1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Evi Dwi Lesmana Putri Binti Sujud untuk menikah dengan calon suaminya bernama Zonas Alutfi Bin Imam Rifai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa yang memilikipil warna putih bertuliskan 5 MEGA sebanyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus)butir yang didapatkan dari AGUNG (masuk dalam DPO Polres Sragen) dandiperoleh dengan cara sebelumnya terdakwa dan AGUNG janjian melalui SMSselanjutnya terdakwa mendatangi rumah AGUNG untuk mengambil pil wanaputin bertuliskan 5 MEGA tersebut, kemudian pilpil tersebut diedarkandengan cara menawarkan melalui SMS handphone kepada temantemannyatermasuk saksi ERLANGA ZONAS

Saksi ERLANGGA ZONAS WIKANTO alias YONAS bin HARGOWO.Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga.Bahwa saksi dimintai keterangan di hadapan majelis hakimsehubungan perkara mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukanoleh terdakwa;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di hadapan penyidik PolsekSragen dan saksi membenarkan keseluruhan isi dalam Berita AcaraPemeriksaan tersebut.Bahwa saksi menerima obat berupa tablet warna putih bertuliskan 5MEGA tersebut dari Sdr.

sdr AGUNG, kemudianterdakwa berangkat ke rumah sdr AGUNG dan bertemu dengan sdrAGUNG sendiri, Kemudian terdakwa diberikan PIL warna putih bertuliskan 5 MEGA gatis dan terdakwa tidak perlu membayar karena terdakwadengan sdr AGUNG masih ada hubungan sdr atau famili, setelan barangHalaman 14 Putusan Perk.Nomor 112/Pid.Sus.2018/PN Sgnterdakwa terima kemudian barang terdakwa simpan dirumah terdakwa danterdakwa mulai menawarkan kepada teman teman terdakwa melalui SMS,antara lain :Kepada Sdr ERLANGGA ZONAS

sdr AGUNG, kemudian terdakwaberangkat ke rumah sdr AGUNG dan bertemu dengan sdr AGUNG sendiri,kemudian terdakwa diberikan PIL warna putih bertuliskan 5 MEGA gatis danHalaman 18 Putusan Perk.Nomor 112/Pid.Sus.2018/PN Sgnterdakwa tidak perlu membayar karena terdakwa dengan sdr AGUNG masih adahubungan sdr atau famili, setelan barang terdakwa terima kemudian barangterdakwa simpan dirumah terdakwa dan terdakwa mulai menawarkan kepadateman teman terdakwa melalui SMS, antara lain :Kepada Sdr ERLANGGA ZONAS

Kepasgsy pogsus gepsb (10 KLscp)) DISKS Wopon gIpnawpeLinKsg py WesKesvsKso pawlr Zonas Zeussqisu AsHs engqspgs BPA Leransse peckoubenanp,enssntse Koubenel i. qiqnas oqs a6CUL KOULSD Qan 26Kspoae?15b200'000'000?=16)'1'200000000? (2st mYASLG HBS Kayne Ins Labrsp)WoL Geo WETELEY zepTLApOAs 26pe2st. 1b" r 000000000 = +Sarak MGWIpPIASL Bsn LAs Kebsqs peusindse weroubenanperintsy woubeneLeranasg eroubenanpeusanssy youbenar anqsp ris qupapnns5270007000? = 6" 200000000?

Bahwa permohonan Penggugattersebutdi atas telah di bahas dalam RapatPimpinan Gubernur pada tanggal 10 September 2015 dengan arahan tidakdapat disetujui karena permohonan tersebut di atas tidak diperbolehkanberdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peta Zonas!i; .

menolak dalil Penggugat pada point (16) yang menyatakanzona S6 merupakan zona pelayanan umum dan sosial berdasarkan Pasal 600Perda Nomor 1 Tahun 2014, yang merupakan Kegiatan Diizinkan Bersyaratberdasarkan Pasal 609.Bahwa Pasal 600 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, menyebutkan tentang klasifikasi subzona Pemanfaatan ruang untuk Kecamatan se Kota Administrasi Jakarta Pusatdan di Pasal 609 menyebutkan tentang kegiatan ijin bersyarat pada sub zonaS

Bahwa, sepengetahuan Saksi, untuk wilayah sekitar Kelurahan Tomang,Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat masuk ke dalam Sub ZonaS.6 sesuai Paraturan Daerah Provinsi DK! Jakarta Nomor 1 Tahun 2014tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.2.

BDG53.34.55.56.57;58.59,60.61.62.tanggal 31 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalamrangka Pembahasan Peberian Persetujuan Substansi Raperdatentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonas!

(PZ) Wilayah Pengembangan dan IV Kabupaten Bekasi Tahun20172037;2 (dua) lembar Berita Acara No. 188.34 / BA.37 / BKPRD / 2017tanggal 31 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalamrangka Pembahasan Pemberian Persetujuan Substansi Raperdatentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonas!

Bahwa area gudang Terbanding I/Tergugat yang dibangun adalahbertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana Tata RuangWilayah s/d Tahun 2030 dan Perda Nomor 1 Tahuyn 2014 tentang RencanaDetil Tata Ruang dan Peraturan Zonas ;4.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NO.1 TAHUN2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DANPERATURAN ZONASI.Bahwa Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah 2030 dijabarkankedalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRdan PZ) yang diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun2014.Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan : Pemerintah Daerah dalampenyelenggaraan Rncana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas(RDTR dan PZ) berwenang, dan selanjutnya pada huruf (f)diberikan kewenangan untuk menjatuhkan

Putusan Nomor 167/G/2019/PTUNJKT. raga,Reklame, Gd.Serbaguna Keterangan : Bahwa lokasi yang diterbitkan IMB obyek sengketa a quoberdasarkan Perda 1 Tahun 2014 berada pada Sub ZonaS.1, Zona Pelayanan Umum dan Sosial warna COKLAT, ituartinya diatas lahan tersebut fungsinya diperbolehkan untuk : Kelompok Bermain, PAUD, TK, Pendidikan Khusus,Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PendidikanTinggi.f.

Atas surat tersebut diatas, Kepala Unit Pelaksana PTSP KotaAdministrasi Jakarta Utara menjawab dengan suratnya Nomor 2148/1.785.51 tanggak 25 Juni 2019, perihal Tanggapan surat, yang isinyaantara lain lain UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara telahmenerbitkan IMB dan KRK karena di atas lokasi tersebut masuk ZonaS.1 diperbolehkan untuk kegiatan Kelompok Bermain, PAUD, TK,Halaman 40 dari 99 halaman.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTBahwa inti dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat keberatanatas surat Tergugat Nomor 1541/1.711.1 tanggal 13 April 2019 yangdianggap lewat dari jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 653 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas;Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugattersebut, karena surat Tergugat Nomor 1541/1.711.1 tanggal 13 April 2019dikeluarkan

Memang izin itusendiri tidak didasarkan dengan zonasi, kalau kita lihat keseluruhan Zonas!terkait dengan tata ruang. Kalau zonasi tidak dibentuk maka zonasi tidakbisa digunakan.Bahwa Kalau Perda zonasi tidak terbentuk, tidak ada pembangunan didaerah Bangka Belitung, apa tidak bisa digunakan dasar hukum lain.Bahwa yang dimaksud dengan lexspesialis itu bersifat kKekhususan.Bahwa UndangUndang tentang rencana zonasi pulau kecil wilayah pesisir,ini tidak secara teknis membicarakan pertambangan.

PENYIARANPENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING PADAPENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIALPENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (FREETOAIR).4 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 9 PT INDOSIAR BANDUNG TELEVISIditetapkan SEBAGAI PEMENANG untuk ZONA LAYANAN 1 (ACEH danSUMATERA UTARA) berdasarkan Pengumuman Nomor: 05/TIMSEL/TVDTT/ZONAS5/07/2012 tertanggal 30 Juli 2012, yang diterbitkan berdasarkan PenetapanHasil Seleksi LPPPM (LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARAPENYIARAN MULTIPLEKSING) Nomor: 04/TIMSEL/TVDTT/ZONAS