Bone Bolango Tahun 2011 di mana Terdakwa mengatakan kepada SaksiWANI tenang saja nanti ngana pe anak dengan yang lain akan tercover diPenerimaan CPNS Kab. Bone Bolango dan Terdakwa meminta sejumlah uangsebagai syarat untuk menjadi CPNS di Kab.

Bone Bolango sehingga Saksi WANImemberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000.000, pada bulanNovember 2011 lalu Terdakwa juga memperlihatkan laptop yang berisikan daftarnama CPNS yang lolos menjadi CPNS kepada Saksi LIAN serta mengatakannama anaknya sudah tercover dan pasti masuk serta diharapkan tidak usahkhawatir sehingga Saksi LIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500.000, pada bulan Agustus 2011 dan Terdakwa juga mengatakan kepadaSaksi PA GURU IS hal yang sama yang Terdakwa

Bone Bolango Tahun 2011 ;Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi WANI Tenang sajananti anak kamu dengan yang lain akan tercover di Penerimaan CPNS Kab.Bone Bolango dan Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai syarat untukmenjadi CPNS di Kab.

Bone Bolango sehingga Saksi WANI memberikanuang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000.000, pada bulan November2011 ;Bahwa Terdakwa juga memperlihatkan laptop yang berisikan daftar namaCPNS yang lolos menjadi CPNS kepada Saksi LIAN serta mengatakannama anaknya sudah tercover dan pasti masuk serta diharapkan tidak usahkhawatir sehingga Saksi LIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesarRp. 12.500.000, pada bulan Agustus 2011 ;Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi PA GURU IS hal yangsama yang Terdakwa

Bone Bolango Tahun 2011 ; Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi WANI Tenang sajananti anak kamu dengan yang lain akan tercover di Penerimaan CPNS Kab.Bone Bolango dan Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai syarat untukmenjadi CPNS di Kab.

Sehingga temuanmengenai pemisahan fungsi, wewenang dan tangqungjawab pemisahan administrasi pencatatan datatransaksi, prosedur pemusnahan barang sisa bahanbaku impor fasilitas, pemisahan letak fisik bahanbaku sudah tercover di dalam system Manajemen mutuTS0 3002. Kondisinya bisa dilihat pada prosedurkhusus pada bagian pembelian No. KPI/OP/0S halaman5 Sampai dengan 22 pada ISO 9002, sedangkan untukletak fisik akan dipertimbangkanuntuk dipertegasgaris pembatasnya.B. Temuan Finansial,1.

Satu diantaranya menqgenai penjualanlokal yang tercover di dalam SAKO dan faktur pajak,bahan bakunya berasal dari pembelian dalam neqeri /lokal dengan system tersebut diatas yaitu intraco,interco dan lokal.b, Terdapat saldo minus pada hasil uji eksistensibarang jadi fasilitas.

Sehingga temuanmengenai pemisahan fungsi, wewenang dan tangqungjawab pemisahan administrasi pencatatan datatransaksi, prosedur pemusnahan barang sisa bahanbaku impor fasilitas, pemisahan letak fisik bahanbaku sudah tercover di dalam System manajemen mutu730 $002. Kondisinya bisa dilihat pada prosedurkhusus pada bagian pembelian No. KPI/OP/05 halaman5 Sampai dengan 22 pada Tso 3002, sdangkan untukletak fisik akan dipertimbangkan untuk dipertegasgaris pembatasnya.BH. Temuan Finansial,.i.

lokal yang tercover di dalam SAKO dan faktur pajak,bahan bakunya berasal dari pembelian dalamnegeri/lokal dengan system tersebut diatas yaituintraco, interes dan lokal.b. Terdapat saldo minus pada hasil uji eksistensibarang jadi fasilitas. Akibat persediaan kurangbarang jadi fasilitas caneehus) Perusahaan wajibmlunasi Bea Masuk dan PppN dari jumlah bahanbaku fasilitas yang dipakai, ditambah DendaAdministrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut= BES MASK swe.

Padahal terdapatkeurgensian keterlibatan ahli waris sebagai pihak demi mendapatkankebenaran "apakah benar semua ahli waris telah tercover atau tidak!" dan"apakah tidak ada konflik antara ahli waris?"

Biaya Kesehatan Alm Saripan Spd1) Rutine Obatobatan/Bulan tercover oleh ASKES/BPJSe Kontrol dan Dokter, 4 X dalam satu bulan sebesar Rp1.000.000, selama 8 Tahun, Total Rp 96.000.000,2) Biaya Tak Terdugae Biaya perawatan opname di rumah sakit tercover olehASKES/BPJSe Biaya belli Tambah darah/Kantung darah sebesar Rp250.000, selama 8 Tahun, Total Rp 24.000.000,e Biaya Trasnportasi Para Penggugat saat bergantianmenunggu Alm Saripan selama Alm Saripan di rawat di RS danbiaya lainlain Rp. 10.000.000,3

Pd.Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon, nampak jelasbahwa isteriisteri almarhum selain pemohon tidak dilibatkan sebagai pihak.Padahal terdapat keurgensian keterlibatan ahli waris sebagai pihak demimendapatkan kebenaran "apakah benar semua ahli waris telah tercover atautidak!" dan "apakah tidak ada konflik antara ahli waris?"

olehTerdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya, kami secara tegas menolak olehkarena barang bukti tersebut tidak disita secara sah dan diperiksadilaboratorium untuk diperiksa secara menyeluruh hasil rekaman CCTVtersebut, sehingga hasil dapat dilinat secara keseluruhannya tidak hanyasepotongsepotong sebagaimana yang diperlihatkan Penasihat HukumTerdakwa di persidangan, hal ini menurut keterangan saksi Ahli dalampersidangan yang tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh JudexFacti yaitu bahwa ada yang tidak tercover

dalam hasil rekaman video tersebut,bahwa kemungkinan ada tiga detik yang tidak tercover;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tidak salah menerapkan hukum, karena telahmempertimbangkan halhal yang relevan secara yuridis dengan benar, bahwatidak ternyata Terdakwa

Dan benaradanya Para Pemohon merasa kecolongan yang berakibat keuangannegara tersedot banyak untuk kesejahteraan anggota DPRD seIndonesia.Bahwa, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah 37 tahun 2005 yangmenjelaskan istri dan 2 (dua) orang anak tercover asuransi kesehatansungguh mengadaada. Sebab persoalan istri dan anak tidak adakaitannya dengan tugas kedewanan. Logika apa yang bisa menjelaskanistri dan 2 (dua) orang anak harus juga di cover asuransi kesehatan?

Seistimewa apakah kedudukan anggota dewan sehingga istri dan anakpun harus tercover asuransi;Bahwa, kebutuhan asuransi kesehatan sangat penting untuk siapapun.Dan jika anggota DPRD ingin tercover asuransi kesehatan harusmenggunakan uangnya sendiri, bukan membebani rakyat (APBD);Bahwa, aktifitas kerja anggota DPRD Kabupaten/Kota tidaklah berat,sebab secara geografis kabupaten kota tidak sebesar geografisprovinsi.

Para Pemohon pada halaman 6 angka 15 menyatakan bahwa Pasal 16ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 menjelaskan istridan 2 (dua) orang anak tercover asuransi kesehatan dianggapmengadaada, sebab persoalan istri dan anak tidak ada kaitannyadengan tugas kedewanan sehingga tidak mencerminkan asas keadilandan ketertiban umum. Anggapan Para Pemohon tersebut adalah kelirudan jelas tidak tepat. Terhadap alasan dan atau anggapan ParaHalaman 17 dari 24 halaman.

didengarkan keterangan ahli yangmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Saksi RUBY ZUKRI ALAMSYAH Bahwa saksi memiliki keahlian dibidang Digital Forensik ;Bahwa vidio yang ditampilkan adalah asli ;Bahwa saksi melihat vidio tersebut dari Software ;Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama lima belas detiksaksi tidakmelihat kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa Terdakwa terlihat dalam CCTV menunjuk sesorang dan tidak adapemukulan saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa bisa tercover

tapi tidak semua ;Bahwa kemungkinan ada tiga detik yang tidak tercover ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa bekerja di Apartemen Robinson sebagai Advokat danTerdakwa bekerja sebagai Advokat peradi ;Bahwa Terdakwa menjadi advokat di Apartemen Robinson pada tahun2012;Bahwa Terdakwa ditangkap pada jam empat sore dan sampai di Poldametro pada jam tujuh malam ;Bahwa setelah selesai PPRS Terdakwa diberikan tugas untukmensosialisasikan

Atas hal iniimpor Pemohon Banding tercover oleh Form E yang diterbitkan oleh The People'sRepublic of China dengan nomor E124410060030070 diterbitkan oleh The People'sRepublic Of China dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenangmenandatangani Surat Keterangan Asal (Form ) dan sesuai persyaratan PeraturanMenteri Keuangan nomor 117/PMK.01 1/2012;Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuaikeputusan keberatan Nomor: KEP1387/KPU.01/2013 tanggal 11 Maret 2013

adanya penyelewengan tersebut, yang di rugikan Partai ;Bahwa yang menggunakan saksi tidak tahu, yang jelas yang menerima adalahterdakwa ;15e Bahwa sebagai bendahara, setiap ada transaksi pengeluaran atau pemasukanselalu saksi catat;e Bahwa ide untuk melaporkan indikasi adanya penyelewengan tersebut darirekanrekan tetapi yang melaporkan adalah Toni ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan antara lain :e Bahwa jumlah uang yang tersebut pada semua kuitansi, semua sudah tercover

pada saat ada pertemuan Rakor Ancab di Kelurahan Ngadirejo, saksitidak tahu apakah Suparjiman sudah membawa kwitansi dan menunjukkanadanya indikasi penyelewengan tersebut ;Bahwa pada saat hari Raya dan Qurban saksi mendapat bagian, namun darimanaasal dana untuk hari Raya maupun qurban tersebut, saksi tidak tahu, mungkindari partai, dan saksi juga tidak menanyakan apakah dari partai atau dari fraksi ;Bahwa saksi pemah mendengar tentang uang pembinaan, jumlah uangpembinaan yang saksi terima, sudah tercover

Toni ;Bahwa ide untuk melaporkan pada pihak yang berwajib setahu saksi tidak adayang mempunyai ide lebih dulu, tetapi kesepakatan bersama dan akhimya Ir.Toni mengajukan diriBahwa saksi tidak pemah kKlarifikasi sebelumnya sama terdakwa selaku ketuafraksi ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan antara lain :Bahwa jumlah uang yang tersebut pada semua kuitansi, semua sudah tercover /tercakup pada neraca ceuangan yang di buat ;Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan

Rp. 20.000.000,apakah sudah tercover dalam laporan keuangan yang di buat oleh bendaharapartai dan di tanda tangani terdakwa sebagai ketua partai, saksi tidak tahutentang kuitansi tersebut, apakah sudah masuk dalam laporan keuangan yang dibuat dan di bagikan pada pengurus lainnya, yang saya tahu dalam kepanitiaanHUT PDIP Ke 33 Tahun 2006 dan Idul Adha tahun 1426 H dengan susunansebagai berikut : Ketua Panitia Sdr. FAJAR BASUKO, Sekretaris Panitia Saksisendiri, Bendahara Panitia Sdri. Hj.

RENI PRAMANA) ;Bahwa dalam laporan keuangan Tahun 2006 yang sudah di buat dan di bagikankepada Pengurus partai, penerimaan dan penggunaan uang untuk HUT PDIP ke33 tahun 2006 Kota Kediri dan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1426H sudah tercover semua, tetapi untuk Hari Raya Idul Adha Tahun 1427 belummasuk ;Bahwa laporan keuangan untuk kegiatan Hari Raya Idul Adha Tahun 1427 Hbelum masuk karena ada laporan tersendiri ;Bahwa yang menjadi ketua panitia Hari Raya Idui Adha Tahun 1427 waktu ituSaudara

yang dasarnya adalahmerupakan wujud "Penguasaan Bidang Tanah (baik karena JualBeliKepemilikan dan atau Sewa) yang menjadi Objek PBB" sebagaimanaNilai Jual Objek Pajak / NJOP seperti terurai pada Peta Blok WilayahHukum Pajak, maka jika NOP PBB tersebut tidak menunjuk bidangtanah sebagai objek pajak dimaksud, olehnya tidak ada tanah yangmenjadi objek pajak atau tidak ada tanah dimaksud yang ditunjuk objekpajak, yang dalam kalimat lain dapat dikatakan "ada PBBnya tetapitidak ada tanahnya karena tidak tercover

dalam Peta Blok WilayahPajak, yakni tidak tercover pada wilayah Kampung Buyang ;4.

