MUHAMMAD SARIE, S.ST vs BUPATI TABALONG;

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Komplek Permata Indah JalanPermata 2 Nomor 17B Desa Pembataan, KecamatanMurung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi KalimantanSelatan, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil pada DinasPekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Tabalong,Provinsi Kalimantan Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)Universitas Lambung Mangkurat

, beralamat di Banjarmasin,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI TABALONG, tempat kedudukan di Jalan PangeranAntasari Nomor 1, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung,Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan:Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fauzi, $.H., M.Si., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenTabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/04/KUM,tanggal 3 Juli 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah

Putusan Nomor 465 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tabalong Nomor188.45/330/2019, tanggal 27 Mei 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaMuhammad Sarie, S.ST, NIP 197308011993031008

, Pangkat/GolonganPenata (Ill/c), Jabatan Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana danProgram, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TabalongNomor 188.45/330/2019, tanggal 27 Mei 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaMuhammad Sarie, S.ST, NIP 197308011993031008, Pangkat/GolonganPenata

(Ill/c), Jabatan Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana danProgram, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, hakhakkepegawaian Penggugat dan martabatnya sebagai Pegawai NegeriSipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kabupaten Tabalong;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan

MUHAMMAD YUSRAN, SP VS BUPATI TABALONG;

., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek Belimbing RayaPermai Nomor D.47, RT.01, Kelurahan Belimbing Raya,Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: A. MulyaSumaperwata, S.H., M.H., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada KantorHukum A.

., & Rekan,beralamat di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor18ams/SKHTUN/XI/2018, tanggal 12 November 2018;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI TABALONG, tempat kedudukan di Jalan PangeranAntasari Nomor 1 Tanjung, Kabupaten Tabalong,Kalimantan Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ahmad Fauzi, S.H.

., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/06/KUM, tanggal 31 Desember 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 138 K/TUN/2019Terbanding/Penggugat yaitu Bupati Tabalong Nomor: 188.45/050/2018tanggal 11 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri SipilBerupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil, atas nama H. Muhammad Yusran, S.P., NIP.19690102198903 1004;73.

Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukmengembalikan kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.5.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG VS KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PIMPINAN BERSIH;

SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi Dan PemimpinBersih;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MasrianNoor, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan KetuaUmum Koordinator Wilayah Kalimantan Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 01 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTABALONG, berkedudukan di Jalan Mabuun Raya Nomor43 Tanjung, Kabupaten Tabalong

Darwin Awi, jabatan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: H. EddyYusi Effendie, S.E., M.M., Lyla Susanty, S.H., M.H., Hj. Isnaniah,S.E., dan Aijdil Yudie Hermawan, A.Md., kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong, berdasarkanHalaman 1 dari 6 halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0021/XI/KlIKalselPS/2018tanggal 21 November 2018, antara Komite Nasional Jaring Politisi danPemimpin Bersih (selaku Pemohon Informasi dan saat ini TermohonKeberatan) dengan DPRD Kabupaten Tabalong

Mewajibkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untukmencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor0021/XI/KlKalselPS/2018 tanggal 21 November 2018, antara KomiteNasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (selaku Pemohon Informasidan saat ini Termohon Keberatan) dengan DPRD Kabupaten Tabalong(selaku Termohon Informasi dan saat ini Pemohon Keberatan);.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG., II. H. ASNAIN;

Badaruddin Nomor 8 RT. 004 Sulingan,Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,Kalimantan Selatan, Pekerjaan Tani (yang dilanjutkan olehAhmad Rijani selaku salah satu ahli waris Almarhum H.Kaspul Hairun berdasarkan Surat Keterangan Ahli WarisNomor B256/KJK/140/1 2/2018):Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Putu Kastu, S.H., M.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum Putu Kastu., S.H., M.H. & Partners,beralamat di Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat Kuasa

NoorNomor 12 B Tanjung, Kalimantan Selatan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa FajarSetiyawan, S.Sos, jabatan Kepala Seksi PenanganMasalah dan pengendalian Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Tabalong, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01.a/100/630.09/1/2019, tanggal 7 Januari 2019;ll. H. ASNAIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Ir. PH.M Noor, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Mabuun,Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 38 PK/TUN/2019Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Mukhtar YahyaDaud, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat beralamat di Banjarmasin,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember2018;Termohon Peninjauan Kembali dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan

BUPATI TABALONG

PENETAPANNo: 01/ Pdt.P/ 2012/ PN.Tjg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara Perdata dalam PeradilanTingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas perkaraPermohonan yang diajukanBUPATI TABALONG, beralamat di Jalan Pengeran Antasari Nomor O1Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi KalimantanSelatan ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SRIBUDI SANTOSO, S.H., 2. PEBRIADIN HAPIZ, AP,M.Si., 3.

,kelimalimanya Pegawai Negeri Sipil PemerintahDaerah Kabupaten Tabalong, alamat/berkantor diJalan Pangeran Antasari Nomor 01 Tanjung,Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/0375/KUM, tertanggal 9 Mei 2012 dan terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 14Mei 2012 Nomor 17/SKPdt/2012/PNTjg, dalam halini bertindak untuk dan atas nama BUPATITABALONG, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Pengadilan Negeritersebut ;Setelah membaca dan

2012 No. 01/Pen.Pdt.P/2012/PN.Tjg tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara permohonantersebut ;Setelah mendengar keteranganPemohon ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Mei2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 23 Mei2012 dibawah Register No : 01/Pdt.P/2012/PN.Tjg pada pokoknya telah mengajukanhalhal sebagai berikut :1 Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2008, terencana oleh PemerintahKabupaten Tabalong

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, telah diselenggarakan pengadaan tanahuntuk pembangunan RSUD Tanjung dengan memilih alternatif lokasi yangsesuai dengan tata ruang yaitu di Desa Maburai RT Kecamatan MurungBahwa sebelum pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Tanjungtersebut dilakukan, telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yangterkena rencana pembangunan/pemegang hak dengan mengambil tempat diKantor Camat Murung Pudak, dan selanjutnya Pelaksana Kegiatan padaBagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tabalong

SYAHRIADI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG,Berkedudukan di Jalan Ir. Pangeran M. Noor, KelurahanPembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2. PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG,Berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, TanjungKabupaten Tabalong;Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa khususNomor : 183/0136/KUM tertanggal 18 Pebruari 2013 kepada :1.

Nama : NORMA ZAHRIATI, SH.Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Tabalong, PropinsiKalimantan Selatan.4. Nama : SURIANI, SH.Jabatan : Kasubag Dokumentasi Sekretariat Daerah KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.5. Nama : AHMAD FAUZI, SH.M.Si.Jabatan : Kasubag Perundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Tabalong, Propinsi KalimantanSelatan.6.

;Bukti T.II.In3 : Fotocopy sesuai dengan copinya Surat Permohonan HakPakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terletak di Desa Jaro,Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong seluas 9.217 m2 tanggal 20 Desember2001;Halaman 15 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.4Bukti T.II.In4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai No. 5atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terletak di Desa Jaro,Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, tanggal 08 Januari 2005, dengan SuratUkur No. 01/Jaro/2001

, dan Pemerintah Kabupaten Tabalongberkaitan dengan Sertipikat Hak Pakai yang dimiliki oleh PemerintahKabupaten Tabalong;e Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Camat Jaro pada tahun 2000sampai dengan tahun 2006;e Bahwa benar pada saat pengukuran tanah atas permintaan Pemda Tabalongtahun 2001 Saksi ikut serta selain Saksi yang hadir ada petugas pengukurandari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Pemda Tabalong, dan Petugasdari Kecamatan Jaro;e Bahwa benar pada saat dilakukan pengukuran tanah

ada sengketaantara Syahriadi (Penggugat) dengan Pemda Tabalong berkaitan denganSertipikat Hak Pakai Nomor 5/ Desa Jaro;e Bahwa benar pada saat pengukuran tanah yang masuk Desa Jaro tersebut ataspermintaan Pemda Tabalong tahun 2001 dan Saksi ikut serta membantupetugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, PemdaTabalong, dan Petugas dari Kecamatan Jaro;e Bahwa benar pada saat pengukuran tersebut seingat Saksi yang hadir adalahHaris Fadilah, Drs Khairul Saleh dan Saksi semuanya mewakili

Menyatakan batal Surat Rahasia Bupati Tabalong No. 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Rahasia Bupati Tabalong No. 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag;4.

ZAIMUDDIN, S.AgBUPATI TABALONG

Nama AHMAD FAUZI, S.H., M.Si.Jabatan Plt.Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Tabalong.2. Nama NORMA ZAHRIATI, S.H.Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Tabalong.3. Nama RAUDHATUL JANNAH, S.H.Jabatan Kasubag Dokumentasi Hukum padaBagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.4. Nama LYLA SUSANTY, S.H., M.H.Jabatan Analis Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Tabalong.5.

Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 813.3 / 020 SI/PEG pada tanggal 30 Maret 2007, selanjutnya Penggugat diangkat menjadiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor821/79KEP.SVBKD tertanggal 14 April 2008, selanjutnya pada tanggal 01September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong nomor823/140KEP.KP.X/2010 tentang menaikkan pangkat golongan ruang dariIVa menjadi golongan Ill/b;.

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Penggugat ditetapbkan sebagaiKomisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong oleh Badan PengawasPemilihnan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 016KEPTAHUN 2012, sehingga Bupati Tabalong mengeluarkan Surat KeputusanBupati Nomor 821.2/142KEP.SVBKD tentang Pembebasan Sementara dariJabatan Guru tertanggal 30 November 2012, mulai berlaku sejak tanggal 01Desember 2012 sampai dengan Penggugat menyelesaikan tugas sebagaiAnggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong

Banjarmasin, akibat perbuatan Penggugat itu kemudianTergugat membuat Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor 188.45/251/2016tanggal 18 April 2016;.

Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, Majelis PertimbanganPenjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tabalong, melalui Surat Nomor PR070/BKD/KHP/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016 melaporkan kepadaBupati Tabalong sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten Tabalong untuk mendapatkan keputusan;.

ZAIMUDDIN, S.Ag;BUPATI TABALONG;

Nenana nn enon neon nnn nnn nananfa ~OY Selanjutnya disebut sebagai pihak oun /PEMBANDING ;wy> MELAWS aNSs BUPATI TABALONG, perkedudukan Gi Jalan Pangeran Antasari No. 1&>AC or ;Ss Tanjung, Kabupaten Tabalong. nannene nnn nnn nnn ne nnnnnnnnnnenenennnennnes SsBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/11/KUM tanggal SaDesember 2046 telah memberikan kuasa kepada: oev~ Hal 1 dari hal 10 Put.

No. 29/8/201718F TUN: JKTi ~Ay ASY Jabatan : Plt.Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahS~ Kabupaten Tabal ~ abupaten Tabalong. Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi aYSs Manusias pada Bagian Hukum Sekretariat ssso er orDarah K Tabalong. & aera abupaten Tabalong &3. Nama grea S.H., "2 2222222 2222222222 oooJabatan : Kasubag Perundangundangan pada Pesan>s . Hukum Sekretariat Daerah PortS &= Tabalong.= ooenneenn neon eenor. Nama : RAUDHATUL JANNAH, SH wana nn nn n nena nnn==ay oY .?

Jabatan : Kasubag Dokumentag Hukum pada BagianS s& Hukum Sekretatiat Daerah KabupatenPs Tabalong~ =abalong. 22 nn enn nnn nnn ne 5. Nama : LYLAS SANTY, S.H.,MH.

