NUR AKMAL vs BUPATI ACEH TAMIANG;

PUTUSANNomor 457 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:NUR AKMAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten AcehTamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI ACEH TAMIANG, tempat kedudukan di Jalan Ir.

H.Juanda Nomor 69, Kampung Bundar, Kecamatan KarangBaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dahlia Ahliana, S.H., M.H.

Menyatakan batal atau tidak sah:1) Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 715 Tahun 2019tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengan TidakHormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau;2) Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Penjabat DatukPenghulu Durian Kecamatan Rantau;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:1) Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 715 Tahun 2019tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengan TidakHormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau;2) Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Penjabat DatukPenghulu Durian Kecamatan Rantau;4.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat danmartabat Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai DatukPenghulu Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;5.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;

,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Penasihat Hukum, Asisten Advokat pada LembagaBantuan Hukum Banda Aceh (LBH Banda Aceh), beralamat diBanda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni2020;Pemohon Kasasi;LawanKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,tempat kKedudukan di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Djuanda / Bukit Bundar,Desa Bundar Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Akhyar Sirajuddin, S.T., S.H.

TALIMAN VS AKIM ALI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG VS YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) BANDA ACEH;

DjuandaKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,Karang Baru, Aceh Tamiang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Akhyar Sirajuddin, S.T.

Putusan Nomor 436 K/TUN/KI/2020Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi (dahuluTermohon Keberatan / Pemohon Informasi) adalah:1.Salinan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 168 Tahun 2014 atas namaPT Raya Padang Langkat, yang terletak di wilayah Desa PerkebunanSungai lyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;Salinan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 169 Tahun 2014 atas namaPT Raya Padang Langkat, yang terletak di wilayah Desa PerkebunanSungai lyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

;Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Panitia B terhadap SertifikatHak Guna Usaha Nomor 168 Tahun 2014 atas nama PT RayaPadang Langkat, yang terletak di wilayah Desa Perkebunan Sungailyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan panitia B terhadap SertifikatHak Guna Usaha Nomor 168 Tahun 2014 atas nama PT RayaPadang Langkat, yang terletak di wilayah Desa Perkebunan Sungailyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;Bahwa berdasarkan ketentuan:1.Pasal 4 ayat

TAMIANG P SINAGA

PUTUSANNomor : 263/PID.B/2012/PN.SBGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut :Nama : TAMIANG P SINAGA.Tempat/Lahir : Sibolga.Umur/ Tg lahir : 42 Tahun /11 Mei 1969.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JI.

PDM48/SIBOL/03/2012 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 18 Juli 2012yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa TAMIANG P.

Tamiang P Sinaga .Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.4 Menetapkan agar terdakwa TAMIANG P SINAGA, dibebani dengan membayarbiaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan atas tuntutan pidana yangdiajukan oleh Penuntut Umum tersebut, untuk itu. terdakwa memohon keringanan danterdakwa telah menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ataspembelaan

P SINAGAtersebut ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntutumum, maka dengan sendirinya pula unsur ke1 barang siapa , di muka telah terpenuhipula, bahwa terdakwa TAMIANG P.

Tamiang P Sinaga.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABUtanggal 18 JULI 2012 oleh kami, ARTE HAZAIRIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,HERMAN F.A.

HERIANSYAH lawan BUPATI ACEH TAMIANG

PENETAPANNOMOR : 33/G/2016/PTUNBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara : 0 222 on noo one non nee nne aeonsHERIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat Tinggal di Dusun Permai Desa Durian KecamatanRantau Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh ;

Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANBUPATI ACEH TAMIANG, Berkedudukan di Jalan Ir.

H Djuanda Nomor 69Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, ProvinsiAceh, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :1. Nama : Amir Syarifuddin, S.H.Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara / KepalaKejaksaan Negeri Aceh Tamiang.2. Nama : Rahmadani, S.H.,M.H.Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehTamiang.3. Nama : Rahmad Syafrial, S.H.Pekerjaan : Konsultan Hukum Pemkab = AcehTamiang.4.

Ir.Juanda Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang,Halaman 1 dari 6Penetapan Perkara Nomor 33/G/2016/PTUNBNABerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14September2016. Serta diwakili oleh Kuasa Substitusi yaitu :1. Nama : Simon, S.H.Pekerjaan : Kasidatun Kejaksaan Negeri AcehTamiang selaku Jaksa PengacaraNegara.2. Nama : Sabrina Nasution, S.H.Pekerjaan : Jaksa Fungsional Kejaksaan NegeriAceh Tamiang selaku Jaksa PengacaraNegara.Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jl. Ir.

