Sapril Muhaimin yang juga adalah orang tuaPemohon tinggal di Bulukumba dan tidak bisa datang karena pekerjaan yangtidak dapat ditinggalkan, maka Pemohon selaku kakak kandung satusatunyabermaksud memohon jin menjadi wali dari adik kandungnya yang bernama A.Sapril Muhaimin dalam rangka mengikuti pendaftaran calon anggota TNI TAPK GEL1I TNIAD TA 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasmaka petitum permohonan angka 2 sampai dengan angka 4 beralasan hukumdan patut dikabulkan

Sapril Muhaimin dalam rangka mengikutipendaftaran calon anggota TNI TAPK GEL 1! TNIAD TA 2021;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon = sebesarRp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari2021 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

MENE TAPK A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon GANDHO SUMARNI atau SUMARNI adalah orang yang sama.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

TAPK AN:1. Mengabulkan perrmohonan dari pemohon ; 2. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untukmelakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1090/1920/2004nama anak Pemohon yang tercantum disana HAFILUS N diganti menjadiHAFILUS NAFUWI :Penetapan No.1 7/Pdt.P/2016.PN.Pdg Hal 5 dari6 Hal.3.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Skw dari Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan

Undangundang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungandengan perkara ini;sete nen RnR M ENE TAPK AN trvrennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneennn1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 08 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Skw dari Register perkara perdata permohonan;
3. Membebankan Pemohon

pertimbanganpertimbangan tersebut diataspermohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang No 50 tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam danperaturan perudangundangan yang berlaku;MENE TAPK

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 29 September 2022 dengan Register Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Skw dari Register Perkara Perdata Permohonan;

No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;een cn eee retennenneeneenene M ENE TAPK AN 2rrrvnnnnn2n2 ene1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skw dari Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan Pemohon

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Skw dari Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 2 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Skw dari Register perkara perdata permohonan;
3. Membebankan Pemohon

No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;een cn eee retennenneeneenene M ENE TAPK AN 2rrrvnnnnn2n2 ene1. Mengabulkan permohonan Pemohon $52. Menetapkan bahwa abjad nama anak pemohon yang tercantum dalam AktaKelahiran nomor 07254 / IST / 1999 tertanggal 27 Maret 2017 yang semulatertulis AHMAD NAUPAL dibetulkan menjadi AHMAD NAUFAL ;3.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skw dari Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan Pemohon

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 2 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Skw dari Register perkara perdata permohonan;
3. Membebankan Pemohon

MENETAPKAN:

• Menyatakan perkara Perdata Permohonanyang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan Register PerkaraNomor150/Pdt.P/2022/PNSkw dinyatakan dicabut;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor150/Pdt.P/2022/PNSkwdariRegister Perkara Perdata Permohonan

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2020/PN Skw dari Register perkara perdata permohonan;
3. Membebankan

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 08 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Skw dari Register perkara perdata permohonan;
3. Membebankan Pemohon

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang diajukan pada tanggal 07 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Skw dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Skw dari Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan Pemohon

Bin Ibrahim Adam dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Jabatan saya di dalam Pemerintahan Kab Bireuen pada tahun2012 sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) maka Kedudukan saya dalamTim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Tahun Anggaran 2013sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 460.1 Tahun 2012,Tanggal 10 Desember 2012 adalah Saksiselaku Koordinator MerangkapKetua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen; Bahwa sesuai dengan Rancangan Prioritas Program dan Plafon

kegiatan tersebut tercatat dalam RancanganPrioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten BireuenTahun Anggaran 2013 Nomor : 900/ / 2012, tanggal November 2012;Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuenmengajukan usulan anggaran untuk kegiatan Non PNS (honorariumpetugas siaga bencana gampong) untuk tahun anggaran 2013 dengancara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuenawalnya membuat surat usulan anggaran/ kegiatan kepada TimAnggaran Pemerintan Kabupaten (TAPK

Dalam surat usulandimaksud terdapat anggaran / kegiatan belanja rutin termasuk didalamnya anggaran/kegiatan Non PNS (honorarium petugas siagabencana gampong);Bahwa setelah usulan tersebut di terima dan di input dalam RancanganPrioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten BireuenTahun Anggaran 2013 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)Bireuen, selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)Bireuen melakukan pembahasan dengan Tim Badan Anggaran DPRKBireuen;Bahwa setelan dilakukan

) Bireuen, selanjutnya Tim Anggaran PemerintahHalaman 34 dari 122 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Bna4.Kabupaten (TAPK) Bireuen melakukan pembahasan dengan Tim BadanAnggaran DPRK Bireuen; Bahwa pembahasan tersebut di lakukan secara menyeluruh terhadapanggaran/kegiatan yang diusulkan oleh Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kabupaten Bireuen,dan setelah dilakukan pembahasan,anggaran/kegiatan Non PNS (honorarium petugas siaga bencanagampong) sejumlah Rp. 730.800.000, (tujuh ratus tiga puluh juta

delapanratus ribu rupiah) dimaksud disetujui oleh Tim Anggaran PemerintahKabupaten (TAPK) Bireuen dan Tim Badan Anggaran DPRK Bireuen,sehingga anggaran/kegiatan Non PNS (honorarium petugas siagabencana gampong) tersebut tercatat dalam Nota Kesepakatan PrioritasProgram dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten BireuenTahun Anggaran 2013, Nomor : 900/ 4135/2012 tanggal 28 November2012yang di tanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK Bireuen dandisahkan dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan