melawan hukum telah dengan sengadja memiliki170 bal benang tenun milik Koptexi Sampang, setidaktidakuja seluruhnjaatau sebagian kepunyaan orang lain bukan terdakwa dan 170 bal benang tenuntersebut ada dalam penguasaannja bukan karena kedjahatan melainkan berhubung dengan pekerdjaannja sebagai Pengurus harian Koptexi Sampang, tetapi setelah 170 bal benang tenun tersebut ada dalam penguasannja ternjatatidak disalurkan kepada Koptexi Primair anggauta Koptexi Daerah tingkat IISampang, sesual dengan tudjuan

Marga Bhakti di Surabaja, melainkan menjeleweng dari tudjuan penggunaan 170 bal benang tenun tersebut, oleh mereka dikuasakan kepada terdakwa VI untuk didjual bebas dengan perantaraan saksi If seharga Rp. 27 djuta dan hasi keuntunganpenjelewengan tersebut + Rp. 1.630.000, setidak2nja Rp. 700.000, dipergunakan untuk kepentingan mereka bersama pengurus, dengan atau karenahasit keuntungan pendjualan 170 bal benang tenun setjara menjeleweng tersebut, dipergunakan untuk kepentingan memperkaja diri mereka

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalamusia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun,Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2020/PA.Dglpernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon IIyang bernama MASIARA (Alm) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi Nikahbernama Djamin dan Tudjuan, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 2Gram,3.

itu tidak merugikan keadaan Devieven R.J. ataupun tidak bertentangan dengan tudjuan Ordonantic Deviezen dan djuga tidak pula dapat menjerahkan dokumen2jang ditundjuk oleh atau atas nama Pemerintah R.l. jang menjatakanbahwa telah dipenuhi aturan2 jang telah ditetapkan bagi. mentjapaitudjuan ordonnansi, dengan djalan pada waktu dan melalui tempat tersebut diatas dengan sengadja atau tidak dengan sengadja ia telah memasukkan kedalam wilajah RI, 3 buah mobil Sedan dari rupa2 .tersebut diatas sedangkan

Bahwa Penggugat telah menjalankan kegiatan usaha mendirikan SPBU (Stasiun PanniftjanRahan Rakar Ilmiim* Hi atas lahan milik Terminal vann tarlatak Hj .IIKebon Kawung, Bandung seluas 1207 M2 (seianjutnya disebut ObyekPerkara) sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini, berdasarkan SuratPersewaanRerriiannka Waktn Panrliann Smnai Hihatalkan 1 ani RarinaHa anannan PNKAee i ee ey eeUntuk Tudjuan Pengangkutan tanggal 2 Juli 1980, untuk memperbaharuiPerjanjian No. 01140/BB/70 (Seianjutnya disebut "Perjanjian

itu tidak merugikan keadaan Devieven R.J. ataupun tidak bertentangan dengan tudjuan Ordonantic Deviezen dan djuga tidak pula dapat menjerahkan dokumen2jang ditundjuk oleh atau atas nama Pemerintah R.l. jang menjatakanbahwa telah dipenuhi aturan2 jang telah ditetapkan bagi. mentjapaitudjuan ordonnansi, dengan djalan pada waktu dan melalui tempat tersebut diatas dengan sengadja atau tidak dengan sengadja ia telah memasukkan kedalam wilajah RI, 3 buah mobil Sedan dari rupa2 .tersebut diatas sedangkan

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tuDjuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi olehAllah Swt;3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di aa tn noi Jakarta Selatan;4.

Kebon Kawung, Kelurahan Pasir kaliki, Kecamatan Cicendo KotaBandung (selanjutnya disebut Lahan SPBU) sejak tanggal 2 Juli 1980berdasarkan Surat Persewaan Berdjangka Waktu Pandjang SampaiDibatalkan Lagi Daripada Lapangan PNKA untuk Tudjuan PengangkutanHal 1 dari 31 halaman putusan PT. Bandung No. 238/PDT/2019/PT.BDG(selanjutnya disebut Perjanjian Sewa Lahan/ Bukti P1).

