UPL INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

UPL INDONESIA;

UPL INDONESIA;;

UPL INDONESIA;

UPL INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

SYNESIUS SUGIYO selaku Koordinator BKM Semaki Jayaadalah juga sebagai penanggung jawab UPL dan UPK.

UPL mengadakan verifikasi terhadap kebutuhantersebut dan perlu mengadakan perbandingan harga sewa minimal daritiga calon yang akan menyewakan dan meneliti apakah penyewaan alatini sesuai dengan jadwal pelaksanaan. ;eApabila UPL setuju, maka akan diajukan permohonan dana untukpenyewaan alat tersebut kepada UPK ;eApabila UPK menyetujui, maka dana tersebut dikirim ke UPL.

berat, berikut jenis danjumlahnya kepada UPL.

UPL mengadakan verifikasi terhadapHal. 31 dari 98 hal. Put.

berupa jenis serta jumlahnya dan diajukankepada UPL dan selanjutnya UPL akan memverifikasi apakah permintaan inisesuai program kegiatan ;UPL akan mengajukan permohonan dana untuk pembelian barang kepadaUPK ;UPK akan meneliti permohonan tersebut apakah sesuai dengan rencana kerjayang telah disepakati berikut RABnya.

berupa jenis serta51jumlahnya dan diajukan kepada UPL danselanjutnya UPL akan memverifikasi apakahpermintaan ini sesuai program kegiatan ;UPL akan mengajukan permohonan dana untukpembelian barang kpd UPK ;UPK akan meneliti permohonan tersebutapakah sesuai dengan rencana kerja yangtelah disepakati berikut RABnya.

UPL akan membayar52pembelian barang sesuai dengan harga yangada pada faktur penjualan ;e UPL akan membuat Laporan Pengadaanbarang dan Penggunaan Dana untuk UPKsegera setelah dilakukan pembayarandengan dilampiri faktur penjualan asli ;b.

UPL mengadakan verifikasi terhadapkebutuhan tersebut dan perlu)= mengadakanperbandingan harga sewa minimal dari tigacalon yang akan menyewakan dan menelitiapakah penyewaan alat ini sesuai denganjadwal pelaksanaan ;e Apabila UPL setuju, maka akan diajukanpermohonan dana untuk penyewaan alattersebut kepada UPK ;e Apabila UPK menyetujui, maka danatersebut dikirim ke UPL ;e UPL akan menghubungi pemilik peralatantersebut dan dibuat kontrak sewa menyewa53(dibuat rangkap tiga) satu) rangkap akandiserahkan

UPL mengadakan verifikasi terhadapkebutuhan penyewaan alat berat yang diajukanoleh Manajer kegiatan dan meneliti apakahpenyewaan alat ini sesuai dengan =sjadwalilpelaksanaan ;2). Apabila UPL setuju) maka diajukanpermohonan dana untuk penyewaan alat tersebutkepada UPK , bila UPK setuju) maka dana dikirimkepada UPL ;3). UPL akan menghubungi pemilikperalatan dan dibuat kontrak sewa (dibuat tigarangkap) satu rangkap untuk UPK ; Dalam tahap pasca konstruksi berkewajiban untuk1).

barangyang harus dibeli untuk satu minggu kegiatan berupajenis serta jumlahnya dan diajukan kepada UPL dan96selanjutnya UPL akan memverifikasi apakahpermintaan ini sesuai program kegiatan ;UPL akan mengajukan permohonan dana untuk pembelianbarang kodUPK akan meneliti permohonan tersebut apakah sesuaidengan rencana kerja yang telah disepakati berikutRABnya.

sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

.- Surat Penerbitan Izin UKL/UPL tanggal 19 Maret 2020.- Surat pernyataan kerja (SPK) No. 201/SPK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.- Surat tanda daftar ulang/perpanjangan Izin ganggauan (HO) tanggal 19 Maret 2020.-- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kastono UD Meubel K.S kepada Bahri Latara/Zulkifli Abd Dano sejumlah Rp. 3.000.000. tanggal 19 Maret 2020.-- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kastono UD Meubel K.S kepada Bahri Latara/Zulkifli Abd Dano sejumlah Rp.

Menyatakan barang bukti berupa :Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor.0962DPMPTSP / SIUP / 0775 / 3 / 2020 tanggal 20 Maret2020.Surat Penerbitan Izin UKL/UPL tanggal 19 Maret 2020.Surat pernyataan kerja (SPK) No. 201/SPK/III/2020 tanggal19 Maret 2020.Surat tanda daftar ulang/perpanjangan Izin ganggauan(HO) tanggal 19 Maret 2020.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kastono UDMeubel K.S kepada Bahri Latara/Zulkifli Abd Danosejumlah Rp. 3.000.000. tanggal 19 Maret 2020.1 (satu) lembar kwitansi

terdakwa mengatakan datadata ada di Kantor perijinan,mana mas punya surat ijin sehingga korban menunjukan surat ijin berupaHO dan UPL sehingga terdakwa mengatakan surat ijin masa berlaku telahberkhir/mati sehingga terdakwa menawarkan kalau terdakwa yangmengurus perpanjangan ijin biaya sebesar Rp. 1.750.000. untuk HO danRp. 1.250.000.untuk UPL sehingga korban menyetujui, lalu terdakwameminta panjar/DP sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).

terdakwa mengatakan datadata adadi Kantor perijinan, mana mas punya surat ijin sehingga korbanmenunjukan surat ijin berupa HO dan UPL sehingga terdakwamengatakan surat ijin masa berlaku telah berkhir/mati sehingga terdakwamenawarkan kalau terdakwa yang mengurus perpanjangan ijin biayasebesar Rp. 1.750.000. untuk HO dan Rp. 1.250.000.untuk UPLsehingga korban menyetujui, lalu terdakwa meminta panjar/DP sebesarRp. 1.000.000.

Ternate Selatan Kota Ternateterdakwa mengaku dari pegawai perijinan Kota Ternatemenanyakan ijin mengani SIUP/UPL, HO untuk dilihat,kemudian terdakwa mengatakan bahwa ijin ini telah berakhirbiar terdakwa mengurus perpanjang tetapi ada baiaya,sehinngga saksi setuju sesuai dengan biaya yang terdakwasampaikan yaitu kedua ijin terssebut biaya sebesar Rp.1.750.000. dan diminta Dp/panjar sebesar Rp.1.000.000.

Surat Penerbitan Izin UKL/UPL tanggal 19 Maret 2020. Surat pernyataan kerja (SPK) No. 201/SPK/III/2020 tanggal 19Maret 2020.

SYNESIUS SUGIYO selaku Koordinator BKM SemakiJaya adalah juga sebagai penanggungjawab UPL dan UPK ;Hal. 5 dari 117 hal. Put.

UPL danUPK, angka 4.2 Tahap pelaksanaan Konstruksi huruf c penyewaanperalatan, dalam pelaksanaan proyek dimungkinkan adanyapenyewaan alat berat dengan prosedur sebagai berikut :BahwaMK mengajukan usulan penyewaan alatalat berat, berikutjenis dan jumlahnya kepada UPL.

UPL danUPK, angka 4.2 Tahap pelaksanaan Konstruksi huruf c penyewaanperalatan, dalam pelaksanaan proyek dimungkinkan adanyapenyewaan alat berat dengan prosedur sebagai berikut :e MK mengajukan usulan penyewaan alatalat berat, berikutjenis dan jumlahnya kepada UPL.

No. 15 K/Pid.Sus/201256kepada UPL dan selanjutnya UPL akan memverifikasi apakah permintaanini sesuai program kegiatan ;UPL akan mengajukan permohonan dana untuk pembelian barang kepadaUPK ;UPK akan meneliti permohonan tersebut apakah sesuai dengan rencanakerja yang telah disepakati berikut RABnya.

(Bukti P7).Oleh karena itu persyaratan persyaratan yang harusdipenuhi untuk permohonan Ijin Mendirikan Bangunan SPBUadalah tersedianya dokumenUKL UPL yang seharusnya telah dibahasoleh Tim Penilai dengan melibatkan peran serta darimasyarakat setempat.Pada kenyataannya Penggugat, dalam hal ini DewanKelurahan, baru menerima undangan pada tanggal 23 Juli2010, padahal acara pembahasan dokumen UKL UPL dimaksudadalah tanggal 22 Juli 2010, sehingga Penggugat tidaksempat menberikan saran dan masukan untuk

Pada tanggal 9 Agustus 2010,Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusatmenyampaikan hasil penilaian rencana UKL dan UPL kepadaPT. Gregitan Dinamika, maka dokumen dinyatakan cukuplengkap dan dapat disetujui, dengan ketentuan jikadikemudian hari diketemukan kondisi atau hal hal yangtidak sesuai dengan materi UKL dan UPL dimaksud makahasil penilaian UKL dan UPL menjadi gugur dan pihakpemrakarsa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku.

Penggugat tidak pernah memberikanpersetujuan, sehinga Surat Persetujuan Tetangga yangdimuat didalam dokumen UKL UPL ditandatangani bukanHalaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKTwarga setempat melainkan para pemilik tiga sertifikat haktanah lokasi pembangunan SPBU itu sendiri ;Bahwa dengan adanya fakta fakta sebagaimana dimaksud,seharusnya Tergugat dengan cermat dan telitimemperhatikan bahwa surat persetujuan tetanggasebagaimana termuat didalam dokumen UKL UPL, adalahtidak benar.

Rekomendasi UKL UPL ;c. Surat Rekomendasi Instalasi SPBU ;Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKTd. Surat Rekomendasi Inrit / Jalan Masuk ;e. Ijin Mendirikan Bangunan ; dan ;f. Kajian Manajemen dan Rekayasa ;Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus dalam perkara ini menyatakanbahwa Keputusan TUN obyek in litis adalah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku = yangbersifat materiil/Substansial.

UKLtidak berdasarkan pembahasan yang melibatkan ParaPenggugat atau Dewan kelurahan sebagaimana diuraikanpada angka 9 hal f surat gugatan ;Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang mengada ada karena apabila Para Penggugat keberatan denganadanya penerbitan UPL UKL a.n Tergugat I!

sebagai berikut:Tanggal 25 April 2018 untuk membeli paket bronze Rp. 500.000,Tanggal 27 April 2018 untuk membeli Tempelate Rp. 300.000,Tanggal 27 April 2018 untuk membayar asuransi Rp. 330.000,Tanggal 28 April 2018 untuk membayar domain Rp. 100.000,Tanggal 29 April 2018 untuk amplop sdr REZA Rp. 50.000,Tanggal 30 April 2018 pelunasan paket Bronze Rp. 500.000,Tanggal 01 Mei 2018 biaya transport Rp. 200.000,Tanggal 03 Mei 2018 untuk membayar hak paten Rp. 300.000,Tanggal 04 Mei 2018 membayar IPPA (UKL/UPL

) Rp. 1.500.000,Tanggal 09 Mei 2018 membuat stempel Rp. 100.000,Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN UnrTanggal 10 Mei 2018 membayar dokumen AMDAL Rp. 400.000,Tanggal 17 Mei 2018 membayar biaya pengajuan RAB Rp.750.000.Tanggal 18 Mei 2018 penambahan biaya pengajuan RAB Rp. 250.000,Tanggal 20 Mei 2018 membayar pengesahan IPPA (UKL/UPL) Rp. 500.000,Tanggal 25 mei 2018 membayar pengukuhan Pokdarwis Rp.300.000,Dengan total keselurunan sejumlah uang sebesar Rp. 6.080.000, (enamjuta

) Rp. 1.500.000,Tanggal 09 Mei 2018 membuat stempel Rp. 100.000,Tanggal 10 Mei 2018 membayar dokumen AMDAL Rp. 400.000,Tanggal 17 Mei 2018 membayar biaya pengajuan RAB Rp.750.000.Tanggal 18 Mei 2018 penambahan biaya pengajuan RAB Rp. 250.000,Tanggal 20 Mei 2018 membayar pengesahan IPPA (UKL/UPL) Rp. 500.000,Tanggal 25 mei 2018 membayar pengukuhan Pokdarwis Rp.300.000,Dengan total keseluruhan sejumlah uang sebesar Rp. 6.080.000, (enamjuta delapan puluh ribu rupiah) telah saksi Eko Priyono serahkan

rupiah);3. 27 April 2018 untuk membayar asuransi Rp330.00, (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);4. 28 April 2018 untuk membayar Domain Rp100.000, (Seratus ribu rupiah);5. 29 April 2018 untuk amlop Saudara REZA Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);6. 30 April 2018 pelunasan Paket BronzeRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);7. 1 Mei 2018 biaya transport Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah);8. 3 Mei 2018 untuk membayar hak paten Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);9. 4 Mei 2018 membayar IPPA (UKL/UPL

) Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah);10. 9 Mei 2018 membuat stempel Rp. 100.000, (Seratusribu rupiah);11. 10 Mei 2018 membayar dokumen AMDAL Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah);12. 17 Mei 2018 membayar biaya pengajuan RAB Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);13. 18 Mei 2018 penambahan biaya pengajuan RAB Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);14. 20 Mei 2018 membayar pengesahan' IPPA(UKL/UPL) Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);4.

Permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai denganketentuan ;Bahwa Penggugat dapat menerima penolakan yang memakaialasan poin 6 b, sebab permohonan Penggugat memang belum dilengkapipersyaratan sesuai dengan ketentuan, yaitu UKL dan UPL ;Bahwa oleh karena permohonan harus' dilengkapi denganpersyaratan antara lain UKL dan UPL sebagai dasar penerbitan ijinmelakukan usaha, maka kuasa Penggugat datang di Kepala KantorLingkungan Hidup Kabupaten Tuban untuk mendapaatkan PengesahanUKL dan UPL,

sesuai dengan permohonan Penggugat, namun Tergugatmasih akan mengadakan sosialisasi kegiatan RSIA Bina Husada Tuban,tanpa mempermasalahkan kepada siapa permohonan pengesahan UKLdan UPL diajukan ;Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2002 Sekretaris Daeraha.n.

Tergugat mengeluarkan SuratKeputusan dengan Direktur RSIA Bina Husada Tuban yang isinya padapokoknya : Dokumen UKL daan UPL RSIA Bina Husada belum dapatdilakukan penilaian oleh Tim Komisi Penilai UKL dan UPL KabupatenTuban, karena bellum dilengkapi permohonan secara tertulis kepadaBupati Tuban tentang rencana perubahan peruntukkan dari Rumah SakitBina Husada menjadi Rumah Sakit lbu dan Anak Bina Husada ;Hal. 3 dari 8 hal. Put.

Bahwa Judex Factie dalam putusannya menyatakan Penggugatdalam memohon pengesahan UKL dan UPL dari Tergugat haruslahterlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan olehTergugat dalam suratnya yang menjadi obyek sengketa a quo ;3.

Bahwa dalam ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa kekurangankelengkapan persyaratan UKL dan UPL harus ditujukan kepadaBupati, oleh karena yang berwenang dalam hal ini adalah Tergugat,seharusnya ditujukan kepada Tergugat, meskipun sekarang otonomiHal. 6 dari 8 hal. Put.

; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) berkas dokumen UKL-UPL SPBU 34.463.13 yang dikelola PT. Pangandaran Putra yang di dalamnya terdapat Surat Rekomendasi Dinas PUHUBKOMINFO Kab.

. - 1 (satu) berkas dokumen UKL-UPL SPBU 34.463.04 yang dikelola PT. Pangandaran Putra yang didalmnya terdapat Surat Rekomendasi Dinas PUHUBKOMINFO Kab. Pangandaran No : 503/LH/117/DPUPKDI-/9/2014 tanggal 11 September 2014 yang diduga palsu. - Foto copy Buku Register Surat Masuk Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Tahun 2014 yang telah dilegalisir. - Foto copy Buku Register Surat Keluar Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

EDI NUROCHMAN, ST, M.IL selaku Konsultan tanggal 02 Agustus 2014. - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan dan pembuatan dokumen UKL-UPL dan rekomendasi SPBU 34.463.13 Babakan dari sdr. EDDY SUDJATMIKO kepada sdr. Ir. H. MUHIDIN tanggal September 2014. - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan dan pembuatan dokumen UKL-UPL dan rekomendasi SPBU 34.463.04 Sukaresik dari sdr.

yangsudah selesai sebanyak dua berkas untuk SPBU Babakan dan SPBUSukaresik, didalamnya ada surat rekomendasi yang ditandatangani olehHalaman 14 dari 37 Putusan Nomor 246/Pid.B/2015/PN.Cms Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaraan, yaitu Dadang Dimyati,belum sempat dokumendokumen UKL/UPL dipergunakan, beberapa harikemudian datang sdr Darma (bagian Lingkungan) untuk menanyakantentang dokumen UKL/UPL, setelah diperlihatkan dokumendokumennyakemudian sdr.

Bangunan dan JasaKontruksi Bidang Binamarga dan Ciptakarya pada Dinas PUHUBKOMINFO Kabupaten Pangandaran;Bahwa selanjutnya terdakwa mencari konsultan untuk membuat dokumenUKL/UPL, setelah mendapat konsultan yaitu Edi Nurohman, kemudianEdi Nurohman menyanggupi untuk membantu membuat dokumenUKL/UPL;Bahwa terdakwa kemudian mempertemukan Edi Nurohman denganmanajer SPBU PT Pangandaran PutraBahwa untuk pembuatan dokumen UKL/UPL untuk dua SPBU tersebutterdakwa dan Edi Nurohman meminta biaya sebesar Rp.50.000.000,00

(tiga puluh juta) untuk dua dokumen UKL/UPL SPBU,selain itu terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah) dari saksi Edi Sujatmiko sebagai tanda terima kasih danpengganti transportasi;Bahwa setelah dokumen UKL/UPL tersebut selesai, pada bulan Oktober2014 saksi Edi Sujatmiko menghubungi terdakwa, ternyata dokumendokumen tersebut bermasalah karena ada surat rekomendasi dari KepalaDinas PUHUBKOMINFO Kabupaten Pangandaraan tanda tangannyaPalsu;Bahwa atas surat rekomendasi serta

tanda tangannya bukan terdakwayang membuat melainakan konsultan yang membuat UKL/UPL yaitu EdiNurohman;Bahwa sebelumnya Edi Nurohman pernah meminjam contohcontohsurat yang dikeluarkan oleh Dinas PUHUBKOMINFO yangditandatangani oleh Kepala Dinas Drs.H.Dadang Dimyati;Bahwa dengan adanya masalah tersebut terdakwa telah mengembalikanuang Edi Sujatmiko untuk pengurusan dan pembuatan UKL/UPL sebesarRp.30.000.000,00;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas dokumen

tim dari EdiNurohman mulai bekerja pada pertengahan bulan Agustus 2014 datangke SPBU dua orang yang bernama Andri dan seorang temannya atasperintah Edi Nurohman untuk mengambil contoh atau sample air bersihdari WC dan air kotor dari selokan SPBU Sukaresik dan Babakan dansaksi menyerahkan suratsurat perizinan kedua SPBU tersebutkepadanya dan pada bulan Oktober 2014 dua dokumen UKL/UPL sudahselesai berikut surat rekomendasinya;Menimbang, bahwa sebelum dokuman UKL/UPL selesai berikutsurat rekomendasi

ditimbulkan,adanya getaran getaran yang ditimbulkandari proyek pekerjaan tersebut yangmengakibatkan dinding Rumah PARA PENGGUGATmenjadi pecahpecah (retak retak), debudebu yang beterbangan dari pekerjaanpengecoran, Jalan lingkungan menjadi rusakkarena longsor sebagai akibat kendaraanproyek yang keluar masuk lokasi proyek, danluapan lumpur dari hasil galian yang masukKet way ONO Rural GABOR PiMddsT Jam KerjaProyek hingga larut malam sehingga melebihiyang sudah di tetapkan dalam hasilpenilaian UKL dan UPL

Hasil Penilaian UKL dan UPL dari Kepala BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ProvinsiDKI Jakarta, Nomor :115/UKL UPL/ 1.774.151tanggal 11 Agustus 2008, tentang : HasilPenilaian UKL dan UPL Pembangunan Kantor danMenara Televisi Republik Indonesia (LembagaPenyiaran Publik TVRI). Selanjutnya disebuthasi penilaian UKL dan UPL.3.

Bahwa selama proyek pembangunan Menara Televisitersebut berjalan, PARA PENGGUGAT = sangatterganggu dengan aktivitas pekerjaan tersebutseperti yang sudah diuraikan di tas, karenadalam pelaksanaannya proyek pekerjaan tersebuttidak mengindahkan dan atau = mematuhi hal halberupa kewajiban yang harus' dipenuhi di dalamImplementasi Pengelolaan dan Pemantauan10Lingkungan UKL / UPL Pembangunan Kantor danMenara TVRI yang dikeluarkan oleh Kepala BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKIJakarta,

Bahwa meskipun LPPTVRI telah memil ik i PIMBNO. : 2559/PIMB/B/2008, tanggal 8 Agustus 2008dan keputuan objek sengketa yang sudah terlanjurdikeluarkan oleh TERGUGAT, serta hasil penilaianUKL dan UPL, tetapi di lokasi Proyek ada beberapaPekerjaan yang tidak sesuai dengan Gambar padaKeputusan Objek = sengketa daniTitik lokasi/Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) No.609/B/PPSK/DTK/VII/08, yang dikeluarkan olehDinas Tata Kota Pemprov DKI Jakarta, antaraWA em mn es ee ee em we oea.

.4671080402 atas nama HUBERTUS DASILVA;- Copy yang sudah terlegalisir Notaris Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2010;- Copy fax permohonan dana untuk biaya kepengurusan ijin Amdal,studi kelayakan,geolistik serta data boring di wilayah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara;- Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No.79 tahun 2010 tentang persetujuan kelayakan lingkungan hidup terhadap pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL

(Upaya Pemantauan LingkunganHidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) itu pun ijin UPL dan UKLternyata telah dikeluarkan Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 8 Februari 2010 jauhsebelum terdakwa INGGRIT WIJAYA bertemu dengan saksi HUBERTUS DASILVA,sehingga luas yang awalnya yang diperjanjikan seluas 2.500 Ha dengan hanya dilakukaniin UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya PengelolaanLingkungan Hidup) saja maka kuasa pertambangan eksplorasi yang kemudian disesuaikanmenjadi

(Upaya Pemantauan LingkunganHidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) itu pun ijin UPL dan UKLternyata telah dikeluarkan Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 8 Februari 2010 jauhsebelum terdakwa INGGRIT WIJAYA bertemu dengan saksi HUBERTUS DASILVApada bulan April 2010, sehingga luas yang awalnya yang diperjanjikan seluas 2.500 Hadengan hanya dilakukan ijin UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL(Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) saja maka kuasa pertambangan eksplorasi yangkemudian

benar hanya sebesar itu jumlahnya karena kami sudah pengurusan UPL UKL, lalu diatanya lagi bagaimana sistemnya kalau kita urus AMDAL seluruhnya? saya bilang bisakalau kita urus AMDAL nya berarti kita batalkan UPL UKL itu, bagaimana prosesnya?

dari kerja kalau UPL UKL itu waktunya singkat, kalau AMDAL waktunya lama,pengurusan survei lokasi lagi, negosiasi dengan masyarakat lagi, kan lama waktunya, kalauseperti itu kita lanjut saja ke UPL UKL dahulu, disamping dikerjakan UPL UKL, kitaAMDAL kan yang sisanya. Sekitar bulan Juni ditelepon lagi meminta pembatalan UPLUKL itu, saya mengatakan kok kamu pendiriannya tidak tetap, awalnya UPL UKL setuju,tetapi kok sekarang dibatalkan? Kenapa seperti itu?

UKL dulu, setelah kamipulang ternyata ditelepon lagi untuk AMDAL saja, lalu kami buatkan surat pembatalanuntuk ke Dinas;Kemudian UPL UKL itu batal, batalnya itu pada saat kami prosespertengahan, biaya sudah keluar, setelah itu ditelepon lagi lanjutkan UPL UKLnya, berartipendiriannya tidak tetap;Bahwa karena disetujui kembali UPL UKL, mereka ke Kupang mengambil dokumendokumen itu, dibawa ke Jakarta untuk ditunjukkan ke Pak Lukas;Bahwa tentang adanya Akta saksi tidak tahu dan Terdakwa juga tidak tahuBahwa

Langkat, tepatnya di Perkebunan UPL belakang sekolah SMPHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2017/PN STBatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain, perouatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut:Bermula

diatur yang mana pada pagi harinyaANDAN ada meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah) untuk mencari anak ayam (PSK), dan sekira pukul 14.30 Wib,terdakwa bertemu dengan ANDAN di gubuk sedang bersama dengan dua orangwanita sambil mengatakan kepada terdakwa Ini dia ceweknya sambilmenunjuk saksi korban MEI LIA Als MELI, setelah itu terdakwa langsung pulangke rumah dan pada malam harinya terdakwa melihat ANDAN, BAGOL (DPQ)dan ABI sedang bersama saksi korban di perkebunan UPL

