ELIYASER YENTJI SUNUR

ELIYASER YENTJI SUNUR, Tempat Tanggal LahirLewoleba, 27 Maret1963, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan/Jabatan Bupati Lembata, AlamatKuma Resor, Desa Waijarang, Kec.

, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembatasampai di wilayah Meru, Danpoho, Tiu Lewang hingga Tiu di wilayahadministarsi Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata,pekerjaan jalan mana tidak didahului dengan pembebasan lahan wargayang berada diatas hak ulayat Dolulolong;Bahwa dalil sebagaimana disebutkan pada poin 16 dan 17 tersebut diatas,adalah proyek milik pribadi Eliyaser Yentji Sunur atau investasi pribadiTergugat Eliyaser Yentji Sunur yang dikemas dalam pembangunanreklamasi pantai yang

diberi nama Pojok Cinta atau nama lain menurutTergugat Eliyaser Yentji Sunur juga sebagai area wisata milik pribadiTergugat Eliyaser Yentji Sunur, yang dalam gugatan ini disebut sebagaiOBYEK SENGKETA;Bahwa penguasaan lahan secara sepihak oleh Tergugat Eliyaser YentjiSunur dalam pembangunan reklamasi atau mengembangkan kawasanpantai dan pulaupulau kecil tersebut adalah untuk kepentingan pribadiatau untuk diri sendiri atau pribadi tanpa terlebin dahulu memintapersetujuan Para Penggugat selaku pemangku

Wilayah Pantai danPulaupulau Kecil;Bahwa selain itu, tindakan Tergugat ELIYASER YENTJI SUNUR yangtanpa meminta persetujuan Para Penggugat dalam pemakaian hak ulayatDolulolong untuk pembangunan proyek reklamasi pantai dan pembukaanjalan pariwisata milik Tergugat ELIYASER YENTJI SUNUR dipandangmelanggar Pasal 18b ayat (2) (Amandemen Kedua) UUD 1945 yangmenyebutkan; Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat serta hakhak tradisional lain sepanjang masihhidup dan sesuai dengan

Menyatakan Tergugat Eliyaser Yentji Sunur telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagimasyarakat adat Dolulolong..

Eliaser Yentji Sunur. 2. Elizabeth Amanda Sunur. 3. Ignatio Armando Kenzi Sunur, 4. Gloria Cantika Sunur, kepemilikannya akan dihibahkan dan dialihkan kepada anak pertama pemohon yang bernama : Elizabeth Amanda Sunur;

ELIASER YENTJI SUNUR dari kursi Bupati Lembata,melainkan bertujuan mengontrol praktek penyelenggaraanpemerintahan daerah.Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG.

Lembata.Sehingga Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR melaporkanhal tersebut ke kantor polisi Resor Lembata untuk diproses denganperkara pemalsuan surat.Bahwa suratsurat berupa Laporan Pansus DPRD Kab.

yangdilakukan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR felah nyata/terbukti.Bahwa perbuatan terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dansaksi FRANSISKUS LIMAWAI, SFil dengan mengubah isi LaporanPansus 1 DPRD Kab.

Selain itu, dengan menyatakan ELIASER YENTJI SUNUR sebagaiBupati Lembata telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan sebagaimana termuat dalam Laporan Pansus1 Kab. Lembata yang palsu dan Surat Keputusan DPRD LembataNomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 yang jugapalsu telah menyebabkan kerugian bagi ELIASER YENTJI SUNURsebagai Bupati Lembata karena telah menyerang dan merendahkankehormatannya selaku Bupati Lembata.

Lembata.Sehingga Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR melaporkanhal tersebut ke kantor polisi Resor Lembata untuk diproses denganperkara pemalsuan surat.Bahwa suratsurat berupa Laporan Pansus DPRD Kab.

yangdilakukan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR telah nyata/terbukti.Bahwa perbuatan saksi BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi danTerdakwa FRANSISKUS LIMAWAI, SFil dengan mengubah isiLaporan Pansus 1 DPRD Kab.

keterlibatan atau ketidakterlibatan Bupati Lembata,ELIASER YENTJI SUNUR di dalam kasuskasus tersebut.Put.

yangdilakukan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR telah nyata/terbukti.Bahwa perbuatan saksi BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi danterdakwa FRANSISKUS LIMAWAI, SFil dengan mengubah isiLaporan Pansus 1 DPRD Kab.

BAPA TUKANG
5.AHMAD HABA
Tergugat:
ELIYASER YENTJI SUNUR

Sunur atau investasipribadi Tergugat Eliyaser Yentji Sunur yang dikemas dalampembangunan reklamasi pantai yang diberi nama Pojok Cinta ataunama lain menurut Tergugat Eliyaser Yentji Sunur juga sebagai areawisata milik pribadi Tergugat Eliyaser Yentji Sunur, yang dalam gugatanini disebut sebagai OBYEK SENGKETA;20.Bahwa penguasaan lahan secara sepihak oleh Tergugat Eliyaser Yenitji21.Sunur dalam pembangunan reklamasi atau mengembangkan kawasanpantai dan pulaupulau kecil tersebut adalah untuk kepentingan

Tergugat ELIYASER YENTJI SUNUR yangtanpa meminta persetujuan Para Penggugat dalam pemakaian hak ulayatDolulolong untuk pembangunan proyek reklamasi pantai dan pembukaanjalan pariwisata milik Tergugat ELIYASER YENTJI SUNUR dipandangmelanggar Pasal 18b ayat (2) (Amandemen Kedua) UUD 1945 yangmenyebutkan; Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat serta hakhak tradisional lain sepanjang masihhidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik

Tapipermintaan sampai lima kali tsb tidak digubris oleh Eliyaser Yentji Sunur.Setelah Eliyaser Yentji Sunur tidak respons permintaan masyarakat adatDolulolong, akhirnya masyarakat adat Dolulolong rapat lalu putuskanuntuk cari pengacara dan gugat di Pengadilan;Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 8/Pat.G/2018/PN LbtBahwa Pada saat itu saksi tahu langsung dari ceritera bapak Drs.

