mempertanyakan tentang upah/gaji Penggugatdan menyampaikan penolakan terhadap Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak oleh pihakDeruSahaan 5 222 neon nn nnn nen nen nn enn ne eee13)Bahwa Penggugat sampai dengan diterimanya surat terakhir dari Tergugat,yaitu tanggal 29 September 2011, masih terus bekerja sebagaimanabiasanya di TULUNG GELAMESTATE 52 222222 n nnn nanan nn ennnne nnn enn eee14)Bahwa Penggugat telah mengajukan Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Seatan(TRIPARTID

).Perbaikan :Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat secara sepihaktersebut, dan mengingat sudah tidak lagi terjalin hubungan kerja secaraharmonis, maka Penggugat menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebutdengan kategori TANPA KESALAHAN.15)Bahwa Penggugat telah mengajukan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi SumateraSelatan (TRIPARTID) yangmana telah mengeluarkan anjuran pada tanggal18 Juli 2012, yang berisi :e Uang pesangon : 9x

Bahwa berhubung penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikanmasalah maka pada tanggal 7 Juni 2010 Penggugat mengajukan perkarake instansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan untuk menyelesaikan masalah secara Tripartid (Vide Pasal 8UndangUndang No. 2/2004);. Bahwa penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyatatanggal 22 September 2010 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanmengeluarkan Surat Anjuran No. 567/221/DSTKM/2010.

Bintan LagoonResort menyurati pihak Tergugat agar memyelesaikan masalah Penggugat secaraBipartid sesuai dengan isi PKB (terlampir) ;Bahwa pada tanggal 12 November 2011 pihak Tergugat membalas surat undanganPenggugat yang tertanggal 11 November 2011, yang isinya pihak Tergugat tidakbersedia/menolak melakukan Bipartid dan mengajak pihak Penggugatmenyelesaikannya di Tripartid melalui mediator oleh Disnaker (terlampir) ;17181920Bahwa dalam hal ini jelas jelas pihak Tergugat telah melanggar dan tidakmengindahkan

isi PKB pasal 7 ayat 4 Pengusaha dan Serikat Pekerja menjamin akanmenyelesaikan permasalahan secara Bipartid berdasarkan hubungan industrial danperaturan ketenagakerjaan yang berlaku ;Bahwa hasil tindakan pihak tergugat jelasjelas telah melanggar peraturanperundangundangan yang yang berlaku (sebelum mengajukan tripartid terlebihdahulu mengadakan bipartid di tingkat perusahaan ;Bahwa tanggapan surat yang dilayangkan PUK FSP Par KSPSI PT.Bintan LagoonResort tertanggal 12 November 2011, maka pihak

Disnaker, menganjurkan untukmenyelesaikan di tingkat bipartid terlebih dahulu ;Bahwa dari hasil bipartid yang di perintahkan oleh Dinas tenaga kerja, maka harijum,at 13 Januari 2012 pukul 14.00 WIB dilaksanakan Tripartid yang hasilnya :a. dari pihak Tergugat tetap pada pendirian, untuk mem PHK saudara Penggugat tanpab.212223pesangon (Bukti terlampir) ;dari pihak Penggugat tetap menginginkan sdr.Penggugat dipekerjakan kembali keposisi semula (Front Office/Concierge) ;Bahwa hasil anjuran yang diperintahkan

mediator untuk bipartid,maka terjadilahperbedaan pendapat yang tidak disepakati yakni: Pihak Tergugat tetap memberikansurat skorsing menuju PHK sedangkan pihak Penggugat meminta tetap dipekerjakandi posisi semula yakni di front office/concierge (terlampir) ;Bahwa dari hasil bipartid tersebut, pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakatuntuk menyelesaikan di tingkat tripartid kembali ;Bahwa pertemuan tripartid yang ke dua pada tanggal 13 Januari 2012 yang isinyapihak Tergugat tetap pada pendiriannya

