Put.No.1234/Pdt.G/2018/PA.Pbrkepada Nadzir yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Anmad (ayah Pemohon),Muslim, Bainur Dan Syahrial Corong sebagaimana tercantum dalamSertipikat Hak Wakaf Nomor : 823, luas tanah 885 M2 ( delapan ratusdeplapan puluh lima meter persegi ), GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, KotamadyaPekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15Januari 2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru

Haji Sidi Anmad ( orang tua ) terputus begitu saja;Bahwa berdasarkan pengakuan dari Nadzir yang ada dan saksi yangmengetahui ternyata tanah wakaf tersebut belum di daftarkan secararesmi oleh Nadzir ke Kantor Urusan Agama/ Instansi Pemerintah yangterkait lainnya maupun ke Badan wakaf Indonesia;Bahwa selain tanah wakaf tersebut belum didaftarkan kepada instansipemerintah/terkait, yang mana para Nadzir yang dipercaya sebagaipengelola Mushalla AlAmal, sekarang sudah berusia lanjut dan sakitsakitan sehingga

Penggugat selaku ahli waris dari Haji Sidi Anmad / SidiAhmad Bin Sariantan;Bahwa karena tanah wakaf tersebut bangunan Mushalla Al Amaltersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat, maka Para Penggugatbersedia menerima Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor :1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor :2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang diserahkan Nadzir diwakili olehTergugat II ( Muslim Bin Bustaman ) ;Bahwa

Sidi Anmad/Haji SidiAhmad Bin Sariantan tercapai, dan mengenai Niat ataupun rencana dariPara Penggugat tersebut sebelumnya sudah mendapat persetujuan dariNadzir yang masih hidup;Bahwa karena Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan,Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 diterbitkan oleh Turut Tergugat makaberalasan Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara

Menyatakan Batal Sertipikat Hak Wakaf dahulu Nomor : 823, GSU Nomor1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang BaruKecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB. 21851 KelurahanTuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atas Nama PemegangHak yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Ahmad, Muslim, Bainur dan SahrialCorong sebagai nadzir mushalla al amal;4.

Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf /Kuburan Masyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanahuntuk proyek pembangunan PT.

Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf / KuburanMasyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanah untuk proyekpembangunan PT.

Pengertian nazhir sendiri menurut Pasal 1angka 4 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut "UU Wakaf") jo.

ClgBahwa saksi sudah pernah membaca sertifikat tanah wakaf danberbunyi tanah wakaf;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak bisa untuk dipindah tangankanapalagi ini sudah disertiikatkan oleh BPN atas nama wakaf.2. Maruf bin Marif, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal di JI KH.

Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf dikantor Tergugat III dengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (wakif)dan Tergugat II selaku Nadhir wakaf.

Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.

Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,

Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.

Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7

Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.

Penggugat:
Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
Tergugat:
Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang

PUTUSANNomor 1545/Pdt.G/2021/PA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Gugatan Pengelolaan Harta Wakaf yang diajukan oleh :Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, berdasarkanKeputusan Menkumham RI Nomor AHU0000305.01.04TAHUN 2017 tanggal 7 Januari 2017 dan berdasarkanKeputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf IndonesiaNomor : 001/BWI

Bahwa tugastugas Nadzir wakaf sebagaimana disebutkandalam Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU41/2004) Pasal 11, adalah : a.melakukan pengadministrasian hartabenda wakaf;b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakafsesuai dengan tujuan, fungsi, danperuntukannya;c. mengawasi danmelindungi harta benda wakaf; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasHal. 2 dari 14 hal. Put. No.1545/Pdt.G/2021/PA.Smgkepada Badan Wakaf Indonesia;3.

Sehinggatanah wakaf Penggugat SW2 yang tersisa sampai sekarang ini adalah209.494 m?;7. Bahwa Nazhir yang sah atas harta wakaf SW2 berdasarkansertifikat tanah wakaf telah berganti beberapa kali pergantian yaitu :Pertama, berdasarkan Akta Ikrar wakaf Nomor MK.01/K.6/BA.01.1/W2/45/2002, tertanggal 1822002, Nazhirnya perorangan dengan namanazhir adalah :1). Drs. H. Muslim sebagai Ketua2). Drs. Isnadi sebagai sekretaris3). Dra.

Dzikron Abdullah sebagai anggota.Ketiga, ganti nama Nazhir berdasarkan Surat Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 001/BWI/NZ/2017, tanggal24012017, yang nama nazhirnya badan hukum adalah : YAYASANNAZHIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG.Nazhir yang ketiga (terakhir) inilah yang berwenang secara hukumuntuk mengelola semua harta wakaf Masjid Agung Semarang, termasukterhadap harta wakaf SW2;8.

Bahwa harta wakaf adalah harta yang harus dijaga, dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, agar harta wakafdapat memberikan manfaat yag sebesarbesarnya bagi wakif dan bagiterwujudnya tujuan wakaf, yakni kemaslahatan masyarakat secaraumum. Sehingga apabila ada Nazhir yang tidak melaksanakantugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, maka nazhir tersebut wajib diberhentikan oleh BadanWakaf Indonesia (BWI);21.

Bahwa pada tanggal17062017 tanah tersebut diwakafkan olehKetua Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon kepada Yayasan BinaCendekia Utama Cirebon, dengan AIW Nomor : W.2/002/10/176/2017tanggal 17 06 2017 dan pengesahan Nadzir Badan Hukum No.W.5.a/002/10/176/2017 tanggal 17 06 2017, yang dibuat oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf H. Abdullah Musonif, S.Ag dengan tujuan untuk SaranaPendidikan.3.

Bahwa setelah keluar Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas tanah dimaksud,Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon mengajukan pembuatan Sertifikatwakaf Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dan padatanggal 20 September 2017 BPN Kabupaten Cirebon mengeluarkanSertifikat Wakaf atas nama Yayasan Bina Cendekia Cirebon dengan Nomor1 Desa Mertapada Wetan / EA. 181442 Kantor Pertanahan KabupatenCirebon 10.20.10.04.8.000014.

Pihak Yayasanmempertimbangan untuk menukarkan Tanah Wakaf Yayasan tersebutdiatas dengan tanah milik Ibu Hj. Assin Rondasih.8. Bahwa tujuan pengajuan Pembatalan Ikrar Wakaf dan SertifikatTanah Wakaf Yayasan Bina Cendekian Utama Cirebon ini adalah agarstatus tanah tersebut yang tadinya tanah wakaf dikembalikan menjadi tanahmilik seperti semula. Sehingga dimungkinkan untuk dapat ditukar denganTanah milik Hj. Assin Rondasih yang selanjutnya akan dirubah statusnyamenjadi tanah wakaf.9.

Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dapat mengikutidan mengawal serta memenuhi kebutuhan Proses Pembatalan Ikrar Wakafdan Sertifikat Tanah Wakaf ini sampai tuntas dan keluar putusan sesuaidengan permohonan.Berdasarkan Alasan diatas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Agama Sumber Cirebon, c.q Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarbunyinya sebagai berikut :1. Mengabulkan sepenuhnya Permohonan Penggugat2.

Menyatakan bahwa Sertifikat Tanah wakaf No, 1 Desa MertapadaWetan atas Nama Nadzir Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebontidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat lagi.3. Menyatakan bahwa status tanah tersebut dikembalikan menjaditanah milik Dra. Hj. Sumiati yang dapat digunakan sesuai denganketentuan Hukum yang berlaku sebagai tanah milik.Hal. 3 dari 6 hal.4.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Pada positaangka 5 (lima), posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) yangpada pokoknya menyatakan bahwa sejak dilakukan ikrar Wakaf oleh H.Abdurrahman Bin Hasan (tahun 1994) tanah objek Wakaf (in casu tanahobjek sengketa Wakaf) terus dikelola oleh Pengurus Nadzir Desa Samillselama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada pihakpihak yang berkeberatan,dan baru pada tahun 2016 Tergugat dan para Turut Tergugatmemasuki dan menguasai tanah objek sengketa Wakaf

Bahwa pembuatan/penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIWAbdul Azis H. Anwar, BA mengandung cacat prosedur karena tidakdidahului dengan pemeriksaan dan penelitian secara cermat mengenaistatus hak atas tanah objek sengketa wakaf, terlebin pada waktu itu(tahun 1994) almarhum H.

Abdurrahman bin Hasan telahmengikrarkan wagaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sudah sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP42/2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 tentang WAKAF dansejak di ikrar wagaf oleh Wagqif H.

Abdurrahman bin Hasan (Suami) telahmengikrarkan waqgaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP 42/2006tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejak di ikrarwagaf oleh Wagqif H.

Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat danpara turut Tergugat a gou bukan perkara sengketa hak atastanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat I, melainkan perkara tentang keabsahanpernyataan ikrar Wakaf dan akta Wakaf atas tanah objeksengketa wakaf yang dilakukan oleh wakif H.

PUTUSANNomor 467/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Wakaf antara:ZAINUDDIN bin H. JAELAN, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di RT.009RW.003, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN1. H. MOH.

Jaelan berupa benda tidakbergerak yakni tanah yang berlokasi di pertigaan BluriBanyubangDagan,Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dengan ukuranpanjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : Jalan Raya Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah Sebelah utara : Jalan perbatasan BluriBanyubang Sebelah selatan : Tanah Zainuddin, adalah sebagai obyek wakaf, danbenarbenar milik dan dalam penguasaan H. Jaelan sampai denganH.

Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerimatanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro KabupatenLamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf;. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga PendidikanMaarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan atas dasar serah terima wakaf;.

Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasilebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut;. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakafdan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu;8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;9.

Ariefdan Toko Milik Burhan ( 20,95 m + 6 m = 26,95 m );

Selatan dengan Taman Kota ( 39,2 m );

Timur dengan jalan Tgk Imeum Lueng Bata( 42,65 m );

Barat dengan Tgk Rasyid/Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh ( 29,12 m + 7,20 m +3,3 m )

adalah sah sebagai tanah wakaf Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang telah menyatakan tanah wakaf Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai tanah milik adat Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat V, VI, VII dan VIII yang telah melakukan ganti rugi terhadap tanah wakaf Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dengan mendirikan Kantor DPD Partai Demokrat Pronvinsi Aceh dan menjadikan tanah objek perkara

sebagai taman kota/fasilitas umum adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa para Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukangugatan pengesahan tanah wakaf tersebut, karena para Penggugatbukanlah merupakan Nazir wakaf atau pengurus tanah Wakaf atau pengurustanah wakaf pada Gampong Lung Bata, maka sebaliknya para Penggugattidak perlu terlalu berambisi untuk menyatakan seolaholah objek perkaratersebut adalah kewenangan /milik dari para Penggugat dengan menyatakanuntuk dan atas nama Masyarakat Gampong Lung Bata;3.

Bahwa apa yang para Penggugat sampaikan pada poin 3 halaman 5tidaklan benar, Jika tanah tersebut dianggap tanah wakaf makaseharusnya disertai dengan akta ikrar wakaf antara pemberi wakaf denganpenerima wakaf (nazir) dan disaksikan oleh saksisaksi. Tidak cukuphanya dengan surat keterangan impentaris Desa sebagaimana disebutkanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/MS.Bnaoleh Para Penggugat.

tersebutpernah ada spanduk dengan redaksi tanah wakaf direbut oleh Pemkot BandaAceh; Bahwa sepengetahuan Ahli , tanah wakaf tersebut belum bersertifikat,karena pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono,sertifikat tanah wakaf sangat minim diberikan, hanya diberikan untuk 1300persil tanah wakaf, dan objek tanah tersebut hanya diketahui saja olehmasyarakat Gampong sebagai tanah wakaf; Bahwa setahu Ahli , pada masa almarhum Mawardi Nurdin menjabatsebagai Walikota Banda Aceh, pernah meminta

Nomor 0194/Pdt.G/2016/MS.Bna Bahwa prosedur tukar guling tanah wakaf yang ditukar dengan tanah lainharus mendapat izin dari Menteri Agama dengan rekomendasi dari KepalaZakat dan Wakaf Daerah; Bahwa tanah wakaf gampong yang belum bersertifikat, dapat diakuisebagai tanah wakaf kalau sudah ada dokumen AIWAP AIW sebagaidokumen wakaf yang belum bersertifikat; Bahwa sepengetahuan Ahli , tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, danjuga tidak boleh dibebaskan karena melanggar ketentuan perundangundangan

Bahwa Ahli pernah diundang oleh pemerintah kota Banda Aceh untukmengikuti rapat dengan agenda pembebasan tanah wakaf dan salah satutopik yang dibicarakan adalah tentang tanah wakaf yang tidak bolehdiperjualbelikan dan tidak boleh dibebaskan karena melanggar ketentuanUndangundang;6. Bahwa menurut Ahli, tanah wakaf Gampong yang belum bersertifikat,dapat diakui sebagai tanah wakaf, kalau sudah ada dokumen AIWAP AIWsebagai dokumen wakaf yang belum bersertifikat;7.

