Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 32/PDT/2019/PT BGL
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ITA USPINI, SH.I Diwakili Oleh : Mardan Sono
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
Terbanding/Tergugat II : Bupati Kabupaten Kaur
11033
  • Pembanding/Penggugat : ITA USPINI, SH.I Diwakili Oleh : Mardan Sono
    Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
    Terbanding/Tergugat II : Bupati Kabupaten Kaur
    PUTUSANNomor 32/PDT/2019/PT BGLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :ITA USPINI, S.HI, bertempat tinggal di Desa Sulauwangi, Kecamatan TanjungKemuning, Kabupaten Kaur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepadaMARDAN SONO, bertempat tinggal di Desa Sulauwangi, Kecamatan TanjungKemuning, Kabupaten
    Selain itu tergugat (Satu)melakukan perbuatan penerimaan penagihan pajak pendapatan dari wajibpajak Pegawai Negeri Sipil ITA USPINI, SH.I. (PENGGUGAT). Makakerugian penggugat akibat perbuatan tergugattergugat tertutup peluang, dankesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil penggugat;6.
    Di mana tergugat (Satu) adalah telah menerima tagihanpajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dari wajib pajak ITA USPINI, SH.I.(penggugat).
    Bahwa akibat dari perbuatan tergugat (Satu) dengan sudahmelakukan penerimaan penagihan pajak NPWP ITA USPINI, SH.I. tahun2010 dengan dilakukan penerimaan penagihan kolektif yang sudahmerugikan penggugat.
    Menyatakan Sah dan berharga keterangan nomor pokok wajib pajak,dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak PratamaBengkulu ITA USPINI, SH.I. Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 tanggal 20April;4. Menyatakan akibat tergugat melawan hokum tidak menjadi pelayansebagaimana pelayan publik menurut UndangUndang ASN, tidak jujur, tidakteransfaran, tidak adil;5.
Putus : 24-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2492 K/Pdt/2020
Tanggal 24 September 2020 — ITA USPINI, S.H.I., VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU, DK
911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ITA USPINI, S.H.I., VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU, DK
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
117119
  • Penggugat:
    ITA USPINI, SH.I
    Tergugat:
    1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
    2.Bupati Kabupaten Kaur
    Bahwa perbuatan tergugat tidak menyerahkan NPWP ITA USPINI, SH.1.Tahun 2010 yang dimaksud tergugat (Satu) yang dikirim pada pihak ke III(tiga) adalah Perbuatan Melawan Hukum. Di mana pengirim NPWPITA USPINI, SH.I. pada pihak ketiga oleh tergugat untuk disampaikan padapenggugat, sehingga tidak diterima atau tidak sampai pada penggugatadalah salah satu bukti perbuatan tergugat merugikan penggugat, makawajar tergugat membayar kerugian dalam tuntutan perkara ini;10.
    Di mana tergugat (Satu) adalah telah menerima tagihanpajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dari wajib pajak ITA USPINI, SH.I.(penggugat).
    Bahwa akibat dari perbuatan tergugat (Satu) dengan sudahmelakukan penerimaan penagihan pajak NPWP ITA USPINI, SH.I. tahun2010 dengan dilakukan penerimaan penagihan kolektif yang sudahmerugikan penggugat.
    Tergugat (satu) melakukanperbuatan penerimaan penagihan pajak pendapatan dariWayib Pajak PNS ITA USPINI, SH.I. (Penggugat).
    DimanaTergugat (satu) adalah telah menerima tagihan pajakpenghasilan PNS dari Wajib Pajak Ita Uspini, SH.1.(Penggugat).