Langkat, tepatnya di Perkebunan UPL belakang sekolah SMPatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukanserangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula

kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah) untuk mencari anak ayam (PSK), dan sekira pukul 14.30 Wib,terdakwa bertemu dengan ANDAN di gubuk sedang bersama dengan dua orangHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2017/PN STBwanita sambil mengatakan kepada terdakwa Ini dia ceweknya sambilmenunjuk saksi korban MEI LIA Als MELI, setelah itu terdakwa langsung pulangke rumah dan pada malam harinya terdakwa melihat ANDAN, BAGOL (DPQ)dan ABI sedang bersama saksi korban di perkebunan UPL

terdakwa;Bahwa saksi ada jumpa dengan saudara JAKA di UPL;Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2017/PN STBBahwa saudara JAKA tidak ada cerita kepada saksi;Bahwa anak saksi menangis karena anak saksi disetubuhi akan tetapisaksi tidak melapor;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwaketerangan saksi tersebut tidak ditanggapi;3.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) bundel Dokumen UKL/UPL;- 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari terdakwa Feri Sofiyan., SH yang ditujukan Kepala KSOP Bima tangggal 24 Februari 2020 dan 1 (satu) lembar peta permohanan Rekomendasi pembangunan dermaga dikelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;- 1 (satu) lembar surat Nomor : UM.0.02/235/KSOP BMA-20 tanggal 10 Maret 2020;- 1 (satu) bundel proposal pemafaatan laut Bonto Kecamatan Asakota Kota Bima;Dikembalikan kepada terdakwa;4.

dan saksi pernah melihat UKL / UPL pembangunan JettyDermaga Bonto tersebut; Bahwa dalam UKL / UPL tersebut, jenis usaha yang diajukan adalahpembangunan Jetty dan disebutkan juga dampak yang dapat ditimbulkan daripembangunan Jetty; Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan antara lain: 1) Pencemaran air laut, 2)Menggangu habitat hutan mangrove, 3) Mengganggu habitat laut, fitoplangton danterumbu karang, 4) Mengganggu aktifitas lalu lalang kapal berlayar; Bahwa setahu saksi bangunan Jetty Dermaga Bonto

Fatoni di DinasLingkungan Hidup Provinsi NTB sebagai Kabid Tata Lingkungan untuk memintamenindaklanjuti permohonan ijin pembangunan dari terdakwa;Bahwa jawaban dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB adalah akanmenindaklanjuti perijinannya setalah 1 (satu) bulan dari permohonan yangdiajukan;Bahwa saksi pernah mengikuti rapat dengan dinas Lingkungan Hidup ProvinsiNTB melalui zoom meeting membahas menganai UKL / UPL permohonanTerdakwa dan terhadap UKL / UPL permohonan yang diajukan oleh Terdakwapada

prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB tidak keberatan;Bahwa yang menyusun draft UKL/ UPL pembangunan Jetty Dermaga Bonto milikTerdakwa adalah tim dari Terdakwa, sedangkan saksi yang mengoreksinya;Bahwa UKL/UPL dibuat untuk usaha kecil, sedangkan SPPL dibuat untuk usahasedang dan AMDAL dibuat untuk usaha besar;Bahwa saksi tidak ada melihat kapal besar, hanya sampan kecil saja yang biasaada di lokasi pembangunan;Bahwa UKL/UPL yang diajukan oleh terdakwa ke Provinsi NTB masih berupadraft,

pembangunan jembatantersebut;Bahwa dalam UKL/UPL tertera jembatan tracking mangrove;Bahwa setelah ijin keluar ijin tersebut langsung terdakwa sampaikan ke kepolisiandan kejaksaan;Bahwa UKL/UPL pembangunaan jembatan tersebut disusun sekitar bulan Februan2020;Bahwa UKL/UPL tersebut diajukan ke TKPRD Provinsi NTB sekitar akhir bulanFebruari 2020, setelah diajukan ada beberapa syarat yang harus dilengkapi yaiturekomendasi dari KSOP Bima dan DLH Kota Bima;Bahwa ada sekitar 3 (tiga) kali pertemuan yang

untuk selanjutnyadiajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB;Bahwa setelah adanya UKL / UPL maka selanjutnya sekitar akhir bulan Februari2020 UKL/UPL tersebut diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untukdibahas lebih lanjut bersama instansi tekhnis lainnya ditingkat TKPRD ProvinsiNTB;Bahwa atas rekomendasi dari TKPRD Provinsi NTB, selanjutnya Terdakwamengajukan surat Rekomandasi kepada Kepala Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Bima karena tempat Jety/ Dermaga yang akan dibangun olehTerdakwa

