olehKetua Majelis diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi ke persidangan, hal mana saksisaksi tersebut di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Saksi 1, menerangkan :Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidakharmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Oktober 2014 sampaisekarang;Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering bermabokmabokan; Terhitungan

para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atasdihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat danTergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober 2014sampai sekarang yang disebabkan oleh Tergugat sering bermabok mabokan;Terhitungan

Bahwa ternyata Tergugat beristri lebin dari satu nikah dibawahtangan/siri dan diketahui oleh Penggugat, Tergugat terhitungan masalahkeuangan terhadap keluarga dan Penggugat, akhirnya pada bulanAgustus tahun 2012 Penggugat sempat memasukkan gugatan padaHal 2 dari 8 hal Putusan 0386 /Pdt.G/2016 /PA.

Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat terhadap Penggugat terhitungan sejak putusan Judex Facti diucapkan;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Membebankan biaya Perkara kepada Negara;

Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat terhadapPenggugat terhitungan sejak putusan Judex Facti diucapkan;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Membebankan biaya Perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 olehDr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

;Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat denganTergugat, terhitungan mulai perkawinan telah didaftarkan tanggal 02 April1988 sampai perkawinan telah diputuskan dan telah berkekuatan hukumtetap tanggal 31 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat telahmemperoleh harta berupa: 1 (Satu) unit bangunan Ruko dua lantai ukuran 50 x 11 m? terletak diDesa Sekaran Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi JawaTimur; Sertifikat...

tanggal22 Januari 2015 Nomor .5/N.7.12/Epp.1/01/2015 sejak tanggal 27 Januari 2015sampai dengan tanggal07 Maret 2015 ;3 Jaksa Penuntut Umum, tanggal 04 Maret 2015 Nomor:PRINT25/N.7.12/Ep.1/03/2015 Sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 13 Maret 2015 Nomor:67/Pen.Pid/2015.PN.Agm sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai tanggall1 April 2015;5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Maret 2015 Nomor :67/Pen.Pid/2015/PN.Agm terhitungan

Lili Azwar merujuk Pasal 161 ayat (3)UndangUndang No.13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :a. terhitungan Uang Pesangon9 bulan x Rp.2.710.000, Rp. 24.390.000,b. Uang Pnghargaan Masa Kerja 11 sebeias) tahun4x Rp. 2.710.000, Rp. 10.840.000,Jumlah 1 dan 2 Rp. 35.230.000,c. Uang Penggantian Hak15 % x Rp.35.230.000, Rp. 5.284.500,Jumlah 1, 2dan3 Rp. 40.5 14.500,2.

terusmelakukan pembayaran angsuran bulanan sedangkan truk milikPenggugat tersebut sama sekali tidak dapat beroperasi sejakdisita hingga telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap yang akan menetapkan apakah kendaraan milik Penggugatdikembalikan kepada Penggugat atau dirampas untuk negara,sehingga apabila kendaraan milik Penggugat dikembalikankepada Penggugat berdasarkan putusan pengadilan makaperhitungan kerugiannya adalah sebesar Rp. 22.351.000,00 perbulan sesuai besar setoran bulanan mulai terhitungan

melakukan pembayaran angsuran bulanan sedangkantruk milik Penggugat tersebut sama sekali tidak dapatberoperasi sejak disita hingga telah ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap yang akan menetapkan apakahkendaraan milik Penggugat dikembalikan kepada Penggugatatau dirampas untuk negara, sehingga apabila kendaraanmilik Penggugat dikembalikan kepada Penggugat berdasarkanputusan pengadilan maka perhitungan kerugiannya adalahsebesar Rp. 22.351.000,00 per bulan sesuai besar setoranbulanan mulai terhitungan

secra tanggung renteng kepada Penggugat yang terdiri dari:Kerugian akibat truk Hino nomor polisi W 8709 XH milikPenggugat masih terikat kontrak sewa beli (leasing) pada PT.Indomobil Finance Cabang Atambua yang mana Penggugat terusmelakukan pembayaran angsuran bulanan hingga kendaraanmilik Penggugat dikembalikan kepada Penggugat berdasarkanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap makaperhitungan kerugiannya adalah sebesar Rp. 22.351.000,00 perbulan sesuai besar setoran bulanan mulai terhitungan

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, terhitungan sejak tanggal 01Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hasan Lumban Raja SH MHdkk, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Trisila (LBH)Sumatera Utara beralamat JL Sei Bertu No. 32/7 Kelurahan merdekaKecamatan medan Baru sesuai dengan surat kuasa masingmasing tertanggal24 Mei 2017;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanNomor 974/Pid.Sus

pengusaha.Maka konsekwensi hukum atas ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (2)huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap tindakan Tergugatyang tidak ingin mempekerjakan Penggugat, maka Tergugat haruslah tetap wajibmembayar upah kepada Penggugat sampai dengan dikeluarkannya suatu putusan dariPengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihanhubungan industrial ini ;20.Bahwa upah Penggugat yang belum/tidak dibayarkan oleh Tergugatselama 8 (delapan) bulan terhitungan

terhadapPenggugat Rekonvensi secara sepihak dan serta terbukti Tergugat Rekonvensi telahmelakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 169 ayat(1) huruf c dan d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanyakni tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan yaitu membayarkan upahtepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturut bahkanTergugat Rekonvensi terbukti tidak membayarkan upah Penggugat Rekonvensi32.33.selama 8 (delapan) bulan berturutturut terhitungan

