• SOEMIARSO VS ANTHONY JOHN TORRENS bin LEONARD MICHAEL TORRENS

  Sudirman Kav. 3 4,Jakarta sebagai kuasa khusus dari ANTHONY JOHNTORRENS bin LEONARD MICHAEL TORRENS, dengan suratkuasa khusus tanggal 15 Januari 2010, kemudianMajelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkansebagai berikut:Hal 3 dari 7 hal Put.No. 214/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 15Januari 2010, telah ditandatangani bersama samapemberi kuasa ANTHONY JOHN TORRENS bin LEONARDMICHAEL TORRENS, dengan Pengacara/ Advokat, adalah:1. EDWARD N.H. ABRAHAM, Juris Doctor, 2.

  SudirmanKav. 3 4, Jakarta, adalah sebagai kuasa khusus dariANTHONY JOHN TORRENS mengajukan permohonan talak,maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa dari bukti Poto Copy KartuAnggota PERADI yang dilampirkan para Kuasa Pemohondalam berkas banding bundel A yang dikeluarkan olehPERADI P 214 Nomor 00644/PERADI magang/08.12.07/08atas nama ELLSY NOVITA, S.H. ternyata Kuasa Pemohonbukan Advokat, sebagaimana dimaksud Undang UndangNomor 18 Tahun 2008, akan itetapi

• ANTHONY JOHN TORRENS bin LEONARD MICHAEL TORREN vs Ny. Rr. EULIS ZURAIA binti Rd. SOEMIARSO

  PUTUSANNo. 720 K/AG/2012BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ANTHONY JOHN TORRENS bin LEONARD MICHAELTORRENS, bertempat tinggal di Jalan Jambore 18, RT. 05 RW.06, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. DAVID ABRAHAM,BSL., 2. FREDY H. L. TOBING, S.H., 3. ERWIN R.K.NAINGGOLAN , S.H., 4.

  67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi: Petitum yang tidak sejalandengan dalil permohonan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itupermohonan dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Depok telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 106/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 13 Januari2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1432 H. yang amarnya sebagaiberikut:1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2 Memberi izin kepada Pemohon (ANTONY JOHN TORRENS

  binLEONARD MICHAEL TORRENS) untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon (Ny.

  binLEONARD MICHAEL TORRENS tersebut harus ditolak;18Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidangperkawinan, sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang No. 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, maka PemohonKasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

  dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009, UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANTHONY JOHNTORRENS bin LEONARD MICHAEL TORRENS tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar

• Sabrina Ayu Torrens binti Anthony John Torrens;

  ii. Sarah Turfasari Torrens binti Anthony John Torrens; dan

  iii. Soraya Oktisila Torrens binti Anthony John Torrens,

  Adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris atas nama (Almh.) RR. Eulis Zuraida binti R. Djlamprong Soemiarso dan berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas setiap harta peninggalan warisan Pewaris (Almh.) RR. Eulis Zuraida binti R. Djlamprong Soemiarso;

  3.

• YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : DANIEL SANTOSO , umur 30 tahun, jenis kelamin Lakilaki,won nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn pekerjaan Swasta , bertempat tinggal diDusun PUrworejo onemmrmmnmmn RT.001/RW.008, Desa Punjul,Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri , selanjutnyadisebut =.Torrens

• Perjanjian Pengakuan Utang yang ditandatangani dalam bentuk akta notariil padahari Jumat tanggal 15 September 2017 di hadapan Notaris ...........ccceseeees (Bukti P5), yaitu hutang terhadap pihak ketiga yang bernama Paul Torrens sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) ;b.

  Loan Agreement yang ditandatangani dalam bentuk akta bawah tangan padatanggal 11 Oktrober 2017 (Bukti P6), yaitu hutang terhadap pihak ketiga yangbernama Paul Torrens sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) ;Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 585/Pat.G/2018/PA. Dps.17.c.

• 1(Satu) buah tas ransel warna hitam merk Torrens.
• 1(satu) buah topi dasar jeans warna biru terdapat tulisan Get The Motion. - 1(satu) unit Honda CBR 150 warna hitam merah No Pol BE 3818 RO. Dipergunakan dalam perkara lain An. RIZKI MARTIN SAPUTRA Bin IDHAM.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Bin RAHMAN denganpidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangiselama terdakwa ditahan.3. menetapkan agar Barang bukti berupa 1(satu) uni HP merk Oppo A1K warnamerah casing biru dongker, 1(satu) helai baju kaos lengan panjang merkGUESS warna abuabu motif loreng pada lengan, 1(satu) helai kaos lenganpendek warna hijau merk DUHI T Shirt, 1(Satu) buah tas selempang warnacoklat Mont Blanc, 1(Satu) buah tas ransel warna hitam merk Torrens

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1(satu) uni HP merk Oppo A1K warna merah casing biru dongker. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk GUESS warna abuabu motifloreng pada lengan. 1(satu) helai kaos lengan pendek warna hijau merk DUHI T Shirt. 1(Satu) buah tas selempang warna coklat Mont Blanc. 1(Satu) buah tas ransel warna hitam merk Torrens. 1(satu) buah topi dasar jeans warna biru terdapat tulisan Get The Motion.1(satu) unit Honda CBR 150 warna hitam merah No Pol BE 3818 RO.Dipergunakan

• dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaanhak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itutidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dankepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tersebut menganutsistem Torrens

  Negatif dan Torrens Positif.