No. 611 K/Pid.Sus/2009Bahwa dalam Buku Pedoman NUSSP Seri B.1Versi 1.1, ditentukan : BKMbukan pelaksana, BKM adalah pengambil kebijakan atau keputusan,penjaga moral dan pengawas dari pelaksanaan kebijakan yangdilaksanakan oleh unit unit pengelola yang dibentuk BKM ;Bahwa unitunit pengelola yang dibentuk sebagai kelengkapan Organ BKMadalah :1) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) ;UPL melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bidangpengembangan sarana dan prasarana dasar dan perumahan ;2) Unit

RamlanKS Bin Kasuma dalam Surat hasil Keputusan Rembug Anggota BKM UPL UPK dan UPS Kelurahan Solok Sipin tentang pelaksanaan proyekNUSSP tahun 2006 tanggal 03 Nopember 2006, dengan menyebutkanTerdakwa sebagai "Bapak Angkat" ;Hal. 15 dari 59 hal. Put.

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) ;UPL melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bidangpengembangan sarana dan prasarana dasar dan perumahan ;2). Unit Pengelola Keuangan (UPk) ;UPK melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bidangpenatabukuan keuangan ;3).

MuliardiBanun ;24) Asli surat hasil Keputusan Rembug Anggota BKM UPL UPK danUPS Kelurahan Solok Sipin tentang pelaksanaan proyek NUSSP tahun2006 menunjuk Said Deni tanggal 03 April 2006 ;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;Hal. 41 dari 59 hal. Put.

No. 611 K/Pid.Sus/2009dan syaratsyarat tehnik (Bestek) NUSSP TA 2006, karena tidakmelibatkan Ketua UPK saksi Bambang Prasetya, SE, Ketua UPL sdr.Samsuddin dan Ketua UPS Sdri.

, tanggai 6 Maret2014;Bahwa Terdakwa wajib merevisi dokumen lingkungan berupa UKLUPLdan izin lingkungan sebelum melakukan kegiatan reklamasi karenakarena kegiatan reklamasi pembuatan jalan tidak termasuk dalamdokumen lingkungan UKLUPL yang dimiliki dan sesuai dengan Pasal 50ayat (2) huruf c angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012tentang Izin Lingkungan;Bahwa persyaratan proses pembuatan izin lingkungan(ANDAL/UKL/UPL) dan proses perubahan (ANDAL/UKL/UPL) harussesuai dengan Pasal 15, atau

tahun 2014 Terdakwa melakukankegiatan reklamasi untuk akses jalan yang menghubungkan Jalanmadura menuju lahan HPL KSOP yang mengarahkan ke dok tahap 2Terdakwa tidak masuk dalam lay out / peta dokumen lingkunganUKL/UPL;Bahwa Terdakwa harus merevisi dokumen UKL/UPL, Terdakwa belummengajukan revisi dokumen UKL/UPL, tetapi saksi baru konsultasi keKantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon;Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan

Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atauRekomendasi UKL UPL yang diterbitkan oleh Menteri;a. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atauRekomendasi UKLUPL yang diterbitkan oleh gubernur; danb.

Kapal PT Gamatara Trans OceanShipyard Kawasan Pelabuhan Kelurahan Panjunan KecamatanLemahwungkuk Kota Cirebon;Bahwa berdasarkan UKL/UPL PT.

Gamatara Trans Ocean Shipyard memilikidokumen lingkungan UKL/UPL dengan luas 3ha untuk pembangunandok tahap 1 yang terdiri dari 2 (dua) graving dok dan 1 (satu) dokslipway yang berlokasi Pelabuhan Cirebon;3. Pada tahun 2010: Dok tahap 1 mulai beroperasi;Pada tahun 2014 : PT Gamatara Trans Ocean Shipyard membuatdokumen lingkungan UKL/UPL baru dengan luas 4 ha untukpembangunan dok tahap 2, yang terdiri dari 3 (tiga) graving dokberlokasi Pelabuhan Cirebon;5.