Teguran dalam bentuk suratPeringatan , Il, Ill dan surat Skosing terlebin dahulu kepada Penggugatjelas merupakan Pemusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui posedur yang berlaku, sehingga Pengggat berusahamenyelesaikan Permasalahan secara Biparid tetapi tidak dapat diselesaikansecara musyawarah;Bahwa oleh karena perundingan Bipartid mengalami kegagalan sehinggaPenggugat Mengajukan Pengaduan Ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Deli Serdang untuk diproses secara Tripartid

;Bahwa Penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyata tanggal16 Agusus 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deli Serdangmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560.9476/DKTR/2016 hal mana sesuaisurat anjuran tersebut menyatakan Penggugat tidak bersalah, namunterhadap Pesangondan Penggantian Perumahandan Perobatan UpahProses, Uang Cuti, Uang THR 2016 yang harus dibayar Tergugat KepadaPenggugat belum dapat dilaksanakan;Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004yang

dan 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugat sudahlama bekerja dan tidak pernah melakukan kesalahan;Bahwa sehubungan dengan andanya masalah perselisihan hubunganindustrial antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusahamnyelesaikan permasalahan secara bipartid tetapi tidak ada penyelesaian.Bahwa oleh karena melalui perundingan bipartid tidak ada penyelesaiansehingga penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Dan TenagaKerja Pemerintah Kota Medan untuk diproses secara tripartid

;Bahwa melalui perundingan secara tripartid tersebut tidak ada penyelesaian,Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan MengeluarkanSurat Anjuran No. 567/4314/DSTKM/2015 tertanggal 6 Agustus, hal manasesuai Anjuran tersebut menyatakan bahwa hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat dapat di akhiri dengan ketentuan memberikanuang Pesangon Penggugat, namun tidak diselesaikan;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang Undang No.2 Tahun 2004yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah

Bahwa berhubung Penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan Perkara keInstansi yang berwenang yakni Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan secara Tripartid (Vide Pasal 8UU No. 2/ 2004);5.

Bahwa Penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyata tanggal06 Agustus 2014 Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Utaramengeluarkan Surat Anjuran Nomor 13856/DTKTR/2014 hal mana sesuaiAnjuran tersebut menyatakan Para Penggugat jelas tidak bersalah danmenganjurkan Tergugat untuk memberikan hakhak Para Penggugat selamabekerja namun baik terhadap Pesangon, Penghargaan Masa Kerja danPergantian Hak dan Perobatan/Perumahan yang harus dibayar Tergugatkepada Penggugat belum dapat

2 Oktober 2011 Penggugat menyampaikan surat kepadaHRD Palembang BO mempertanyakan tentang upah/gaji Penggugat danmenyampaikan penolakan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihakoleh pihak perusahaan;13 Bahwa Penggugat sampai dengan diterimanya surat terakhir dari Tergugat, yaitutanggal 29 September 2011, masih terus bekerja sebagaimana biasanya diTULUNG GELAM ESTATE;14 Bahwa Penggugat telah mengajukan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan (TRIPARTID

).Perbaikan :Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat secara sepihak tersebut, danmengingat sudah tidak lagi terjalin hubungan kerja secara harmonis, makaPenggugat menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan kategoriTANPA KESALAHAN.15 Bahwa Penggugat telah mengajukan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan(TRIPARTID) yang mana telah mengeluarkan anjuran pada tanggal 18 Juli2012, yang berisi:e Uang pesangon : 9

tibatiba tanpa adanya surat Teguran dalam bentuksurat Peringatan I,lI,II dan surat Skosing terlebin dahulu kepadaPenggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpamelalui posedur yang berlaku, sehingga Pengggat berusahamenyelesaikan Permasalahan secara Biparid tetapi tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah ;Bahwa oleh karena perundingan Bipartid mengalami kegagalan sehinggaPenggugat Mengajukan Pengaduan Ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Deli Serdang untuk diproses secara Tripartid

;Halaman 2Putusan No.151/Pdt.SusPHI/2016/PNMdn.Bahwa Penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyatatanggal 16 Agusus 2016 Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi DeliSerdang mengeluarkan Surat Anjuran No.560.9476/DKTR/2016 halmana sesuai surat anjuran tersebut menyatakan Penggugat tidakbersalah,namun terhadap Pesangondan Penggantian PerumahandanPerobatan Upah Proses , Uang Cuti ,Uang THR 2016 yang harusdibayar Tergugat Kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan ;Bahwa berdasarkan pasal 14

tergugat memperlihatkan surat rekomendasi PHKdari turut tergugat Il Kepada penggugat dihadapan SYAIFULLAH sebagai SPO(Supervisor Penunjang Oprasional) di kantor Tergugat, dan ARVA HUDAYAsebagai staf SDM di kantor Tergugat.Bahwa setelan Perundingan Bipartit ketiga namun tidak juga tercapalkesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, kemudian dilakukakn mediasilanjutan untuk mencari solusi penyelesaian kasus, tapi tidak terjadi kesepakatan.Selanjutnya pihak tergugat merekomendasikan untuk dilakukan tripartid

setelah diperlinatkan surat Rekomendasi dari Turut Tegugat Il tentangpemutusan kerja antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan suratkepada Turut Tergugat Tertanggal 10 Oktober 2019 untuk mereview kembalirekomendasi PHK tersebut dan mendapat jawaban per tanggal 25 Oktober 2019dari Turut Tergugat yang isinya menolak isi dari Surat permohonan review Suratyang dikirimkan oleh Penggugat.Bahwa selanjutnya Tergugat mengundang Penggugat pada hari Senin, 14Oktober 2019 untuk melakukan Perundingan Tripartid

, namun dalam PerundinganTripartid tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena dari pihak DinasTenaga Kerja Kabupaten Gowa tidak memiliki mediator;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 terjadi Perundingan Tripartidyang berlangsung di Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos Disnakertrans Prov.Sulawesi Selatan, namun dalam perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatandan akan dilakukan Perundingan Tripartid lanjutan setelan Penggugat danTergugat melengkapi dokumen; Putusan No.2 /Pdt.SusPHI

tanpa adanyasurat Skorsing, yang diajukan Tergugat jelas merupakan PHK sepihak dansewenangwenang tanpa melalui Prosedur yang berlaku, sehingga Penggugatberusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartid tetapi tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah ;Bahwa berhubung penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 27 Pebruari 2013 Penggugat mengajukan Perkara keInstansi yang berwenang yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja PemerintahKota Medan untuk menyelesaikan secara Tripartid

Bahwa Penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyata tanggal18 April 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medanmengeluarkan Surat Anjuran No. 567/823/DSTKM/2013, hal mana sesuaiAnjuran tersebut menyatakan Penggugat jelas tidak bersalah ;7. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No. 2/2004 tentang PPHI yangmenyatakan dalam hal Anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salahsatu dapat melanjutkan penyelesaian pada Pengadilan Negeri Medan.

Uang Penggantian Hak : 15% x Jumlah Pesangon + Uang masa Kerja(15 % x Rp. 22.440.000,) = Rp3.360.000.Jumlah Total = Rp. 25.806.000.Bahwa guna mendapatkan haknya tersebut Tergugat telah berupayasecara kekeluargaan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat,sehingga penggugat mengadukannya ke hadapan Dinas Tenaga KerjaKabupaten untuk mediasi secara Tripartid karena upaya Bipatrid sudahmenemukan jalan buntu.

pertimbangannya halaman 13 alinea ke 7yaitu Penetapan Hari Tua dan Jaminan Kematian, padahal buktiPEMOHON KASASI bertanda T3 adalah berupa History Tenaga KerjaPeriode 2008 berikut lampirannya, yang merupakan bukti tentangpembayaran premi untuk seluruh Program Jamsostek yang diikuti olehPEMOHON KASASI, sedangkan khusus untuk Jaminan Hari Tua danJaminan Kematian, oleh PEMOHON KASASI dinyatakan dalam buktibertanda T4 A dan T4 B;Selanjutnya, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan tentangproses Tripartid

Bahwa atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi olehTergugat, dan pertemuan Bipartit yang tidak menghasilkan putusan aliasdeadlock, kemudian dilanjutkan dengan proses tripartid/mediasi denganmelibatkan unsur pemerintah yaitu kantor Disnaker Jakarta Utara gunamendapatkan titik temu dan hasil dari perselisihan antara Penggugat danTergugat, namun mediasi pada tingkat Tripartid tidak berhasil juga.7.

Bahwa proses tripartid/mediasi dengan melibatkan unsur pemerintah yaitu kantorDisnaker Jakarta Utara sesuai dengan Suratnya No.2644/1831 tanggal 29Agustus 2018 pada akhirnya mengeluarkan Anjuran yaitu :1) Perusahaan PT. Ufo BKB Syariah beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No.2 Komp. Ruko Perkantoran Marinatama Blok C 13 Jakarta Utara agarmembayarkan kepada pekerja Sdr.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 5Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI) yang menyatakan bahwa:Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapaikesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepadaPengadilan Hubungan IndustralOleh karena PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan angka 6 halaman 9pada pokoknya menyatakan bahwa:Adanya proses tripartid/mediasi dan proses mediasi

pada tingkat tripartidtidak berhasil.Sehingga terbukti, Pengadilan Hubungan Industrial a quo tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Pengadilan HubunganIndustrial hanya berwenang jika jika penyelesaian melalui konsiliasi ataumediasi tidak mencapai kesepakatan dan bukan tripartid atau mediasi,maka sangat beralasan hukum Gugatan a quo dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijkeverklaard), hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 KIAG?

peringatan, sekorsing terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakanPHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yang berlaku,sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartidtetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;Bahwa berhubung penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 9 Maret 2012 Penggugat mengajukan perkara ke instansiyang berwenang kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLangkat untuk menyelesaikan masalah secara Tripartid

(vide Pasal 8 UU Nomor2/2004);Bahwa penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyata tangal 9 Mei2012 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Langkat mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 563330.3/DISNAKERTRANS/2012.

dahulu kepada paraPenggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpamelalui Prosedur yang berlaku, sehingga para Penggugat berusahamenyelesaikan secara Bipartid tetapi tidak dapat diselesaikan secaramusyawarah;e Bahwa berhubung penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikanmasalah maka selanjutnya para Penggugat mengajukan perkaranya keInstansi yang berwenang dalam ketenagakerjaan yang dalam hal iniadalah Dinas Tenaga Sosial, Kerja dan Sosial Kota Medan untukmenyelesaikan masalah secara Tripartid

(Vide Pasal 8 UU No. 2/2004);e Bahwa penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai, ternyatatanggal 30 September 2009, Dinas Sosial dan tenaga kerjamengeluarkan Anjuran No. 567/1307/DSTKM/2009 dimana sesuaianjuran tersebut menyatakan para Penggugat tidak bersalah, namunbaik terhadap Pesangon, Penghargaan masa kerja dan PenggantiPerobatan yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat belumdapat dilaksanakan kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004, yang menyatakandalam

ternyata Penggugat yang maumenuntut hak haknya karena mau pensiun, dengan demikianPenggugat telah menyalahi prosedur' penyelesaian masalahketenagakerjaan, yakni tidak melalui bipartid terlebin dahulu melainkanlangsung secara tripartid di Disnaker kota Samarinda.

ternyata Penggugat yang maumenuntut hak haknya karena mau pensiun, dengan demikian Penggugattelah menyalahi prosedur penyelesaian masalah ketenagakerjaan, yaknitidak melalui bipartid terlebih dahulu melainkan langsung secara tripartid diDisnaker kota Samarinda. Karenanya Tergugat menolak tuntutanPenggugat dan menyarankan Penggugat bekerja kembaii.3.