HJuanda Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang,Berdasarkan Surat Kuasa Substitusitertanggal 14SeptemberSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ;> Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2016yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh dengan Nomor: 33/G/2016/PTUNBNA, tanggal 5 September 2016;> Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bandaAceh Nomor : 33/PENDIS/2016/PTUNBNA tertanggal

IRFAN EFFENDI LAWAN BUPATI ACEH TAMIANG

PUTUSANNomor : 86/PDT/2010/PT.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :IRFAN EFENDI yang dalam bertindak dan untuk atas nama Direktur CVRemata Perkasa, yang berkedudukan di Jalan H.JuandaNo.59 Kulasimpang Kabupaten Aceh Tamiang ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat/Pembanding

;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Husni ThamrinTanjung,SH dan Ruslan Purba,SH, Advokat pada KantorHusni Thamrin Tanjung,SH & Patner yang berkedudukan diJalan Alfalah/Suka Subur No.26 Medan 20146, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2009 ;Lawan :BUPATI ACEH TAMIANG, yang berkedudukan di Karang Baru, ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagaiTergugat/Terbanding ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.Arnis,SH, pekerjaanAdvokat 2.

Hidayat Tanjung,SH.MH, jabatan Kepala BagianHukum Sekdakab Aceh Tamiang, 3.Afwandi jabatanKasubbag Bantuan Hukum dan Adm.PPNS, berdasarkansurat kuasa tangal 29 Juni 2009 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriKualasimpang tanggal 25 Februari 2010 No. 03/Pdt.G/2009/PNKSP, Memori Bandingdari kuasa Penggugat/Pembanding dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkaraini ;TENTANG ............TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menerima dan memperhatikan

LINAWATI, S.E. vs BUPATI ACEH TAMIANG

IRFAN EFFENDI vs BUPATI ACEH TAMIANG

Aceh Tamiang ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. HUSNI THAMRINTANJUNG,SH. dan 2. FATHURRAHMAN,SH. Keduanya Advokatyang berkantor di HUSNI THAMRIN TANJUNG & PATNERyang berkedudukan di Jl. Alfalah/Suka Subur No.26 Medan20146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember2010;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan:BUPATI ACEH TAMIANG, yang berkedudukan di Jl. Ir.

Cut NyakDhien No.1/44 Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang 2.HIDAYAT TANJUNG, SH,MH, jabatan Kepala Bagian HukumSekdakab Aceh Tamiang, 3. AFWANDI jabatan KasubbagBantuan Hukum dan Adm PPNS, keduanya beralamat di JI. Ir.

Aceh Tamiang dalam wilayah hukum dimana Tergugat selakuKepala Daerah;Bahwa adapun dasar hukum sumbangan wajib pihak ketiga tersebutadalah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.4 tahun 2003 tentang izinPengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Pasal 4 ayat (2) danKeputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor :165/500/2004 tentang Pemberian IzinPengelolaan dan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet dihabitat Alami GuaBukit Kapal Desa Tenggulun Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten AcehTamiang kepada saudara IDRAMSYAH

kepada Majelis Hakimmenolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaktidaknya menyatakan gugatantidak dapat diterima (No);Dalam Rekonpensi :Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sangatkeberatan dengan gugatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalamKonpensi yang nyatanyata tidak berdasar hukum bahkan berusaha memutarbalikkan fakta atas perbuatanperobuatan Tergugat dalam Rekonpensi yangnyatanyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikanPemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Aceh Tamiang yang seharusnya diterimasebagaimana mestinya pada tahun tahun berikutnya haruslah dibebankankepada Tergugat dalam Rekonpensi dengan dihukum tetap menyetorkanRp.220.000.000,/tahun s/d adanya ketentuanketentuan lain yang mencabut,membatalkan dan menyatakan tidak sah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang danKeputusan Bupati yang menjadi dasar hukumnya;Bahwa oleh karenanya sangat beralasan kepada Tergugat dalamRekonpensi di hukum membayar denda sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh jutarupiah) per hari

TAMIANG SARI

TAMIANG SARI, berkedudukan di Jalan Ampel Nomor 62Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaInwanuddin, S.H., CN., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Gaperta Nomor 151B Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, sebagai TermohonKasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTermohon Kasasi

Tamiang Sari/Tergugat/Termohon Kasasi(vide Pasal 145 HIR);Bahwa dari halhal yang telah diuraikan di atas, maka jelas terbuktiPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 49/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn, tanggal 5 Juni 2017,telah dibuat tanopa memenuhi syaratsyarat yang ditentukan olehperundangundangan yang berlaku, sehingga putusan tersebutadalah tidak sah dan harus dibatalkan;.