G CGSs eX SsS Jabatan : Afialis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat gs Daerah Kabupaten Tabalong. & bsgSelanjumya disebut sebagai pihak TERGUGAT/TERBANDING:Pengadilan Ting gi Tata Usaha Negara Jakarta ; nnn< &Nad SsTelah NIBAGA, 2 seeeeseeeeeeeese ne neeeereneee neem yyy nana nana nana nnn nn anneSS NeAy Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata 2 Osaha Negara Jakarta>oe Nomor 29/B/2017/PT.TUN.JKT. eroato Januari 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang m oriksa dan memutus perkara ini di =SY S SS

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;~ Tannen nn nanan nena nnn nn nnn&' Ssay Menyatakan batal Surat Rahasia Bupati Tabalong No. 188.45/251/2016&= tanggal 18 April 2016 Tentang Pembaghentian Dengan Hormat Tidak sdSsTabalong No. 1asi261/2016 tanggal 18 April 2016 Tentangporisthernan econ Hormat Tidak Atas Permintaan Sendir is SeagalSePegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag; ght nn nnnnnn nnn4.

ZAIMUDDIN, S.Ap VS BUPATI TABALONG;

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Advokat Magang pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum AlliMurtadlo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan HKSN KomplekHerlina Blok A RT 12, Kelurahan Alalak Selatan, KecamatanBanjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI TABALONG, tempat kedudukan di Jalan PangeranAntasari Nomor 1, Tanjung, Kabupaten Tabalong;Dalam hal ini

AHMAD FAUZI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan;2. NOORDIN INDERAJAYA, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan;3. NORMA ZAHRIATI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Perundangundangan pada Bagian HukumHalaman 1 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 404 K/TUN/2017Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan;4. RAUDHATUL JANNAH, S.H., jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;5.

., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BupatiTabalong, Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Tanjung,Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/06/KUM tanggal 22 Mei 2017;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu

PengawasPemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 016KEPTAHUN 2012, sehingga Bupati Tabalong mengeluarkan Surat KeputusanBupati Nomor 821.2/142KEP.SI/BKD tentang Pembebasan SementaraHalaman 3 dari 10 halaman.

MAISYARAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, DK

GUSTI FAUZIADI, SHKeduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat diJalan Komplek Permata Indah V No. 15 E Rt. 08, Desa Pembataan,Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi KalimantanSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:l. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG,berkedudukan di Jalan Ir.

(tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak dahuludikenal Jalan Hutan Barumbun, Desa Jaing Hilir, KecamatanMurung Pudak, Kabupaten Tabalong, sekarang dikenal denganJalan Hutan Barumbun, Desa Kasiau, RT.006, Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong, dengan batasbatas : Sebelah Barat : Ardian Sebelah Timur : Ishak Sebelah Utara : H.

, sekarang dikenal dengan Jalan HutanBarumbun, Desa Kasiau, RT.006, Kecamatan Murung PudakKabupaten Tabalong, dengan batasbatas :Sebelah Barat : ArdianSebelah Timur : IshakSebelah Utara : H.

SubeliSebelah Selatan : ArsipBahwa tanah milik Penggugat tersebut masuk di dalam Sertipikat HakGuna Usaha Nomor : 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak,Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember2001 dengan surat ukur No.2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN) seluas dan sebatas30.000 M?

Putusan Nomor 21 K/TUN/201402.03.Penguasaan Fisik Bidang Tanah , No Reg : 073/SKT/DK/2012 tanggal 27Februari 2012 atas nama Maisyarah dengan Luas kurang Labih 30.000 M2yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat pada waktu itu yang terletakdahulu dikenal Jalan hutan Barumbun, Desa Jaing Hilir, KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong, sekarang dikenal Jalan Berumbun ,Desa Kasiau, RT 006, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong ,dengan batasbatas : Sebelah Barat : Ardian Sebelah Timur : Ishak Sebelah

Pembanding/Penggugat : Muhammad Yusran
Terbanding/Tergugat : Bupati Tabalong