Pemohon:
PT Cita Sarana Usada
Termohon:
......................................

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pembetulan Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anaknya Nomor: 7509/LB/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dari semula tertulis KAISAN NAFIS ALIYA USADA dibetulkan menjadi KAISAN NAFIS ALIYY USADA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan pembetulan data tersebut kepada Kantor

Pemohon:
1.WAHYU TRI USADA
2.LINDAWATI

BHINEKA USADA RAYA

BHINEKA USADA RAYA, beralamat di gedung Wang, JalanPemuda No.101, Jakarta 13220, dalam hal ini memilih domisili hukumdi kantor Kuasanya dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AMIRKARYATIN, SH., KUKUH HARGIANTO, SH., CHALIMAH, SH., MH.

BHINEKA USADA RAYALawanPT. BHAKTI WIRA HUSADA

BHINEKA USADA RAYA,sebenarnya dokumennya belum lengkap, tapi karena terbatasnya waktu, makatetap kita jalankan. Adapun dokumen yang belum lengkap tersebut adalahdokumen tentang Surat dukungan dari PT. BHINEKA USADA RAYA;Bahwa dokumen penyusunan harga dari PT. BHINEKA USADA RAYAdimasukan ke Panitia Lelang pada tanggal 27 Agustus 2010, dan oleh PanitiaLelang tetap diterima, meskipun ketika itu belum ada Surat Dukungan;Bahwa alasan tetap dimasukkannya dokumen dari PT.

BHINEKA USADA RAYA pernahdipanggil pihak Rumah Sakit. Husein, Palembang untuk konfirmasi danklariifikasi mengenai surat pencabutan atas pelaksanaan tender karenaterlambatnya dokumen Surat Dukungan PT. BHINEKA USADA RAYA.Selanjutnya pada kesempatan tersebut PT. BHINEKA USADA RAYA tetapmenyatakan kesanggupan untuk pelaksanaannya;Bahwa Surat Dukungan tersebut akhirnya dimasukkan/dimasukkan oleh PT.BHINEKA USADA RAYA ke Panitia Lelang, meskipun terlambatpenyampaiannya, dan akhirnya PT.

BHINEKA USADA RAYA pada tanggal26 Oktober 2010, jam 22.00 WIB;Bahwa surat dukungan dan penawaran dari PT. BHINEKA USADA RAYAtersebut tidak sempat dibawa Pak Muchtar (management PT. BHAKTI WIRAHUSADA) ke Palembang karena datangnya malam hari, dan ketika itu PakMuchtar sudah berangkat ke Palembang ;3.

BHINEKA USADA RAYA (BUR) / Penggugat;Bahwa untuk pengadaan alat MRI untuk RSUP Dr.

BHINEKA USADA RAYA dan PT.BHAKTI WIRAHUSADA, namun saksi bukan karyawan dari kedua PT tersebut;e Bahwa saksi bergabung di PT.

PT BHAKTI WIRA HUSADA VS PT BHINEKA USADA RAYA

., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Tebet Barat VI D Nomor 6, Tebet Barat,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Januari 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanPT BHINEKA USADA RAYA, diwakili oleh Bobby Henry Noya,selaku Direktur, berkedudukan di Gedung Wang, Jalan PemudaNomor 101, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada AmirKaryatin, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diSentra Pemuda, Jalan Pemuda, Kav. 61 Nomor 3 Jakarta,berdasarkan Surat

YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA (YAYASAN), vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUTUSANNo. 1106 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA(YAYASAN), berkedudukan di Jalan WR.Supratman No.256 DenpasarBali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Mulya Arsana,SH.

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikanberdasarkan Akta No. 7 tertanggal 2 November 1979 berikut perubahanperubahannya yang telah didaftarkan dalam Berita Negara RI No. 213 Tahun1999 dan Tambahan Berita Negara RI tanggal 17 Desember 1999 No. 101.Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan ketentuan UndangUndang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan (UU Yayasan), sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat BadanPendiri Yayasan Dharma Usada

PD.022/89 tanggal 1 Februari 1989 berbunyi:Menyambung surat kami tertanggal 6 Mei 1985 No. 12/30/SEK/SKRdengan ini kami tegaskan bahwa kami tidak keberatan atas dilanjutkannyapembangunan Rumah Sakit Yayasan Dharma Usada Resi Markandeyasecara keseluruhannya diatas tanah yang terletak di Jalan GianyarTohpati Denpasar (Tanah RSU Dharma Yadnyapen) sesuai denganrencana yang telah disiapkan oleh Yayasan sendiri;10.

bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UndangUndang No.5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YayasanDharma Usada

MENTERI KEUANGAN RI >< YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKAN DEUA

PUTUSANNomor: 55/PDT/2016/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA(MENTERI KEUANGAN RI), beralamat di LapanganBanteng Timur No.24, Jakarta Pusat, untuk selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;MELAWANYAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEVA,beralamat di Jalan W.R.

Anggaran Dasar mana telahdisesuaikan dengan ketentuan UndangUndang No. 28 Tahun 2004tentang Perubahan UndangUndang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan ("UU Yayasan"), sebagaimana Pernyataan KeputusanRapat Badan Pendiri Yayasan Dharma Usada Resi MarkandeycNomor 119 tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihnadapan Putu Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar; 2. Bahwa PENGGUGAT bergerak di bidang sosial yangberhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat.

PD.022/89 tanggal 1 Februari 1989berbunyi: "Menyambung surat kami tertanggal 6 Mei 1985 No.12/30/SEK/SKR dengan ini kami tegaskan bahwa kami tidakkeberatan atas dilanjutkannya pembangunan Rumah SakitYayasan Dharma Usada RESI MARKANDEYA secarakeseluruhannya diatas tanah yang terletak di Jalan GianyarTohpati Denpasar (Tanah RSU Dharma Yadnyapen) sesuaidengan rencana yang telah disiapkan oleh Yayasan sendiri";Dengan demikian setelah adanya Surat dari Bank OEB No.12/30/SEK/SKR tertanggal 6 Mei 1985 tersebut

YAYASAN PATRIA USADA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA

PUT USANNOMOR : 209/B/2014/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan KetintangMadya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamSengketa aNtara, > =ssqsee see eeeYAYASAN PATRIA USADA : Beralamat di Jalan Udayana No. 36 KecamatanNegara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali

,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Ketua UmumYayasan Patria Usada, Alamat Lingkungan Baler BaleAgung, Kelurahan Tegal Cangkring, KecamatanMendoyo, Kabupaten Jembrana. Dalam hal ini telahmemilin kediaman hukum pada kantor kuasanyatersebut di bawah ini dan memberi kuasa kepada : Halaman IJ dari 12 halaman, Putusan Nomor : 209/B/2014/PTTUNSBY1. MANGASISIMANGUNSONG,SH ;1.

denganpertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ; DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsiyang pada pokoknya menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa iniKarena surat yang menjadi obyek gugatan belum bersifat final yaitu Surat KepalaKantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Nomor : 503/32/KPPT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal : Kejelasan Ijin MendirikanRumah Sakit Umum Dharma Sentana, hanya merupakan pemberitahuankepada Yayasan Patria Usada

Kepala KantorPelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana yang ditujukan kepadaKetua Yayasan Patria Usada (Bukti P5), maka berdasarkan faktafakta hukumyang diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berpendapat bahwa Surat Tergugat/Terbanding bukti P5 tersebutbersifat penjelasan agar Penggugat/Pembanding menyelesaikan terlebih dahulupermasalahan dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembranadan Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana, dan bila sudahdiselesaikan

CITA SARANA USADA

BAMBANG MURTI USADA MAULANAMAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJAAlias LONDO

BAMBANG MURTI USADA MAULANAMAGRIBI Bin R.

BAMBANG MURTI USADA MAULANAMAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatanjahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)Juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa R. BAMBANG MURTIUSADA MAULANA MAGRIBI Bin R.

Bambang Murti Usada Maulana Magribi Bin R. BambangPrasadja;Dirampas untuk dimusnahkan.4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor63/Pid.Sus/2017/PN.Sit. tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 64 K/PID.SUS/20181. Menyatakan Terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANAMAGRIBI Bin R.

Bambang Murti Usada Maulana Magribi Bin R. BambangPrasadja;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

Penggugat :
- YAYASAN PATRIA USADA
Tergugat :
- KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA

Bersifat Individual, yaitu surat tersebut ditujukkan kepadaPenggugat....Penggugat in casu Ketua UmumYayasan Patria Usada.

I GEDE WINASA KESAMA PUTRAselaku Ketua Yayasan Patria Usada dan Ir. I GEDE SUMERTA selakuSekretaris Yayasan Patria Usada untuk mewakili Yayasan Dharma Sentanadalam hal pengurusan dan pengelolaan Balai Pengobatan/Balai KesehatanIbu dan Anak/Rumah Bersalin Dharma Sentana.

(Fotokopidari fotokopi) ;Surat Ketua Umum Yayasan Patria Usada Nomor: 01/YPU/XI/2013,Perihal: Permohonan Dengar Pendapat, tanggal 4 Nopember 2013ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jembrana. (Fotokopisesuai aslinya) Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana,Nomor: 005/765/DPRD/2013, Perihal: Rapat Dengar PendapatUmum, tanggal 19 Nopember 2013 ditujukan kepada Ketua YayasanPatria Usada.

(Fotokopi sesuai aslinya) ;Surat Kepala Kantor Pelayanan Periyinan Terpadu KabupatenJembrana, Nomor: 503/33/KPPT/XII/2013, Perihal: TanggapanPeringatan Yayasan Patria Usada, tanggal 17 Desember 2013,ditujukan kepada Ketua Yayasan Patria Usada. (Fotokopi sesuaiaslinya) ; == 37.Bukti ....37. Bukti P3738. Bukti P3839. Bukti P3940.

Bukti T11 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali Nomor: 445/417/Sertif.Dikes tanggal 10 Januari 2012, perihal: Teguran, ditujukan kepadaYayasan Patria Usada (Fotokopi dari fotokopi) ;12. Bukti T.12 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Nomor: 763/441/Diskes/2012 tanggal 5 Maret 2012, perihal: Monitoring danPembinaan, ditujukan kepada Ketua Yayasan Patria Usada.(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;13.

BHINEKA USADA RAYA VS. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),

BHINEKA USADA RAYA, berkedudukan di Gedung Wang,Lantai 2, Jalan Pemuda No. 101, Kavling 1453/P.1,Rawamangun, Jakarta Timur, yang diwakili oleh SinggihWibisono, Direktur, dan dalam hal ini memberi kuasa kepadaRanto P. Simanjuntak, SH.,MH. & Partners, para Advokat,berkantor di Gedung Menara Eksekutif (d/n. Gedung Surya),Lantai 15, JI.M.H.

Bhineka Usada Raya dalarn pengadaanalat alat kesehatan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh PemohonI/Terlapor Il (PT. Bhakti Wira Husada) melainkan oleh Perusahaanperusahaan lainnya yang samasama mengikuti tender pengadaan alatkesehatan yang diadakan oleh RSUD Cibinong Kab. Bogor ;c. Bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan saksi atau para TerlaporHal. 18 dari 54 hal. Put.

Bhineka Usada Rayasama sekali tidak disebutkan sebagai pihak yang dihubungi olehBRSD Cibinong.

Bhineka Usada Raya, maka FUKUDA DENSHICO.L TD. TOKYO, JAPAN, 358, Hongo 2 Chome, Bungkyoku,Tokyo, Japan, yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut :"Sehubungan dengan masalah yang ada di PT. Bhineka UsahaRaya, kami, FUKUDA DENSHI CO.LTD., 358, Hongo 2Chome,BungkyoKu, Tokyo, dengan ini memberitahukan bahwa meskipunPT. Bhineka Usaha Raya yang beralamat di JI.

Bhineka Usada Raya, JI. Pemuda No. 101, JakartaHal. 43 dari 54 hal. Put. No. 027 PK/PDT.SUS/200913220, adalah sebagai Distributor Tunggal di Indonesia untuk AlatKesehatan dari FUKUDA DENSHI CO.LTD, bukan berarti PT.Bhineka Usaha Raya dapat memonopoli penjualan "VaSera" diIndonesia;Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti PK 1 yang didukungdengan bukti PK2, maka tidak benar dalildalil yang dikemukakanoleh KPPU yang menyatakan bahwa PT.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI USADA PENO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, jika niat untuk itu telah

Penuntut Umum:
ANDI ICHLAZUL AMAL, SH
Terdakwa:
RIKI USADA PENO

BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO ;

BAMBANG MURTI USADA MAULANAMAGRIBI Bin R.

BAMBANGMURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R.

Penyidik Atas Kuasa PU:
YATENU
Terdakwa:
NOVA PURNA USADA

Penggugat:
BRI UNIT AMLAPURA
Tergugat:
1.I MADE ARYA USADA
2.NURHAYATI

YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENTERI KEUANGAN RI),

PD.022/89 tanggal Februari 1989 berbunyi:"Menyambung surat kami tertanggal 6 Mei 1985 No. 12/30/SEK/SKR dengan inikami tegaskan bahwa kami tidak keberatan atas dilanjutkannya pembangunanRumah Sakit Yayasan Dharma Usada RESIMARKANDEYA secarakeseluruhannya diatas tanah yang terletak di Jalan GianyarTohpati Denpasar(Tanah RSU Dharma Yadnyapen) sesuai dengan rencana yang telah disiapkanoleh Yayasan sendiri".

BuktiP2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat BadanPendiri Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya Nomor 119 tanggal 22Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan I PUTU CHANDRA,Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar (sesuai denganaslinya) ;Halaman 29 dari 39 hal.

YM.02.04.3.5.00392 tanggal 25 Januari 1994 tentang SuratIzin Penyelenggaraan Rumah Sakit kepada Yayasan Dharma Usada ResiMarkandeya untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Dharma: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.

YM.02.04.3.5.1171 tanggal 31 Maret 2000 tentangPemberian Izin Penyeienggaraan Perpanjangan (1) kepada YayasanDharma Usada Resi Markandeya untuk menyelenggarakan Rumah SakitDhatma Yadniya j+ see: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Denpasar No.445/1839/Dikes tanggal 14 Oktober 2004 tentang Pemberian IzinPenyeienggaraan Perpanjangan (II) kepada Yayasan Dharma Usada ResiMarkandeya untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Dharma: Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Nomor 105 tanggal 11Agustus

IDABAGUS OKA (KETUA YAYASAN DHARMA USADA RESIMARKANDEYA) tanggal 3 Mei 1989 putusan No. 210/Pemb/89,Bangunan No. 39 Tahun 1989 dari Kantor Penata Sempadan DaerahTingkat II Badung ;: Fotocopy sesuai dengan aslinya WIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB) atas nama PROF. DR. IB.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENTERI KEUANGAN RI) VS YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA, diwakili oleh I Gusti Bagus Alit Putra, S.H., dan I Made Dapir, selaku Ketua Umum dan Ketua Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya

., dan kawankawan,Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal, berkantor di Gedung Djuanda Lantai 15, Jalan Dr.Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014:Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanYAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA, diwakilioleh Gusti Bagus Alit Putra, S.H., dan Made Dapir, selakuKetua Umum dan Ketua Yayasan Dharma Usada ResiMarkandeya, berkedudukan di Jalan W.R.

Anggaran dasar manatelah disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan("UU Yayasan"), sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Badan PendiriYayasan Dharma Usada Resi Markandeya Nomor 119 tanggal 22 Februari2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Putu Chandra, Sarjana Hukum,Notaris di Denpasar;2. Bahwa Penggugat bergerak di bidang sosial yangberhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat.

Nomor 896 K/Pdt/2017(2) Membangun bangunan unit darurat (emergency unit) sesuairencana yang sudah ada diatas bangunan yang dibongkar....kesemuanya itu atas beban dari Yayasan "Rsi Markendeya" sendiri";Surat Bank OEB Nomor PD.022/89 tanggal 1 Februari 1989 berbunyi:"Menyambung surat kami tertanggal 6 Mei 1985 Nomor 12/30/SEK/SKRdengan ini kami tegaskan bahwa kami tidak keberatan atas dilanjutkannyapembangunan Rumah Sakit Yayasan Dharma Usada RESI Markandeyasecara keseluruhannya di atas tanah yang

Nomor 896 K/Pdt/20172).Surat Bank OEB Nomor PD.022/89 tanggal 1 Februari 1989menyatakan: "Menyambung surat kami tertanggal 6 Mei 1985Nomor 12/30/SEK/SKR dengan ini kami tegaskan bahwa kamitidak keberatan atas dilanjutkannva pembangunan RumahSakit Yayasan Dharma Usada Resi Markendeya secarakeseluruhannya di atas tanah vang terletak di Jalan GianyarTohpati Denpasar (Objek Sengketapen) sesuai denganrencana yang telah disiapkan oleh Yayasan sendiri",2) Bahwa berdasarkan kedua kutipan surat di atas, Pemohon

Resi Markandeya, maka menurutMajelis Hakim surat Bank OEB Nomor 12/30/SEK/Skrtertanggal 6 Mei 1985 dan surat Nomor PD.022/89 tanggal 1Februari 1989 bukanlah sebagai bentuk penyerahan hak atastanah OEB, sehingga kedua bukti tersebut tidak dapatdijadikan bukti atau dasar adanya perjanjian antara YayasanDharma Usada Resi Markandeya atau RSU Dharma Yadnyadengan pihak Overseass Express Bank (OEB) perihal adanyapersetujuan pengalihan hak atas tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENTERI KEUANGAN RI) VS YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA

Wahidin RayaNomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanYAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA,diwakili oleh Gusti Bagus Alit Putra, S.H., dan MadeDapir, selaku Ketua Umum dan Ketua Yayasan DharmaUsada Resi Markandeya, berkedudukan di Jalan W.RSupratman Nomor 256, Denpasar, Bali, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ketut Mulya Arsana, S.H.

YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA >< MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENTERI KEUANGAN RI)

PUTUSANNOMOR : 580/PDT.G/2013/PN.JKT.PST DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutGalain PSKala ANAL a, ~~= nne ncn emit YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA, beralamat kantor di JalanW.R.Supratman No.256 Denpasar 80236 Bali, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya Ketut Mulya Arsana, SH.,Mhum.,IDM Nefo Dwi Artha, SH.

PENGGUGAT adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikanberdasarkan Akta No. 7 tertanggal 2 Nopember 1979 berikut perubahanperubahannya yang telah didaftarkan dalam Berita Negara RI No. 213 Tahun1999 dan Tambahan Berita Negara RI tanggal 17 Desember 1999 No. 101.Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan ketentuan UndangUndang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan ("UU Yayasan"), sebagaimana Pemyataan Keputusan Rapat BadanPendiri Yayasan Dharma Usada