Kereta Api Indonesia (Persero) Berkedudukan diBandung, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bandung, untukmendirikan dan menjalankan usaha SPBU, hal ini sebagaimana yang diakulPenggugat dalam Gugatannya tertanggal 22032018;Bahwa perjanjian sewa antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkanSurat Persewaan Berdjangka Waktu Pandjang Sampai Dibatalkan LagiDaripada Lapangan PNKA Untuk Tudjuan Pengangkutan, tertanggal 8 Juli1980 telah mengalami beberapa kali perpanjangan sewa sampai denganSurat Perpanjangan

Di dalam Bukti P1, Pasal 6 ayat(2) tentang tentang Djangka Waktu Perdjanjian menyebutkan, bahwa: "Untukmemperpandjang djangka waktu perdjanjian ini, berlaku apa yang ditetapkanpada pasal enam daripada Peraturan Dan Syarat Umum tersebut di atasjuncto Pasal 4 yang menyebutkan: "Pihnak Kedua tunduk tanpa sjarat kepadaperaturan dan sjaratsjarat umum tentang persewaan berdjangka waktupandjang sampai dibatalkan lagi daripada lapangan perusahaan negarakereta api untuk tudjuan pengangkutan.

Dengan singkat tudjuan pidanapendyjara adalah pemasjarakatanHalaman 15 dari 28 halaman.

Bangunan milik Para Pemohon Kasasi yang berdiri di atas bidang tanahnegara a quo adalah legal dan sah, sebab menurut ketentuan Pasal 1,bukti P12, berbunyi pada pokoknya: Pasal satu Tudjuan Penjewaan TanahPihak kedua hanja diperbolehkan mempergunakan lapangan(lapangan*) tadi melulu untuk mendirikan bangunan + 144 m jangkontruksinja bersifat sementara dan mudah dipindahkan;Jadi jelaslah secara yuridis formil, bangunan yang berada di atas tanahnegara a quo, terkenal dengan Jalan Bubutan 143 C Surabaya

WanDumairi Ilyas meninggal yang merupakan perpajangan tangan Stiching I.cPenggugat untuk mengurus harta tersebut, hal ini dibuktikan denganadanya pernyataan Saudara kandung Tergugat yang menyatakanTergugat mengkat dirinya sendiri sebagai nazir dan tidak sah, yang akankami buktikan dipersidangan kelak; Bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan Penggugat telah kelirumemahami isi Pasal 4 stiching yang menyebutkan Stiching ini tidakmempunyai tudjuan memberikan sokongan berkala atau sekali kepadaseseorang

atau badan dengan tjumatjuma, ketjuali kepada badanbadansosial yang telah diakui sjah oleh umum dan undangundang;Bahwa atas dalil Tergugat tersebut justeru Tergugat lah yang keliru dansengaja menyesatkan karena hanya mengutip sebahagian, dimana secarajelas pada Pasal 4 stiching disebutkan :v Stiching ini tidak mempunyai tudjuan memberikan sokonganberkala atau sekali kepada seseorang atau badan dengan tjumaHalaman 57 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.yuma, ketjuali kepada badanbadan

sosial yang telah diakui sjaholeh umum dan undangundangv Stiching ii mempunyai tudjuan chususnya menjokong danmembantu) dalam arti yang seluasluasnja, anakanak danturunannja Radja Burhanoedin; 1.

yayasan sendiri adalah badan hukum (rech Person) yang samaseperti manusia (naturali rech) yakni pendukung hak dan kewajiban, dandapat digugat serta menggugat dipengadilan, serta mempunyai hartakekayaan tersendiri yang terpisah dari pengurusnya, sehingga hartahartayang telah dimasukkan dalam Stiching wakaf darwisjah adalah milikStiching wakaf darwisjah; Bahwa secara jelas sebagaimana telah kami uraikan pada bunyiPasal 4 akta pendirian stiching sebagaimana diatas jelas disebutkanStiching ini mempunyai tudjuan

Bahwa menurut E.UTRECHT, dalambuku yang berjudul Pengatar Hukum Administrasi Negara yangmenyatakan bahwa Dalam pembuatan ketetapan administrasinegara harus memperhatikan ketentuanketentuan tertentu.Ketentuan itu terdapat dalam ketentuan tatanegara (mengenalkompetensi dan tudjuan) maupun dalam hukum administrasi negara(mengenai procedure). Bilamana ketentuan itu tidak diperhatikanmaka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan jang mengadungkekurangan.

Ketentuan itu terdapat dalam ketentuantatanegara (mengenai kompetensi dan tudjuan) maupun dalam hukumHalaman 19 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKLadministrasi negara (mengenai procedure). Bilamana ketentuan itu tidakdiperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan jangmengadung kekurangan. Kekurangan dalam suatu ketetapan dapatmenjadi sebab ketetapan itu tidaksah (nietrechtsgelding). 35.

Maksuddan tujuan didirikan Yayasan adalah mendirikan rumah sakit Islam yangsesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana tercantum dalam AktaPendirian adalah:Pasal 2Maksud dan TudjuanMaksud dan tudjuan jajasan ini adalah:Halaman 13 dari 25 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2016a. Mendirikan/membangun dan mendjalankan Rumah Sakit Islam danusahausaha lain dalam bidang kesehatan (Balai Pengobatan, BalaiKesehatan lbu dan Anak, Apotik, Pabrik Obat, dan lainlainnja);b.

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya yayasan tersebut adalahHalaman 16 Putusan Nomor 516/PDT/2018/PT.DKIuntuk mengusahakan suatu tempat dan gedung untuk para pucukpimpinan GPU dan mengelola asetaset yang telah dimiliki ataunantinya akan dimiliki oleh GPU. sebagaimana yang tertuang dalamPasal 2 (dua) Akta Pendirian Jajasan Nomor: 35 tertanggal 6 Oktober1955 yang dibuat dihadapan ELIZA PONDAAG Notaris di Jakarta,yang berbunyi sebagai berikut:Maksud dan tudjuan dari Jajasan ini,alah: terutama untuk

Walaupun kepada hakim dan administrasi negara diberi suatu laranganmengudji setjara materiil, masih djuga mereka dapat mengudji isi undangundang pada kebenaran halhal konkrit jang menjadi alasan pembuatannja.Tetapi bilamana ternjata bahwa isi dan tudjuan undangundang jangbersangkutan tidak sesuai dengan halhal konkrit jang mendjadi sebabundangundang itu dibuat, maka hakim dan administrasi negara tidak berhakmembatalkannja.

Tetapi bilamana ternjatabahwa isi dan tudjuan undangundang jang bersangkutan tidaksesuai dengan halhal konkrit jang mendjadi sebab undangundang itu dibuat, maka hakim dan administrasi negara tidakberhak membatalkannja.

Tetapi bilamana ternjatabahwa isi dan tudjuan undangundang jang bersangkutan tidaksesuai dengan halhal konkrit jang mendjadi sebab undangundang itu dibuat, maka hakim dan administrasi negara tidakberhak membatalkannja. Mereka hanja dapat menyatakanbahwa undangundang itu tidak mengikat (nietverbindend)perkara jang bersangkutan."

Walaupun kepada hakim dan administrasi negara diberi suatu laranganmengudji setjara materiil, masih djuga mereka dapat mengudji isi undangundang pada kebenaran halhal konkrit jang menjadi alasan pembuatannja.Tetapi bilamana ternjata bahwa isi dan tudjuan undangundang jangbersangkutan tidak sesuai dengan halhal konkrit jang mendjadi sebabHalaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1089/B/PK/PJK/2017undangundang itu dibuat, maka hakim dan administrasi negara tidak berhakmembatalkannja.

Tetapi bilamanaternjata bahwa isi dan tudjuan undangundang jangbersangkutan tidak sesuai dengan halhal konkrit jangmendjadi sebab undangundang itu dibuat, maka hakim danadministrasi negara tidak berhak membatalkannja.

Tetapi bilamana ternjatabahwa isi dan tudjuan undangundang jang bersangkutan tidaksesuai dengan halhal konkrit jang mendjadi sebab undangundang itu dibuat, maka hakim dan administrasi negara tidakberhak membatalkannja. Mereka hanja dapat menyatakanbahwa undangundang itu tidak mengikat (nietverbindend)perkara jang bersangkutan."