5 tentang adanya pihak pihak tertentu yang memprovokasi danIntimidasi kepada Penggugat adalah alasan yang sangat berlebihan,dan setelah terbitnya Taushiyah tersebut, Tergugat melihat tidak adanyaaksi yang anarkhis dan penolakan dari masyarakat pasca penerbitanTaushiyah No. 7 tahun 2020 tersebut, karena Taushiyah dari Tergugatbelum ditindak lanjuti atau di eksekusi oleh Turut Tergugat dalam bentuksebuah keputusan Turut Tergugat;Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 6 halaman 7 gugatanPenggugat

telah salah dan keliru dalam menafsirkan Taushiyah No. 7tahun 2020, tanggal 29 September 2020 dari Tergugat dan Tergugat tidakdan belum pernah menerbitkan surat apapun yang menyatakan bahwaMPTTI adalah organisasi terlarang dan atau organisasi keagamaanyang sesat;Bahwa alasan Penggugat angka 7 halaman 7 gugatannya Tergugat telahmelakukan Perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Taushiyah secara sepihak adalah salahdan keliru, Karena Tergugat sebelum menerbitkan

No. 7 Tahun 2020 danpenerbitan Taushiyah tersebut telah memenuhi syaratsyarat danmekanisme yang berdasarkan kepada aturan aturan hukum yang adadan yang pasti keputusan Taushiyah tersebut tidak berakibatterganggunya Aktifitas Penggugat, karena Taushiyah dari Tergugat belumditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dalam bentuk Keputusan GubernurHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.10.( Turut Tergugat ), maka tida ada alasan hukum bagi Pengugat yangmenyatakan Penggugat telah menderita kerugian

No. 7 tahun2020 tanggal 29 September 2020;Bahwa alasan Penggugat angka 8 halaman 8 gugatan Penggugat adalahtidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat dalammenerbitkan Surat Taushiyah itu adalah merupakan Surat Keputusanyang bersifat Rekomendasi kepada Turut Tergugat yang sifat nya sangatrahasia dan bukan untuk dipublikasikan kemasyarakat, dan Surattersebut belum ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat dalam bentukKeputusan dari Turut Tergugat dan saat ini Taushiyah No. 7 tahun 2020masih

tidak merugikan semua pihak danberdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan Taushiyah No. 7 tahun 2020 yang tanggal 29September 2020 diterbitkan oleh Tergugat (MPU Aceh) sampai saat inibelum ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dan penerbitan SuratKeputusan Taushiyah dari Tergugat adalah tepat dan benar sesualdengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas, maka denganini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

5 tentang adanya pihak pihak tertentu yang memprovokasi danIntimidasi kepada Penggugat adalah alasan yang sangat berlebihan,dan setelah terbitnya Taushiyah tersebut, Tergugat melihat tidak adanyaaksi yang anarkhis dan penolakan dari masyarakat pasca penerbitanTaushiyah No. 7 tahun 2020 tersebut, karena Taushiyah dari Tergugatbelum ditindak lanjuti atau di eksekusi oleh Turut Tergugat dalam bentuksebuah keputusan Turut Tergugat;Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 6 halaman 7 gugatanPenggugat

telah salah dan keliru dalam menafsirkan Taushiyah No. 7tahun 2020, tanggal 29 September 2020 dari Tergugat dan Tergugat tidakdan belum pernah menerbitkan surat apapun yang menyatakan bahwaMPTTI adalah organisasi terlarang dan atau organisasi keagamaanyang sesat;Bahwa alasan Penggugat angka 7 halaman 7 gugatannya Tergugat telahmelakukan Perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Taushiyah secara sepihak adalah salahdan keliru, Karena Tergugat sebelum menerbitkan

No. 7 Tahun 2020 danpenerbitan Taushiyah tersebut telah memenuhi syaratsyarat danmekanisme yang berdasarkan kepada aturan aturan hukum yang adadan yang pasti keputusan Taushiyah tersebut tidak berakibatterganggunya Aktifitas Penggugat, karena Taushiyah dari Tergugat belumditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dalam bentuk Keputusan GubernurHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.10.( Turut Tergugat ), maka tida ada alasan hukum bagi Pengugat yangmenyatakan Penggugat telah menderita kerugian

No. 7 tahun2020 tanggal 29 September 2020;Bahwa alasan Penggugat angka 8 halaman 8 gugatan Penggugat adalahtidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat dalammenerbitkan Surat Taushiyah itu adalah merupakan Surat Keputusanyang bersifat Rekomendasi kepada Turut Tergugat yang sifat nya sangatrahasia dan bukan untuk dipublikasikan kemasyarakat, dan Surattersebut belum ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat dalam bentukKeputusan dari Turut Tergugat dan saat ini Taushiyah No. 7 tahun 2020masih

tidak merugikan semua pihak danberdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan Taushiyah No. 7 tahun 2020 yang tanggal 29September 2020 diterbitkan oleh Tergugat (MPU Aceh) sampai saat inibelum ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dan penerbitan SuratKeputusan Taushiyah dari Tergugat adalah tepat dan benar sesualdengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas, maka denganini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

5 tentang adanya pihak pihak tertentu yang memprovokasi danIntimidasi kepada Penggugat adalah alasan yang sangat berlebihan,dan setelah terbitnya Taushiyah tersebut, Tergugat melihat tidak adanyaaksi yang anarkhis dan penolakan dari masyarakat pasca penerbitanTaushiyah No. 7 tahun 2020 tersebut, karena Taushiyah dari Tergugatbelum ditindak lanjuti atau di eksekusi oleh Turut Tergugat dalam bentuksebuah keputusan Turut Tergugat;Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 6 halaman 7 gugatanPenggugat

telah salah dan keliru dalam menafsirkan Taushiyah No. 7tahun 2020, tanggal 29 September 2020 dari Tergugat dan Tergugat tidakdan belum pernah menerbitkan surat apapun yang menyatakan bahwaMPTTI adalah organisasi terlarang dan atau organisasi keagamaanyang sesat;Bahwa alasan Penggugat angka 7 halaman 7 gugatannya Tergugat telahmelakukan Perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Taushiyah secara sepihak adalah salahdan keliru, Karena Tergugat sebelum menerbitkan

No. 7 Tahun 2020 danpenerbitan Taushiyah tersebut telah memenuhi syaratsyarat danmekanisme yang berdasarkan kepada aturan aturan hukum yang adadan yang pasti keputusan Taushiyah tersebut tidak berakibatterganggunya Aktifitas Penggugat, karena Taushiyah dari Tergugat belumditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dalam bentuk Keputusan GubernurHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.10.( Turut Tergugat ), maka tida ada alasan hukum bagi Pengugat yangmenyatakan Penggugat telah menderita kerugian

No. 7 tahun2020 tanggal 29 September 2020;Bahwa alasan Penggugat angka 8 halaman 8 gugatan Penggugat adalahtidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat dalammenerbitkan Surat Taushiyah itu adalah merupakan Surat Keputusanyang bersifat Rekomendasi kepada Turut Tergugat yang sifat nya sangatrahasia dan bukan untuk dipublikasikan kemasyarakat, dan Surattersebut belum ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat dalam bentukKeputusan dari Turut Tergugat dan saat ini Taushiyah No. 7 tahun 2020masih

tidak merugikan semua pihak danberdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan Taushiyah No. 7 tahun 2020 yang tanggal 29September 2020 diterbitkan oleh Tergugat (MPU Aceh) sampai saat inibelum ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dan penerbitan SuratKeputusan Taushiyah dari Tergugat adalah tepat dan benar sesualdengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas, maka denganini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

UDUNG TAJUDIN) terhadap Penggugat (TAUSHIYAH Alias NENENG TUSHI TAUSHIAH Binti MUKARONSYAH Alias MUKAROMSYAH);

Il No. 31 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura,Kabupaten Banjar; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatanharmonis, selanjutnya sejak awal tahun 2007, antara Penggugat danTergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lainkarena Tergugat malas bekerja, setelah shalat shubuh Tergugat seringtidur, Penggugat taushiyah (ceramah agama) kemanamana Tergugattidak pernah mau mengantar, 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat diberiusaha rental mobil, namun malah menyuruh

Mengingat isteri saya sebagai salah seorang tokok perempuan politik, makauntuk mengambil keputusan berharga demi kemaslahatan bersama, sayamenilai siding ini perlu melakukan taushiyah, pembanding dari beberapa tokokagama, saya mengusulkan antara lain adalah :a. Ketua MK Prof. Dr. H. Mahfud MD.b. Anggota Wantimpres Dr. KH. Makruf Amin;17c. Mantan Ketua Umum BPNU/Pengasuh Pondok Pesantren AlHikam Malangdan Depok KH.

