SURYAWINDU PERTIWI VS DIRJEN PAJAK;

PT SURYAWINDU PERTIWIDIREKTUR JENDERAL PAJAK

SURYAWINDU PERTIWI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SURYAWINDU PERTIWI, beralamat di Desa KarangGading Kec Secanggang LangkatSumatera Utara, AlamatSurat: PT Central Proteina Prima, Komplek KIM Il MabarJl.Pulau Pinang V No. 1 Saentis Percut Sei Tuan, Deli Serdang20371, dalam hal ini diwakili oleh Didik Wahyudi, selaku DirekturPT. Suryawindu Pertiwi;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1.

diterima demi keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.60408/PP/M.IVA/99/2015, Tanggal 24 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S1785/WPJ.01/KP.0708/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP Tidak Benar TidakDapat Diproses, atas nama : PT Suryawindu

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangsebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT SURYAWINDU PERTIWI dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor Put.60408/PP/M.IVA/99/2015, Tanggal 24 Maret 2015,

SURYAWINDU PERTIWI, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60408/PP/M.IVA/99/2015, tanggal 24 Maret 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 22 dari 23 halaman.

SURYAWINDU PERTIWI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SURYAWINDU PERTIWI, beralamat di Desa KarangGading Kecamatan Secanggang LangkatSumatera Utara,Alamat Surat: PT Central Proteina Prima, Komplek KIM II MabarJl.Pulau Pinang V No. 1 Saentis Percut Sei Tuan, Deli Serdang2037, dalam hal ini diwakili oleh Didik Wahyudi selaku DirekturPT. Suryawindu Pertiwi;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1.

Putusan Nomor 1393/B/PK/PJK/20161782/WPJ.01/KP.0708/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP Tidak Benar TidakDapat Diproses, atas nama : PT Suryawindu Pertiwi, NPWP: 01.602.807.8123.000, beralamat di Desa Karang Gading Kec Secanggang LangkatSumatera Utara, Alamat Surat: PT Central Proteina Prima, Komplek KIM IIMabar JI.Pulau Pinang V No. 1 Saentis Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371,sehingga PPh yang masih harus/(lebih) dibayar perhitungannya

Suryawindu Pertiwi tersebut adalah tidak beralasan, sehinggaharus di tolak;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 60407/PP/M.IVA/2015 tanggal24 Maret 2015 bertentangan putusan Mahkamah Agung yang amar putusannyajustru menguatkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 26618/PP/M.1X/15/2010yang menyatakan bahwa dalam hal. 47 alenea ke 2 menyatakan sebagaiberikut : "bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan diatas Majelis berpendapat,karena Surat Keberatan Nomor 002/ACCSWP/TAX/V/2008 tanggal 14 Mei2008

SURYAWINDU PERTIWI dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor Put.60407/PP/M.IVA/99/2015, tanggal 24 Maret 2015,serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan

SURYAWINDU PERTIWI, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60407/PP/M.IVA/99/2015, tanggal 24 Maret 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016, oleh Dr. H.

SURYAWINDU PERTIWI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SURYAWINDU PERTIWI, tempat kedudukan di DesaKarang Gading Kecamatan Secanggang LangkatSumateraUtara, Alamat Surat: PT Central Proteina Prima, Komplek KIM IIMabar JIl.Pulau Pinang V No. 1 Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang 20371 dalam hal ini diwakili oleh Didik Wahyudi selakuDirektur PT. Suryawindu Pertiwi ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto No.4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1.

dikarenakan koreksi dari pemeriksa tidak benar;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60409/PP/M.IVA/99/2015, tanggal 24 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S1783/WPJ.01/KP.0708/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP Tidak Benar TidakDapat Diproses, atas nama : PT Suryawindu

SURYAWINDU PERTIWI dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put60409/PP/M.IVA/99/2015, tanggal 24 Maret 2015 sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

SURYAWINDU PERTIWI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60409/PP/M.IVA/99/2015, tanggal 24 Maret 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00Halaman 16 dari 17 halaman.

Pasal 93 huruf b UndangundangNomor 14 tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh PT GRAHA PERWIRA PRATAMA tersebut tidakberalasan, sehingga harus ditolak;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 540/B/PK/PJK/2011 tanggal24 Nopember 2011 mengenai Perkara Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh PT Suryawindu Pertiwi atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put26618/PP/M.X1I/15/2010 tanggal 19 Oktober2010.

huruf (e) Undangundang Nomor14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat diterima karenakeberatan Pemohon Banding diajukan oleh Gian Gunawan, yangbukan karyawan / pengurus Pemohon dan bukan konsultan pajak,sehingga tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 4 ayat (2) danPasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.03/2008.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali : PT Suryawindu

Morlan Pardede sebagai Pimpinan Usaha , sdr.Frengky Pardede sebagai Pimpinan Proyek; Bahwa sejak ada usaha dagang milik saksi yaitu di UD.Partogi SuryaWindu yang terletak di Jalan tambang minyak no.79 ,KecamatanPangkalan Susu ,Kabupaten Langkat, Tergugat tinggal di UD.PartogiSurya Windu ; ; Bahwa sejak terjadi peristiwa kebakaran pada tanggal 17 Juli 2005 s/dtahun 2014 setahu saksi Tergugat belum mengurus surat baru sebagaiPengganti surat tanah yang telah musnah terbakar yaitu SuratPenyerahan hak

SURYAWINDU PERTIWI, NPWP 01.602.807.8123.000, beralamat diDesa Karang Gading Kecamatan Secanggang Langkat, Sumatera Utara 20855,alamat korespondensi Wisma GKBI Lt.19, Jalan Jend.

Dengan kata lain bahwa pengurangan ataupembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benarmerupakan kewenangan / diskresi dari Direktur JenderalPajak;bahwa hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan PajakNomor Put.41633/PP/M.IV/99/2012 tentang gugatan atasjawaban permohonan pengurangan atau pembatalan SKPKBPPh Badan Tahun Pajak 2006 an PT Suryawindu Pertiwi.Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut, Majelismenyatakan bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum