UNIPRES INDONESIA;

PUTUSANNomor 838/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2750/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT UNIPRES INDONESIA

Ruston Tambunan, AK, CA, S.H., M.Si., M.Int.Tax,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jalan Pondok Hijau VIINomor 5, RT.006/013, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHRA123/UNIPRES/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata

06 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002409.15/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00001/KEB/WPJ.09/2018 tanggal 17Januari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00009/406/15/441/17 tanggal 20Maret 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Unipres

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00001/KEB/WPJ.09/2018 tanggal 17 Januari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00009/406/15/441/17 tanggal 20Maret 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Unipres Indonesia,NPWP 31.352.410.0441.000, beralamat di Kota Bukit Indah BlokDIV, Dangdeur, Purwakarta, Jawa Barat 41183, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00009/406/15/441/17 tanggal 20 Maret 2017Tahun Pajak 2015, atas nama PT Unipres Indonesia, NPWP31.352.410.0441.000, beralamat di Kota Bukit Indah Blok DIVDangdeur, Purwakarta, Jawa Barat 41183, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum.3.4.

Rabu tanggal 20 Maret 2013 Sekira pukul 16.00 Wibterdakwa membeli Narkotika Jenis Shabushabu sebanyak 1(satu) paket Kecil dengan harga Rp 200.000 (dua ratus riburupiah) kepada ARIS (bellum tertangkap) di Desa CilamayaKecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang selanjutnyasetelah terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabushabusebanyak 1 (satu) paket Kecil yang dibungkus plastik beningyang diterima dari ARIS lalu terdakwa menyimpannya didalamtas kemudian terdakwa berangkat ketempat kerja terdakwa diPT UNIPRES

tanggal 20 Maret 2013 Sekira pukul16.00 Wib terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabushabusebanyak 1 (satu) paket Kecil dengan harga Rp 200.000 (dua ratusribu rupiah) kepada ARIS (belum tertangkap) di Desa CilamayaKecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ;Bahwa benar setelah terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabushabu sebanyak 1 (satu) paket Kecil yang dibungkus plastikbening yang diterima dari ARIS lalu terdakwa menyimpannyadidalam tas kemudian terdakwa berangkat ketempat kerjaterdakwa di PT UNIPRES

Rabu tanggal 20 Maret 2013 Sekira pukul 16.00 Wibterdakwa membeli Narkotika Jenis Shabushabu sebanyak 1 (satu)paket Kecil dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)kepada Aris (belum tertangkap) di Desa Cilamaya KecamatanCilamaya Wetan Kabupaten Karawang selanjutnya setelahterdakwa menerima Narkotika Jenis Shabushabu sebanyak 1 (satu)paket Kecil yang dibungkus plastik bening yang diterima dari ARISlalu terdakwa menyimpannya didalam tas kemudian terdakwaberangkat ketempat kerja terdakwa di PT UNIPRES

Agung LegowoTjiptomartono, Penerapan Iimu Kedokteran Kehakiman dalam proses Penyidikan, PT.Karya Unipres, hal 113).

UNIPRES di kawasan BIC Purwakarta sambilmembawa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisi Kristal warna putihdiduga shabushabu selanjutnya setelah pulang kerja terdakwa, sekira pukul19.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Agus Jamaludin (berkas terpisah) diKp. Sukarata RT.26/06 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab.

seseorang melakukan atau tidakmelakukan suatu perbuatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut AbdulMunim Idries dalam bukunya Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman DalamProses Penyidikan terbitan PT Karya Unipres

bekerjanya ahlimencocokkan itemitem yang ada dikontrak dengan fisik dilapangan, bahwa abhimenghitung semua pekerjaan termasuk yang tidak termasuk didalam RAB, banyakpekerjaan diluar RAB hal ini terjadi kesalahan dari perencanaan tentang pemotonganPpn aturannya dihitung dluar RAB, tetapi dalam proyek ini dihitung dalam RABsehingga hal ini merugikan kontraktor dan ini kesalahan perencanaan dari pemilikproyek, pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak ada dalam RAB dibayarsemua system pembayaran UNIPRES

konsultan tehnis dan pengawas tehnis yang menyimpulkan proyek dapatbertahan 25 tahun, laporan yang dibuat oleh ahli adalah VALID ini menunjukkanproyek sesuai dengan aturan terkecuali ada kerusakan dalam proyek tersebuttermasuk pemotongan pipa ini adalah ulah masyarakat dipihak lain kegagalanperencanaan dan Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana pendapat ahlliindependence tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang tidak adadalam RAB tetap harus dibayar, karena sitem pembayarannya unipres

disebutkandalam kontrak dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan;Hal 155 Putusan Nomor : 38/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdgbahwa Dalam sebuah Addendum ada muncul dalam kontrak semula tentanganalisa harga satuan, apapun kegiatan terkait dengan harga;bahwa Terkait harga satuan seharusnya ada harga satuan yang baru;bahwa Seharusnya menururt keahlian Ahli harus ada analisa harga menjadisatuan pekerjaan dari penyedia jasa;bahwa Harus ada laporan sesuai kontrak;bahwa Dilihat dulu sistim kontraknya apakah kontrak lumsum atau Unipres

semua pungsi dan tanggung jawab, istilan PPTK digunakan untukanggaran berasal dari APBD;bahwa PPTK bertanggung jawab semua Administratif;bahwa Terhadap Pengawas bisa Penunjukan Langsung dan bisa di tender/lelangdan pada nilai tertentu bisa PA menunjuk pengawas;bahwa Kontrak ada dua bentuknya kontrak Lumpsum dan harga satuan, kontraklumpsum lebih kepada bangunan gedung;bahwa Metode pembayaran kalau kontrak Lumpsum bisa berbentuk termen ataubulanan atau bisa sekaligus, kalau kontrak harga satuanatau Unipres

ketika adanya ketidaksesuaian yangdisebutkan dalam kontrak dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan;bahwa Dalam sebuah Addendum ada muncul dalam kontrak semula tentanganalisa harga satuan, apapun kegiatan terkait dengan harga;bahwa Terkait harga satuan seharusnya ada harga satuan yang baru;bahwa Seharusnya menururt keahlian Ahli harus ada analisa harga menjadisatuan pekerjaan dari penyedia jasa;bahwa Harus ada laporan sesuai kontrak;bahwa Dilihat dulu sistim kontraknya apakah kontrak lumsum atau Unipres