,II,III, dan surat Skorsing terlebih dahulu kepada Penggugat jelasmerupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui Prosedur yangberlaku ,sehingga Penggugat berusaha menyelesaiakan Permasalahansecara Bipartid tetapi tidak dapat diselesesaikan secara musyawarah ;Bahwa oleh karena perundingan Bipartid mengalami Kegagalan sehingaPenggugat Mengajukan Pengaduan Ke Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan pada tanggal 06 Juni 2015 untuk diproses secaraTripartidBahwa Penyelesaian secara Tripartid

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan PHK dilakukan tanpa teguran dan suratperingatan sehingga dilakukan Bipartid namun tidak dapat terselesaikansecara musyawarah, demikian hingga tripartid ;e Bahwa tentunya tidak akan ada titik temu, ketika persepsi atau pemahamanterhadap permasalahan berbeda antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;e Bahwa PENGGUGAT sepertinya memaksakan kehendak dengan tetapmeminta pertanggung jawaban dari TERGUGAT yang nyatanyata tidakmempunyai hubungan kerja dengan PENGGUGAT;e Bahwa meskipun

Bahwa penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyatatanggal 25 Mei 2011 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanmengeluarkan Surat Anjuran No. 567/1361/DSTKM/2011 Hal mana sesuaianjuran tersebut menyatakan Penggugat tidak bersalah, namun baikterhadap pesangon, penghargaan masa kerja dan pengganti perobatanyang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat belum dapatdilaksanakan kedua belah pihak;.

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya memPHK Penggugatberdasarkan bukti risalah pertemuan Bipartid dan Tripartid beralasan bahwamenurut Tergugat "Penggugat di PHK karena telah habis masa kerjanya,sehingga dianggap tidak ada masalah;Hal. 3 dari 41 hal.Put.Nomor 101 K/Pdt.Sus/201313.

Bahwa di dalam tingkat tripartid tetap tidak menemui kesepakatan,sehingga dikeluarkannya Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Provinsi DKI Jakarta No.96/ANJ/D/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011(Bukti P10), Mediator menganjurkan:1. Agar pihak pekerja Sdr. Maleachi Marinsib Palinggi (Crack) dapatmenerima hubungan dengan pengusaha PT.

penjajakan;Bahwa sedangkan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;"Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaanyang bersifat tetap" ;Dengan demikian bahwa sifat pekerjaan yang dilakukan Penggugat adalahpekerjaan yang terus menerus sebagai pekerjaan utama yang diproduksiyaitu berita Tergugat pada Koran Elektronik Reuters, karenanya alasanPHK terhadap Penggugat adalah habis masa kontraknya sebagaimanaalasan Tergugat saat bipartid dan tripartid

Bahwa sudah pasti surat tersebut tidak akan sampai ketangan Tergugatkarena tidak pernah dikirim kealamat Tergugat yang sebenarnyaseandainyapun surat tersebut sampai ketangan Tergugat makaTergugat juga tidak akan menghadiri surat tersebut, karena Tergugatbukan Direktur/Pengusaha Perumahan Kuala Namu Residence ;16.Bahwa oleh karena surat panggilan untuk proses Tripartid yangdisampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deli SerdangCacat Hukum atau Error In Pesona, maka proses Tripartid tersebut

Musthafa Rio saragi bekerja kepada tergugat , Alm.Musthafa Rio saragi tidak pernah mendapatkan Surat peringatan / Tegurandari Penggugat ;10.Bahwa berhubung Penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat11menyelesaikan masalah maka Penggugat melimpahkan permasalahan keInstansi yang berwenang yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanuntuk menyelesaikan secara Tripartid ( Vide Pasal 8 UU No. 2/2004) ;.Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebuttidak selesai juga.Maka,