Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali UNIVERISITAS RIAU (UNRI) tersebut

UNIVERISITAS RIAU (UNRI)MelawanM.KHATIB MIALIDanPEMERINTAH PROVINSI RIAU, dan kawan

Bahwa pada bulan Oktober 2010, Tergugat dinyatakan lulus Fsikotes danditerima sebagai Calon dosen Univerisitas Malahayati milik Yayasan AlihTeknologi Bandar Lampung;3. Bahwa ketika Tergugat diterima sebagai calon dosen di UhniverisitasMalahayati milik Yayasan Alin Teknologi Bandar Lampung, posisi Tergugatmasih kuliah di Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologipada Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang;4.

Menyatakan barang bukti berupa : 1helai jas Almamater warna hijau lambang Univerisitas MuhammadiyahPalembang; 1 helai celana jeans panjang warna hitam yang sobek dikedua lututnya; 1helai kaos warna hitam bertuliskan ITS LIT; 1pasang sepatu converse warna abuabu.Dikembalikan kepada terdakwa Rezan Septian Nugraha Bin Rudi Darma 1 (satu buah korek api warna biru merk TOKAI;Halaman 7 dari 12 Hal.

PA.MlgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkaracerai gugat antara:PENGGUGAT umur 44 = tahun, agama Islam, Pendidikan Sl,Pekerjaan Swasta (Karyawan Sekuritas), tempatkediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai"Penggugat" ;LAWANTERGUGAT umur 46 = tahun, agama Islam, Pendidikan 82,pekerjaan Swasta (Dosen Univerisitas

itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungKarang pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor178/Pdt.G/2019/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada bulan September 2010, Tergugat melamar untuk tenaga dosenUniversitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar LampungBahwa pada bulan Oktober 2010, Tergugat dinyatakan lulus Fsikotes danditerima sebagai Calon dosen Univerisitas

Universitas sudah beralih dari Yayasan kepada Pemerintah(Kemenristek Dikti), maka menurut hukum segala hak hak karyawan (yangmerupakan kewajiban Yayasan) berhenti dan dengan sendirnya sudahberalih dari tanggung jawab Yayasan Universitas Siliwangi /Tergugat menjaditanggung jawab Pemerintah/Kemenristek Dikti. jadi secara hukum programSantunan Purnabakti yang dituangkan dalam SKEP 147/YUS/04/2013Tanggal 30 April 2013 Tentang Ketentuan Pendanaan dan pemberian DanaSantunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Univerisitas

bahwa ternyata surat tersebut dikeluarkan bukanHalaman 24 dari 39 Putusan Nomor 276/Pid.B/2016/PN Kadioleh pihak UMB dalam hal ini Rektor UMB sehingga tidak dilakukan pemblokirannamun dengan adanya surat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihakUMB sendiri terkait kKeuangannya; Bahwa dalam surat keputusan No 02/UMB/I/37M/2016 tertanggal 13 Februari2016 perihal pemblokiran sementara rekening dana milik UniversitasMuhammadiyah Buton (UMB), yang dibuat oleh terdakwa menggunakan kop suratmilik Univerisitas

ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun20042009.Bahwa terhadap Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quodan dihubungkan dengan bukti PK J, II dan I maka perkara a quo merupakanperkara yang NE BIS IN IDEM yaitu orang tidak dapat dihukum dua kali karenasatu perbuatan, perkara yang telah diputuskan mutlak tidak dapat dituntut untuk kalike duanya (E.Utreeht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana IJ, Univerisitas,Bandung, 1965, Hal 207)Bahwa berdasarkan bukti PK I, II dan II

KwartirDaerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, tanggal 28Januari 2006, atas nama Ratna Kamaliah;Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam PengahargaanPemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 September2006, atas nama Ratna Kamaliah;Fotokopi sesuai dengan asli, Certificate from EnglishCommunity (EC) of English Department of FKIP UNISKANomor: 226/ ECFKIP UNISKA/III/2010, tanggal 15 maret2010, atas nama Ratna Kamaliah;Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univerisitas

bersangkutan tidakberhak untuk menandatangani ijazah diwisudawan tanggal 8 April 2014.Dengan demikian jazah wisudawan tanggal 8 April 2014 menjadi tidaksah ;Jika sudah ada Rektor baru maka ijzah wisudawan tanggal 08 April 2014harus ditanda tangani oleh Rektor baru, jika belum ada Rektor Baru,maka pejabat Pelaksana Rektor yang harus menandatangani ijazahtersebut ;Bahwa saksi tidak mengecek di Universitas Islam Indonesia, namunsaksi hanya baca surat dari kementerian bahwa terdakwa adalahMahasiswa di Univerisitas