Mengingat, ketentuan ketentuan Hukum serta pasal pasalperundang undnagan yang berkaitan dengan perkara iniMENGADILI1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biayaperkara yang hingga kini dihitung sebesarRp.126.000, (seratus dua puluh enam riburupiah) Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu,tanggal 21112007 M. yang bertepatan dengan tanggal 11Dzulqoidah 1428 H.oleh Drs.H.MUDJAHIDIN AR.M.Hum. sebagaiKetua Majelis, Drs. KAS NARI dan H.

AdDaru Qutri) .Maka demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubunganseorang laki laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwapernikahan para pemohon harus dinyatakan adalah pernikahan yangtidak sah dan apabila para pemohon menginginkan penikahan yangsah, maka pemohon harus menikah ulang sesuai dengan ketentuanhukum syara dan peraturan perundang undnagan yang berlaku ;Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang = atau tidakterpenuhinya sebagian syarat syarat yang ditentukan dalamperaturan perundang

bahwa atas harta peninggalan Pewaris Pemohon sepakat membaginyasesuai dengan ketentuan hukum islam dalam bidang kewarisan ataumusyawarah Para Ahli Waris.8. bahwa atas dasar halhal sebagaimana tersebut di atas cukup beralasan bagipara pemohon dalam mengajukan permohonan waris ,maka sesuai denganhukum islam ,oemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenanmenetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris.9. bahwa terhadap biaya perkara ini agar di bebankan sesuai denganperundang undnagan

MUIN. 1 (satu) lembar undnagan pernikahan atas nama MULIADI MUNIR Als.MULL dan saudari NURFADILLAH ISLAMIATUL Als. FAT; 3 (tiga) lembar foto pernikahan antara saudara MULIADI MUNIR Als.MULL dan saudari NURFADILLAH ISLAMIATUL Als. FAT;Dirampas untuk dimusnahkan.4.

MUIN. 1 (Satu) lembar undnagan pernikahan atas nama MULIADI MUNIR Als. MULLdan saudari NURFADILLAH ISLAMIATUL Als. FAT; 3 (tiga) lembar foto pernikahan antara saudara MULIADI MUNIR Als. MULLdan saudari NURFADILLAH ISLAMIATUL Als. FAT;Dirampas untuk dimusnahkan.6.

SAKSI 2, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagaiberikut :e Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerjaPemohon di dealer Muncul Jaya Sakti sejak 3 tahun yang lalu, waktuitu Pemohon belummenikah ;e Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Agustus 2007, tapi saksitidak ikut menghadirinya, karena tidak mendapat undnagan.

Kr.kamar, pernah mengetok pintu mau menyampaikan undangan dari saudaraPenggugat akan tetapi tidak dibuka oleh Penggugat, keesokan paginyaTergugat menyampaikan kepada Penggugat ada undnagan dari saudaranya,Penggugat tidak merespon hanya diam saja;4. Bahwa pada posita 7, benar sudah didamaikan oleh keluarga 2 (dua)kali;5.

pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusanini ; 255 ++ eee Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP,Pasal 197 KUHAP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal Pasal lain dariperaturan perundang undnagan

mengetahui oran yang bernama A Rivai dan Abd.Muin menguasai dan memiliki tanah terperkara akantetapi judex facti sama sekalai tidak pernah,meneliti, memperhatikan apalagi mempertimbangkanketerangan para saksi ini sekalipun saksi saksi telahdisumpah menurut agamanya masing masing;Bahwa fakta hukum tidak dapat bantah lagi Tanahperkara adalah sah dan milik Pemohon Kasasi terbuktisesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkanketerangan saksi saksi dan bukti surat authentik danperaturan perundang undnagan

Oleh karena Keputusan Gubernur Bengkulu = yangmenjadi objek sengketa diterbitkan tidak melaluimekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturanperundang undnagan yang berlaku seperti telahpenggugat kemukakan diatas maka Surat KeputusanGubernur Bengkulu No: Y.19.V Tahun 2008 tentangUpah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008tanggal 18 Januari 2008 adalah cacat Yusridiskarena bertentangan dengan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53Putusan Nomor Al02/G/2008/PTUN.BKL hal.12ayat

Benar Tyermohon pergi undnagan itupun bersama teman wanitaTermohon setelah permisi kepada Pemohon ;. Bahwa benar Termohopn sering bepergian ke medan sebagaimana yangdikatakan pemohon dalam surat permohonan pada poin 5, kepergianTermohon sebagai supir dan menemani teman Termohon belanja, dariHal. 4 dari 34 hal Putusan No.580/Pdt.G/2015/PA.

Fotocopy Surat undnagan CEksekusi Lelang perkara No.29/Pdt.E/2014/PN. Slmn. Tertanggal 13 Januari 2014, ( bukti T7 ) ;Hal 20 dari36 Putusan nomor 29/Pdt G/2015/ PN Smn8. Fotocopy Surat Undangan Eksekusi Lelang perkara No.29/Pdt.E/2014/PN. Slmn. Tanggal 17 Maret 2014, ( bukti T8 ) ;9. Fotocopy Surat undangan Eksekusi Lelang perkara No.29/Pdt.E/2014/PN. Slmn.

sebesarRp. 660.000.000, untuk kepentingan pribadi lainnya masing masingsebesar Rp. 70.502.500, .Dan selebihnya sebesar Rp. 5.865.625.011,92digunakan untukkepentingan lainnya yang tidak termasuk dalampembiayaan kontrak.Bahwa perbuatan terdakwa seperti yang diuraikan diatasmerupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundang undangan yaituUndang undang No. 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : keuangannegara dikelola secar tertib, taat pada peraturanperundang undnagan

sebesar Rp. 70.502.500, .Dan selebihnya sebesar Rp. 5.865.625.011,92digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasukdalam pembiayaan kontrak.Bahwa perbuatan terdakwa seperti yang diuraikantersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak sesuaidengan tugas terdakwa sebagai Kepala Divisi PerkapalanPD Flobamor dan juga tidak sesuai dengan:Undang undang No. 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : keuangannegara dikelola secar tertib, taat pada peraturanperundang undnagan

Dalam pasal angka 8 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dijelaskan:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undnagan yang berlaku.Jika dilihat dalam Gugatan a quo, Objek Sengketa di keluarkan olehPanitia Pemilihan Sangadi tingkat desa.Berdasarkan pasal angka 15 Peraturandaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor

Fotokopi dari copy, Panggilan Dinas Il Nomor 005.38.1I1.06.05.1I.2020tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T9;10.Fotokopi dari copy, Panggilan Dinas III Nomor 005.45.II1.06.05.11.2020tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T10;11.Print Out, Undnagan Nomor PH.05.02/002/03/2020 tanggal 03 Maret 2020,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T11;12.Fotokopi sesuai asli, Rekaman Rapat Mengenai

Dalamperundang undnagan istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata ataugugatan saja, sebagaimana dalam pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakanistiiah gugatan perdata akan tetapi dalam pasalpasal selanjutnya disebutgugatan atau gugat saja (seperti dalam pasal 119, 120 dan sebagainya);Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo juga mempergunakan istilahgugatan, berupa tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketadengan pihak lain. Begitu juga Prof. R.

Artinya tindakan hukum pemerintah itu padadasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam rangkamelaksanakan ketentuanketentuan yang terdapat dalam peraturaperundang undnagan yang berlaku atau dalam rangka mengatur danmelayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuanundnagundnag yang bersangkutan. Ketentuanketentuan undangundang tersebut melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintahuntuk melakukan tindakan hukum tertentu.18.

Hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan hukuman InternasionalHAMSejumlah ketentuan perundnag undnagan nasional khususnya UUD 1945sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU No 39 tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia menyatakan secara tegas bahwa Hak untuk hidup adalah Hak AsasiManusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Artinya tindakan hukum pemerintah itu padadasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam rangkamelaksanakan ketentuanketentuan yang terdapat dalam peraturaperundang undnagan yang berlaku atau dalam rangka mengatur danmelayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuanundnagundnag yang bersangkutan. Ketentuanketentuan undangundang tersebut melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintahuntuk melakukan tindakan hukum tertentu.18.

status tanah tersebut dan jugaharga ruko yang didiami Para Penggugat dihargai mahal tanpaada penjelasan tentang harga ruko Plaza Muntilan yang berstatusHGB dan HMSRS tersebutAsasProfesionalsime, menurut penjelasan UndangUndangNomor 28 Tahun 1999, Tentang penyelenggaraan negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah asasyang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan perkara a quo Tergugat tidak mengutamakan keahlianyang berlandaskan peraturan perundang undnagan

Sekretaris KPU Provinsi / Pejabat yangdisamakan / pemimpin proyek / bagian ~~ proyekmelaksanakan program dan anggaran sebagaimanadimaksudkan ayat (1), (2), dan (3) sesuai denganperaturan perunsang undnagan yangberlaku. (5). Sekretaris......Sekretaris KPU Provinsi secara periodicmenyampaikan laporan pertanggung jawabanpengelolaan program dan anggaran KPU Provinsi yangbersumber dari DIK dan / atau DIP APBN kepadaSekretaris Jenderal.