Tamiang Sari tidak ada pengurangankaryawan, pengurangan fasilitas dan kondisi laba perusahaan dalamkeadaan stabil, sehingga yang dikemukakan oleh Tergugat/Termohonalasan pemotongan gaji Penggugat/Pemohon Kasasi karena kondisiperusahaan kesulitan kKeuangan secara sendirinya telah terbantahkan;Bahwa sangat disayangkan apa yang telah dikemukakanPenggugat/Pemohon Kasasi tentang dalil gugatan, buktibukti, dan saksisaksi yang disampaikan dalam persidangan sama sekali tidak dihiraukanbahkan diabaikan oleh

TAMIANG SARI

Tamiang Sari selalu mengutamakan dan mengedepankankemajuan Perusahan melalui rapat Direksi dan untuk kebijakankebijakantertentu juga melibatkan Penggugat dan bahkan juga menerima masukandari para pekerja / karyawan PT. Tamiang Sari, dan oleh karenanya tidakbenar jika Penggugat menyatakan dalam Posita Gugatannya halaman 2(dua) point 4 bahwa Penggugat tidak dilibatkan sebagai kepala kantordalam mengambil kebijakankebijakan yang diputuskan oleh Perusahaan.Bahwa kepemimpinan Bapak Ir. H.

Tamiang Sari tentu berbeda dengan kepemimpinan DirekturUtama sebelumnya (ic. Bapak Irianto lrawady) karena masingmasingDirektur Utama mempunyai cara dan strategi tersendiri dalam memajukanperusahaan, dan tentunya pula bagi Bapak Ir. H.

Tamiang Sari tentunyaPenggugat akan merasa nyawam bekerja pada Tergugat dan tidak akanada rasa dalam diri Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan antaraPenggugat dengan Tergugat sehingga kecurigaankecurigaan yangdimunculkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak akan terjadikecuali jika selama dibawah kepemimpinan Dirut sebelumnya Penggugattelah melakukan tindakan dan perbuatan yang merugikan Tergugat (ic.PT.

Tamiang Sari).Bahwa benar untuk Gaji Penggugat dibulan Oktober 2016 yangdibayarkan pada bulan Nopember 2016 terjadi pengurangan upah / gajiyang diterima oleh Penggugat dari sebelumnya Rp. 12.605.000, ( duabelas juta enam ratus lima ribu rupiah) menjadi Rp.5.000.000,= (lima jutarupiah).Bahwa pengurangan upah / gaji Penggugat ini merupakan akibat darikemampuan keuangan perusahaan yang mengalami penurunan sehinggauntuk mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan dilakukanpengurangan upah / gaji

-ANDREY DULULawan :-KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG

Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLKSelanjutnya disebut sebagai PEMOHONNama JabatanTempat KedudukanLawan:: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG: Jalan A. Yani Km. 10 Tamiang Layang Kabupaten Barito TimurProvinsi Kalimantan Tengah.Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :oh,. BASUKI ARIF WIBOWO, SH., M.Hum2. IVAN HEBRON SIAHAAN, SH3. AGUS SUDARMANTO, SH., MH4. ARIF ZEIN NOKTHAH, SHKeempatnya memilih berkantor di Kejaksaan Negeri TamiangLayang yang berkedudukan di Jalan A.

Dusun Timur Kabupaten Barito TimurTahun Anggaran 2012 yang dituangkan oleh Termohon dalam SuratPerintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang layang No.PRINT01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 Tanggl O01 Juli 2014 adalah bukanmerupakan Perbuatan Yang Menyalahgunakan Wewenang ;3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat PerintahPenyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang layang No.

Dusun TimurKabupaten Barito Timur TA 2012 yang dituangkan oleh Termohon dalam SuratPerintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang No. PRINT01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 adalah bukan merupakan PerbuatanYang Menyalahgunakan Wewenang ;Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang No.

Dusun Timur Kab.Barito Timur Tahun Anggaran 2012, Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layangmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT01/Q.2.16/Fd.1/07/2014tanggal 01 Juli 2014 ;lil. UMUM (LATAR BELAKANG)1.

