- Menyatakan Terdakwa WELSEEN M. SITORUS, SKM. M.Kes, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair

- WELSEEN M.SITORUS, SKM.M.kes (TERDAKWA)

Simalungun yangdisampaikan Jenner Siregar kepada Welseen M.

Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan olehkarenanya terdakwa WELSEEN M. SITORUS, SKM, M.Kes haruslah dibebaskan daridakwaan primair tersebut. ;2. Menyatakan terdakwa WELSEEN M.

;Bahwa terdakwa WELSEEN M.

;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa WELSEEN M.

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,ternyata terdakwa WELSEEN M.

WELSEEN M. SITORUS, S.KM., M.Kes

Penggugat:
WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM
Tergugat:
Bupati Simalungun

PUTUSANNOMOR : 97/ G/ 2019 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama,dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung PengadilanTata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan AsamKumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, telah menjatuhkanPutusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM

Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDNKeputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8576/25.3/2018 TentangPemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannnya Dengan Jabatan,tanggal 2 Oktober 2018 yang memberhentikan dengan tidak hormat atasnama WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM, M.Kes NIP : 19690913199403 1 004;PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTUa.

telah bersifat konkrit, individual,dan final sesuai dengan Pasal 1 angka (9) UndangUndang No.51 tahun2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.5 tahun1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;e Bersifat konkritBahwa surat Keputusan a quo telah bersifat konkrit karena nyatanyata di buat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusanyang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang menjatuhkanhukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada WELSEEN

Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Objek Sengketa berupa:Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8576/25.3/2018 TentangPemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannnya DenganJabatan, tanggal 2 Oktober 2018, yang memberhentikan tidak denganhormat atas nama WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM, M.Kes.,NIP : 19690913 199403 1 004;Halaman 19. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketaberupa: Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8576/25.3/2018Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannnya DenganJabatan, tanggal 2 Oktober 2018 yang memberhentikan tidak denganhormat atas nama WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM, M.Kes.,NIP : 19690913 199403 1 004;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;5.

., M.Kes. 3 lembar, atas nama Welseen M.Sitorus, S.K.M., M.Kes. 3 lembar untuk pembayaran transportdalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di DinasKesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Mei 2018 dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas;j. 1 (satu) rangkap kuitansi/oukti pembayaran atas nama TamaulinaR.

Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/20191 (satu) rangkap kuitansi/oukti pembayaran atas nama Dr.ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes. 3 lembar, atas nama Welseen M.Sitorus, S.K.M., M.Kes. 3 lembar untuk pembayaran transportdalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di DinasKesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 Mei 2018 dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas;1 (satu) rangkap kuitansi/oukti pembayaran atas nama TamaulinaR.

ACHMAD RIFAI,SKM,M.Kes 3 lembar, atas nama WELSEEN M. SITORUS,SKM,M.Kes 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.