ANNA WAIRATTA, S.E vs GUBERNUR MALUKU;

PUTUSANNomor 460 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANNA WAIRATTA, S.E., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan W.R.

Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 83 Tahun2019, tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat Sebagai PNSKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, atasnama Anna Wairatta, S.E., Tanggal 29 Mei 2019;3.

Putusan Nomor 460 K/TUN/2020dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., Tanggal 29 Mei2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil,pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurMaluku Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tindak DenganHormat sebagai PNS karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANNA WAIRATTA, S.E tanggal 29 Mei 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.

TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatanhukum tetap yakni Pengadilan Negeri Ambon Nomor338/Pid.B/2009/PN.AMB, tanggal 12 Maret 2010 Anna Wairatta

Pembuatan Talud 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 500,000.002. Pemb Gdg serba 3 Vin Talapessy (Peg. Dinas 500,0guna Sosial) 00.0045,500,000.00HENDRIKUS TANATE Nilai Rp 1 Pendamping dan ketua 30,000,000.290.000.000, kelompok untuk 2 Desa 00DS ISU DAN DS 1. Penyelesaian 35 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 3,000,000WATLUDAN sumur ) 002. Penyelesaian 15 33,000,000sumur 003. Pembuatan 8 MCKOLGA PALIJAMA Nilai Rp 1 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 2,000,000290.000.000, ) .00DESA URIMESING 1.

Pembuatan pagar Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 2,500,000.002. Pembuatan saluran Ema Tuasikal 1,500air ,000.00Harun Lestaluhu 1,500,000.00Kadis Sosial Provinsi 2,000,000.009,000,000.0031 HERNI WACANNO Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 7,000290.000.000, ) ,000.00Desa Soahuku 1. Rehab Mesjid2. Rehab Gereja32 ELISA LAILOSA Nilai Rp290.000.000,Desa Waraka Pembangunan Pagar Hein Watilete 3,500Gereja dan musolla ,000.0033 YACOB LESIMANUAYA Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg.

Renov KantorNegeri34 FREDY PAPILAYA Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 40290.000.000, ) 0,000.00Desa Sehaati 1. Pembuatan 2 BakAir2. Pemb Balaipertemuan35 JULIANUS SIAHAYA Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 1,000435.000.000, ) ,000.00Kelurahan Namasina 1. Pembuatan pagar Hein Watilete 50mesjid 0,000.002.

Fenno T Tahalele 1,000,000.006,500,000.0037 JESAYAS TEWERNUSA Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 4,000290.000.000, ) ,000.00Desa Lesluru malteng 1. Buat 3 bakPenampung & sumur2. Pembelian 2 mesinpompa38 HERMAN LAKATONI Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 3,000290.000.000, ) ,000.00Desa Wotai dan Bumei 1. Rehab Balaidesa &6 sumur2. Pembuatan pagargereja39 NIRWAN SANGAJI Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 3,000290.000.000, ) ,000.00Negeri Yaputih 1. Pembuatan jalan( Usinaman Tehoru setapak2.

Rehab gedung 3 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 4,000gereja ) ,000.006,000,000.0041 ABRAHAM NOYA Nilai Rp 1 Ferry corputy 50290.000.000, 0,000.00Kel.Letwaru, masohi 1. Pembuatan pagar 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 1,500&jalan ) ,000.002. Rehab gereja dan 2,000masjid ,000.0042 LISYE MAALU Nilai Rp 1 Hein Watilete 2,500290.000.000, ,000.00kel.Dahlia Desa 2. Pembangunan 2 Anna Wairatta ( Peg.

Pembuatan pagar Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )2,500,000.002. Pembuatan saluran air Ema Tuasikal1,500,000.00Harun Lestaluhu1,500,000.00Kadis Sosial Provinsi2,000,000.009,000,000.0031 HERNI WACANNO Nilai Rp 290.000.000, Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )7,000,000.00Desa Soahuku 1. Rehab Mesjid2. Rehab Gereja32 ELISA LAILOSA Nilai Rp 290.000.000,Desa Waraka Pembangunan Pagar Hein WatileteGereja dan musolla 3,500,000.0033 YACOB Nilai Rp 290.000.000, Anna Wairatta ( Peg.

Rehab gedung gereja Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )4,000,000.006,000,000.0041 ABRAHAM NOYA Nilai Rp 290.000.000, Ferry corputy500,000.00Kel.Letwaru, masohi 1. Pembuatan pagar &jalan Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )1,500,000.002. Rehab gereja dan masjid2,000,000.0042 LISYE MAALU Nilai Rp 290.000.000, Hein Watilete2,500,000.00kel.Dahlia Desa 2. Pembangunan gedung Anna Wairatta ( Peg.

ANNA WAIRATTA. SE membayarkanhonorhonor itu. dengan sekehendak hati tanpa membuat buktipenerimaan uang yang sebenarnya.

Pembuatan 75 lampu 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) 15,000,000.00jalan2. Pembuatan Bak 20,000,000.00penampung21 UDIN EMANI/La Taba Nilai Rp 307.400.000, Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) 300,000.00Ds Batu Merah Ds Harapan 1. Pemb. Masjid & Sal. AirJaya2. Pengadaan material danalat22 HERMAN PALAGAMA Nilai Rp 417.600.000, 1 Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan 10,000,000.00Dusun Ahuru 1. Rehab jin setapak 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) 29,000,000.002.

Rehab gedung gereja 3 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )4,000,000.006,000,000.0041 ABRAHAM NOYA Nilai Rp 290.000.000, 1 Ferry corputy500,000.00Kel.Letwaru, masohi 1. Pembuatan pagar &jalan 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )1,500,000.002. Rehab gereja dan masjid2,000,000.0042 LISYE MAALU Nilai Rp 290.000.000, 1 Hein Watilete2,500,000.00kel.Dahlia Desa Nuweletutu 2. Pembangunan gedung 2 Anna Wairatta ( Peg.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5.

Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R.

PUTUSANNomor 12/G/2019/PT UN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara antara :NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggalNama JabatanTempat KedudukanANNA WAIRATTA, S.E.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Maluku Nomor. 83Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNSKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 Mei 2019,atas nama ANNA WAIRATTA, S.E.;3.

Mewajibkan kepadaTergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur MalukuNomor. 83 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal29 Mei 2019, Atas nama ANNA WAIRATTA, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.

(Penggugat) dipindahkan/ditempatkan dari Staf Sub BagianKeuangan Pada Bagian Tata Usaha Dinas Kesejahteraan Sosial ProvinsiMaluku ke Staf Sub Bagian Kepegawaian & Umum pada Sekretariat DinasSosial Provinsi Maluku, (vide Bukti P6);Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor: 338/Pid.B/2008/PN.AB, tanggal 12 Maret 2010, dimana Putusantersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukumtetap, dimana Anna Wairatta,S.E.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E.,tanggal 29 Mei 2019;3.

Bahwa Pemohon dilahirkan di rumahkay, pada tanggak 06 November 1982,jenis kelamin lakilaki, yang diberi nama MARTHIN KAKERISSA yaitu anak daripasangan suami istri yang bernama BRAMPY KAKERISSA dan RACHELFINTJE WAIRATTA;2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada KantorCatatan Sipil Kabupaten Dati Il Maluku tengah sesuai dengan petikan AktaKelahiran No. 323/1986 pada tanggal 20 Mei 1986;3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;4.

Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Marthin Kakerissa, diberi tandaP4;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P4 ternyata benar Pemohonmerupakan orang yang bernama Marthin Kakerissa, merupakan anak dari pasangansuami istri Brampy Kakerissa dan Rachel Fintje Wairatta, akan tetapi berdasarkanbukti P3, ternyata Pemohon dikenal dengan nama Stanley Kakerissa;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka dapatdisimpulkan ternyata benar Pemohon dapat dipandang sebagai orang yang

Payssebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ProvinsiMaluku Nomor : 050/9509 tanggal 09 November 2006,sedangkan Anna Wairatta, SE diangkat sebagai BendaharaPengeluaran Tahun Anggaran 2006 sesuai Surat KeputusanKepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor050/9509a, tanggal O09 November 2006 akan tetapi terdakwamengetahui pada tanggal 3 Nopember 2006 Drs.

Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihakrekanan (kontraktor) sebesar Rp 14.200.000.000,(empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) tersebutdilakukan oleh Anna Wairatta selaku Bendahara sebagaiberikut : eee ee eee eeMenyiapkan dokumen dokumen berupa Formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yangberisi jumlah dana, sumber dana, nama rekanan/kontraktor,dan nomor rekening bank tiap rekanan/ kontraktor. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yangditandatangani Dr.

Anna Wairatta selaku Bendahara sebagaiberikut scHssseecssssseminseeeeminseeeemnsesa) menyiapkan ~~ formulir A (Surat Permintaan PembayaranAnggaran) yang memuat besarnya dana, sumber dana, namakelompok, nama bank yang dituju) (Bank Pembangunan DaerahMaluku) dan nomor rekening dari masing masing kelompoktersebut.b) Menyiapkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)yang ditandatangani dr. Fenno T.

juta seratus tiga juta rupiah).Dana Bantuan korban bencana sosial SKPA Nomor : 220 /WPB.X / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 dicairkandari KPPN Ambon langsung kepada : a Rekening bank 25 rekanan Rp 14.200.000.000,0. 0b Rekening Bank 65 kelompok Rp 20.590.000.000,0masyarakat penerima bantuan 0Jumlah Rp 34.790.000.000,00 Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihakrekanan (kontraktor) sebesar Rp 14.200.000.000, (empatbelas miliar dua ratus' riobu rupiah) tersebut dilakukanoleh Anna Wairatta

tersebut dengan SPM diserahkankepada bagian penguji untuk diperiksa/koreksi dan bilasudah benar maka SPM ditandatangani d) Kemudian' surat surat yang sudah ditandatangani itudikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran untukditeruskan kepada KPPN. e) KPPN menerbitkan SP2D yang dananya langsung masuk kerekening rekanan/kontraktor.Pencairan dana sebesar Rp 20.590.000.000,00 (Dua puluhmiliar lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekeningkelompok masyarakat penerima bantuan diproses oleh Sadr.Anna Wairatta

Putusan Nomor 42/B/2020/PTTUN Mks.Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ANNA WAIRATTA, SE,tanggal 29 Mei 2019,ow Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur MalukuNomor 83 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama ANNA WAIRATTA, SE., tanggal 29 Mei 2019 ;4.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas yang semula tertulis :

• Pada Kutipan Akta Perkawinan No. 01/CI/K/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tercantum nama Indra Wairatta seharusnya Alexius Tri Asmoro Indra ;

sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan

Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama pemohon yang semula bernama Wairatta Indra menjadi Alexius Tri Asmoro Indra tersebut, tentang penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut pada instansi terkait agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil terkait untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut, Akta Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

5.

Saksi HELLY WAIRATTA alias HELLY, dibawah Janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa bahwa peristiwa tindak pidana pengrusakan tersebut terjadi padahari Senin Tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 wit yang bertempat diBalai pertemuan Desa Tihulale Kac Kairatu Timur Kab SBB.Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengrusakan tersebutadalah saudara (ANTONI WILEM TOMAULA alias ATWIN) dan yangmenjadi korban adalah Pemerintah Negeri Tihulale.Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sementara

SK PTDH, tidak ada rapatdengan BKD atau Pejabat yang lain;Bahwa saksi menyatakan SK tersebut dibuat dan ditandatangan olehGubernur;Bahwa saksi menyatakan setelah saksi buat dan diserahkan ke BKDuntuk diproses tanda tangan;Bahwa saksi menyatakan setelah dibuat SK PTDH, diberikan ke BKDuntuk proses tanda tangan, saksi tidak tahu apa ada usul dari Sekda;Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) orang yang diusulkan yaitu FRANKYKAREL HITIPEUW dan ANNA WAIRATTA