Memberi izin kepada anak Pemohon (Indah Pratiwi binti Suraji) untuk menikah dengan laki-laki bernama(Muhammad Zoko Wananda bin Syafariono) ;

3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.BknBahwa pendidikan saya terakhir adalah SMAN;Bahwa Insya Allah saya akan melanjutkan pendidikan, baik formalmaupun non formal;Bahwa pekerjaan Calon Suami saya bernama Muhammad ZokoWananda bin Syafariono pada saat ini adalah Buruh Bangunan;Bahwa saya sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tanggadengan Calon Suami saya;Bahwa saya bersedia menjadi ibu rumah tangga;Bahwa saya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;Bahwa saya dengan Calon Suami tidak ada halangan

kawinkarena hubungan darah, semenda, dan sesusuan;Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Muhammad ZokoWananda bin Syafariono, telah memberikan keterangan di persidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa, hubungan saya dengan Indah Pratiwi binti Suraji (anakPemohon) saat ini telan sangat dekat sekalii ;Bahwa, saya sudah kenal anak Pemohon kurang lebih 1 (Satu)tahun yang lalu;Bahwa Pemohon menyetujui rencana perkawinan ini;Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini,perkawinan

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.BknBahwa Orang tua Calon Suami Anak Pemohon yangbernama Syafariono telah memberikan keterangan di persidangan yang padapokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa saya tetap akan menikahkan anak saya dengan seorangpermpuan pilihannya yang bernama Indah Pratiwi binti Suraji;Bahwa menurut saya menikah mereka adalah jalan yang palingtepat karena anak saya dengan calon isterinya saat ini sudah terlaludekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan saya takut terjadi lagisuatu

Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Bangkinang untuk memberikan dispensasi kepada AnakPemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernamaMuhammad Zoko Wananda bin Syafariono ;Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkinterhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar rencana perkawinan Anak Pemohondengan Calon Suami Anak Pemohon dapat ditunda hingga Anak Pemohonmencapai batas minimal

Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawinterhadap Anak Pemohon (Indah Pratiwi binti Suraji) yang akandikawinkan dengan Calon Suaminya yang bernama Muhammad ZokoWananda bin Syafariono;2. BahwaAnak Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;3.

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Muhammad Zoko Wananda bin Syafariono) untuk menikahdengan perempuan bernama Indah Pratiwi binti Suraji;

3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126000 ( seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MuhammadZoko Wananda bin Syafariono untuk menikahi Seorang perempuan yangbernama Indah Pratiwi binti Suraji;3.

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.BknBahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon danPemohon II telah mengajukan buktibukti berupa:Bukti SuratKartu Tanda Penduduk atas nama Syafariono dengan NIK1401150902750003, tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai dan telah dinazegelen, kKemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal danparaf Ketua Majelis

Bahwa Pemohon dan Pemohon II berkehendak mengajukandispensasi kawin terhadap Anak Pemohon dan Pemohon (Muhammad Zoko Wananda bin Syafariono) yang akan dikawinkandengan calon isterinya yang bernama Indah Pratiwi binti Suraji;2. Bahwa Anak Pemohon dan Pemohon II saat ini belum genapberusia 19 tahun;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad Zoko Wananda Als Arif Bin Syafariono tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan di LPKA (Lembaga