2tahun 2 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiisteri; Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2015 terjadi perselisihan danpertengkaran karena Tergugat suka berjudi ,suka melakukankekerasan dalam rumah tangga dan suka keluyuran sampai larutmalam; Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi ; Bahwa, pada awalnya bulan April 2015 Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat dan anakanaknya tanpa izin dan tanpasepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui secara jelas alamatnyadi selurun Wilalayah

memberi keterangan yangsebgaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnyadianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan alat bukti surat P1,s/d P.12 dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk danKartu keluarga Pemohon) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggalpemohon berada dalam wilalayah

danpasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Keterangankependudukan serta Kartu keluarga ayah dan ibu anak angkat) merupakan aktaotentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai tempat tinggal ayah dan ibu anak dari angkat beradadalam wilalayah

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksnakan pada tanggal di wilalayah hukum KUA kecamatan Binuang kabupaten serang

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini kepada KUA Kecamatan Binuang kabupaten serang untuk dicatat dalam daftar yang telah disdiakn untuk itu.

4. membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 291.000,-

Menyatakan Terdakwa NABYONGA SHARON JANEbersalahmelakukan tindak pidana Orang asing berada di wilalayah RepublikIndonesia wajib meperlinatkan dan menyerahkan dokumenperjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya sebagaimana diaturPasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 71huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;2.

Menyatakan Terdakwa NABYONGA SHARON JANEbersalahmelakukan tindak pidana Orang asing berada di wilalayah RepublikIndonesia wajib meperlihatkan dan menyerahkan dokumenperjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya sebagaimana diaturPasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 71huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;2.

;Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januaritahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yanghingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabarberita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelasdiseluruh wilalayah Republik Indonesia;Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lainkepada orang tua/keluarga Tergugat, akan tetapi mereka menyatakan tidakmengetahui

pengambilanuang Deposito/Tabungan atas nama alm S pada PT BANK NEGARAINDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampaidengan P.19, dan 2 orang saksiMenimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda PendudukPemohon dan Surat Keterangan domosili) merupakan akta otentik, bermeteraicukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaitempat tinggal pemohon berada dalam wilalayah

sesuai pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Pendudukalm/almh , SE, S dan ) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggalamarhum dan almarhumah semasa hidupnya berada dalam wilalayah

Bahwa, karena Pemohon berada di wilalayah hukumPengadilan Negeri Banyumas, maka permohonan perwailian iniPemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Banyumas untukmendapatkan penetapan;8.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak April2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarangselama 1 tahun 7 bulan dan selama itu tidak diketahui alamatnyadiseluruh wilalayah Republik Indonesia;6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudahtidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;7.

terjadi penyelundupan hukum, perkara initelah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari dengan menempelkan di papanpengumuman Mahkamah Syariyah Blangkejeren pada tanggal 02 Nopember2016, ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan dengandemikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Itsbat Nikah yangdiaSirwankan Pemohon adalah termasuk perkara di bidang Perkawinan danberdomisili di Wilayah Kabupaten Gayo Lues yang merupakan wilalayah

mengoperasikan bersifatalternative, dimana seseorang bisa memiliki/mempunyai hak atas suatu bendatertentu atau bisa saja benda tersebut tidak dimiliki atau menjadi haknya akantetapi benda tersebut dijalankan atau diopersikan seperti mesin atau sesuatu alatyang dapat digerakan secara otomatis dengan tekhnologi tertentu, sedangkanKapal Penangkap Ikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 TentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilalayah

mengoperasikan bersifat alternative, dimana seseorang bisa memiliki/mempunyai hak atas suatubenda tertentu atau bisa saja benda tersebut tidak dimiliki atau menjadi haknyaakan tetapi benda tersebut dijalankan atau diopersikan seperti mesin atau sesuatualat yang dapat digerakan secara otomatis dengan tekhnologi tertentu, sedangkanKapal Penangkap Ikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 TentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilalayah

membebaniPenggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Putusan Penguasaan Anak, nomor 2559/Pdt.G/2017/PA.TA Halaman 7 dari 12Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.9 serta saksi 1 dan saksi 2;Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Pendudukdan Kartu keluarga para pemohon) merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempattinggal pemohon berada dalam wilalayah

mengoperasikan bersifatalternative, dimana seseorang bisa memiliki/mempunyai hak atas suatu bendatertentu atau bisa saja benda tersebut tidak dimiliki atau menjadi haknya akan14tetapi benda tersebut dijalankan atau diopersikan seperti mesin atau sesuatu alatyang dapat digerakan secara otomatis dengan tekhnologi tertentu, sedangkanKapal Penangkap Ikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 TentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilalayah

mengoperasikan bersifat alternative, dimana seseorang bisa memiliki/mempunyai hak atas suatubenda tertentu atau bisa saja benda tersebut tidak dimiliki atau menjadi haknyaakan tetapi benda tersebut dijalankan atau diopersikan seperti mesin atau sesuatualat yang dapat digerakan secara otomatis dengan tekhnologi tertentu, sedangkanKapal Penangkap Ikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 TentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilalayah

bahwa orangtua kandung anak yang akan diangkat oleh paraPemohon tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui alamatnya;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15 dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Pendudukdan Kartu keluarga para pemohon) merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempattinggal pemohon berada dalam wilalayah

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau lautlepas;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 TentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilalayah Pengelolaan Perikanan Negara KesatuanRepublik Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanPerikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayah pengelolaan perikanan untukpenangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusifIndonesia

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/ataulautlepas;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilalayah Pengelolaan PerikananNegara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan yang dimaksud denganwilayah pengelolaan Perikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayahpengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairanIndonesia, zona ekonomi eksklusif

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/ataulautlepas;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilalayah Pengelolaan PerikananNegara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan yang dimaksud denganwilayah pengelolaan Perikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayahpengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairanIndonesia, zona ekonomi eksklusif

ke Negara Malaysia dan juga memasukkan orangorangdari Negara Malaysia ke Batam, maka MAHER menelepon terdakwa ke Pinangdengan nomor HP 087765163216, untuk berangkat menuju pelabuhan tikusTanjung Memban Batu Besar Nongsa Kota Batam yang kemudian langsungmenuju tempat speed boat yang berada di tepi laut untuk mempersiapkankeberangkatan ke Malaysia bersama ABK;Menimbang, bahwa apabila terdakwa telah mengeluarkan penumpangpenumpang tersebut dari Batam ke Negara Malaysia dan sebaliknyamemasukkan lagi Wilalayah

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau lautlepas;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 TentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilalayah Pengelolaan Perikanan Negara KesatuanRepublik Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanPerikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayah pengelolaan perikanan untukpenangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusifIndonesia

KEPALA KANTOR WILALAYAH BADAN PERTANAHAAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR