%u2022 1 (satu) lembar Foto kopi SOERAT PADJEG, terberi pada hari boelan 10 Agustus 1929 orang jang kena padjeg THOMAS PHILIPPUS.%u2022 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Ketetapan tanggal 10 Oktober 1955 VP, Verponding Masa 1954, 1955.%u2022 1 (satu) lembar Foto kopi Surat Ketetapan Padjak Peralihan tahun padjak 1959.%u2022 1 (satu) lembar Foto Kopi KTP atas nama INNEKE IRAWATI.%u2022 1 (satu) lembar Foto kopi surat Balai Harta Peninggalan Jakarta Jl.

CHUSENBISRI, SH tanggal 21 Nopember 2002.1 (satu) lembar Foto kopi KTP (kartu Tanda Penduduk) NIK357901 1808840008 atas nama ARIK WAHYUDI.1 (satu) lembar Foto kopi KK (Kartu Keluarga) NIK : 3579031306120001,atas nama Kepala Keluarga ARIK WAHYUDI.1 (satu) lembar Foto kopi SOERAT PADUJEG, terberi pada hari boelan 10Agustus 1929 orang jang kena padjeg THOMAS PHILIPPUS.1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Ketetapan tanggal 10 Oktober 1955 VP,Verponding Masa 1954, 1955.1 (satu) lembar Foto kopi Surat Ketetapan

CHUSENBISRI, SH tanggal 21 Nopember 2002.1 (satu) lembar Foto kopi KTP (kartu Tanda Penduduk) NIK357901 1808840008 atas nama ARIK WAHYUDI.1 (satu) lembar Foto kopi KK (Kartu Keluarga) NIK : 3579031306120001,atas nama Kepala Keluarga ARIK WAHYUDI.1 (satu) lembar Foto kopi SOERAT PADJEG, terberi pada hari boelan 10Agustus 1929 orang jang kena padjeg THOMAS PHILIPPUS.1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Ketetapan tanggal 10 Oktober 1955 VP,Verponding Masa 1954, 1955.1 (satu) lembar Foto kopi Surat Ketetapan

CHUSENBISRI, SH tanggal 21 Nopember 2002.1 (satu) lIembar Foto kopi KTP (kartu Tanda Penduduk) NIK357901 1808840008 atas nama ARIK WAHYUDI.1 (satu) lembar Foto kopi KK (Kartu Keluarga) NIK : 3579031306120001,atas nama Kepala Keluarga ARIK WAHYUDI.1 (satu) lembar Foto kopi SOERAT PADJEG, terberi pada hari boelan 10Agustus 1929 orang jang kena padjeg THOMAS PHILIPPUS.e 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Ketetapan tanggal 10 Oktober 1955VP, Verponding Masa 1954, 1955.1 (satu) lembar Foto kopi Surat Ketetapan

sertifikat oleh Penggugat.(1 Bahwa suku temaluru sampai sekarang masih eksis dan mempunyairumah adat yang bernama Korke yang sekarang ditempati oleh KetuaSuku Temaluru yaitu Bapak JOHACIM VINSENTIUS TEMALURU11 Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyeksengeta adalah miliknenek moyang Suku Temaluru. karena Nenek moyang Suku Temalurubercarita turun temurun secara berkesinambungan yang dalam bahasaLamaholot disebut : TUTU KIRI ;Li Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Suku Temaluruyang terberi

menjadi obyek sengketa Pada tahun 1872 ibu Dona Maria AgataDVG anakdari Raja Don Gaspar Seberang DVG Menikah dengan TitusNakfatu Temaloeroe oleh karena Titus Nakfatu Temaloeroe tinggal diKupang sehingga Raja Don Gaspar Seberang DVG memanggil untuktinggal di Larantuka dan selanjutnya Raja Don Gaspar Seberang DVGmemberikan tanah Postoh kepada Titus Nakfatu Temaloeroe untukmembangun rumah dan berkebun.Menimbang bahwa selajutnya saksi menerangkan tanah yangberada di Postoh adalah milik Suku Temaluru yang terberi

proses mengadili (vormverzuim) oleh karena terdakwatidak didampingi Penasihat Hukum.Bahwa, vide putusan judex factie Majelis Hakim Pengadilan NegeriLubuk Linggau Nomor 730/Pid.Sus/2019/PN.Llg halaman 1 jo halaman21 telah mempertimbangkan bahwa dalam menghadapi persidanganperkara ini, terdakwa/Pembanding tidak didampingi Penasihat Hukum.Fakta tersebut hanya dibahas secara sumir oleh judex factie tanpamemberi pertimbangan hukum apapun, sehingga seolaholah faktademikian sebagai sesuatu yang benar dan terberi

Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapatmembentuk hukum (dalam hal ini hukum kontrak) sebagaimana halnyapembentuk undangundang.8 Selanjutnya menurut Herlien Budiono sebagaimana dikutifoleh Muhammad Syaifuddin dalam buka yang samamenyatakan asas hukum yang menyatakan bahwa suatukontrak mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan parapihak terikait untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual,dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakankembali.

Rasta Pranginangin;Bahwa penguasaan secara fisik atas Kavling 160 sejak PT SungeiPinang menyerahkan kepemilikannya di atas kertas kepada PesertaProyek TSM melalui Pola ABA, tercipta dan terkondisi atau dalamkondisi terberi Secara tidak terang dan jelas, kondisi terberi yangsecara tidak jelas demikian diyakini ada faktor kesengajaan darimanajemen PT Sungei Pinang karena lokasi dan posisi kebun beradadi daerah strategis yaitu di daerah pinggir jalan lintas Kota Pinang Bagan Batu, akan tetapi Kavling

Sungei Pinangdengan pengelolaan dan pengurusan serta penentuan statuspenguasaan/pengusahaan dan proses sertipikasi tanah lahan kebun kelapasawit yang diserahkan kepada Peserta Proyek TSM, sehingga sangatberalasan menurut hukum untuk ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalamPerkara aquo sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas;KRONOLOGIS PENGUASAAN TANAH KAVLING 160:39.Kavling 160 Secara Terberi Tertulis atas nama Drs.

secara tidak terangdan jelas, kondisi terberi yang secara tidak jelas demikian diyakini adafaktor kesengajaan dari PT Sungei Pinang karena lokasi dan posisi Kebunberada di daerah strategis yaitu di daerah pinggir jalan lintas Kota PinangBagan Batu, akan tetapi Kavling tersebut dalam BAPK tercatat atas namaDrs.

Sigit Johanzah;Bahwa kondisi yang terberi dan tercipta dengan kondisi demikian atas Kavling160, mempengaruhi proses penyerahan dan pemberian hak penguasaanatas Kavling 160 dan Kavling 144 yang berdampingan, berada pada posisiStrategis dipinggir jalan raya Kota PinangBagan Batu, yaitu penyerahannyasangat bergantung pada keputusan Tergugat II selaku General Manager padaPT Sungei Pinang pada akhirnya saat itu Kavling 160 diserahkan dan dibuatmenjadi atas nama Drs.

Rasta Pranginangin merupakan Karyawan PT Sungei Pinang;Bahwa setelah nama Tergugat Konvensi i.c. secara semantik terberi tertulisdalam Surat Ganti Rugi Tanah, Tanggal 30 Mei 2000, antara Drs. SigitJohanzah dengan Tergugat Konvensi I.c. Irwansyah, Tergugat konvensitidak pernah masuk dan tercatat sebagai anggota KUD SMM!I pemeganghak atas tanah Kavling 160;Bahwa pada tanggal 10 Juli 2004, Ir. Dahyar bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II i.c.

Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapatmembentuk hukum (dalam hal ini hukum kontrak) sebagaimana halnyapembentuk undangundang.8 Selanjutnya menurut Herlien Budiono sebagaimana dikutifoleh Muhammad Syaifuddin dalam buka yang samamenyatakan asas hukum yang menyatakan bahwa suatukontrak mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan parapihak terikait untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual,dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakankembali.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang terberi oleh UUD 1945,Pasal 28D ayat (1), bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hikum, yaitu:a)Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dianggaptidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum(nietrechtzekerheids) maupun proses hukum yang adil (due process oflaw), khususnya perlakuan yang sama di muka hukum (equality underthe law) maupun persamaan hak di

Jadi sayamembelikan pakaianpun dan seluruh gaji Saya adalah tidak pantas bahkanmengira saya orang kaya pada awalnya dan bilang kirain Ryan teh orangkaya ternyata Ryan bukan orang kaya, dikasin uang sama saya 50 ribupungak dianggap, tidak terberi uang oleh menantu.

/G/2020/PTUN.PBRHukum Adat Cetakan Kedelapan Penerbit PradnyaParmita, halaman 239 menyatakan bahwa : Penghibahantanah kepada seorang anak lakilaki atau anak perempuandiwaktu. ia kawin adalah suatu penanjian tanah(gronatransactie), tapi suatu penanjian tanah dalamlingkungan sanak saudara, jadi : suatu perkisaran(verschuiving) suatu kepindahan tangan menerus sebagaimana mestinya dari seorang ke seorang lainnya dalamlingkungan sanak saudara yang sudah ada, lingkunganmana meliputi si pemberi dan si terberi

memperhatikan syarat keabsahan suatu perjanjian, makaHal 28 dari 64 halaman Putusan Perdata Nomor 186/Pat.G/Itv/2016/PN Dpsberdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan asas pacta sunt servandaperjanjianperjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat seperti undangundang bagi para pihak yang membuatnya;15)Bahwa asas ini menyatakan suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajibanhukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual,serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terberi

Terlebih Dirjenadalah jabatan yang tidak pernah disebut dalam Konstitusi, bahkanMenteri ESDM sekalipun, sehingga dasar kewenangan konstitusionaldan legalitasnya tidak pernah terberi untuk memblokir IUP yang sudahdikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur atas namaUndangUndang dan Konstitusi.Bahwa berdasarkan uraian di atas, peraturan menteri, barudiakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yanglebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

Namun bukanlah hal yang logis untukmengatakan bahwa kekuatan hukum tersebut merupakan sesuatuyang terberi (given) seolaholah turun dari langit, melainkankeberlakuannya secara mengikat merupakan delegasi dari UndangUndang Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(selanjutnya disebut dengan UU Parpol) sebagai norma hukum yanglebih tinggi.

/NNF 0,2948 gram p43 3 (tiga) bungkus Plastik masing masingberisi A.43 12,3320 Positip metamfetamina 11,9915kristal warna putin dengan nomor barang grambukti 4848/2012/NNF gram44 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) A44 10 tablet Positip nitrazepam 7 tabletstip ttl an dumolid 5 mg nitrazepam 14bensikan 10 (Sepuluh) tablet warna kuning 2,0550 gram 4385 gramberlogo NA dengan nomor barang bukti ,4849 DOT 2/NNF45 (Satu) bungkus pase berisi 1 (Satu) A45 8 tablet Negatio naikolika, 5 tabletpis terberi