Fotokopi Surat Perihal Taushiyah Masalah Warisan Sdr. AmiruddinYusuf, Nomor 56/MPU/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Majelis PermusyawaratanUlama Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Februari 2013, yang telah dinazegelen,Halaman 22 dari 30 Halaman, Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2019/MS.LSKsetelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda (BuktiP.28):29.

Maka hal ini juga merupakan dalidalil yang tidak benar dan juga tidakberdasarkan hukum, karena tidak sesuai dengan fakta hukum;Bahwa dalam gugatan halaman 39 point 12 yang mencantumkan kutipanpernyataan Syaykh AlZaytun dalam taushiyah (nasehat) pada hari Jumat 18November 2017 tidak menyebut satupbun nama Para Penggugat namun ParaPenggugat merasa dirinyalah yang dimaksud dan atau merasa ditujukankepadanya.

Padahal taushiyah (nasehat) tersebut dilakukan oleh peroranganSyaykh alZaytun setelah menerima laporanlaporan dari beberapa walisantri danpetugas security YPI bahwa bermunculan fitnah negatif, yang ditujukan kepadaSyaykh alZaytun.

Hal itu dibuktikan dengan adanya suratpernyataan sejumlah 310 guru alZaytun (selain Para Penggugat), yangmenyatakan tidak berkeberatan dengan isi taushiyah (nasehat) berupa pembinaanmental guru di masjid alHayat alZaytun.

Bila kemudian(setelah taushiyah), Tergugat dan Syaykh alZaytun mengetahui secara sah danmeyakinkan, siapasiapa saja yang nyeruwat, hal itu dikarenakan adanya bukti(fakta) bahwa Para Penggugat, mengakuinya dalam berbagai dokumen tertulisdan elektronik (sosial media) seria menampakkan diri dengan cara bereaksinegatif (berbentuk ketersinggungan), marah dan menghujat nasehattersebut;Bahwa dalil Para Penggugat halaman 40 poin 14, berisi kutipan taushiyah SyaykhalZaytun di masjid alHayat alZaytun pada

Tindakan mengulang demonstrasi (unjuk rasa) tersebutadalah tindakan premanisme yang tidak sepatutnya dilakukan oleh setiap orangyang berstatus guru;Bahwa perlu Tergugat jelaskan, bahwa Syaykh alZaytun juga merasa tidak perlumengklarifikasi berkait dengan nasehat yang disampaikannya pada taushiyah(nasehat) Jumat 17 Desember 2016, karena pernyataan tersebut bukanlahditujukan kepada Para Penggugat, melaikan kepada pelaku pungli dan tidak adakaitannya dengan perkara a quo;Bahwa dalildalil gugatan Para

ABU BAKARBAASYIR terkait Khilafah Islamiyah.49. 2 (dua) buah buku Pengantar Buku II Tadzkiroh kepada KetuaMPR/DPR dan semua anggotanya.50. 1 (Satu) buah buku Risalah Tadzkirah dan Taushiyah kepadaCapres & Cawapres Indonesia yang beragama Islam.51. 1 (satu) buah buku Tadzkiroh kepada Penguasa tentang Bencanadi Indonesia.52. 4 (empat) buah fotokopi tulisan berjudul Perbedaan Pendapat diDalam Memandang Negara Indonesia.53. 5 (lima) buah fotokopi tulisan Status NKRI dan Aparaturnya dalamTimbangan Syari

ABU BAKARBAASYIR terkait Khilafah Islamiyah.2 (dua) buah buku Pengantar Buku II Tadzkiroh kepada KetuaMPR/DPR dan semua anggotanya.1 (satu) buah buku Risalah Tadzkirah dan Taushiyah kepadaCapres & Cawapres Indonesia yang beragama Islam.1 (satu) buah buku Tadzkiroh kepada Penguasa tentang Bencanadi Indonesia.4 (empat) buah fotokopi tulisan berjudul Perbedaan Pendapat diDalam Memandang Negara Indonesia.5 (lima) buah fotokopi tulisan Status NKRI dan Aparaturnya dalamTimbangan Syari.2 (dua) buah solder.Halaman

ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan mengalami kerugianspiritual dengan ditiadakannya banyak kajian oleh karena banyak fatwaMajelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada salafi, serta ParaPemohon juga korba pemukulan oleh kelompok orangorang pada saatperebutan Mesjid Al Fitrahn Ketupang pada saat pengajian taklim UstadFiranda dari Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun2019 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengalaman, dan Penyiaran AgamaIslam di Aceh, bagian ketiga Taushiyah

ABUBAKAR BAYASYIR terkait Khilafah Islamiyah.2 (dua) buah buku Pengantar Buku II Tadzkiroh kepadaKetua MPR/DPR dan semua anggotanya.1 (Satu) buah buku Risalah Tadzkirah dan Taushiyah kepadaCapres & Cawapres Indonesia yang beragama Islam.1 (satu) buah buku Tadzkiroh kepada Penguasa tentangBencana di Indonesia.4 (empat) buah fotokopi tulisan berjudul PerbedaanPendapat di Dalam Memandang Negara Indonesia.5 (lima) buah fotokopi tulisan Status NKRI dan Aparaturnyadalam Timbangan Syari.53.2 (dua) buah

ABU BAKARBAASYIR terkait Khilafah Islamiyah.2 (dua) buah buku Pengantar Buku II Tadzkiroh kepada KetuaMPR/DPR dan semua anggotanya.Hal 71 dari 76 hal Putusan No.396/Pid.Sus/2017/PN.JKT.TIM49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.1 (satu) buah buku Risalah Tadzkirah dan Taushiyah kepadaCapres & Cawapres Indonesia yang beragama Islam.1 (satu) buah buku Tadzkiroh kepada Penguasa tentang Bencanadi Indonesia.4 (empat) buah fotokopi tulisan berjudul Perbedaan Pendapat diDalam

BuktiP3 : Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga Program Umum, Taushiyah (Rekomendasi) DarudDawah Wal Irsyad (DDI) Periode 2003 2008 ;4. BuktiP4 : Fotokopi dari fotokopi Himpunan Peraturan OrganisasiDarud Dawah Wal Irsyad, tanggal 25 Desember 2017 ;5. BuktiP5 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Mashuri Pandudaya, SH.

buah Majalah Hilal Ahmar Berjudul Asia To Gaza Solidarity Caravan;

sehingga tidak hormat dan bahkan terkesanmembenci Pemohon selaku ayah dari anakanaknya, yang semuanya ini tidakterlepas dari peran Termohon membuka aib rumah tangga sendiri kepada anakkandungnya, dan atas sikap dari anakanak tersebut, dan semua ini terjadikarena kecemburuan dan keegoisan Termohon kepada Pemohon;Bahwa terhadap sikap dari Termohon tersebut, Pemohon sudah pernahmencoba menasihati sifatsifat buruk dari Termohon, bahkan memberikansanksi dan juga menyuruh Termohon untuk sellau mengikuti taushiyah

Jaja, sebagai peserta pelatihan militerdi pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar;25)Usman, asal Lampung yang mengutus adalah Abu Yusuf,sebagai peserta pelatihan militer di pegunungan Jalin JanthoAceh Besar;26)Sulaeman asal Lampung yang mengutus adalah Abu Yusuf,sebagai peserta pelatihan militer di pegunungan Jalin JanthoAceh Besar;27)Heru asal Lampung yang mengutus adalah Abu Yusuf,sebagai peserta pelatihan militer di pegunungan Jalin JanthoAceh Besar, sekaligus sebagai Ustad yang memberikanarahan (taushiyah