Ibrahim sebagai Penggugat/ Terbanding/ TerkasasiLawan Hendri S, dkk/ Sebagai tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi

pada pokok dasar surat bukti yangdiajukan oleh pihak Penggugat Penggugat/terkasasi yangHal. 6 dari 12 hal.

tanah lain,dijadikan untuk bukti atas tanah sengketa dengan cara disengaja di lakukan oleh Penggugat Penggugat/terkasasi,makanya terukur ukuran tanah orang lain (tanah NyonyaNurhayati).

Makanya sudah jelas di pihak PenggugatPenggugat/terkasasi tidak diketahui lokasi tanah kepunyaansendiri masing masing Penggugat/terkasasi, baikpun ukuranatau batas batasnya, makanya termakan ukuran tanah oranglain yang bukan haknya ;Bahwa kalau kita mempelajari status surat buktiPenggugat dan Penggugat II yang dimajukan di PengadilanNegeri Meulaboh, kalau kita teliti di Surat surat dimaksud,kedua duanya terkasasi tentang status orang orang terbatasyang ke utara telah menjadi ke timur yang ke selatan

sudahmenjadi barat, sangat keliru apalagi ukuran, sangat berbedadi atas gugatan terkasasi di Pengadilan Negeri Meulaboh,atas tanah sengketa, sudah salah kaprah, sejak dimilikisurat masing masing Penggugat/terkasasi, tanah tersebutHal. 7 dari 12 hal.

Terkasasiatas keteranganketerangan keempat saksi saksi tersebut,saksi pembohong palsu belaka, sedangkan gugatan PenggugatPenggugat/terkasasi tidak tepat dan tidak mencukupi syarat,baik pun hukum acara ataupun yang berhak digugat tidak digugat sebagai Penggugat kasasi, mengkasasI, pengkasasimeminta mohon untuk di tolak yang melalui Bapak KetuaMajelis Hakim Agung Republik Indonesia tas gugatanPenggugat Penggugat/terkasasi atas keputusan PengadilanNegeri Meulaboh, Nomor : 17/PDTG/2007/PN MBO, tanggal

dalamSertifikat Tanah Nomor 318 atas nama Diyono (Turut Terkasasi I);e Bahwa dengan demikian sebenarnya tanah seluas 390 m? dalam Sertifikat HakMilik Nomor 318 atas nama Diyono (Turut Terkasasi I) adalah dalam sengketayang sebagiannya seluas 7 m x 11 m tersebut adalah milik Pariyono (TerkasasiV);e Bahwa oleh Yarmin (Terkasasi I) tanah seluas 390 m?

dalam Sertifikat HakMilik Nomor 318 atas nama Diyono (Turut Terkasasi I) disertifikatkan dandibalik nama menjadi atas nama Yarmin seluruhnya yaitu tanah seluas 390 m?yang padahal sebenarnya tanah ukuran 7 m x 11 m bagian dari tanah seluas 390m? tersebut adalah milik Pariyono (Terkasasi V);e Bahwa dengan demikian bukti P3 yaitu Sertifikat Tanah Nomor 318 atas namaDiyono (Turut Terkasasi I) yang dibalik nama oleh Yarmin (Terkasasi I) seluruhtanah seluas 390 m?

sengketa;Bahwa ternyata dalam persidangan Terkasasi I, Terkasasi II, Terkasasi III,Terkaasi IV, Terkasasi V tidak pernah membuktikan bahwa balik namaSertifikat Tanah Nomor 318 atas nama Diyono (Turut Terkasasi I) kepadaYarmin (Terkasasi I) tersebut tidak pernah dibuktikan dengan akta dariPejabat Pembuat Akta Tanah yang asli (mohon Majelis Hakim berkenanmeneliti bukti T1, T2, T3, T4 yang diajukan dalam sidang oleh ParaTerkasasi );Maka dengan demikian proses atau prosedur dalam membalik nama SertifikatTanah

Nomor 2856 K/Pdt/201420Terkasasi I) sedang dipersengketakan dengan Pariyono (Terkasasi V) dan atasputusanMahkamah Agung RI Nomor 1010 = K/Pdt/2008 tersebut Pariyono(Terkasasi V) mendapatkan hak atas tanah seluas 7 m x 11 m bagian daritanah seluas 390 m* dalam Sertifikat Tanah Nomor 318 atas nama Diyono(Turut Terkasasi I); Bahwa dengan demikian oleh karena ternyata tanah seluas 390 m?

dalam Sertifikat Tanah Nomor 318 atasnama Diyono (Turut Terkasasi I) yaitu. tanah berukuran 7 m x11 m adalah milik Pariyono (Terkasasi V), maka dengan demikiandapat membuktikan bahwa sebenarnya prosedur balik nama tanahseluas 390 m?

Sihombing pada saat bersamaansewaktu dibujuk oleh Terkasasi untuk membuat juga surat pernyataanjual beli tanah tertanggal 10 Desember 1980 (P2). Jadi jelas adapemunduran tanggal kwitansi. Padahal menurut Terkasasi dalamgugatan awal, bahwa transaksi jual beli dengan penyerahan uang tunaikepada H. Manalu dan istrinya Ny. H. Manalu br. Sihombing telah dibuatkwitansi asli yang ditandatangani oleh H. Manalu, yang kemudiandinyatakan hilang oleh Terkasasi.

Adapun saksi IVPenggugat/Terbanding/Terkasasi: Yan Pieter Sihombing, yang notabeneadalah keponakan kandung Terkasasi (seharusnya batal karena masihHal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1715 K/Pdt/2010keluarga) hanya mendengar saja dan tidak melihat jelas ada atautidaknya kwitansi asli tersebut;Jadi alasan kwitansi asli hilang tidak dapat diterima. Jika memang adatransaksi, kenapa Terkasasi tidak segera meminta H. Manalu untukmembuatkan penggantinya?Surat pernyataan tertanggal 10 Desember 1980 dari Ny.

Pembuatan surat pernyataan ini adalah bujukan dari Terkasasi terhadapNy. H. Manalu br. Sihombing, yang menyatakan akan membagi setengahbagian hasil penjualan tanah bila suratsurat tanah bisa dibuat dan akansegera dijual. Kedua anak ibu ini merasa kasihan dengan ibukandungnya yang saat itu sudah mulai kurang serasi rumah tangganyadengan H. Manalu, oleh karena itu atas permintaan Ny. H. Manalu br.Sihombing dan bujukan dari Terkasasi tadi ikut membubuhkan tandatangan.

Jelas Terkasasi mengatakan bahwa ini hanya formalitas saja;c. Bukti P2 yang diajukan Penggugat/Terbanding/Terkasasi adalahpengakuan sepihak dari Ny. H. Manalu br.

Pernyataan para saksi Penggugat/Terbanding/Terkasasi;Bahwa tanah tersebut tidak ada yang berkeberatan atau mengklaim, adalahtidak benar sama sekali;H. Manalu sangat berkeberatan dengan penguasaan tanah miliknya olehpihak Terkasasi, dan sudah beberapa kali berusaha untuk memintaTerkasasi mengosongkan tanah tersebut. H. Manalu pernah membuat surattertanggal 17 Maret 1994 yang ditujukan kepada yth.

II c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenAceh Utara, yang telah melakukan kesalahan yang sangat fatal yang telahmenggabungkan sertifikat tanah hak milik Pemohon Kasasi semulaPenggugat dengan milik bersama Pemohon Kasasi dan Terkasasi , semulaPenggugat dan Tergugat I/Pembanding dan perbuatan Tergugat II/Terbanding I/Terkasasi Il c/q Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Aceh Utara, adalah melawan hukum, karena itu batal demihukum atau harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Bahwa telah diuraikan oleh Terkasasi I/Pembanding I/Tergugat dalamjawabannya, bahwa Terkasasi I/Pembanding /Tergugat , tidak pernahmelakukan tindakan hukum apapun terhdap tanah tersebut termasukmengurus sertifikat hak milik atas tanah tersebut, dan Terbanding tidakpernah mengurus sertifikat hak milik atas tanah tersebut apalagi untuktindakan penggabungan kedua bidang tanah tersebut dalam 1 (satu)sertifikat hak milik, karena yang dapat melakukan hal dimaksud TergugatIl/Terbanding /Terkasasi c/q Kantor

Bahwa juga dikatakan oleh Terkasasi I/Pembanding /Tergugat , tidakbenar Terkasasi I/Pembanding I/Tergugat yang merngurus sertifikat hakmilik atas tanah miliknya Pemohon Kasasi /Pembanding II/Penggugat danapalagi dikatakan telah pula menggabungkan tanah harta bawaan milikPemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat dengan tanah harta bersamadalam perkawinan milik Pemohon Kasasi/Pembanding I/Penggugat denganTerkasasi I/Terbanding I/Tergugat , dalam 1 (satu) sertifikat hak milik, yangbenar adalah bahwa Terkasasi

I/Pembanding /Tergugat hanya mengurussertifikat hak milik atas tanah bersama harta dalam perkawinan antaraPemohon Kasasi/Pembanding Il/Penggugat dengan Terkasasi /Hal. 13 dari 18 hal.

Bahwa Terkasasi Ill dahulu Terbanding Il, c/q Kantor Pusat PT. BankMuamalat Indonesia di Jakarta, C/Q. Kantor Cabang PT.

II c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenAceh Utara, yang telah melakukan kesalahan yang sangat fatal yang telahmenggabungkan sertifikat tanan hak milik Pemohon Kasasi semulaPenggugat dengan milik bersama Pemohon Kasasi dan Terkasasi , semulaPenggugat dan Tergugat I/Pembanding dan perbuatan Tergugat Il/Terbanding I/Terkasasi Il c/q Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Aceh Utara, adalah melawan hukum, karena itu batal demihukum atau harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Nomor 3204 K/Pdt/2013akan tetapi nyatanya sertifikat telan dikeluarkan oleh Terkasasi II, semulaTergugat II/Terbanding I, hal ini yang menjadi pertanyaan secara hukumsiapakah sebenarnya yang berhak mengurus sertifikat atas sebidang tanahmiliknya dan dasar apakah bahwa Tergugat II/Terbanding I/Terkasasi II, c/qBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara dapat mengeluarkanSertifikat atas sebidang tanah, tentu ada prosedurnya,oleh karena itu hakimwajib mempelajari secara seksama, terpenuhikah prosedur

/1990, tanggal 11051990, dan saksi ikut membubuhkan tanda tangan pada kedua aktatersebut sebagai saksi;Bahwa buktibukti dan saksisaksi yang diajukan oleh Pembandingadalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara formildan materiil, oleh karena merupakan buktibukti autentik, maka olehkarena itu tidak boleh dikesampingkan secara hukum;Bahwa telah diuraikan oleh Terkasasi I/Pembanding /Tergugat dalamjawabannya, bahwa Terkasasi I/Pembanding I/Tergugat , tidak pernahmelakukan tindakan hukum

yang dikeluarkanoleh Terkasasi II/Terbanding , Tergugat Il, yang membuktikan bahwapersyaratan sertifikat yang diserahkan adalah untuk tanah milik bersamasesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 594.405/V/SMD/1990, tanggal11051990;Bahwa juga dikatakan oleh Terkasasi I/Pembanding l/Tergugat , tidakbenar Terkasasi I/Pembanding l/Tergugat yang merngurus sertifikat hakmilik atas tanah miliknya Pemohon Kasasi /Pembanding II/Penggugat danapalagi dikatakan telah pula menggabungkan tanah harta bawaan milikPemohon

Kasasi/Pembanding I/Penggugat dengan tanah harta bersamadalam perkawinan milik Pemohon Kasasi/Pembanding I/Penggugat denganTerkasasi I/Terbanding I/Tergugat , dalam 1 (satu) sertifikat hak milik, yangbenar adalah bahwa Terkasasi I/Pembanding I/Tergugat hanya mengurussertifikat hak milik atas tanah bersama harta dalam perkawinan antaraPemohon Kasasi/Pembanding Il/Penggugat dengan Terkasasi /Hal. 13 dari 18 hal.

Surat Bukti yangdiberi tanda 14, disebut Surat Pernyataan yang ditanda tangani olehPemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Terkasasi dahuluTerbanding/penggugat diyatakan Jelas bahwa Tooling/Equipment adalahbetul milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan saksisaksipun baik dari Pemohon Kasasi dan Terkasasi membenarkan bahwa PT.Dong san Indonesia Pinjam Tooling/moulding.

Dong San Indonesia Melawan Hukum dan Ingkar Janji (Wanprestasi)akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Bekasi tidak sama sekalimempertimbangkan ini tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Kasasidahulu Pembanding/Tergugat dan Tergugat Il apa lagi dalam saksi dariPemohon Kasasi dan Terkasasi dipersidangan telah samasama dibuktikandan diakuai bahwa benar alat pencetak atau Moulding adalah milik dariPemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sungguh sangat tidak tidakadil putusan ini dan cendrung memihak

Pertaina pihak Pertama(Pemohon Kasasi ) meminjamkan Mould atau Tooling kepada Pihak Kedua(Terkasasi) untuk dipergunakan dalam memproduksi barang atauHalaman 12 dari 16 hal. Put.

Bahwa saksi yang diajukan oleh Terkasasi Dulu Terbanding/Penggugat (M.Fatkan Eko Purwanto), mengakui terhadap buktibukti yang diperlihatdipersidangan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi terhadap bukti T4, T5,T6. Yang merupakan perjanjian antara CV, Santika Darma dengan PT.Dong San Indonesia.

Bahwa jelas pengamatan, penelitian dan penelaahnya Mejelis HakimPengadilan Negeri Kls IA Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung tidaksampai kepokok Perkara yang dimaksud Pemohon Kasasi yaltu terhadapTooling/Equipment/Moulding/Mold adalah betul milik Pemohon Kasasidahulu Pembanding/Tergugati dan Tergugat II dan saksi di Persidangan punbaik dari Pemohon Kasasi dan Terkasasi samasama membenarkan bahwaPT. Dong son Indonesia Pinjam Tooling/moulding.

Bahwa Terkasasi TELAH TIDAK MENERAPKAN PASAL 335 ayat (1) ketle KUHPidana sebab dalam pertimbangannya Terkasasi tidakmempertimbangkan tidak teroenuhi unsur memaksa dengan kekerasanatau ancaman kekerasan karena tidak ada keterangan seorang saksi pundalam BAP Kepolisian, surat dakwaan maupun fakta persidangan yangmenunjukkan Terdakwa telah memaksa dengan kekerasan atau ancamankekerasan terhadap saksi pelapor Indra Wijaya, yang mana hukum pidanamenganut prinsip hahwa apabila satu unsur saja tidak terpenuhi

Bahwa Terkasasi TELAH TIDAK MENERAPKAN PASAL 200 KUHAP,yang menyatakan bahwa surat putusan ditandatangani oleh Hakim danPanitera seketika setelah putusan itu diucapkan namun hal ini tidakdilakukan oleh Terkasasi dimana pengkasasi sekitar tujuh hari setelahputusan diucapkan, datang ke panitera untuk merninta putusan tersebutnamun panitera menyatakan bahwa putusan tersebut belum jadi, masihharus dibuat yang bagus dan belum ditandatangani oleh majelis hakimdan panitera, putusan tersebut baru diserahhan

Bahwa Terkasasi TELAH SALAH MENERAPKAN UNSUR BARANG SIAPADALAM PASAL 335 ayat (1) ke 1 c KUHP, sebab Terdakwa SuhendraWijaya pekerjaannya wiraswasta bukan Tuna Karya jika pekerjaan TunaKarya mungkin Terdakwa Suhendra lain yang saya tidak tahu maka sayamohon diputus bebas;17.Bahwa Terkasasi TELAH SALAH MENERAPKAN UNSUR MEMAKSAORANG LAIN DALAM PASAL 335 ayat (1) ke 1 e@ KUHP, sebabsebagaimana tertulis dalam putusan Majelis Hakim halaman 11 yangmenyatakan Terdakwa datang bersama dua orang temannya kerumah

Saya sangat menyesal dan malu karena MajelisHakim tidak memahami bahwa saya tidak pernah menggugat seseorangapalagi menggugat seseorang pun adalah bukan perbuatan melawanhukum;20.Bahwa Terkasasi TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA karena tibatiba saja memasuki perkara perdata yang menurut Majelis Hakim bahwaproses hukumnya masih berjalan sedang ditangani Majelis Hakim yanglain yang merupakan kewenangan Majelis Hakim yang lain;21.Bahwa Terkasasi TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA karena telahmencampur adukan

No.1563 K/Pid/200922.Bahwa Terkasasi TELAH SALAH MEMUTUS PERKARA PIDANA PASAL335 ayat (1) ke le KUHP, karena fakta pertimbangan hukumnya telahbertentangan dengan dakwaan JPU yang mana hal ini tentunya sangatbertentangan derigan KUHAP;KEJANGGALANKEJANGGALAN :Bahwa tidak ada satu pun keberatan maupun pernyataan dariPemohon Kasasi yang ditanggapi/dipertimbangkan apalagi untuk diterimaoleh Terkasasi, padahal semua keberatan Pemohon Kasasi itu berdasarkanfakta persidangan dan fakta hukum yang uai ketentuan

Tatik Indahwati, lbunda Tergugat Il/Terbanding Il/Terkasasi Ill s/dTergugat VVTerbanding VI/Terkasasi VI, oleh karena itu ketentuan UndangUndang dan Hukum adat yang berlaku Penggugat/Pemohon Kasasi denganTergugat VTerbanding VTerkasasi telah melakukan ikatan dan akad jual bellibeserta pembayaran secara transparan dan tunai yang telah dibuktikan dandikuatkan dengan kwitansi dan tanda terima pembayaran objek sengketa olehTergugat VPembanding I/Terkasasi , dengan buktibukti pembayaran sebagaiberikut

Tatik Indahwati, lbundapara Tergugat Ill s/d VV Terbanding Ill s/d Terbanding VV/Terkasasi Ill s/dHal. 10 dari 20 hal.

Tatik Indahwati, lbunda para TergugatlVTerbanding Il/Terkasasi Ill s/d VI sesuai tanggal pembayaran danpenerimaan uang oleh Tergugat I/Terbanding I/Terkasasi , oleh karena ituTergugat /Terbanding I/Terkasasi harus bertanggungjawab, baik secara morilmaupun materiil, sebab Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukanperantara pembayaran tanah dan bukan pula orang suruhan sebagaimanaalasan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, mengingat alm.Tatik Indahwati lbunda Tergugat Il/Terbanding Il

are, yang dibeli oleh Amir Hamzah (Tergugat 2) dari Gede Lonjong, bukanuntuk bayar tanahnya kepada Tergugat I/Terbanding I/Terkasasi (H.

Bahwa luas tanah seluruhnya termasuk yang di Klaim oleh TergugatVTerbanding I/Terkasasi Il, dan Para Tergugat/Terbanding/Terkasasi adalahseluas : 111,75 Ha.

Tanaman tumbuhmilik Pemohon Kasasi dan I sudah rata dengan tanah lalu Terkasasi IVmembangun perumahan yang namanya Rumah Sehat Sederhana atau(RSS); Bahwa pada waktu itu pertemuan di kantor Terkasasi . H. BadrunIsmail, H. Bahrun S. dan Pemohon Kasasi , samasama protesTerkasasi IV, bahwa Terkasasi Ill tidak ada dalam pertemuan tersebut,karena lain tanah miliknya di RT.14 yang di buldoser oleh Terkasasi IV.Bukti P. 1. Il.

Nomor 6 Undangan Terkasasi ; Bahwa Pemohon Kasasi dan II tidak pernah ada pertemuan rapat dikantor Terkasasi dan Il di RT.14 Kanaan dengan Terkasasi Ill,sedangkan kenal Terkasasi Ill setelan di Pengadilan Bontang padatahun 2004 karena diikutkan Terkasasi dan II dalam perkara Nomor01/PdtG/2004/PnBtg. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggitersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;.

Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015Bahwa Terkasasi dan Il membuat surat tidak dengan prosedur yangbenar.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslahdibatalkan clalam putusan kasasinya;Bahwa tidak ada alur arah yang jelas dalam putusan Pengadilan Tinggiluas tanah Terkasasi Ill dan letak tanah Terkasasi III pada halaman 34,luas tanah Terkasasi Ill 4 ha, 9728 meter di RT.014 Kanaan sesuaibukti Terkasasi Ill, TIIl, Nomor 2 letak tanah Terkasasi Ill di RT.014Kanaan, sebelah barat Gunung Terak.

Bukti dari Terkasasi III TIllNomor 1. Bahwa (SPPPTdan SPPHAT) Terkasasi Ill, IV dibatalkan dicoret sendiri olehTerkasasi bahwa namun demikian Terkasasi Ill memiliki mengusaisebidang tanah yang berbeda letak. Apakah tanah Terkasasi IllHal. 28 dari 32 Hal.

Poteumeureuhom No. 12 A,B, C sesuai gugatan Penggugat/Terkasasi. Akan tetapi Majelis HakimMahkamah Syariyah Banda Aceh dan Penggugat tetap menganggap objektersebut sesuai dengan gugatan;Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 11 K/AG/2011Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh telah memberikanputusan terhadap apa yang tidak diminta oleh Penggugat dan tidak sesuaidengan gugatan yaitu, yang diminta oleh Penggugat/Terkasasi adalah objekyang terletak pada JI. Jl.

sebagai harta bersama sudah tepat danbenar, berdasarkan pengakuan Penggugat/Terkasasi untuk membeli tanahtersebut uang ibu Tergugat ada.

BL 4540 TL tidak dimasukkan sebagai tagihan dariharta bersama antara Pengkasasi/Tergugat dengan Terkasasi/Penggugat.Bahwa pada saat pembuktian dalam persidangan Terkasasi mendalilkanbahwa terhadap sepeda motor Supra Fit tersebut adalah milik adikPenggugat/Terkasasi yang mengaku bernama PENGGUGAT/TERKASASI.Dalam kesaksiannya dia menerangkan bahwa sepeda motor merk Supra Fitdengan BL 4540 LT adalah miliknya, sepeda motor tersebut menurutketerangan saksi Saudara SAKSI diberikan setelah terjadi perceraian

antaraTergugat/Pengkasasi dengan Penggugat/Terkasasi, padahal sepeda motortersebut sudah berada pada Penggugat/Terkasasi sejak masih dalam masaperkawinan sebagaimana keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI Il,mereka menerangkan bahwa sepeda motor tersebut berada padaPenggugat/Terkasasi pada tahun 2007 di mana Tergugat/Pengkassi denganPenggugat/Terkasasi masih dalam ikatan perkawinan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkanketerangan saksi SAKSI mengenai Sepeda Motor Merk XDL (MOCIN) yangmengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di tangannya atas perintahPenggugat/Terkasasi, oleh karena itu) seharusnya Majelis Hakimmengabulkan permintaan Pengkasasi/Tergugat agar sepeda motor tersebutdimasukkan ke dalam harta bersama dan memerintahkanPenggugat/Terkasasi untuk mengambil kembali sepeda motor tersebut dandiperhitungkan sebagai harta bersama;9.

Pada tanggal 19 Maret 1997 Tergugat/Pembanding mengambil uangpinjaman sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) vide bukti surat P.3 ;Tergugat/Pembanding/Terkasasi mengambil pinjaman sebesarRp 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) vide bukti surat P.4 ;Tergugat/Pembanding/Terkasasi mengambil pinjaman uang sebesarRp 400.000, (empat ratus ribu rupiah) vide bukti surat P.5 ;Jumlah pinjaman Tergugat/Pembanding/Terkasasi kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi seperti tersebut di atas adalah sebesarRp

Bahwa antara Tergugat/Pembanding/Terkasasi telah melakukankesepakatan secara bersama untuk menjualkan tanah seluas 7700 m?milik atas nama ahli waris Pan Mudanis Cs. Dan hasil penjualan tanahHal. 9 dari 14 hal. Put.

;Pada tahun 1999 (tanggal 31 Maret 1999) Tergugat/Pembanding/Terkasasi meminjam uang lagi sebesar Rp 39.382.000, dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi vide surat bukti surat P.7 yang asalnyauang tersebut adalah kredit R.C. dari PT. Bank Danamon CabangSingaraja vide bukti surat P.6 dan P.8, dan ternyata hutang Tergugat/Pembanding/Terkasasi menjadi Rp 84.475.000, + Rp 39.382.000, =berjumlah Rp 123.857.000.

;Bahwa atas hutang Tergugat/Pembanding/Terkasasi sebesar tersebut diatas telah diberikan jaminan berupa tanah seluas 12200 m2 yang terletakdi Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten BulelengSeertifikat Hak Milik Tanah Nomor 451, tanggal 14 Desember 1994 atasnama Tergugat/Pembanding/Terkasasi ( Ketut Sumbawa), Akte Sertifikatitu telah diserahkan dan sekarang berada di tangan Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi dan tanah tersebut sudah dilakukan sitaHal. 10 dari 14 hal. Put.

No. 2379 K/Pdt/2007jaminan oleh Pengadilan Negeri Singaraja sebagai jaminan hutangTergugat/Pembanding/Terkasasi tersebut di atas ;d.

jelaskeberatankeberatan pembanding tersebut memuat halhal tentang kesalahan putusanPengadilan Negeri Sampit baik dalam penerapan hukum perdata formil maupun perdatamateriil dimana antara lain:e Judex Facti (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangan 2 (dua) hal yaitumengenai berita acara persidangan dimana dipertimbangkan dalam berita acarasidang uruturutan acara sudah benar akan tetapi faktanya yang jelasjelasPemohon Kasasi catat seharusnya kesimpulan akan tetapi masih memberikankesempatan kepada Penggugat/Terkasasi

untuk menyampaikan bukti tambahan;e Sedangkan pertimbangan selebihnya hanya memuat mengenai telahdilakukannya pemeriksaan setempat, hal tersebut Pemohon Kasasi sependapatbahwa jika obyek yang diperkarakan menyangkut tanah akan tetapi yangmenjadi keberatan Tergugat/ Pemohon Kasasi mengenai letak tanah yangditunjuk oleh Penggugat/Terkasasi yang secara asalasalan dan tidak bisamenentukan secara pasti obyek sengketa yang diakui miliknya;Hal. 7 dari 11 Hal.

Halidin(hal mana dimasukan dalam eksepsi Tergugat mengenai pihak digugat kurang subyek)akan tetapi Majelis tidak mempertimbangkannya/ mengenyampingkan sama sekalikeberatan dalam eksepsi mengenai kurangnya pihak (plurium litis consortium) denganalasanobyek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat saja dan Penggugat/ Terkasasi berhakmenentukan dalam gugatannya siapa yang akan ditarik sebagai pihak, tanpamemandang dari mana diperoleh;Judex Facti hanya mempertimbangkan 2 (dua) hal itu saja tanpamempertimbangkan

Nomor 1782 K/Pdt201410oleh Penggugat/Termohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi c.q. putusanPengadilan Negeri Sampit, Judex Facti telah salah serta lalai menerapkanhukum karena telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terkasasi;3.

Bahwa bersandar dengan point 2 di atas semestinya Judex Facti dapat menarikdan melihat kebelakang bagaimana sejarah dan asal usul perolehan sehinggabisa dibuatkan sertifikat Penggugat/ Terkasasi, sebab jika sejarahnyaperolehannya sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendakiundangundang maka seharusnya sertifikat tersebut cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dan keberatan Pemohon

Sehingga jelas buktibukti yang diajukan olehPenggugat/ Terbanding/Terkasasi sama sekali tidak ada hubungan hukum dalamobjek perkara atau tidak bisa dijadikan alasan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggiuntuk mengambilalih putusan bahwa objek perkara adalah kepunyaan dariPenggugat/Terbanding/Terkasasi;Bahwa apabila dipertautkan atas bukti tanda tangan dalam kuitansi tertanggal 25April 1977 dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I Batjo Ladjapa adalahsangat berbeda dan tidak sesuai sebagaimana teramplir

;Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat/Terbanding/Terkasasi haruslah ditolaksetidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima (obcuur libel), hal ini dikarenakanPenggugat/Terbanding/Terkasasi tidak menarik ahli waris dari Tergugat I BatjoLadjapa/Pemohon Kasasi yakni Taorat Ladjapa, Maimuna Ladjapa, Minasia Ladjapa,Mariati Ladjapa, Kartini Ladjapa, Adha Ladjapa,S.Sos, Anton Iladjapa, dan HellyLadjada, S.Pd;Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding/Terkasasi telah mengajukan bukti berupaakta penjualan Nomor 412

Lusi Pamolango(Penggugat/Terbanding/Terkasasi), padahal bukti ini sudah direvisi oleh PPATKecamatan Luwuk (dibatalkan) hal ini sesuai dengan surat PPAT Kecamatan Luwuktertanggal 7 Juli 2008 Nomor 593/ 12.36/Pem, perihal revisi surat penjualan Nomor412/Kec.Luwuk/2004, maka dengan demikian surat penjualan tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum atau telah dibatalkan oleh PPAT Kecamatan Luwuk;Bahwa meneliti faktafakta yuridis di atas, maka bukti surat yang diajukan olehPenggugat/Terbanding/Terkasasi

Dalam pokok perkara bahwayang melakukan transaksi Penggugat, TurutTergugat , Tergugat sesuai dengan kwitansi yangkemudian dituangkan dalam AKTA jual beli.Bahwa Pengkasasi tidak pernah ada hubunganhukum dengan Terkasasi adapun hubungan hukumTerkasasi dengan turut terkasasi dan untuksepatutnya Turut Terkasasi lah yang harusbertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya terhadap Para Terkasasi maupunHal. 11 dari 13 hal. Put.

No. 697 K/Pdt/2012Terkasasi Il karena tanah yang dijual oleh TurutTerkasasi dengan Terkasasi maupun Il itumerupakan tanah harta GonoGini yang dibeli dariorang tua Pengkasasi.

Sedangkan Akta jual beli yangdilakukan dengan orang tua Pengkasasi sampai saatsekarang diduga ditahan oleh pihak KecamatanNusaherang dan sangat menyayangkan apabilaAKTA tersebut bisa dinyatakan sah jelas nyatanyataperbuatan Akta jual beli yang dilakukan oleh ParaTerkasasi dan Para Turut Terkasasi adalahmerupakan perbuatan melawan hukum..

Bahwa dalam tindakan perbuatan Direksi PT BPR Mapalus Tumetenden(Terkasasi/Tergugat) tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedural yangseharusnya karena fakta hukum Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon sebagaiKepala Cabang in casu tertanggal 15 Desember 2009 akan tetapi secara nyata SuratKeputusan (SK) tersebut diberikan kepada Pemohon tertanggal 3 Oktober 2011;c.

Bahwa Pemohon yang beberapa bulan tidak masuk kerja sebenarnya sebagaireaksi agar Terkasasi/Tergugat agar dapat memperhatikan kembali atas hak danmartabat Pemohon sebagai pekerja, bahwa oleh Pemohon bekerja di PT BPRMapalus Tumetenden sampai bulan April 2011 tetapi anehnya pada tanggal 15Februari 2011 Pemohon dapat teguran (bukti T.2) dan oleh Pemohon dapat jelaskandalam hal ini yang mana pada tanggal 20 Mei 2010 (bukti T.7) Pemohonmendapatkan peringatan ke II, sedangkan berdasarkan fakta hukumnya

kepentingan dari oknumoknum tertentu (Tergugat/Terkasasi) inginmenjatuhkan dan atau agar Pemohon dapat diberhentikan dari PT BPR MapalusTumetenden Airmadidi melalui jabatan sebagai Kepala Cabang yang dimutasi/1213dipindahkan ke jabatan baru secara tidak prosedural/melawan hukum atau alasan yangtidak rasional sehingga dapat didemosi dari jabatan Kepala Cabang atas alasan dankeadaan yang dibuat sendiri oleh Tergugat/Terkasasi, dan itu dapat tergambar secarajelas dari bukti Surat Keputusan pemberhentian

/mutasi dari jabatan yang dikeluarkanoleh Direksi PT BPR Mapalus Tumetenden (Termohon) kepada Pemohon yang barudibuat padahal Pemohon sudah tidak masuk kerja, yang dijelaskan kembali sebagaiberikut : Tergugat/Terkasasi menjabat sebagai Direksi pada tanggal 1 Desember 2009dan langsung mengambil alih jabatan Kepala Cabang (Pemohon/Penggugat) padatanggal yang sama tanpa ada pemberitahuan secara lisan atau penilaian secara objektifterlebih dahulu atas kinerja Pemohon sehingga PT BPR Mapalus Tumetenden

Minahasa Utara; yang justru ketika Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak masuk kerjakarena jabatan, tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas setelah selama 4 (empat)bulan lebih menunggu dari 1 Desember 2009 s/d 21 April 2010 maka oleh Terkasasi/Tergugat menganggap telah mengundurkan diri atau mogok kerja/mangkir denganalasan yang dibuatbuat, maka berdasarkan uraian di atas tergambar secara jelas dudukperkara sebenarnya adalah Perselisihan Kepentingan sehingga terjadi PemutusanHubungan Kerja (UU No. 2

., yang diberi tanda bukti PK2 dengan isi putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Mulyoadji (Termohon Peninjauan Kembalisekarang)/dahulu Terkasasi/Terbanding/Penggugat) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (pemalsuan);Yang diuraikan sebagai berikut:Bahwa dalam perkara gugatan Nomor 501/Pdt/2004/PN Sby., tersebut,Termohon Peninjauan Kembali/Terkasasi/Terbanding dahulu sebagaiPenggugat dalam perkara Nomor 501/PDT/2004/PN Sby., sebagaimanatersebut di atas, telan

melakukan tindak pidana pemalsuan tentangketerangan waris yang dibuat pada tanggal 5 Januari 1994 tanpa dihadirioleh Bu Mukayah, dan cap jempol Bu Mukayah dipalsukan dalamketerangan waris pada tanggal 5 Januari 1994 yang dimohonkan olehTermohon PK/Terkasasi/Terbanding/Penggugat ke Pengandilan NegeriSurabaya tersebut, maka terbitlan Penetapan Nomor 750/Pdt.P/1994/PN Sby., yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terkasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara 410 K/Pdt/2007, padahal PenetapanWaris

/Terbanding, dahulusebagai Penggugat dalam perkara ini, dimana dalam gugatan dariTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding didalamgugatannya Nomor 501/PDT/2004/PN SBY., bahwa Termohon PeninjauanKembali/Terkasasi/Terbanding/Penggugat telah menggunakan keteranganwaris palsu, sehingga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 bulanpenjara yang diputus pada tanggal 14 Oktober 1999 dengan PutusanNomor 712/Pid.S/1999/PN Sby., juncto Nomor 298/PID/PT SBY., dengan isiputusan sebagai berikut

Menyatakan Terdakwa Mulyoadji (Termohon Peninjauan Kembali/Terkasasi/Terbanding/Penggugat telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenggunakan surat palsu seolaholah surat itu benar dan tidak palsuyang penggunaan mana menimbulkan kerugian;2.

Tilam, oleh karena tidak didukung oleh buktibukti di persidangan, makapetitum ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Dengan pertinbangan yang demikian, maka Termohon PeninjauanKembali/Terkasasi/T erbanding/Penggugat bukanlah Pewaris;Dan selanjutnya menyatakan:Menimbang bahwa demikian kepada Tergugat dan II tidaklan dapatdipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan melawan hukum,karena menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal7 Mei 1988 Nomor 933/Pdt.P/PN Sby., dan tanggal

Bahwa si Penggugat/Terkasasi sendiri tidak jelas statusnya apakah iasebagai pemilik tanah yang digugatnya atau sebagai ahli waris, karena tidakatau belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Simalunguntentang siapasiapa ahli waris dari Almarhum Amiruddin Lubis.

Dan kalau tamengatasnamakan sebagai ahli waris tidak jelas juga porsi bagian manayang menjadi bagian haknya karena tidak ada penetapan bagian masingmasing ahli waris, bahkan tidak ada kuasa dari ahli waris lainnya kepadaPenggugat Terkasasi apalagi bertindak atas nama seluruh ahli waris;2.

Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Medan telahmelampui haknya karena yang digugat Penggugat Terkasasi tanah seluas 6rante tetapi Majelis Hakim menetapkan supaya TergugatTergugat , ll, Illdan WV tanah Amiruddin Lubis seluas 20 (dua puluh) rante.

Karena dalam posita gugatannyatanah yang digugat seluas 6 (enam) rante yang digugat Penggugat/Terkasasi menyatakan si penjual tanah adalah Tergugat V/Terkasasi sedangfakta surat jual beli antara Tergugat Il kepada Tergugat Ill Pengkasasi;Dapat dilihat dalam bukti dari Tergugat Il/Pengkasasi (BT.III.1).Bahwa isi posita gugatan Penggugat dengan diktum gugatannyabertentangan dan tidak jelas karena pada posita gugatannya yang dijual danyang digugat hanya seluas 6 (enam) rante tetapi dalam diktum gugatannyameminta

No. 754 K/Padt/2010Lubis;Dari data dan fakta ini jelas bahwa perkara gugatan Penggugat Imron Rasidi(Penggugat/Terkasasi) ternyata tidak jelas dan samar dan harus dinyatakantidak dapat diterima (NO);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke4: Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriSimalungun tidak salah dalam menerapkan hukum, karena

pertimbangan hukumkeputusannya menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bukanlahtindakan yang tibatiba sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan tindakanyang sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud oleh peratuanperundangundangan yang terkait.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah tidak tepat danmelegalkan tindakan sewenangwenang TERBANDING/TERGUGATTERKASASI terhadap PEMBANDING/PENGGUGAT TERKASASI

Saksi Badrudin, yang secara hirarki membawahi bidang yang menjadi tugasdari PEMBANDING/PENGGUGAT TERKASASI menyatakan dibawahsumpah bahwa: Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan surat teguran ataupun surathukuman disiplin kepada Bupati Tanjung Jabung Barat padahal saksiadalah atasan langsung dari PEMBANDING/PENGGUGAT, TERKASASI Bahwa saksi tidak pernah memanggil PEMBANDING/PENGGUGATuntuk dilakukan pemeriksanaan terkait pelanggaran disiplin.

., M.M selaku atasan langsung PEMBANDING/PENGGUGATTERKASASI untuk melakukan pemeriksaan terlebin dahulu secara tertutupterhadap PEMBANDING/PENGGUGAT TERKASASI (Pasal 24 ayat (1),Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil).

TERBANDING / TERGUGAT TERKASASI bukanatasan langsung dari PEMBANDING/TERGUGAT, TERKASASI sedangkanatasan langsung dari PEMBANDING/PENGGUGAT TERKASASI tidak pernahmelaporkan perihal pelanggaran disiplin yang disangkakan olehTERBANDING/TERGUGAT .Bahwa Berdasarkan uraian diatas, maka sudah seharusnya keputusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan Putusan Pengadilan Tinggi PTUNMedan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI tanggal 07 April 2015 DIBATALKAN danPEMOHON KASASI mohon kepada Mahkamah Agung Jakarta Pengadikanyang

Menolak gugatan Penggugat/Terkasasi untuk seluruhnya atausetidaktidaknya gugatan Penggugat/Terkasasi tidak dapat diterima;oleh karenanya membatalkan putusan Pengadilan Negeri PasamanBarat tertanggal 11 April 2017, dalam perkara perdata Nomor23/Pdt.G/2016/PN.Psb.;3. Menghukum Penggugat/Terkasasi untuk membayar seluruh biayayang timbul akibat perkara ini;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasi untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat/Terkasasi untuk membayar seluruh biayayang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negerimaupun Pengadilan Tinggi;Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melaluiMajelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadilimemberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkaraini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilainilaikeadilan, kelayakan dan kepatutan yang