  Sistem Torrens Negatif memberikankesempatan kepada pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya suatusertifikat untuk mengajukan keberatan atau gugatan hingga dibatalkan sertifikattersebut sebelum masa 5 (lima) tahun.

  Sedangkan sistem Torrens Positifmemberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Pemilik Sertifikat untuktidak dapat digugat pembatalan suatu sertifikat setelah terbit dan berlaku lebihdari 5 (lima) tahun;Bahwa Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan untuk menjaminPemilik Sertifikat dalam kepastian dan perlindungan hukum setelah 5 (lima)tahun dikarenakan sewaktuwaktu akan mendapatkan gangguan berupagugatan terus menerus dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannyasuatu sertifikat

• No.737 PK/Pdt/2008yang di jual kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 26 Pebruari1977 No.17/12/AGR/II 1977 yang dibuat di hadapan Camat WilayahKecamatan Bogor Timur Kotamadya Bogor ;Bahwa dengan mendasarkan pada sertifikat Hak Milik No.316 tersebutmaka dasar gugatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sangat kuatdan autentik dengan mengacu pada pendapat TORRENS yang intinyamenyatakan :Bahwa sertifikat Tanah merupakan alat bukti pemegang hak atas tanahyang paling lengkap dan tidak dapat di ganggu

• Sesudah melalui proses pendaftaran tanah, untukkepastian hukum maka keluarlah sertifikat sebagai bukti; Bahwa Sertifikat bukanlah bukti yang mutlak tetapi menurut teoripendaftaran tanah sistem torrens itu dianut dari konsep Australia, sertifikatbukan bukti yang mutlak tetapi sertifikat adalah bukti yang kuat, karena kitamelihat sistem negatif sepanjang tidak ada alat bukti lain maka dianggapkuat, kalau mutlak sistem Australia sistem positif ketika didaftar lalu keluarsertifikat siapapun tidak bisa

  Bahwa bagi Debitur yang beritikad baik maka ia akan mengatakan agarjaminannya dilelang saja contoh jika harga lelang rumah terjual 350 jutamaka 50 juta diberikan kepada Debitur; Bahwa Lelang itu kan penjualan kepada publik, penjualan dimuka umumjadi harus diketahui oleh umum seperti pemasangan Pamflet; Bahwa konsep Onrechtmatigedaad, perbuatan tersebut menimbulkankerugian, itulah sebabnya dalam filosofi hukum perdata selalu perbuatanmelawan hukum selalu terkait dengan kerugian; Bahwa kalau sistem Torrens

• No. 24 Tahun 1997) danbukan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961tersebut tidak mengenal istilan kadaluarsa (tenggang waktu) dikarenakansystem pembuktian agraria di Indonesia mengunakan system pembuktiannegatip (Torrens Negatip), yang dapat membuka peluang bagi setiap orangyang merasa kepentingannya dirugiakan atas terbitnya sertipikat tanpa adanyajangka waktu yang ditentukan, dapat mengajukan pembatalan

• Torrens Nagatif;Sebelum masa 5 ( lima ) tahun, Sertifikat dapat dibatalkan selama bisadibuktikan kepemilikannya ;2.

  Torrens Positif ;Setelah berlaku 5 ( lima ) tahun Sertifikat tersebut tidak dapat dibatalkan;Selama 16 tahun telah diberlakukannya PP 24 tahun 1997 ini sudah sepatutnyadiberlakukan secara mutlak, artinya Sertifikat tanah yang sudah berlaku lebihdari 5 ( lima ) tahun tidak dapat dibatalkan atau diganggu gugat karena telahdiberikan waktu yang cukup lama ;Mohon kepada majelis Hakim yang terhormat dapat arif dan bijaksana untukmemenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 sehinggajaminan

• Pendaftaran Tanah; Bahwa yang dimaksud dengan melanggar Pasal 19 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 Pasal 2, 3 dan 4 PP 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah secaraSistimatik dalam pendaftaran tanah secara Sporadik ; Karena TERGUGAT seharusnya dalam mengadakan Pengukuran Tanah tidaksembarangan menerima permohonan pendaftaran tanah sebab TERGUGATmemiliki prosedure tetap, dimana TERGUGAT dalam setiap menerimapermohonan pendaftaran tanah melalui suatu pemeriksaan yang disebut Panitia A(Menurut Sistem TORRENS

• Bahwa yang dimaksud melanggar pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961tentang Pengukuran Tanahmenurut Para Penggugat karena Tergugatseharusnya dalam mengadakanpengukuran tanah tidak gegabah menerima permohonanpendaftaran tanah sebabTergugat memiliki prosedur tetap dimana Tergugatdalam setiap menerimapermohonan pendaftaran tanah~ melalui suatu. pemeriksaanyang disebut Panitia A(menurut sistem Torrens disebut examiner of title).Ataupun pendaftaran sistematikdengan

• Torrens NagatifSebelum masa 5 (lima) tahun, sertifikat tersebut dapat dibatalkan selamabisa dibuktikan kepemilikannya;2/.

