Terdakwa WILIBRORDA K.W. LILIWERI denganalasan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaibendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksiperpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak (WP) berlaku juga bagi bendahara.Bahwa tugas bendahara untuk menyetor ke kas Negara atas pajak yangdipungutnya adalah sama dengan tugas dan kewajiban seorang Wajib Pajak(WP). Bahwa seorang wajib pajak yang tidak menyetor pajak ke Kas NegaraHal. 13 dari 30 hal. Put.

Dengan demikian seharusnya atasperbuatan Terdakwa WILIBRORDA K.W.

Daerah (RSUD) LarantukaTahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004".Berdasarkan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa TenggaraTimur atas Pengadaan Obat dan Sarana Kesehatan Pada Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Larantuka Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 tersebut,dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut telah terjadipenyimpangan disebabkan adanya itikad tidak baik dari Pemegang Kas RumahSakit Umum Daerah yaitu Wilibrorda

No. 2750 K/Pid.Sus/2010kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negarasekurangkurangnya sebesar Rp. 95.227.401, (Sembilan puluh lima juta duaratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah).KETERANGAN TERDAKWA : WILIBRORDA K.W.