TECHNIP INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1800/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT TECHNIP INDONESIA, beralamat Metropolitan TowerLantai 15 Jalan R.A.

2017:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008547.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak gugatan Pengugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP02316/NKEB/WPJ.07/2018 tangal 17 September 2018, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama : PT Technip

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TECHNIP INDONESIA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

TECHNIP INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1839/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TECHNIP INDONESIA, beralamat di Metropolitan TowerLantai 15 Jalan R.A.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT008912.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP02461/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Oktober 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Technip

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT TECHNIP INDONESIA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.

TECHNIP INDONESIA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3392/PJ/2019, tanggal 9 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TECHNIP

materikeberatan dan memberikan Putusan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007667.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratTergugat Nomor S4333/WPJ.07/2018, tangal 16 Agustus 2018, tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama PT Technip

Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S4333/WPJ.07/2018, tanggal 16 Agustus 2018, tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan, atas nama PT Technip Indonesia, NPWP01.824.666.0058.000, beralamat di Metropolitan Tower Lantai 15Jalan RA Kartini Nomor 14 Cilandak, Jakarta Selatan12430,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.3.

PT TECHNIP INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1672/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TECHNIP INDONESIA, beralamat di Metropolitan TowerLantai 15, Jalan R.A.

2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 7 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.008549.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02317/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 September 2018 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Technip

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TECHNIP INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H.

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/016, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009419.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00053/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00002/507/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas nama KonsorsiumPT Wijaya KaryaPT Technip

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00002/507/16/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak Juli 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan Dr.

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/012, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Pengadilan Pajak Nomor PUT009415.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00049/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016Nomor 00030/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip

Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00030/207/15/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak Maret 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya PT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

AndiRizwandi, jabatan Direktur PT Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/014, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan

Pengadilan Pajak Nomor PUT27 Agustus 2019,009417.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggalyang telah berkekuatan hukum tetap tersebutberikut: Menolak banding Pemohon Bandingadalah sebagaiterhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00051/KEB/WPuJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016Nomor 00032/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip

Putusan Nomor 5168/B/PK/Pjk/2020terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/16/832/17, tanggal 19September 2017, Masa Pajak Mei 2016, atas nama Konsorsium PTWijaya Karya PT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/015, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Pengadilan Pajak Nomor PUT009418.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00052/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2016Nomor 00033/207/16/832/17 tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00033/207/16/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak Juni 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA;

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/011, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Pengadilan Pajak Nomor PUT009414.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2016 Nomor 00029/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atasnama Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/010, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Pengadilan Pajak Nomor PUT009413.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00047/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016Nomor 00028/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Pengadilan Pajak Nomor PUT009412.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00046/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015 Nomor 00010/207/15/832/17 tanggal 19 September 2017, atasnama Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/15/832/17, tanggal 19September 2017, Masa Pajak Desember 2015, atas nama KonsorsiumPT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT)NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Pengadilan Pajak Nomor PUT009411.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015 Nomor00005/507/15/832/17, tanggal 19 September 2017, atas nama KonsorsiumPT Wijaya KaryaPT Technip

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00005/507/15/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak November 2015, atas nama Konsorsium PT WijayaKaryaPT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/013, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Pengadilan Pajak Nomor PUT009416.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00050/KEB/WPJ.16/2018 tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016Nomor 00031/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip

Mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00031/207/16/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak April 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya PT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1494/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TECHNIP INDONESIA, beralamat di Metropolitan TowerLantai 15 Jalan R.A.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT08914.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP02462/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Oktober 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Technip

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT TECHNIP INDONESIA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.

PT TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK