakwa II Firza alias Pirsa Maulana bin Surya mengambilbarang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu :Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba Pertama, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfan bersama Terdakwa Firza Bin SuryaDarna

siapaadalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan danmempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindakpidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KbaMenimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkanPara Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam suratdakwaan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, identitas Para Terdakwaatas nama Alfan Maulana alias Sik Bin Bustami dan Firza alias Pirza Bin SuryaDarna

Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KbaDarna menentukkan target rumah dari Saksi Frendy Candra untuk diambilbarangbarangnya tanpa seizin Saksi Frendy Candra;Menimbang, bahwa Para Terdakwa berperan dalam mengambil barangmilik Saksi Frendy Candra Pratama, yang membedakan ialah pembagian hasilcurian, jumlah waktu dalam melakukan pencurian dan peran dalam menentukanlokasi, dimana Terdakwa Alfan Maulana lebih banyak mengambil barang milikSaksi Frendy Candra Pratama dibanding dengan Terdakwa II Firza Bin SuryaDarna

Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbunyi : Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau direhabilitasi Bahwa dengan Beralihnya Pemegang Hak dari atas nama Ahmadi SuryaDarna

Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbunyi : Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau direhabilitasi Bahwa dengan Beralihnya Pemegang Hak dari atas nama Ahmadi SuryaDarna