Ditemukan 1957 data
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHaN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : HALOMOAN PASARIBU
Terbanding/Tergugat IV : H. MUS MULYADI
32 — 19
MusMulyadi / Turut Tergugat adalah tidak sama dengan Titik KordinatPeta Unifikasi BPN Balikpapan yang disebut oleh Penggugat diatas,maka Penggugat mensomer Tergugat dan TergugatIl dalamkapasitasnya selaku Badan Negara Republik Indonesia untukmembuktikan dan mengajukan dalam perkara ini, Komposisi TitikKordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas SHGB No. 2507/Kel.Gn.
Bahagia yang sebenarnya jikaseandainya Titik Kordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atasSHGB No. 2507 sebagaimana posita Butir 3 diatas tidakbenar;(il) Komposisi Titik Kordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atasSHGB No. 2507/Kel. Gn. Bahagia yang dikuasai olehTergugatIIl & Turut Tergugat sekarang ini;Bahwa apabila Tergugatl & TergugatII tidak bersedia mengajukanKomposisi Titik Kordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atasSHGB No. 2507/Kel. Gn.
Bahagiasesuai Surat Ukur / Peta Gambar SHGB No. 2507 dan TitikKordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan sebagaimana posita butir3 diatas , akan tetapi yang menjadi persoalan hukum bagiPenggugat adalah karena Para Tergugat secara bersamasamamenyatakan dan menunjuk dan/atau meletakkan posisi TITIKKORDINAT SHGB No. 2507 diatas tanah milik Penggugat yangtidak sesuai dengan Titik Kordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapansebagaimana posita gugatan butir 3 diatas;Bahwa Titik Kordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan
perkara ini denganmelihat Peta Unifikasi SHGB No. 2507/Kel.
Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, seluas 600M2 tersebut adalah salah dan tidak mengikat dalamhukum;Menyatakan sebagai hukum, karena Tergugatl & Tergugatll tidakmengajukan Komposisi Titik Kordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapanatas SHGB No. 2507/Kel. Gn. Bahagia yang sebenarnya, makaKomposisi Titik Kordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas SHGB No.2507/Kel. Gn.
ANA
19 — 8
Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Akta Kelahiran Nomor : 321/CS/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 September 2006 atas nama SANTI adalah akta yang sah yang digunakan;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan Akta Kelahiran tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan unifikasi
bong djiu fui
11 — 6
seluruhnya;
- Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 296 / 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Mei 1993 atas nama DJIU FUI adalah Akta yang Sah yang digunakan ;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan / mencabut Akta Kelahiran tersebut, kepada kepada Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan Unifikasi
YENNY ASTUTI LOLITA
42 — 3
Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor Induk Kependudukan: 3674014211580001 yang tertulis dan dibaca Kawin diperbaiki menjadi Belum Kawin;
- Menyatakan sah menurut hukum perubahan Status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3674012401110066 yang tertulis dan dibaca Kawin Tidak Tercatat diperbaiki menjadi Belum Kawin;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang agar dapat melakukan unifikasi
6 — 0
Kabupaten Demak yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Demak dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, makasesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Demak berwenanguntuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negaraIndonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalamUndangundang Nasional yang bersifat unifikasi
, yaitu Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negaraIndonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalamUndangundang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan setelah
MUHAMMAD ASRIADIN, A.Md.
Tergugat:
PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA
150 — 33
yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor4/Pdt.SusPHI/2020/PN KdiMenimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Kuasa Penggugat telah menyampaikan secaralisan Kepada Majelis Hakim tentang pencabutan gugatan dalam perkara Nomor4/Pdt.Sus.PHI/2020/PN kdi.Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.SusP HI/2020/PN KdiMenimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi
MUHAMMAD ASRIADIN, A.Md.
Tergugat:
PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA
138 — 46
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam RegisterNomor 9/Pdt.SusPHI/2020/PN KdiMenimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Kuasa Penggugat telah menyampaikansecara tertulis Kepada Majelis Hakim tentang pencabutan gugatan dalam perkaraNomor 9/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi.Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.Sus.P HI/2020/PN KdiMenimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi
FENDY ANDRIAN
25 — 9
SINGKAWANG tanggal 31 Maret 1990 adalah Akta yang Sah digunakan;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan / mencabut Akta Kelahiran tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan unifikasi atas identitas Pemohon dengan data yang benar ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah
NURHIJRAH SARI IRHAS
Tergugat:
1.PIMPINAN PERUSAHAAN PT. INDOMARCO PRISMATAMA KENDARI
2.PIMPINAN PT. ALBANY CORONA LESTARI
324 — 51
industrial yang dicatatkan dalam dalam Register Nomor11/Pdt.SusPHI/2020/PN KdiHalaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2020/PN KdiMenimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Senin tanggal 11 Oktober 2020 Kuasa Penggugat telah menyampaikansecara lisan Kepada Majelis Hakim tentang pencabutan gugatan dalam perkaraNomor 11/Pdt.SusPHI/2020/PN.Kdi, karena adanya kesepakatan perdamaianantara Penggugat dengan Tergugat diluar persidangan.Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi
CHUNG KET LIONG
15 — 9
3279-LT-26072018-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar pada tanggal 26 juli 2018 dengan Nik: 3279022001850001 adalah merupakan satu orang yang sama;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan Nama CHUNG KET LIONG lahir di Singkawang 3 Juni 1986 sesuai dengan Nik: 6172020306860003 data identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan/melaporkan Unifikasi
21 — 4
maksud UndangUndang diatas.Menimbang, bahwa perubahan nama yang diinginkan oleh pemohonadalah perubahan nama semula JHUNG SENG menjadi TJHUNG SENG, untukmenyeragamkan dengan semua dokumen dan ljazah yang telah ada.Menimbang, bahwa nama merupakan indentitas bagi seseorangsehingga dengan nama itu mencerminkan diri orang tersebut, dan dapatmenjadi harapan bagi orang tuanya supaya dengan nama itu dapat memberikankebaikan baginya di dalam kehidupan di masa depan.Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan unifikasi
11 — 2
pernikahanPutusan Nomor: 17 /Pdt.P/2016/PA.Pdlg hal. 7 dari 14 hal.para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohondan /egalitas keturunan / anakanak dari pernikahan para Pemohon, makaMajelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjagaketurunan = (hifdzul nas/) bagi anakanak para Pemohon akanmempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariatyang telah ditetapkan dan pula pencatatan pernikahan yang dilakukan sebelumtahun 1974 belum terdapatnya unifikasi
Itsbat nikahsebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikahbagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukanpencatatan atau hilang pencatatan di KUA setempat, sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yangtidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama Kecamatan
9 — 0
Kalau disuruh, diingatkan dan dinasehati olehPemohon, Termohon justru marahmarah dan berani membantah katakataPemohon sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohonsemakin memuncak ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negaraIndonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalamUndangundang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan
Kalau disuruh, diingatkan dan dinasehati oleh Pemohon, Termohonjustru marahmarah dan berani membantah katakata Pemohon ; sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohonsemakin memuncak ;;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negaraIndonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalamUndangundang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perceraian menurut
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disisi lain, UndangUndangPerkawinan memiliki karakter yang khas yaitu sebagai unifikasi darikemajemukan (pluralisme) hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.Proses unifikasi hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan, terutamaHal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 716 K/Ag/2015dalam bidang hukum keluarga karena menyangkut halhal yang bersifatkeagamaan, adat dan nilainilai yang dianut masyarakat.
ALDA ANANDA PUTRI
6 — 3
kelahiran dengan Kutipan Akta Nomor 6172-LT-02092016-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 2 September 2016 atas nama Alda Ananda Putri;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan akta kelahiran ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan unifikasi
LENI KARMILA
56 — 6
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 27 juni 2016 atas nama Nuraini sehingga identitas-idetitas Pemohon yang bersumber dari akta ini yaitu atas nama Nuraini, Leny Karmila dan Leny Sarmila dapat kembali menjadi atas nama Leni Karmila;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan akta kelahiran ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan unifikasi
Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan aktakelahiran ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSingkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSingkawang dapat melakukan unifikasi atas identitas Pemohon;4.
SIGO JAN
53 — 9
menerangkan kalau Pemohon ingin mengubah namanya dari SigoJan menjadi Sego Djan, alasannya karena Pemohon kurang cocok denganHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PN Skwnama itu dimana Pemohon sering sakitsakitan apalagi temanteman Pemohonsudah familiar dengan nama Sego Djan;Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta di atas, Hakimmemandang permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukumterlebin keinginan Pemohon sebagai wujud penerapan kearifan lokal setempatdan demi terciptanya unifikasi
10 — 2
Sehinggamenjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesiaberagama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam UndangundangNasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 danPeraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan pasal 39 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelahPengadilan yang
ALDA ANANDA PUTRI
30 — 3
kelahiran dengan Kutipan Akta Nomor 6172-LT-02092016-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 2 September 2016 atas nama Alda Ananda Putri;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan akta kelahiran ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan unifikasi
Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan aktakelahiran ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSingkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSingkawang dapat melakukan unifikasi atas identitas Pemohon dengan datayang benar dan sesuali;4.
13 — 1
pernikahanPutusan Nomor: 17 /Pdt.P/2016/PA.Pdlg hal. 7 dari 14 hal.para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohondan /egalitas keturunan / anakanak dari pernikahan para Pemohon, makaMajelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjagaketurunan (hifdzul nasi) bagi anakanak para Pemohon akanmempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariatyang telah ditetapkan dan pula pencatatan pernikahan yang dilakukan sebelumtahun 1974 belum terdapatnya unifikasi
Itsbat nikahsebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikahbagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukanpencatatan atau hilang pencatatan di KUA setempat, sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yangtidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama Kecamatan