MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, La Ode Toro Bin La Ode Silaja, dengan Pemohon II, Halima Binti La Tionu, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1985 wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut agar dicatatkan kepada KUA Kecamatan Tongkuno, Kabupaten

Bahwa dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh Pemohon Keberatandimunculkan seorang saksi yang dalam faktanya tidak pernah ada dalamperistiwa hukum antara pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan,sehingga diduga terjadi tionu muslihat dalam proses tersebut tentang faktayang di manipulasi sedemikian rupa;.

Putusan diambil dari hasil tionu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa dan dokumen yang bersifat menentukan yangdisembunyikan oleh pihak lawan;6.

Nomor: 3578KW201120150006 , Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Surabaya tertanggal 20 Nopember 2015.e Bahwa benar RAFAEL YEHEZKIEL ENDIKO AY adalah anakbiologis dari Pemohon;e Bahwa berdasrkan keterangan saksi dan Istri Pemohon telahmenyetujui atas pengakuan pengesahan yang dilakukan olehPemohon tersebut :e Bahwa Pemohon ingin mengesahkan Pengakuan anak yangbernama : RAFAEL YEHEZKIEL ENDIKO AY sebagai anakkandungnya:e Bahwa pengakuan tersebut dilakukan bukan akibat paksaan,khilaf, tionu

permohonanpembatalan putusan arbitrase;Pasal 70 Undang Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonanpembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsurunsur sebagaiberikut:a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusandijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;c) Putusan diambil dari hasil tionu

permohonanpembatalan Putusan Arbitrase a quo adalah sebagai berikut:A.1.Adanya Tipu Muslihat Dari Termohon;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa(UU Arbitrase) diatur mengenai salah satu dasar hukum yang dapatdijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase, yaitu adanya tipumuslihat oleh salah satu pihak yang bersengketa;Pasal 70 huruf c Undang Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:c. putusan diambil dari hasil tionu

Putusan diambil dari hasil tionu muslihat yang dilakukanoleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;Ayat (4) : Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimanadimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkanpembatalan putusan BPSK.;.

Putusan diambil dari hasil tionu muslihat yang dilakukan oleh salahsatu pihak dalam pemeriksaan sengketa;Merujuk pada YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA yang menegaskan tentang batasan kewenangan BPSK perkaraNomor: 353 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 753 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 14 Desember 2015; 777 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016;Bahwa YURISPRUDENSI tersebut pada intinya mensyaratkan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksadan memutus

saatini terdakwa belum mengembalikannya.Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN SpgMenimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mustamin mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.500.000, (lima puluh lima juta lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyataperbuatan Terdakwa yang menjual 1 (Satu) unit mobil Toyota Sigra NopolL1020YY dan ternyata mobil tersebut adalah milik saksi Syaifudin maka jelasperbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori tionu

Putusan diambil dari hasil tionu muslihat yang dilakukan oleh salahsatu pihak dalam pemeriksaan sengketa;4. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksudayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusanBPSk;5. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuansebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadilisendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;6.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkaptersebut di atas, ternyata terdakwa Baharlis Bin Syamsudidin Ebeng Pg Ilin AlsPak Gaek Ajak menyadari secara sadar memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi korban dan juga terdakwa dalam keadaan tidak pakai celana,sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapatdikwalifisir sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur ke2 yaitu : Dengan ngajamelakukan tionu

Putusan diambil dari hasil tionu muslihat yang dilakukan oleh salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa;Bahwa dalam penjelasan Pasal 70 UndangUndang Arbitrase tersebutmenyebutkan:Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitraseyang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasanalasan permohonanpembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusanpengadilan.

Putusan diambil dari hasil tionu muslihat yang dilakukan oleh salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa;Bahwa berdasarkan bukti P10 yang didaftarkan adalah putusan antaraPerusahaan everseason Enterprises Limited Queen Street CentrealHongkong yang terbukti perusahaan tersebut tidak ada di NegaraHongkong (bukti P21) dan berdasarkan bukti P11 ternyata PenetapanEksekuatur terhadap Perusahaan Everseason Enterprises dari NegaraBritish Virgin Islands, maka dengan demikian secara yuridis telah terbuktiTermohon

PN.Pobr.Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:e Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelahputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukanyang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;e Putusan diambil dari hasil tionu

Soelaiman (orang tua kandung dariTergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Ill) dengan sertifikat nomor 114tahun 1977 adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;Tergugat dan turut Tergugat menguasai/memiliki tanah a quo milik Penggugatmelalui tionu muslihat dan serangkaian kebohongan yang sistematis;6.10.11.Bahwa tanah dan bangunan a quo milik Penggugat oleh Turut Tergugatdengan itikad jahat pada tanggal 15 Juni 1977 diajukan permohonankonversi ke Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Probolinggo(

Putusan Arbitrase BANI Nomor 449/IV/ARBBANI/2012 tanggal 18Desember 2012 telah diambil dari hasil tionu muslihat1.

Bahwa dalam putusan BPSK Kabupaten Batu Bara pada hal 15 alinea 1menyatakan tidak pernah diberikan salinan foto copy dokumen perjanjianadalah tidak benar dan diduga merupakan dalil tionu muslihat Tergugatkarena sesuai dengan dokumen yang ada pada Penggugat telah jelasTergugat telah menerima semua dokumen yang berkaitan denganperjanjian sebagaimana bukti tanda terima arsip pinjaman yang akan kamibuktikan dalam pembuktian;2.

Pasal tersebut oleh Mahkamah Agung tidakdijalankan akibatnya lupa terhadap yang sudah ditimbangnya sendiri.Akibatnya dalam menimbang menerima permohonan Kasasi tetapi dalamputusan menolak permohonan kasasi, akibat dari ini putusan Judex Factieyang berisi tionu muslinat atau kebohongankebohongan tersebut dibiarkansaja sehingga tidak pernah batal ini disebabkan Mahkamah Agung sendirilandasan hukumnya untuk membuat putusan menolak permohonanKasasi Pemohon Kasasi juga kebohongan pula, Mahkamah Agungsebagai

Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataanPembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undangundang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifePenyelesaian sengketa yaitu:a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusandijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan Palsu;b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;c) Putusan diambil dari hasil tionu

Putusan yang diambil dari hasil tionu muslihat yang dilakukan olehsalah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;Alasan KeberatanSalah Meneraokan HukumBahwa Judex Facti yang mengadili dan memeriksa perkara a quo padapengadilan tingkat pertama dalam mengambil putusan dalam pemeriksaanperkara a quo tidak memuat pertimbangan yang sebenarnya, melainkanpertimbangan yang dimuat oleh Judex Facti yang mengadili dan memeriksaparkara a quo pada tingkat pertama seolaholah ada yang disembunyikan;Bahwa Judex Facti

Majelis BPSK telah salah dalam pertimbangan hukum mengenai surat dandokumen serta dalil yang tidak benar yang diajukan Tergugat dalamHalaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 734 K/Pdt.SusBPSK/2017pemeriksaan sengketa:1.Bahwa dalam putusan BPSK Kabupaten Batu Bara menyatakanTergugat tidak pernah diberikan salinan foto copy dokumen perjanjianadalah tidak benar dan diduga merupakan dalil tionu muslihat Tergugatkarena sesuai dengan dokumen yang ada pada Penggugat telah jelasTergugat telah menerima semua

Putusan diambil dari hasil tionu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa;Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Keberatan Pemohon tanggal2 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantau Prapat pada tanggal 9 November 2016 dalam register Nomor 155/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rap mengenai Tidak Berwenangnya BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara untukmemeriksa dan mengadili Perkara a quo, menurut Majelis Hakim adalah