DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT WIRIAGAR OVERSEAS LTD

WIRIAGAR, Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3418/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT BP WIRIAGAR LTD, beralamat di Perkantoran HijauArkadia Tower D&E Jalan TB Simatupang Kav.88, PasarMinggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nader HelmyZaki Youwakim, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MohammadIrcham Ramadhani, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan

, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 030/TD/PoA/Wiriagar/1/2020,tanggal 28 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1424/PJ/2020, tanggal 9 Maret 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 3418 B/PK/Pjk/2020Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00272/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Januari2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00006/216/12/081/16tanggal 18 November 2016, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E,Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Bahwain casu pada dasarnya koreksi Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah sesuai dengan praktek yang lazim dalamindustri minyak dan gas bumi di Indonesia serta sejalan denganperaturan hukum yaitu koreksi biaya operasi (Cost Recovery) yangdibebankan pada Plant Operation Cost & Other yang dilakukan terhadapkegiatan operasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja BP Wiriagar Ltdsebagaimana yang dilaporkan di dalam Financial Quarterly Report (FQR)yang menurut Termohon Peninjauan Kembali tidak

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP WIRIAGAR LTD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

WIRIAGAR, Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3417/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT BP WIRIAGAR LTD, beralamat di Perkantoran HijauArkadia Tower D&E Jalan TB Simatupang Kav.88, , Jakarta12520, yang diwakili oleh Nader Helmy Zaki Youwakim,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MohammadIrcham Ramadhani, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat

Kuasa Khusus Nomor 029/TD/PoA/Wiriagar/1/2020,tanggal 28 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1425/PJ/2020, tanggal 9 Maret 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

Putusan Nomor 3417 B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00008/216/14/081/16tanggal 14 Desember 2016, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E,Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

doktrin hukum Lex specialis derograt lex geralis dan LexSuperior derogat Legi Inferior Bahwa in casu pada dasarnya koreksiTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telan sesuaidengan praktek yang lazim dalam industri minyak dan gas bumi diIndonesia serta sejalan dengan peraturan hukum dankonfirmasi tertulisyang diberikan oleh SKK Migas yaitu merupakan alokasi dari koreksibiaya operasi yang dilakukan terhadap kegiatan operasi minyak dan gasbumi di wilayah kerja Tangguh PSC (Berau, Muturi, dan Wiriagar

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP WIRIAGAR LTD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

BUT WIRIAGAR OVERSEAS LIMITED vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP WIRIAGAR LTD;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUY BP WIRIAGAR Ltd;

./2020 tanggal 21 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT BP WIRIAGAR LTD, berkedudukan di PerkantoranHijau Arkadia Tower D & E, Jalan TB Simatupang Kav 88,Jakarta 12520, yang diwakili oleh Nader Helmy ZakiYouwakim, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Desember 2012 Nomor 00005/246/12/081/16tanggal 18 November 2016, atas nama : BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E,Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520, dan menetapkan Pajak YangTerutang dan Pajak Yang Masih Harus dibayar sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak US$13,513,969.00PPh Pasal 26 Yang Terutang US$ 1,351,397.00Kredit Pajak Setoran Masa US$ 1,343,246.00PPh Kurang Bayar US$ 8,151,00Sanksi Administrasi : Bunga

Desember 2012 Nomor00005/246/12/081/16 tanggal 18 November 2016, atas nama :BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP 01.070.467.4081.000, beralamatdi Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jalan TB SimatupangKav 88, Jakarta 12520, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa PajakJanuari s.d.

Desember 2012 Nomor 00005/246/12/081/16tanggal 18 November 2016, atas nama : BUT BP Wiriagar Ltd.,Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 812/B/PK/Pjk/2021NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran HijauArkadia Tower D & E, Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta12520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

article 6.2.2 paragraph2 PSC Wiriagar telah mengatur secara tegas mengenai mekanisme dantata cara serta bagian masingmasing pihak, sehingga Pembagian hasilatas pelaksanaan PSC tersebut di atas sudah dianggap jelas maka halitu tidak dapat disimpangi dengan penafsiran lain sesuai denganketentuan dalam Pasal 1342 KUH Perdata.

BUT BP WIRIAGAR, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP WIRIAGAR, LTD;

./2020, tanggal 22 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT BP WIRIAGAR Ltd., NPWP: 01.070.467.4081.000,beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, JalanTB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520, yang diwakili olehNader Helmy Zaki Youwakim, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali

Desember 2014 Nomor 00013/246/14/081/16 tanggal 14Desember 2016 atas nama: BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jalan TBSimatupang Kav 88, Jakarta 12520, dan menetapkan Pajak Yang Terutangdan Pajak Yang Masih Harus dibayar sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak US$24,954,867.00PPh Pasal 26 Yang Terutang US$ 2,495,487.00Kredit Pajak Setoran Masa US$ 2,456,939.00PPh Kurang Bayar US$ 38,548.00Sanksi Administrasi : Bunga

Desember 2014 Nomor00013/246/14/081/16 tanggal 14 Desember 2016, atas nama:BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jalan TB SimatupangKav 88, Jakarta 12520, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa PajakJanuari s.d.

Desember 2014 Nomor 00013/246/14/081/16 tanggal14 Desember 2016, atas nama: BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau ArkadiaTower D & E, Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 10 halaman.

Bahwa sebagaimanadidalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atasbagi hasil berdasarkan PSC adalah sebesar 85% : 15%, Majelis HakimAgung memandang sebagai persoalan keperdataan yang seharusnyadimuat dalam Perjanjian, namun sebaliknya Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali mendalilkan dalam kontrak proporsibagian hasil Pemerintah berdasarkan Section VI article 6.2.2 paragraph2 PSC Wiriagar telah mengatur secara tegas mengenai mekanisme dantata cara serta bagian masingmasing

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT WIRIAGAR OVERSEAS, Ltd;

2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU381/PJ/2020,tanggal 20 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT WIRIAGAR

tanggal 21 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00638/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12Maret 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor00015/246/14/081/16 tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00022/NKEB/ WPJ.07/KP.10/2018 tanggal 07 Maret2018 Tahun Pajak 2014, atas nama BUT Wiriagar

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP00638/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4)Minyak dan Gas Bumi Nomor: 00015/246/ 14/081/16 tanggal 22 Desember2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00022/NKEB/WPJ.07/KP.10/2018 tanggal 07 Maret 2018 Tahun Pajak 2014, atas namaBUT Wiriagar

Putusan Nomor 1388 B/PK/Pjk/2021bertentangan dengan ketentuan 32A UU PPh, Pasal 10 angka 8 ketentuanP3B IndonesiaKerajaan Belanda, dan PSC Wiriagar Pasal V ayat 5.2.18;bahwa untuk itu mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP WIRIAGAR, LTD;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP WIRIAGAR, LTD;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT BP WIRIAGAR LTD, tersebut;

BUT BP WIRIAGAR LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 531 /B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT BP WIRIAGAR LTD, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia TowerD&E, Jl. TB Simatupang Kav.88, Kebagusan, Pasar Minggu JakartaSelatan 12520, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:M. Agus Imanuddin, SH.,Msi.

BP I IPPN Keberat mengab BP Il Wiriagar menerbit menerbitKepres Tunda an, ulkan a menghi memberi kan kan22/1989 diterbitk Pengaju Banding Witlagar nbau kan keputus SKPKBtentang an dan an BP mieighiti BP tanggap an BaruPPN Pengaju Banding Wiriagar ane Wiriagar anatas tentang atasTunda kan dan atas ates untuk himbaua Pelaksa PPNKeberat Pembay PPN Hadak membay nKPP naan Tundaan aran Tunda laniut ar PPN Badora Putusan danSKPKB tusan Tunda Pengadil Buktipee anPajak PBKBahwa Penggugat adalah wajib pajak

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT38384/PP/M.IV99/2012, Tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat dan mempertahankan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalamSKPKB PPN Barang dan Jasa Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor: 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2009, atasnama : BUT BP Wiriagar

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) adalah wajib21.pajak yang merupakan operator yang mengelola Kontrak ProductionSharing Contract (PSC) untuk kontrak area/blok Wiriagar yangberlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Blok tersebut sudahmemasuki tahap produksi sejak bulan Juli 2009.

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT BP WIRIAGAR

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP Wiriagar Ltd;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

BUT BP Wiriagar Ltd. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUY BP WIRIAGAR Ltd

BUT WIRIAGAR OVERSEAS LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN WIRIAGAR OVERSEAS LIMITED;;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 41/PJ/2020,tanggal 2 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT BP WIRIAGAR

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP874/WPJ.07/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14 tanggal 20 Januari2014, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd, NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, JalanLetijen T. B.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14 tanggal 20 Januari2014, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd, NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, JalanLetien T. B.

MASHADI MOELJADI umur 35 tahun, agamaIslam, pendidikan Sl, pekerjaan Karyawan Swasta PT.Petroenergy Utama Wiriagar Jakarta, tempat tinggal di PerumBumi Arca Indah Blok 9 No. 10A RT.04 RW. 12.