PRINT01/Q.2.16/Fd.1/07/2014tanggal 01 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Termohon ;Bahwa kalaupun Pemohon menilai Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Tamiang Layang No. PRINT01/Q.2.16/Fd.1/07 2014 tanggal 01 Juli2014 adalah Keputusan/Tindakan sebagai objek permohonan, adalah sesuatuyang keliru.

LUKMANUL HAKIM, DK VS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG;

130/KPTS/KIPKab001.434600/ 2016 tentang Penetapan PasanganCalon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun2017 tertanggal 24 Oktober 2016, knususnya Lampiran II;Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Pasangan BakalCalon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang ditetapkan sebagaiPasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta PemilinanBupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 oleh KomisiIndependen Pemilihan (KIP)

Aceh Tamiang, di dalam Keputusan KomisiIndependen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor 130/KPTS/KIPKab001.434600/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober2016;Posita/Alasan Gugatan:Adapun alasanalasan yang menjadi dasar di dalam Gugatan Pemohonadalah sebagai berikut:1.

Panwaslih Aceh Tamiang;e Ketiga, dalam hal pemeriksaan kesehatan, Komisi IndependenPemilihan (KIP) Aceh Tamiang harus menetapkan standarpemeriksaan kesehatan berdasarkan amanah PKPU Nomor 9 Tahun2016 tentang Pencalonan, serta Menjelaskan tata cara pelaksanaanpemeriksaan kesehatan di setiap proses yang dilalui oleh pemohon I;Bahwa terhadap Keputusan Panwaslih Aceh Tamiang, KomisiIndependen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang telah melakukan TesKesehatan Ulang kepada Penggugat dan berdasarkan Tes KesehatanUlang

Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIPKab001.434600/2016,tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon PesertaPemilihnan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, khususnyaLampiran Il;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi IndependenPemilinan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIPKab001.434600/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan PasanganCalon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun2017, knhususnya Lampiran II:4.

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan

Halim;

Penggugat:
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, yangHalaman 1 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNAberalamat di Jalan Ir. H.

Yusroji sebagai Kabid Pembinaan dan Perencanaan Pegawai padaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Aceh Tamiang;. Bahwa menanggap!

i sesuai dengan fotokopi);Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/401 tanggal 02 Mei2017 hal Undangan menghadiri Acara Pembahasan StatusKepegawaian PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang sedangatau telah selesai menjalani hukuman tindak pidana(Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);Notulen Rapat Pembahasan Status Kepegawaian PNSKabupaten Aceh Tamiang yang sedang atau telah selesalmenjalani hukuman tindak pidana tanggal 15 Mei 2017,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor

Bukti T31Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukanTindak Pidana Korupsi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Wakil Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/975 tanggalO06 Oktober 2017 hal Undangan Acara Rapat TimPenjatuhan Hukuman Disiplin Pembahasan PNSKabupaten Aceh Tamiang, yang telah dijatuhi dan masihmenjalani hukuman pidana sebagai tindak lanjut Surat BKNNomor F.IV.2630/V.974/39 (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Telaah Staf Badan Kepegawaian Dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Aceh

Tamiang Nomor863/TS.997 tanggal 17 Oktober 2017 perihal Koordinasiulang ke Dlirjend OTDA Kemendagri dan BKN Jakarta(Fotokop!

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/15/2019 tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

;

;

Penggugat:
SUGIHARTO
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

Bahwa Penggugat Seorang Pegawai NegariSipil (PNS) yang diangkatmelalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKD/813.2/161/2007tertanggal 20 Juli 2007 dengan pangkat golongan Il/c pada InstansiPemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;2.

melalui rekomendasiatau usulan dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini SekretarisDaerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;16.Bahwa usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB)dalamhal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PejabatPembina Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tamiang harusdimasukkan sebagai konsideran dalam objek sengketa a quo karena objeksengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat

Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang diangkat melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang NomorBKD/813.2/161/2007 tertanggal 20 Juli 2007 dengan pangkat golongan Il/cpada Instansi Pemerintahn Kabupaten Aceh Tamiang;6.

Bahwa Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai Calon Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:PEG.813.2/261/2006 tertanggal 05 Juni 2006 tentang Pengangkatan Penggugatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Golongan Pengatur (Il/c),pada Setdakab Aceh Tamiang (vide Bukti P1);2.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKD.813.2/161/2007 tertanggal 20 Juli 2007 Penggugat diangkat menjadiPegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2007 denganPangkat/Golongan Pengatur (ll/c), Unit Kerja Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Aceh Tamiang, (vide Bukti P2);3.

