Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA CILACAP Nomor 5293/Pdt.G/2020/PA.Clp
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
185
  • Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyu Setiaji bin Tondho Semedi) terhadap Penggugat (Oktavia Ernawati binti Mad Suparjo);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Register : 27-10-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1270/Pdt.G/2022/PA.Skh
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
3919
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sunardi bin Tondho Warsito) terhadap Penggugat (Jarwanti binti Sapto Suwarno);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
Register : 31-05-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Lmg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
93
    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
    3. Memberi izin kepada Pemohon (Tonoho Nugroho alias Tondho Nugroho, SE. bin Subandi) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Emmy Budi Hartati binti Karsimin) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
    4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus
Putus : 17-11-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor PUT/05-K/PMT-I/AD/IV/2011
Tanggal 17 Nopember 2012 — JAMANI MAHDI/Mayor Cba / 592373/Kagudang Kaporsatlap VI-44-11 Bekangdam VI / Mlw (sekarang Pamen Kodam VI/Mlw)./Kodam VI / Mlw.
6624
  • Saksi juga pernah membeli barang dari Pelda Tondho pada tahun 2008 yangmenurut Pelda Tondho milik Kepala Gudang berupa handuk sebanyak 80 (delapan puluh)buah dengan harga Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dengan hasil penjualanRp.160.000, (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sepatu PDH sebanyak 18 (delapanbelas) pasang dengan harga Rp.90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) dengan hasil penjualan Rp.1.620.000, (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhanRp.1.780.000, (satu juta
    Saat pengambilan dan penjualan pada tahun 2008 dan 2009 Terdakwa1 lupatanggalnya dan pada bulan April tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali berupa handuk mandiharian sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan sepatu PDH 18 (delapan belas) pasang di belioleh Pelda Tondho, sedangkan satu stel tenda pleton dan 1 (satu) set tenda regu dijualmelalui PNS Ruslan dibeli oleh Sdr. Saman di Samarinda dengan harga seluruhnyaRp.12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).11.
    Bahwa perbuatan para Terdakwa1, Terdakwa2, Terdakwa3, Terdakwa4, danTerdakwa5 lainnya pernah menjual bekal Kaporlap pada tahun 2008, 2009 dan bulan Apriltahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali berupa handuk mandi harian sebanyak 30 (tiga puluh)lembar dan sepatu PDH 18 (delapan belas) pasang di beli oleh Pelda Tondho, sedangkansatu stel tenda pleton dan 1 (satu) set tenda regu dijual melalui PNS Ruslan dibeli olehSdr. Saman...Sdr.
Register : 30-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 62/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat:
1.SUWARSI
2.EKO WIJANARKO
3.DM ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI E
5.NUGROHO BUDIYANTO
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGARINI
8.IDA AYUNINGTYAS
Tergugat:
1.KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO PAKU ALAM X
2.DIREKSI PT ANGKASA PURA I
9578
  • sah menurut hukum dan di akui oleh Negara.karena penguasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT secarahukum terjadi jauh sebelum Indonesia Merdeka, dimulai sejaktanggal 17 Maret 1813 dengan ditandatangani kontrak politik antaraSri Paduka Paku Alam dengan Gubermen Ingris (J Crawford),diperkuat dengan perjanjian antara Sri Paduka Paku Alam II denganGubermen Belanda (Valck) pada tanggal 28 April 1831, kKemudiandengan Rijksblad Paku Alam No 18 tahun 1918, pasal 1 berisitentang :Sakabehing bumi kang ora ono tondho
    Bahwa posita No. 5 adalah dalil yang menyesatkan, karenaPARA PENGGUGAT telah SALAH dan KELIRU menafsirkanterhadap Rijksblad Paku Alaman No.18 tahun 1918 Pasal 1yang berbunyi :Sakabehing bumi kang ora ono tondho yektine kadarbe ing liyanmowo wewenang eigendom, dadi bumi kagungane kraton ingsun(semua tanah yang tidak ada tanda kepemilikan orang lainmaupun wewenang eigendom = adalah milik KadipatenPakualaman).Makna sebenarnya dari kalimat tersebut adalah bahwaBahwa semua tanah yang tidak ada tanda kepemilikan
Register : 21-07-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat: 1.SUWARSI 2.EKO WIJANARKO 3.DM. ENDAH PRIHATINI 4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI E 5.NUGROHO BUDIYANTO 6.RANGGA EKO SAPUTRO 7.DIAH PUTRI ANGGRAINI 8.IDA AYUNINGTYAS Tergugat: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X Turut Tergugat: Direksi PT.Angkasa Pura I
256358
  • gerechtvaardigd) dan di akui olen Negara. karenapenguasaan yang dilakukan oleh Tergugat secara hukum terjadijauh sebelum Indonesia Merdeka, dimulai sejak tanggal 17Maret 1813 dengan ditandatangani kontrak politik antara SriPaduka Paku Alam dengan Gubermen Ingris (J Crawford),diperkuat dengan perjanjian antara Sri Paduka Paku Alam Ildengan Gubermen Belanda (Valck) pada tanggal 28 April 1831,kemudian dengan Aijksblad Paku Alam No 18 tahun 1918,Pasal 1 berisi tentang :*Sakabehing bumi kang ora ono tondho
    Bahwa posita No. 4 dan 5 adalah dalil yang menyesatkan, karenaPARA PENGGUGAT telah SALAH dan KELIRUmenafsirkan terhadapRijksblad Paku Alaman No.18 tahun 1918 Pasal 1 yang berbunyi :Sakabehing bumi kang ora ono tondho yektine kadarbe ingliyan mowo wewenang eigendom, dadi bumi kagunganekraton ingsun (semua tanah yang tidak ada tandakepemilikan orang lain maupun wewenang eigendom adalahmilik Kadipaten Pakualaman).Makna sebenarnya dari kalimat tersebut adalah :Bahwa semua tanah yang tidak ada tanda kepemilikan
Putus : 16-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN WATES Nomor 195/PDT.G/2016/PN WAT
Tanggal 16 Maret 2017 — SUWARSI,dkk lawan KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO PAKU ALAM X dkk
254540
  • terjadijauh sebelum Indonesia Merdeka, dimulai sejak tanggal 17 Maret 1813dengan ditandatangani kontrak politik antara Sri Paduka Paku Alam dengan Gubermen Ingris (J Crawford), diperkuat dengan perjanjianantara Sri Paduka Paku Alam Il dengan Gubermen Belanda (Valck)Halaman 83 dari 111 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Wat5.4.pada tanggal 28 April 1831, dan dengan adanya Rijksblad No. 18 Tahun1918 tentang Kadipaten Pakualaman, Pasal 1 berisi tentangSakabehing bumi kang ora ono tondho