dasarnya adalahmerupakan wujud "Penguasaan Bidang Tanah (baik karena Jual BeliKepemilikan dan atau Sewa) yang menjadi objek PBB" sebagaimanaNilai Jual Objek Pajak / NJOP seperti terurai pada Peta Blok WilayahHukum Pajak, maka jika NOP PBB tersebut tidak menunjuk bidangtanah sebagai objek pajak dimaksud, olehnya tidak ada tanahyang menjadi objek pajak atau tidak ada tanah dimaksud yang ditunjukobjek pajak, yang dalam kalimat lain dapat dikatakan "ada PBBnyatetapi tidak ada tanahnya karena tidak tercover

Putusan Nomor 414 K/TUN/2014Wilayah Pajak, yakni tidak tercover pada wilayah Kampung Buyang ;Bahwa sebagaimana dalil memori kasasi seperti terurai angka 3 huruf bdan d diatas adalah juga telah dipertegas dengan bukti Pengggugat /Terbanding, kini Termohon Kasasi bertanda bukti Pl jo.

tersebut juga tidak membuahkan hasil ;Bahwa, oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, sidang laludilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan Pemohon tanpa perubahan atau tambahan ;Bahwa, terkait dengan status Pemohon sebagai PNS, yang bersangkutantelah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Nganjuk Nomor849/09/411.404/2018 Tanggal 26122018 ;Bahwa, selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihakyang kesemuanya telah tercover

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Aceha quo, sedangkan dalam perkara Derden Verzet disyaratkaan Pelawan adalahorang yang dirugikan hakhaknya;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah SyariyahBireuen tersebut, Mahkamah Syariyah Aceh sependapatdan dapatmenyetujuinyaNamun demikian,MahkamahSyariyahAceh berpendapatbahwa apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syariyah Bireuen tersebutharus dilengkapi dengan factor yang sangat esensial dalam mengajukan derdenverzet yang mana faktor tersebut tidak tercover

yang tercover di dalam Risalah Pembebasan Tanah oleh PanitiaPembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD IIKUT/1984 tanggal 11Juni 1984 termasuk di dalamnya tanah Penggugat selus 57.455 m?

UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ), maka gugatan Penggugatdalam perkara in casu haruslah ditolak dengan tegas atau setidaktidaknya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).Gugatan Penggugat kabur/obscuur libel.Bahwa objek gugatan Penggugat terletak di Km 7/8 Sekambing Desa Tanjung Lautadalah termasuk dari bagian tanah Tergugat II yang diperuntukkan untuk arealperluasan pabrik dan perumahan Tergugat I seluas 63.055 m2, (pembebasan tahun1983) yang tercover

yang tercover Risalah Pembebasan Tanah olehPanitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD IIKUT/1983tanggal 26 Mei 1983 termasuk di dalamnya tanah Penggugat seluas 38.055 m? danPembebasan Tanah tahun 1984 seluas 361.065 m? yang tercover di dalam RisalahPembebasan Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No.12/PPTD IIKUT/1984 tanggal 116 Juni 1984 termasuk di dalamnya tanahPenggugat seluas 57.455 m?

Lhokseumawe;Halaman 4 dari 7 halaman, putusan No.02/Pdt.G.S/2019/PN.KINMenimbang bahwa berdasarkan bukti P7 sisa hutang Tergugat sebesarRp. 36.878.751, sehingga sudahlah menjadi kewajiban bagi Tergugat untukmembayarnya sehingga petitum ini dikabulkan sebahagian hanya berbunyiMenghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp.36.878.751, (Tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuhratus lima puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika, sedangkan kalimatselanjutnya telah tercover

HutamaKarya Infrastruktur (HKI) dan pimpinan akhirnya menyuruh saksi untukmelapor ke kantor polisi; Bahwa di lokasi tersebut telah terpasang CCTV akan tetapi tidakseluruhnya tercover ke dalam CCTV tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan mengalamikerugian sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatandan atas barang bukti yang diajukan terdakwa membenarkannya.2.Saksi BURLIAN BIN HADIMAN, dipersidangan

HutamaKarya Infrastruktur (HKI) dan pimpinan akhirnya menyuruh saksi untukmelapor ke kantor polisi;Bahwa di lokasi tersebut telah terpasang CCTV akan tetapi tidakseluruhnya tercover ke dalam CCTV tersebut;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan mengalamikerugian sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatandan atas barang bukti yang diajukan terdakwa membenarkannya.3. Saksi HENDRA, S.H.

benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagimempertimbangkannya;Menimbang, bahwa declaratoir sebagaimana tercantum dalam amarputusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama angka 3, Hakim Pengadilantingkat banding berpendapat tidak perlu, sudah dianggap cukup dengan amarcondemnatoir;Menimbang, bahwa pencantuman amar putusan Majelis HakimPengadilan tingkat pertama angka 5, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat bahwa pencantuman amar angka 5 tersebut tidak perlu karenatelah tercover

E.3.2, Nomor 1 Jakarta yang mempunyai gaji cukup tinggi,maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untukmenetapkan biaya Hadlonah (Nafkah Anak) yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya, untukkeperluan Kesehatan (tercover Asuransi), Pendidikan (tercoverAsuransi), Pakaian, dan keperluan lainlain sebesar Rp.5.000.000,(/ima juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hinggaanak tersebut dewasa atau mandiri;Bahwa setelah perceraian

Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibukandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yangdilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi dan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi yang lahir dandiberi nama Anak Pemohon, lahir di Madiun, (2 tahun);Menetapkan secara hukum biaya Hadlanah (nafkah anak) terhadap anakAnak Pemohon, lahir di Madiun, (2 tahun) dibebankan kepada TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya, untuk keperluanKesehatan (tercover

Asuransi), Pendidikan tercover Asuransi,Pakaian, dan keperluan lainlain sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hingga anaktersebut dewasa atau mandir;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarNafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) kepada PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkanoleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan

HadistNabi Muhammad SAW, yang artinya berbunyi: Engkau /ibu lebih berhakterhadap anakmu selama engkau belum menikah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makatuntutan agar pengasuhan terhadap anak bernama Anak Pemohon. lahir diMadiun, ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yakni tuntutan agarTergugat dibebani biaya Hadlanah (nafkah anak) terhadap anak AnakPemohon setiap bulannya, untuk keperluan Kesehatan tercover

Asuransil,Pendidikan tercover Asuransi, Pakaian, dan keperluan lainlain sebesarRp.5.000.000, (/ima juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus olehPengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri,selanjutnya majelis akanmempertimbangkannya berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak kedepannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka padaprinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawabayahnya.

demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat,apalagi dalam hal peralihan haknya dilakukan oleh orang yang sudahmeninggal dunia, sehingga permohonan Terlawan yang ditujukan kepadaTermohon Eksekusi Kadarusman adalah Error In Persona;Bahwa berkaitan dengan perjanjian kredit ini telah diikat dengan asuransi jiwaAdira Corporation, sehingga dengan meninggalnya Kadarusman tanggal 19Juli 2015 yang masih berstatus nasabah Bank Danamon, maka segalakewajiban Kadarusman sebagai nasabah Bank Danamon telah tercover

dan diterbitkannya Kutipan Risalah LelangNo. 1634/2015 tanggal 24 Nopember 2015 (Bukti P17=T2), telah pulamenunjukkan bahwa Pelelangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam dalilnya Para Pelawan menyatakan berkaitandengan perjanjian kredit ini telah diikat dengan asuransi jiwa Adira Corporation,sehingga dengan meninggalnya Kadarusman tanggal 19 Juli 2015 yang masihberstatus nasabah Bank Danamon, maka segala kewajiban Kadarusmansebagai nasabah Bank Danamon telah tercover

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, sejalan dengan konsep penetapan hukum dalam Islam, dimana dalamperspektif (pbandangan) hukum Islam, ketentuanketentuan yang terdapat dalamaturan perundangundangan tersebut sama kedudukannya dengan kaidahkaidah fikin yang bersifat aghlabiy (mayoritasnya sesuai dengan magashid alsyarfah tujuan penetapan suatu hukum menurut Allah Swt) sehingga bisa jadisebagian kecil hukum furdiyyah (persoalan cabang) tentang persoalan tersebutbelum tercover