  Torrens PositifSetelah berlaku 5 (lima) tahun sertifikat tersebut tidak dapat dibatalkan.Selama 17 tahun telah diberlakukannya PP 24 Tahun 1997 ini sudahsepatutnya diberlakukan secara mutlak, artinya sertifikat tanan yang sudahberlaku lebih dari 5 (lima) tahun tidak dapat dibatalkan atau digangu gugatkarena telah diberikan waktu yang cukup lama.Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat arif dan bijaksana untukmemenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 sehinggajaminan kepastian

• menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaanhak tersebut, apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat danKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitansertipikat tersebut.Menimbang, bahwa secara konsepsional, dalam regim hukum pendaftarantanah nasional kita menganut sistem Torrens

  publikasi negatif bertendensi positifmengandung asas nemo plus yuris, yang memberikan perlindungan hukumkepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya, sehingga dengan asas iniselalu. terbuka kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh kepadapemegang hak atas tanah yang terdaftar;Menimbang, bahwa norma Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan pengaturan sistempendaftaran hak atas tanah dengan mengggunakan kombinasi sistem torrensnegatif dan torrens

  Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala KantorPendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau suratsurat bukti hak danketerangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkanSurat atau Suratsurat bukti hak itu;Menimbang, bahwa secara konsep dan implementasi rumusan norma Pasal18 tersebut diatas merupakan penerapan daripada konsep torrens system dalamsistem pendaftaran tanah di Indonesia dengan indikasinya orang yang merasaberhak atas tanahnya harus memohonkan haknya atas tanah

• Dalam arti dengan adanya lembaga examiner of tittle(torrens system) yang terkandung dalam sistem pendaftaran tanah nasional untukpendaftaran hak atas tanah dengan asal pemberian haknya berupa pengakuanhak, maka adanya kesempatan yang masih diberikan kepada orang atau pihakyang merasa haknya lebih benar/kuat dari yang terdapat dalam suatu sertipikat,untuk mengajukan tuntutan haknya kepada Pengadilan yang berwenang Dengankata lain, hal yang demikian merupakan konsekuensi daripada sistem pendaftarantanah

• Dalam arti dengan adanya lembaga examiner of tittle (karenaIndonesia menganut Torrens system) yang terkandung dalam sistem pendaftarantanah Nasional untuk pendaftaran hak atas tanah dengan asal pemberian haknyaberupa pemberian hak melalui penetapan Pemerintah (dalam hal ini SuratKeputusan Pemberian Hak dari Tergugat), maka adanya kesempatan yang masihdiberikan kepada orang atau pihak yang merasa haknya lebih benar/kuat dari yangterdapat dalam suatu sertipikat, untuk mengajukan tuntutan haknya kepadaPengadilan

• /PTUNSRGdan jenis hak atas tanah yang diciptakan oleh UndangUndang Pokok Agrariamenghasilkan model sertipikat yang memiliki karakter yuridis deklaratif(menerangkan Saja sifatnya);Bahwa suatu ketetapan/keputusan deklaratif itu) sendiri merupakanketetapan atau keputusan yang hanya menyatakan yang bersangkutan dapatdiberikan haknya karena termasuk golongan ketetapan yang menyatakan hukum(rechtsvastellende beschikking);Bahwa regim pendaftaran tanah nasional mengadaptasi (tidak sepenuhnyamengadopsi) Torrens

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah asas torrens yang bertujuanuntuk meneliti sejarah perolehan hak atas tanah, mulai dari awal sampai akhir (asal usultanah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalildalil sangkalan Tergugat I, II, Ill, V, serta dalil Turut Tergugat;Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Tergugat I menyatakan bahwa ParaPenggugat bukanlah Pemilik tanah obyek sengketa, oleh karena menurut Tergugat I, sejakjaman Jepang sampai saat ini belum

• pendaftaran tanah yangberlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam registerbukanlahberarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabilaketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.8 Negara Indonesia dalam pendaftaran tanah menggunakan sistem publikasinegatif, yang artinya sertifikat tanah yang diterbitkan bukanlah alat bukti yangmutlak karena pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihakyang namanya tercantum dalam sertifikat itu di peradilan.Berbeda dengan sistem torrens