DALAM PENUNDAAN

• Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan

Penggugat:
Zulham
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

Juanda Nomor: 69, KampungBundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, ProvinsiAceh;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Juni 2019, dalam hal inimemberi Kuasa kepada:1. RAHMADANI, SH. M.H., (Kabag. Hukum Setdakab Aceh Tamiang);2. DAHLIA AHLIANA, S.H., (Kasubbag. Bantuan Hukum dan KerjasamaSetdakab Aceh Tamiang);Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Jalan Ir.

IIb menjadi II/c dengan jabatancaraka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.2.

Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang diangkat melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor :BKD.813.2/17/2008 dengan pangkat golongan Il/a pada Instansi PemerintahKabupaten Aceh Tamiang;.

Ruang Il/a pada instansiPemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Penggugat (sesuaidengan Leges);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang NomorBKPP.821.12/17/2009 tentang Pengangkatan menjadi PegawaiNegeri Sipil tanggal 29 Juli 2009, dalam Pangkat /Gol.Ruang :Pengatur Muda (Il/a) pada Unit Kerja Dinas Kesehatan KabupatenAceh Tamiang terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2009 atas namaPenggugat.

Tamiang (Bukti P1=Bukti T2);3.

IBRAHIM, Cs vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, Cs

Haryono Dusun Bakti DesaSriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang, KabupatenAceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Mulia No. 124, Desa Bundar,Karang Baru, Aceh Tamiang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 246/SK600.14/IXI/2012 tanggal 24 September 2012memberi kuasa kepada : MAIMUN, S.ST.,; nn nnn nen nnn nnn nnn nnKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil/Kepala Sub Seksi Pemberian Hak padaKantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, alamatJalan Bukit Bundar, Lr. Mulia No. 124, Desa Bundar,Karang Baru, Aceh Tamiang; Selanjutnya disebut Sebagai ............

Penggugat:
Linawati, SE
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

Penggugat:
NUR AKMAL
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

InpresNomor: 2 Bukit Tempurung, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, 24475;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANBUPATI ACEH TAMIANG, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 69,Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten AcehTamiang, Provinsi Aceh;Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019,telah memberikan kuasa kepada:1. Rahmadani, SH. M.H., pekerjaan/jabatan: Kepala BagianHukum Setdakab Aceh Tamiang;2.

Bahwa oleh Objek sengketa aquo yaitu : Surat Keputusan BupatiAceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. TentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok penghulu Durian KecamatanRantau, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun2019. Tanggal 18 April 2019.

Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian DenganTidak Hormat Datok penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan SuratKeputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019. Tanggal 18 April2019.

Bahwa dalam hal ini Penggugat juga memohon supaya KeputusanBupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 Tanggal 18 April 2019Tentang Pengangkatan Pejabat Datuk Penghulu Durian KecamatanRantau Aceh Tamiang ditunda.22.

Qanun KabupatenAceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 pasal 23 ayat (2).

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil

Amirullah WD;

Amirullah WD;

AMIRULLAH, M.Si
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

., (Kasubbag Bantuan Hukum danHalaman 1 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNAKerjasama Setdakab Aceh Tamiang);Keduanya berkewarganegaraan' Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati KabupatenAceh Tamiang, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, KabupatenAceh Tamiang;Selanjutnya disebut sebagai .................6.

Golongan RuangIV/b dengan masa kerja golongan 20 tahun O bulan;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKPP.821.4/01/2011 tertanggal 02 Maret 2011, PENGGUGAT diangkat dalamjabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Aceh Tamiang Eselon II.b;. Bahwaberdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKPP.821.22/01/2012 tertanggal 16 Januari 2012, PENGGUGAT diangkatdalam jabatan sebagai Dpb.

Pada DKPP Kabupaten Aceh Tamiang;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKPP.824/14/2015 tertanggal 02 Januari 2015, PENGGUGAT diangkat dalamjabatan sebagai Analis Ekonomi pada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi danKeuangan Non Eselon di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;.

Bahwaiberdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKPSDM.800/012/2018 tertanggal 03 Januari 2018, PENGGUGAT ditunjuksebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WilayatulHisbah Kabupaten Aceh Tamiang terhitung mulai tanggal 04 Januari 2018sampai ditetapkannya Pejabat Definitif yang baru;.

yang kemudian ditunjuk oleh Bupati Aceh Tamiangberdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 198/270/2006tanggal 1 September 2006 tentang Pembentukan Desk Pilkadasung tahun 2006Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Sekretaris Desk Pilkadasung Aceh Tamiang(vide Bukti T2);.