Bahwa Masjid Jamie Ar Riyadh Pedurenan, Karet, Setiabudi adalah Masjidwakaf seluas 488 M2 dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)Nomor , yang terletak di Setiabudi, Jakarta Selatan;Bahwa lokasi Wakaf Masjid Jamie Ar Riyadh Pedurenan, Karet, Setiabud!seluas 488 M2 yang terletak di Setiabudi dengan batasbatas, sebagaiberikut:Sebeleh Timur : berbatasan dengan lahan PT. SuperwishPerkasaSebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan PedurenanSebelahUtara : berbatasan dengan lahan PT.

(Ruislag) Masjid Jamie ArRiyadh, Pedurenen, Karet, Setiabudi dengan Masjid pengganti di Depok.Akan tetapi karena adanya penolakan dari warga sekitar lokasi MasjidPengganti, rencana Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) tersebutdibatalkan dan tidak berlanjut;Bahwa selaku salah satu tokoh agama dan Ketua Nazhir Masjid AlAwwabin, Karet, Setia budi, Penggugat pada tanggal 13 September 2018lalu menerima undangan dari Yayasan Wakaf Masjid Jamie Ar Riyadhterkait Sosialisasi Ruislag dengan agenda Penjelasan

Ruislag oleh KetuaBWI Provinsi DKI Jakarta;Bahwa Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) dilakukan dengan HartaBenda Wakaf Penukar yang terletak di Jakarta Selatan, seluas 3000 M2,dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor , tanggal 25 Aagustus2017;Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 3339/Pdt.G/2018/PA.JS10.11.12.13.Bahwa Harta Benda Wakaf Penukar telah dinilai oleh Kantor Jasa PenilaiPublik dengan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp. 18.951.863.400.

Dansaat ini Harta Benda Wakaf Penukar berupa Masjid sedang dalam tahappembangunan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 UU ayat 1 dan 2 NO. 41 Tahun2004 tentang Wakaf menyatakan:Ayat 1 : penyelesaian sengketaperwakafan ditempuh melalui msyawarah untuk mencapai mufakat.Ayat 2 :Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidakberhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupengadilan;Bahwa rencana Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) Masjid Jamie ArRiyadh, Pedurenen

oleh Kepala Kantor Wilayahkementerian Agama DKI Jakarta belum dilakukan, dan Masjid Penggantitelah dibangun, Rekomendasi Untuk Melakukan Tukar Menukar HartaBenda wakaf (Ruislag) hingga saat ini belumlah ada (melanggar ketentuanpasal 51 ayat 2 huruf c) ;Bahwa Izin Tertulis dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta terkait rencana tukar menukar harta benda wakaf (Ruislag) MasjidJamie Ar Riyadh, Pedurenen, Karet, Setiabudi juga belum ada.

IdiBISMILLAHIR RAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatunkan Putusan dalam perkara wakaf yangdiajukan oleh :PENGGUGAT , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanwiraswasta, tempat tinggal di X, Nomor X, Kelurahan X, Kota X, PropinsiX, selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;PENGGUGAT , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan tidakada, tempat tinggal di Dusun

Bidan,tempat tinggal di Dusun X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Aceh Timur,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;e Mahkamah Syariyah tersebut ;e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;e Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depanpersidangan ;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Idi, Nomor0084/Pdt.G/2014/MS.Idi, telah mengajukan gugatan sengketa wakaf

Menetapkan sah wakaf alm X terhadap tanah tersebut diatas kepada 3desa untuk mendirikan sebuah Masjid;4. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat IImengembalikan tanah wakaf tersebut kepada Badan Penerima wakafyaitu kepada 3 Desa, yaitu desa X, Pucok X, dan Desa X untuk didirikansebuah Masjid tempat peribatan Ummad Islam;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkarasecukupnya;6.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Kuasanya, dan para Tergugat dan Kuasanya, serta para TurutTergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim berusahamendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat agar dapatmenyelesaikan sengketa wakaf ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat dan Penggugatprinsipal

, harus memasukkan nazir wakaf sebagai pihakberperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut Majelis hakimberpendapat bahwa oleh karena pihak dalam gugatan tidak lengkap, makagugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/ NO) ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa wakaf danPenggugat dipihak yang kalah sesuai dengan pasal 192 R.Bg maka biaya perkaradibebankan kepada Para Penggugat ;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. menetapkan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik Gampong Leubue yaitu sepetak tanah kebun dan kuburan (Lampoh Djeurat) seluas 178,7 yang terletak di Blanggalang Meunasah Leubue, Mukim Utue, Kabupaten Pidie, Provinsi