dari upah untuk bulan Maret2013 sampai dengan upah untuk bulan Oktober 2013 maka Penggugat Rekonvensimemohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk sebaiknya memutuskan hubungan kerja antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi demi hukum terhitungan sejakdibacakannya putusan atas perkara ini karena bila hubungan kerja tersebutdilanjutkan sudah pasti tidak akan harmonis lagi dan akan menimbulkan gesekangesekan kepentingan yang tentunya akan

merupakan suatu tindakan pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan serta terbukti Tergugattelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal169 ayat (1) huruf c dan d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yakni tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan yaitumembayarkan upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulanberturutturut bahkan Tergugat terbukti tidak membayarkan upah Penggugatselama 9 (sembilan) bulan berturutturut terhitungan

Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan angsuran perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN, Blok B3, Nomor 09, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tersebut terhitung sejak 06 April 1994 sampai pelunasan tunai tanggal 22 Desember 2005;

pembayaran yangtelah dilakukan oleh penggugat sebaliknya tergugat telah mengajukan buktiT1 berupa perjanjian kredit dan T6 berupa print out posisi kewajibanPenggugat per tanggal 16 Juni 2015Menimbang bahwa sesuai bukti T maka terhadap kredit tersebutdiberlakukan bunga sebesar 21% serta syarat syarat yang harus dipenuhiapabila terjadi kelalaian, perjanjian kredit tersebut telah ditandaitangani olehpenggugat yang berarti bahwa penggugat telah mengetahui dan sepakat atasisi perjanjian tersebut, sehingga terhitungan

Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan angsuran perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN, Blok B3, Nomor 09, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tersebut terhitung sejak 06 April 1994 sampai pelunasan tunai tanggal 22 Desember 2005;

Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai kepada ParaPenggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 96Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan perincian sebagaiberikut:Masa Kerja :Sejak 18 Juli 2008 sampai dengan 7Januari 2015, dengan masa kerja 7(tujuh) tahun;Gaji/upah terakhir perbulan :Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratussembilan puluh ribu rupiah);Terhitungan

Metro Selatan Kota Metro TahunAnggaran 2011.Selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen kontrak kerja No.05.07LU/KTR/KPJ/PUBM/D.1/2011 tanggal 6 Juni 2011 dengan nilai kontrak sebesarRp.598.300.000, (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah )dengan masa pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitungan sejaktanggal 07 Juni tahun 2011 sampai dengan tanggal 05 September tahun 2011selanjutnya terhadap kontrak kerja yang telah terdakwa tanda tangani tersebutdilakukan perubahan

Metro Selatan Kota Metro TahunAnggaran 2011.Selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen kontrak kerja No.05.07LU/KTR/KPJ/PUBM/D.1/2011 tanggal 6 Juni 2011 dengan nilai kontrak sebesar24Rp.598.300.000, (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah )dengan masa pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitungan sejaktanggal 07 Juni tahun 2011 sampai dengan tanggal 05 September tahun 2011selanjutnya terhadap kontrak kerja yang telah terdakwa tanda tangani tersebutdilakukan perubahan

Bumi Makmur.68Bahwa terdakwa menandatangani dokumen kontrak kerja No.05.07LU/KTR/KPJ/PUBM/D.1/2011 tanggal 6 Juni 2011 dengan nilai kontrak sebesarRp.598.300.000, (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah )dengan masa pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitungan sejaktanggal 07 Juni tahun 2011 sampai dengan tanggal 05 September tahun 2011 dandilakukan perubahan/addendum terhadap beberapa volume pekerjaan yang tertuangdalam dokumen kontrak No. 01/KTR/PERUBAHAN/KPJ

Metro Selatan Kota7273Metro pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah CV.Bumi Makmur dan terdakwa sebagai direkturnya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah menandatangani dokumen kontrak kerjaNo.05.07LU/KTR/KPJ/PUBM/D.1/2011 tanggal 6 Juni 2011 dengan nilai kontraksebesar Rp.598.300.000, (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah )dengan masa pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitungan sejak tanggal 07Juni tahun 2011 sampai dengan tanggal

Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 15 Juli 2014 Nomor:92/Pen.Pid/2014/PN.Agm terhitungan sejak tanggal 17 Juli 2014sampai dengan tanggal 14 September 2014;6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 September2014 Nomor : 81/Pen.Pid/2014/PT.BGL, sejak tanggal 08September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;7.

Bunandar, danpembiayaannya terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM denganSertifikat Jaminan Fidusia; Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran angsuransebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan jumlah anggsuran sekitarHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN PlwRp.3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan telahmenunggak sebanyak 5 (lima) bulan terhitungan mulai bulan aprilsampai dengan bulan Agustus 2021; Bahwa terhadap tunggakan pembayaran yang dilakukan olehterdakwa telah

merupakan suatu tindakan pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan serta terbukti Tergugattelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal169 ayat (1) huruf c dan d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yakni tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan yaitumembayarkan upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulanberturutturut bahkan Tergugat terbukti tidak membayarkan upah Penggugatselama 9 (sembilan) bulan berturutturut terhitungan

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Intervnesi dan untuk memenuhiisi putusan ini dengan baik apabila gugatan ini dikabulkan maka sudahsepantasnya Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiaphari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitungan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum past;13.