Ditemukan 618 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pt. swadharma kerry satya
Putus : 02-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 B/PK/PJK/2023
Tanggal 2 Maret 2023 — SWADHARMA KERRY SATYA
3518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA KERRY SATYA
Putus : 02-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 B/PK/PJK/2023
Tanggal 2 Maret 2023 — SWADHARMA KERRY SATYA
19356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA KERRY SATYA
Register : 21-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5962 B/PK/PJK/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — PT SWADHARMA KERRY SATYA
275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA
Putus : 21-09-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4427 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 September 2022 — PT SWADHARMA KERRY SATYA
255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA
Putus : 10-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4960 B/PK/PJK/2022
Tanggal 10 Nopember 2022 — PT SWADHARMA KERRY SATYA
3110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA
Register : 14-06-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 275/Pdt.P/2016/PN Dps
Tanggal 22 Juni 2016 — Ni Ketut Sritini Swadharma
198
  • Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3862 / DISP / 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berupa penambahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINI menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA .b.
    Menetapkan dan memberi ijin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang penambahan nama Pemohon yang semula bernama : NI KETUT SRITINI menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA untuk didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;
    Ni Ketut Sritini Swadharma
    Bahwa, setelah Pemohon menikah, di dalam setiap mengisi identitasberupa nama diri, Pemohon selalu menambahkan nama belakang suamiPemohon, yaitu SWADHARMA, di nama belakang Pemohon sendiri,sehingga menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA. Adapun identitasPemohon yang namanya sudah tertulis dengan tambahan nama suamiPemohon adalah di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Passport6.
    Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3862 / DISP / 1991, yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berupa penambahannama pada nama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINImenjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA .b. Kutipan Akta Perkawinan No. 030/TBK/1995, yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli berupapenambahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis NIKETUT SRITINI menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA:3.
    Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3862 / DISP / 1991, yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berupa penambahannama pada nama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINImenjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA .b. Kutipan Akta Perkawinan No. 030/TBK/1995, yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli berupapenambahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis NIKETUT SRITINI menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA:4.
    Fhoto copy KTP atas nama : Ni Ketut Sritin) Swadharma Nomor5171044108750002, tertanggal 2 Agustus 2013, diberi tanda bukti P3 ;. Fhoto copy Paspor atas nama : Ni Ketut Sritini Swadharma Nomor : A1921858, tertanggal 24 Januari 2012, diberi tanda bukti P4 ;. Fhoto copy Kartu. keluarga an : Putu Gede Arya SwadharmaNo. :5171042312060151, tertanggal 23 Desember 2006, diberi tanda buktiP5 ;.
    Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3862 / DISP / 1991, yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berupa penambahan nama padanama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINI menjadi NIKETUT SRITINI SWADHARMA .b. Kutipan Akta Perkawinan No. 030/TBK/1995, yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli berupa penambahannama pada nama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINImenjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA:.
Register : 20-04-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 19-07-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Mkt
Tanggal 11 Juli 2012 — SWADHARMA SURYA FINANCE YUAN RUCHYAT
464
  • Menyatakan perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Mkt antara PT SWADHARMA SURYA FINANCE melawan YUAN RUCHYAT, dkkDICABUT:2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.579.000,-(Lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;
    SWADHARMA SURYA FINANCE YUAN RUCHYAT
Register : 09-06-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 5 Februari 2015 — - Koperasi Swadharma Medan LAWAN - Amiruddin Karsono
450
  • - Koperasi Swadharma MedanLAWAN- Amiruddin Karsono
Putus : 15-01-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3071 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Januari 2018 — SWADHARMA SURYA FINANCE
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA SURYA FINANCE
    SWADHARMA SURYA FINANCE, berkedudukan di Graha BIP 3 FloorJalan Gatot Subroto Kav 23 Jakarta (12930), diwakili oleh Nanang Sugianto Y.K, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ribka N. M. A.
Putus : 27-08-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — SWADHARMA KERRY SATYA
250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA KERRY SATYA
Putus : 08-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5112 B/PK/PJK/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK PT SWADHARMA KERRY SATYA
11319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK PT SWADHARMA KERRY SATYA
Putus : 03-11-2010 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330/B/PK/PJK/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — BPR SWADHARMA PAMULANG, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPR SWADHARMA PAMULANG, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
    BPR SWADHARMA PAMULANGberkedudukan di Jalan PajajaranPamulang Barat, RT.003/RW.02,Pamulang, Tangerang, Banten ;Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPenggugat ;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK,berkedudukan di Jenderal GatotSubroto Kav.40 42 Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali dahuluTergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari surat surat yangbersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Penggugat telahmengajukan permohonan peninjauan kembal iterhadap putusan Pengadilan
    BPR Swadharma Pamulang(Wajib Pajak) mengajukan upaya hukumPengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak YangTidak Benar Terhadap Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 No.00106/240/03/411/06 tanggal15 Februari 2006 berdasarkan ketentuan Pasal36 ayat (1) huruf b Undang Undang No.6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang No.16~ Tahun2000 ;bahwa berdasarkan Pasal
    BPRHal. 14 dari 16 hal.Put.No.330/B/PK/PJK/2009 Swadharma Pamulang didasarioleh ketentuanperundang undangan yang berlaku, yakniPasal ayat (4) Keputusan MenteriKeuangan No.51/KMK.04/2001 tanggal 1Februari 2001 dengan pengecualian SaldoDeposito dan Tabungan tidak melebihijumlah nominal Rp.7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah) ;Bahwa rincian lebih lanjut mengenai ObjekPPh pasal 4 ayat (2) dan bukan Objek PajakPPh Pasal 4 ayat (2) selama Tahun 2003berdasarkan penelitian kembali dataterkait adalah
    BPR Swadharma Pamulang,NPWP : 01.484.204.411 000,Alamat : Jalan PajajaranPamulang Barat, RT.003/02,Pamulang, Tangerang, Banten ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut,yaitu putusan Pengadilan Pajak JakartaNo.PUT.14997/PP/M.IV/99/2008 tanggal 21 Agustus2008 = diberitahukan kepada Penggugat yangdikirim melalui Kantor Pos Jakarta PusatStempel Pos pada tanggal 6 Oktober 2008,kemudianterhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis
    BPR Swadharma Pamulang tersebut tidakberalasan, sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonanpeninjauan kembali ditolak, maka PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan pasal pasal yangbersangkutan dari UndangUndang No.14 Tahun2002, Undang Undang No.48 Tahun 2009 danUndang Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNo
Register : 12-12-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 27 Juni 2013 — SWADHARMA INDOTAMA FINANCE melawan ERMITA, CS
275
  • SWADHARMA INDOTAMA FINANCE melawan ERMITA, CS
    SWADHARMA INDOTAMA FINANCE berkedudukan di Jakarta Timur beralamat di gedung Wisma Indomobil I Lantai 10, Jalan M.T.
Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6087 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Upload : 16-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pdt.Sus/2008
SWADHARMA M. RANGGEM; Sdr. F.X. SOENARMO
4037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA M. RANGGEM; Sdr. F.X. SOENARMO
    BPR Swadharma Mranggen No : MRG/0162/2005,perihal : Pembetulan Laporan Publikasi tanggal O8 April 2005(besertalampiran) ;e. Berita Acara RUPS Tahun 2003 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 1512004 ;f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPRSwadharma Mranggen, yang dibuat di hadapan Notaris R. Ayu SriHarini Saraswati Mintorogo, SH tanggal 23 Januari 2004 di bawahNo: 21;g. Berita Acara RUPS Tahun 2004 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 20 Oktober 2004 ;h.
    BPR Swadharma Mranggen, sehinggaTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjabat lagi sebagaidirektur ;Bahwa berdasarkan Pasal 56 SK. Dir. BI. No. 32/35/Kep.
    Berdasarkan halhal tersebut maka pihak komisaris BPR Swadharma Mranggenmengadakan Rapat RUPSLB dalam rangka penggantian pengurusBPR Swadharma Mranggen ;Bahwa penyebab dari diberhentikannya Termohon PeninjauanKembali adalah karena peraturan perundangundangan yang berlakudan dalam rangka menyelamatkan BPR Swadharma Mranggen agartidak mengalami kerugian yang lebih besar sebagaimana telahdisebutkan pada point No. 9 dan 10 tersebut di atas.
    BPR Swadharma Mranggenmelainkan pemberhentian sebagai akibat peraturan perundangundangan ;Bahwa tidak benar apabila Termohon Peninjauan Kembalisebagai direktur PT. BPR. Swadharma Mranggen mendalilkan dirinyasebagai pekerja/oburuh. Bahwa Termohon Kasasi adalah salah seorangpendiri, pengurus, pemegang saham, dan anggota RUPS pada PerseroanHal 9 dari 17hal. Put.
    BPR Swadharma Mranggen, sehingga TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat menjabat lagi sebagai direktur ;Bahwa berdasarkan Pasal 56 SK. Dir. BI. No. 32/35/Kep.
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3080 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SWADHARMA KERRY SATYA
9916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SWADHARMA KERRY SATYA
Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6238 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — PT SWADHARMA KERRY SATYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
96 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 21-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5716 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — PT SWADHARMA KERRY SATYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SWADHARMA KERRY SATYA;
    PT SWADHARMA KERRY SATYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 01-11-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6448 B/PK/PJK/2023
Tanggal 9 Januari 2024 — PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6085 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
95 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;