Lembata Mandiri bukan Tergugatatas nama Eliaser Yentji Sunur, ST., secara Pribadi ;Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H.,dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Halaman 112 yang kami kutip sebagai berikut:b.

Mata Air Samudera Indonesia yang telah mengikatkan diri dalamperjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan BantuanPembangunan Jalan Strategis bukan Tergugat atas nama Eliaser Yentji Sunur,ST.

Sehingga BupatiLembata ELIASER YENTJI SUNUR melaporkan hal tersebut ke kantorpolisi Resor Lembata untuk diproses dengan perkara pemalsuan surat.Bahwa suratsurat berupa Laporan Pansus DPRD Kab.

Selain itu, dengan menyatakan ELIASER YENTJI SUNUR sebagai BupatiLembata telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana termuat dalam Laporan Pansus 1 Kab. Lembatayang palsu) dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 yang juga palsu telahmenyebabkan kerugian bagi ELIASER YENTJI SUNUR sebagai BupatiLembata karena telah menyerang dan merendahkan kehormatannyaselaku Bupati Lembata.

Lembata itu sendiri.Selain itu, dengan menyatakan ELIASER YENTJI SUNUR sebagai BupatiLembata telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana termuat dalam Laporan Pansus 1 Kab. Lembatayang palsu) dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 yang juga palsu telahmenyebabkan kerugian bagi ELIASER YENTJI SUNUR sebagai BupatiLembata karena telah menyerang dan merendahkan kehormatannyaselaku Bupati Lembata.

ELIASER YENTJI SUNUR dari kursi Bupati Lembata,melainkan bertujuaan mengontrol praktek penyelenggaraanpemerintahan daerah;2.

Sehingga BupatiLembata ELIASER YENTJI SUNUR melaporkan hal tersebut ke kantorpolisi Resor Lembata untuk diproses dengan perkara pemalsuan surat.Bahwa suratsurat berupa Laporan Pansus DPRD Kab.

Laporan Pansus 1 dan SuratKeputusan DPRD yang asli/ tanoa perubahan, memiliki makna tuduhanpelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang dilakukanBupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR masih bersifat dugaan/masih bellum terbukti sedangkan Laporan Pansus 1 dan SuratKeputusan DPRD yang telah diubah oleh saksi BEDIONA PHILIPUS,SH., MSi dan Terdakwa FRANSIGSKUS LIMAWAI, SFil, memiliki maknatuduhan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yangdilakukan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR

Selain itu, dengan menyatakan ELIASER YENTJI SUNUR sebagai BupatiLembata telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana termuat dalam Laporan Pansus 1 Kab. Lembatayang palsu) dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 yang juga palsu telahmenyebabkan kerugian bagi ELIASER YENTJI SUNUR sebagai BupatiLembata karena telah menyerang dan merendahkan kehormatannyaselaku Bupati Lembata.

Lembata itu sendiri.Selain itu, dengan menyatakan ELIASER YENTJI SUNUR sebagai BupatiLembata telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana termuat dalam Laporan Pansus 1 Kab. Lembatayang palsu) dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 yang juga palsu telahmenyebabkan kerugian bagi ELIASER YENTJI SUNUR sebagai BupatiLembata karena telah menyerang dan merendahkan kehormatannyaselaku Bupati Lembata.

PUTUSANNomor 2661 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PEMERINTAH R.I. cq PRESIDEN R.I. cq GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR cq BUPATI LEMBATA cq KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN' LEMBATA,diwakili oleh Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur,berkedudukan di Jalan Tujuh Maret, Lewoleba, KabupatenLembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Yohanes

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai NegeriSipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau suratketerangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah berupa surat keteranganuntuk melakukan perceraian Nomor : TUK.800/124/BKDPSDM/2020 yangditandatangani oleh Eliaser Yentji

Lembata sampai dengan dilantiknya pejabat definitif yangditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR, S.T.

Lembata Tahun 2018 tanggl 31 Mei 2017 ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR;

Lembata Nomor : 10 Tahun 2017 tentang APBD TA. 2018 tanggal 15 Desember 2017 ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR;

Lembata Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 yangditandatangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR.

Lembata sampai dengan dilantiknya pejabat definitif yang ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR, S.T.

27 Februari 2018 yang ditandatngani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR, S.T.

Lembata sampai dengan dilantiknya pejabat definitif yang ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR, S.T.

yang ditandatngani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR, S.T.

Lembata Tahun 2018 tanggl 31 Mei 2017 ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR;

Lembata Nomor : 10 Tahun 2017 tentang APBD TA. 2018 tanggal 15 Desember 2017 ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR;

Lembata Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR.