Ditemukan 13 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terhitungan terhitunga
Register : 23-01-2009 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 B/PK/PJK/2009
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
7315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masalah akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki ;Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?
Putus : 04-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 B/PK/PJK/2009
Tanggal 4 Nopember 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?
Putus : 04-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 B/PK/PJK/2009
Tanggal 4 Nopember 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA VS. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE09/BC/2006.Jadi kesalahan kesalahan tersebut terletak kepada pejabatnegara bukan kesalahan kami, masakan akibat dari kesalahantersebut dibebankan kepada kami, hal inilah rasanya kurangmemenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu) : Bagaimana kalau barang barangimport tersebut sudah terjual dimana Bea Masuk TindakanPengamanan tidak terhitungkan dalam harga pokok barang?
Putus : 04-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 B/PK/PJK/2009
Tanggal 4 Nopember 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?
Putus : 02-11-2010 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25/B/PK/PJK/2009
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
5445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yatiu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahteryjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?
Putus : 26-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 B/PK/PJK/2009
Tanggal 26 Agustus 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE09/BC/2006.Jadi kesalahan kesalahan tersebut terletak kepada pejabatnegara bukan kesalahan kami, masakan akibat dari kesalahantersebut dibebankan kepada kami, hal inilah rasanya kurangmemenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu) : Bagaimana kalau barang barangimport tersebut sudah terjual dimana Bea Masuk TindakanPengamanan tidak terhitungkan dalam harga pokok barang?
Putus : 15-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 B/PK/PJK/2009
Tanggal 15 Desember 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?
Register : 27-02-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 07-05-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Ba
Tanggal 29 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
200
  • Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret 2011,dan tinggal bersama berpindah pindah dari rumah orang tuaPenggugat, kemudian kontrak dan terakhir tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat hingga Desember 2016, dan dikaruniai 1 oranganak yang diasuh oleh Penggugat ; Bahwa saksi tahu, sebelum perpisahan antara Penggugat denganTergugat sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang peminumsudah sejak lama, Saksi sering dan tak terhitungkan lagi melihat ataupunmendengar pertengkaran
Putus : 02-11-2010 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23/B/PK/PJK/2009
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA vs DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
5520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semarang maupun oleh Kanwil Bea Cukai di Jakarta juga tidakdikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, terlampir fotocopy disposisi Kakanwilpada Surat Edaran No Se09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki ;Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan
Register : 18-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan MS PROP NAD Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Aceh
Tanggal 16 Nopember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5634
  • Nafkah lampau yang telah diceraikan terhitungkan sejak bulan Juli 2012selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.4.000.000,x 36 bulan=Rp.144.000.000, (seratus empat puluh empat juta rupiah);b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.7.000.000, x3 bulan = Rp.21.000.000,(dua puluh satu juta rupiah);c. Nafkah mutah sebesar Rp.5.000.000, x 3 bulan = Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah);d. Nafkah Kiswah sebesar Rp.5.000.000,x 3 bulan = Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);e.
Putus : 18-05-2010 — Upload : 25-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1521 K/Pid.Sus/ 2008
Tanggal 18 Mei 2010 — YUNIZAR ISMET FAISAL Bin ANANG SULAIMAN ;
51199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tri Tyas Wardono) kepadaGubernur Kaltim tersebut, dikarenakan antara lain adalah sekitar bulan April2004 Terdakwa yang telah mendengar adanya pengadaan buku pada DinasPendidikan Provinsi Kaltim sudah terbayangkan atau terhitungkan olehTerdakwa akan keuntungan yang dapat diperolehnya dari Rabat/DiscountHal. 3 dari50 Hal. Put.
Register : 15-07-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 3406/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
910
  • Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
  • Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk membayar sisa nafkah madliyah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 atau selama 8 bulan ;
  • Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar biaya pemeliharaan untuk anak yang bernama Liana Zulfiatuz Zuhriah dan anak yang bernama Nala Baufalun terhitungkan
Register : 08-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
M. DAHLAN, S.H
Tergugat:
WALIKOTA BANDA ACEH
Intervensi:
Keuchik Gampong Ateuk Jawo diwakili oleh 1. RUSMAN NUR 2. MUNAWAR 3. SYAHRIR AMIN
180104
  • berlaku surut, sehingga objek gugatan yangmasa lampau atau masa lalu, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untukmenggugat kembali oleh akibat dalam keadaan waktu sekarang, karenaasas yang terkandung dalam UndangUndang Pengadilan Tata UsahaNegara Asas Kadaluarsa terbatas waktu;Pengertian Terbantar yaitu: setelah dilakukannya objek sengketa olehPemerintah dan saat diketahuinya objek sengketa oleh wargamasyarakat masin menempuh upaya adiministratif, maka tenggangwaktu 90 (Sembilan puluh) hari belum terhitungkan