2009 tentangpertambang mineral dan Batubara dalam melakukan usahapertambangan harus terlebih dahulu dilengkapi dengan izin usahapertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pertambanganrakyat;Bahwa kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan tidakdibenarkan oleh hukum karena tidak memilki IUP, IUPK, IPR dandikarenakan lokasi penambangan haruslah ada rekomendasi Amdaldari badan lingkungan hidup.Bahwa proses pengajuan perijinan di bidang pertambangan batubaraadalah Bupati mengusulkan kepada Meneteri

Dahlan (keduanya anggotaPolres Nagan Raya) meminta terdakwa untuk membuka isi bungkusankertas rokok panamas yang dikeluarkan terdakwa Ponidi Bin Toyibdan selanjutnya melihat bahwa isi kertas bungkus rokok panamastersebut adalah berupa narkotika dalam bentuk tanaman yakni ganjayang terdiri dari daun dan biji seberat 0,5 gram dan barang tersebutada pada terdakwa tanpa dilengkapi surat izin yang sah baikdari meneteri kesehatan atau instansi yangberwenang.e Bahwa benar selanjutnya terdakwa Ponidi Bin

dalamKepMen ESDM Nomor 2808.K/201MEM12006 tentang Standard danMutu (SpesifiJcasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam NegeriTable16 Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia Minyak Lumas MotorBensin Dua Langkah Berpendingin Udara Tingkat Mutu Induk KeijaAPITC ;e Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap barang berupa pelumas/olitersebut tidak terdaftar di Dirjen Migas Kementrian ESDM dan setelahdilakukan pengujian secara laboratories hasilnya tidak memenuhicriteria teknis yang ditetapkan dalam keputusan Meneteri

Pasal 56 Peraturan Meneteri Kehutanan RI P.44/MenhutlV/2012tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyebutkan: Denganberlakunya peraturan Menteri ini, maka:a. Hasil pelaksanaan penataan batas yang dilaksanakan sebelumditetapkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku danproses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalamperaturan ini.b.

Berdasarkan Pasal 81 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 danPasal 56 Peraturan Meneteri Kehutanan RI P.44/Menhutl/2012,jelas bahwa objek penetapan a quo yang bukti penguasaannyaberupa:e Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 34, tanggal 16Desember 1916 tentang Penunjukan Kawasan Hutan GunungTjantajan Timur.e Berita Acara Batas/Grens Projectkaart behoort bij processverbaal dd. 22 September 1979 No.

dilakukanoleh Penggugat sesuai dengan kontrak adalah (vide Pasal 2 ) :e Sosialisasi terhadap Pedagang di lokasi Pasar Minggu yang akan dibangun;e Melakukan promosi, pembuatan baliho, spanduk dan direksi keed yang berkaitandengan rencana pembangunan;e Melakukan pengosongan lahan pasar dari para pedagang;e Melakukan pemagaran lahan lokasi pembangunan, pos jaga, dan pematangan lahan;e Biaya sarana dan prasarana dan persiapan lain yang dianggap perlu dalam kegiatanperesmian peletakan batu pertama oleh Meneteri

kewilayahsekelilingnya, kearifan lokal diperkuat dengan Pasal 4 ayat (1) Permen LH10 tahun 2010 yang berbunyi masyarakat hukum adat yang melakukanpembakaran lahan dengan luas lahan masimal 2 hektar per KK untukditanamin jenis Varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa.Pada saat tersebut dijelaskan hanya untuk masyarakat hukum adatmasyarakat yang diperbolehkan membuka dengan cara membakar lahan,sebagai tambahan pemerintah malalui Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan menerbitkan Peraturan Meneteri

Bapak Direktur JenderalPendidikan Tinggi, perinal mohon penjelasan mengenaikeabsahan surat keputusan meneteri pendidikan nasionalNo. 71/D/O/2009, tertanggal 17 Juni 2009 dan keberatandan mohon pencabutan surat keputusan tersebut (BuktiBahwa dari beberapa kali kuasa Para Penggugat mengirim surat yang ditujukankepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional tersebut, mengenai persoalan yangtermaktub diatas, sampai dengan saat ini belum ada tanggapan/jawaban dariPihak Menteri Pendidikan Nasional ;6.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang PENCABUTANPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZINGANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAHDIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DIDAERAHyang berbunyi : pada saat Peraturan Meneteri iniberlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Barru, lalu saat BASO DARMAWANSYAH hendak turun dari mobiltibatiba aparat kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahanselanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat dengan memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwa terlibat dalampermufakatan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina terdaftardalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meneteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 7 tahun

bersifat alternatif sehingga apabila salahsatu dapat dibuktikan yaitu unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau unsur dalam bentukbukan tanaman beratnya 5 (lima) gram maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta hukumbahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai danmenyimpan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina terdaftardalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meneteri

mengatakan telah mengerti, serta tidak ada yang menyatakan keberatan sehinggaisi ketiga Akte tersebut (P1, P2 dan P3) berdasarkan Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang merupakan asas kebebasan berkontrak, mengikatpara pihak sebagai UndangUndang;Menimbang, bahwa adapun dalil sangkalan Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi bahwa bukti surat P2 adalah merupakan Surat Kuasa Absolut, ajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf d Peraturan Meneteri

Agarria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan: Menimbang, bahwa setelah MajelisHakim membaca secara cermat dan teliti bukti surat P2, tidak ada klausul padabukti Surat P2 yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tidak dapat ditarikkembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga dengan demikian sudah jelasterbukti bahwa bukti surat P2 bukan merupakan Surat Kuasa Mutlaksebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39 huruf d Peraturan Meneteri Agarria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;Menimbang, bahwa berdasarkan

kertas warna putih berisikan ganja berat netto 1,3238 gramdi dalam bungkus rokok Magum Filter , berat netto selurunnya ganja25,5294 gram;4. 01 (satu) pak kertas papier merk Marsbrand.Yang dimasukan kembali kedalam tempatnya semula dibungkus dengankertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benag pengikatwarna putih.Bahwa Terdakwa ASEP HADIANSYAH bin ILIN mengetahui memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalambentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang (Meneteri

untukpenggunaan benda bersama/bagian bersama sesuai peruntukannyadan memberikan laporan secara berkala kepada Penghuni.15 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka beralasan menurutHalaman 5 Putusan Nomor : 514/PDT/2016/PT.DKIhukum menyatakan Penggugat berhak mengelola dan mempergunakanbagian bersama, tanah bersama, benda bersama untuk kepentinganPenghuni berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 20 tahun2011 tentang rumah susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun1988 tentang rumah susun, Peraturan Meneteri

Foto copy Peraturan Meneteri Keuangan No.170/PMK.01/2012 isurat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai denganaslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya,diberi : tanda dengan : TT. .1b ;3. Foto copy Keputusan Meneteri Keuangan RI No.139.KMK.08/2001, surat bukti tersebut tidak dapatdicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhimaterai secukupnya, diberi : tanda dengan : TT. 2 ;4.

Sus/2015/PN.KdrBahwa terdakwa mendapatkan sabusabu tersebut karena untukdikonsumsi sendiri ;Bahwa terdakwa mengaku dari tersangka bahwa tersangka sudah lima kalimendapatkan sabusabu dari saudara BASUKI ;Bahwa tersangka mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib danijin dari Meneteri Kesehatan RI dalam memliki, menyimpan mengasai danmenggunakan Narkotika jenis sabusabu yang disimpan didalam kamarmandi rumah terdakwa ;Bahwa terdakwa masih mengenali baik terhadap tersangka maupunterhadap barang

Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,atau menguasai Narkotika Gol bukan Tanaman sebagaimana diaturdalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tentang Narkotika JoPeraturan Meneteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dinyatakan dalamDakwaan Kesatu kedua;b.

UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan KasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalampertimbangan hukumnya pada halaman 26 alenia 3, halaman 27 alinea 1, telahsalah menerapkan dan menafsirkan peraturan yang berlaku khususnya ketentuanpasal 9 ayat (1) dan (2) Keputusan Meneteri

Muh Muafaq Wirahadi, S.Pd.I. dengan Nomor Rekening 002601054240501;

35 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;

37 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

38 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Meneteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa

Muh Muafaq Wirahadi, S.Pd.l. dengan NomorRekening 002601054240501; 351 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian AgamaRepublik Indonesia; 371 (Satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; 381 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Meneteri Agama RINomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan danPemberhentian

tentangRekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di LingkunganKementerian Agama; 281 (satu) ekslempar foto copy Pengumuman Kementerian AgamaNomor 01/PANSEL/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentangSeleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pada KementerianAgama Tahun 2018/2019; 291 (satu) ekslempar foto copy Pengumuman Kementerian AgamaNomor 05/PANSEL/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentangPelaksanaan Seleksi Wawancara Jabatan Pimpinan TinggiKementerian Agama Tahun 2018/2019; 302 (dua) ekslempar draft Keputusan Meneteri

Muh Muafaq Wirahadi, S.Pd.l. dengan NomorRekening 002601054240501; 351 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian AgamaRepublik Indonesia; 371 (Satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; 381 (Satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Meneteri Agama RINomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan danPemberhentian

LingkunganKementerian Agama; 28 1 (satu) ekslempar foto copy Pengumuman Kementerian AgamaNomor 01/PANSEL/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentangSeleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pada KementerianAgama Tahun 2018/2019; Halaman 62 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI 291 (satu) ekslempar foto copy Pengumuman Kementerian AgamaNomor 05/PANSEL/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentangPelaksanaan Seleksi Wawancara Jabatan Pimpinan TinggiKementerian Agama Tahun 2018/2019; 302 (dua) ekslempar draft Keputusan Meneteri

Pasal 7 ayat (2) Keputusan Meneteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang : Pelaksanaantugas dan Wewenang Bandan Penyelesaian Sengketa Konsumen,menyebutkan :Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para Pihak yangbersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeriselambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejakpemberitahuan putusan Majelis diterima oleh Para Pihak yang bersengketa ;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian

pengangkutan dan penjualan sertakegiatan pasca tambang; Bahwa benar Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentukdari alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunanKristal yang teratur dan gabungannya yang berbentuk batuan, baikdalam bentuk lepas atau pun padu;Bahwa lIzinUsaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati /Walikota apabilan WIUP berada dalam wilayah Kabupaten / Kota,Gubernur apabila ada rekomendasi dari Bupati / walikota sesuaidengan ketentuan perundangundangan, dan Meneteri

Bglhisab dengan menggunakan pipet yang ada di bong tersebut setelahmenggunakan narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa merasa senang, aktif, tidakmengantuk dan nafsu makan berkurang dan lincah tidak mudah capek terdakwamenggunakan Narkatika Golongan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dalam hal ini Meneteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganllmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barangbukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa