Ditemukan 2567 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuan tian tahan thin then tjan tran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 /B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
44 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Overhead AllocationGeneral and Administrative cost, other than direct charges,allocable to this operation should be determined by a detailedstudy, and the method determined by such study shall be appliedeach Year consistenly.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2011/PTUN-BNA
Tanggal 4 Mei 2011 — H A F S A H, S.H vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM , 2. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) PROVINSI ACEH 3. ISKANDAR H.Ag
132 — 63
  • Mengenai objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpaterlebih dahulu mengklarifikasi adanya kesalahandariPenggugat ; Menimbang, bahwa setelah mencermati' ketentuan ketentuanyang terdapat dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun = 2007,Undang undang Nomor 11 than 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun2007, maupun perturan peraturan yang dikeluarkan KPU,Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan yang khususmengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua KIPKabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berkaitan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dariketentuan ini dapat diketahui bahwa penggunaanexternal comparable sebagai data pembandingdapat dilakukan jika tidak terdapat internalcomparable;2) Paragraph 3.27 OECD TP Guidelines yangmenyebutkan bahwa "Internal comparables mayhave a more direct and closer relationship to thetransaction under review than external comparable"14.4.4. Pemilinan Metodebahwa pada penjelasan Pasal 18 Ayat (3) UU PPhdisebutkan bahwa "Dalam menentukan kembali jumlahHalaman 61 dari 85 halaman.
    Dariketentuan ini dapat diketahui bahwa penggunaanexternal comparable sebagai data pembanding dapatdilakukan jika tidak terdapat internal comparable;2.Paragraph 3.27 OECD TP Guidelines yangmenyebutkan bahwa "/nternal comparables may havea more direct and closer relationship to the transactionunder review than external comparable";bahwa pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak setuju dengan kesimpulan yang ada diHalaman 63 dari 85 halaman.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.Plg
Tanggal 12 Agustus 2014 — BONY HALIM alias LIEM IE BOH - LAWAN - HUSIN HALIM, DKK
117 — 60
  • GS No.273/196 tanggal 16 Oktober 1967 masingmasing terletak di jalan Segaran No. 167dan 169 Kampung 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang tanggal 10Oktober 1974 lewat Akta Hibah No. 272/1974 dan tanggal 25 Januari 1980 lewatAkta Hibah No. 50/1980 dari isteri kedua Lim Chin San (Chitra Johana alias Jio TjitNio) kepada Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris Palembang Than Thong Kieberdasarkan Surat Kuasa Umum tanggal 07 Juni 1958 No. 24 adalah merupakanperbuatan hukum yang bertentangan dengan
    LimChing San dari hasil usaha dan kerja keras yang sebelumnya dibuat atas nama isterikeduanya Chitra Johana berdasarkan Surat Kuasa Umum tanggal 07 Juni 1958 No. 24dihadapan Notaris Palembang: Than Thong Kie, yang kemudian tanah seluas 500 M2dihibahkan kepada anaknya Bony Halim berdasarkan Akta Hibah tanggal 10 Oktober1974 No. 272/1974 dihadapan Notaris Palembang AMINUS sekarang pemegangProtokolnya berada ditangan Notaris Badiah Azhari (Turut Tergugat XV) dan tanahseluas 380 M2 dihibahkan tanggal
    GS No. 273/196 tanggal 16 Oktober 1967masingmasing terletak di jalan Segaran No. 167 dan 169 Kampung 14Tlir, Kecamatan ir Timur I Kota Palembang tanggal 10 Oktober 1974 lewat Akta HibahNo. 272/1974 dan tanggal 25 Januari 1980 lewat Akta Hibah No. 50/1980 dari isterikedua Lim Ching San (Chitra Johana alias Jio Tjit Nio) kepada Penggugat yang dibuatdihadapan Notaris Palembang Than Thong Kie berdasarkan Surat Kuasa Umum tanggal07 Juni 1958 No. 24 adalah merupakan perbuatan hukum yang bertentangan denganketentuan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Perikanan
Register : 14-12-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-Prkn/2016/PN Ptk
Tanggal 4 Januari 2017 — Tran Van Phet
101 — 18
  • di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdakwa TRAN VAN PHET selaku nakhoda kapal perikananKM.BWFMAI4, mengetahui dan menghendaki untuk melakukan penangkapan ikandi wilayah perikanan Indonesia bersamasama dengan kapal perikananKM.BWFMAITS3 dengan nakhodanya LE THANH KIET;Halaman 35 dari 47 Perkara No.26/PID.PRKN/2016/PN PtkMenimbang, bahwa saat berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesiayaitu di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, terdakwa TRAN VANPHET mengukuti perintah LE THAN
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-01-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO
617 — 514
  • lingkungan tertentu secara terbatasseperti local area network (LAN), wide area network (WAN), dan intranet.Sedangkan jaringan terbuka adalah jaringan yang bisa diakses secaraluas atau tidak terbatas seperti Internet" Mendistribusikan: Mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumenelektronik pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bisadilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik.Menurut kamus komputer, mendistribusikan atau distributed adalah"Spread over more than
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Perusakan
Register : 16-06-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 09-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2011/PN.PSB
Tanggal 4 Agustus 2011 — MAILINDA YUHERNI Pgl LINDA Binti HERMAN ZEIN
133 — 25
  • Hoefnagels bahwa tujuan pemidanaan ialah untukmempengaruhi pelanggar dan orangorang lain sehingga ke depan para pelanggar danorangorang tersebut dapat berbuat sesuai dengan hukum (influencing offenders andpossibly other than offenders toward more or less Lawconforming behavior).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. MITSU MIIKE MACHINERY COMPANY LIMITED ;
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • paling sedikit dalam jangka waktu 2(dua) tahun sesudah perusahaan tempatpenanaman dilakukan berproduksi komersial;Pasal 4:Dalam hal perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalahpenduduk dari negara yang telah mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, makabesarnya tarif untuk penerapan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimanaditentukan dalam P3B tersebut;Protocol antara Pemerintah Indonesia dan Jepang:Angka 5 (a):...on the earnings (other than
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /PK/PJK/201 7the arms length principle, theallocation method chosesn mustlead to a result that is consistentwith what comparable independententerprises would have beenprepared to accept;(ob) Paragraf 7.25 OECD Guideline,menyatakan The allocation mightbe based on turnover, or staffsemployed, or some other basis.Whether the allocation method isappropriate may depend on thenature and usage of the service.For example the usage orprovision of payroll services maybe more related to the number ofstaff than
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 19-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 197/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. BINTAN LAGOON RESOR Diwakili Oleh : STEFANY OKTARIA SIMORANGKIR SH
Terbanding/Penggugat : NICHOLAS MARK OGDEN
99 — 61
  • Kutipan Pasal Tata Tertib Vila Terjemahannya dalamBahasa IndonesiaArticle 3.13.1: Pasal 3.13.1:A Resident shall not lease, sub Penghuni vila in casu,lease, let or sublet the whole or any Penggugat tidak dapatpart of his/her Villa other than menyewakan, menyewakanthrough the Pool Rental Scheme ulang, mengontrakan atau provided by the Management mengontrakan ulang seluruhCompany and without prior written atau sebagian dari Vilanya,consent from the Management selain melalui Skema PoolCompany.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1181 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For example the usage or provision of payrollservices may be more related to the number of staff than toturnover, while the allocation of the stand by costs ofpriority computer back up could be allocated in proportionto relative expenditure on computer equipment by thegroup members;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalammenggunakan metode tidak langsung untuk menentukanbiaya intragrup service, perlu ditentukan metode alokasiyang tepat, dengan basis/indikator/key pengalokasianyang sesuai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — PT. Billabong Indonesia vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
73 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung Kanada menjawab sebagai berikut:"Rather than argue that the royalties were paid as a condition of sale inthe manner envisaged by common law and sales of goods law, theDeputy Minister advanced a species of economic realities test. TheDeputy Minister argued that if Mattel Canada failed to pay royalties tolicensor X, it would "effectively cease" to be permitted to import goodsbearing its trademark.
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN NABIRE Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Nab
Tanggal 31 Oktober 2019 — PACIFIC AIR HOLDINGS, DBA DELTA WING EQUIPMENT, LLC sebagai Pemohon; PT SPIRIT AVIA SENTOSA sebagai Termohon;
458 — 278
  • For all parts other than the engine and propeller partsand components, Lessee shall, at its own cost and expense, be responsible forthe maintenance, repair, andor replacement. Further for the engine andpropeller parts and components, Lessee shall be responsible for payment ofany shipping and related inciddental expense, as well as for payment of anyreinstallation and related expenses.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 08-05-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 336/Pid. B/2017/PN Smg
Tanggal 11 Oktober 2017 — Terdakwa SETIYONO RAHARJO bin SUGIYANTO RAHARJO, Terdakwa TJAN WEN HUNG bin TJAN LIONG GIE, dan Terdakwa Dra. EC. ERNY NOVITA binti SOENARJO
348 — 145
  • SILIWANGI SEMARANG, tertanggal Jakarta 19-6-2013, tertera tandatangan Sales Representative dengan nama KRIS P dan tertera tandatangan Pemesan dengan nama TJAN WEN HUNG;-----------------------------------------------------------------------------------------6. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa Berita Acara Penyerahan Bus yang tidak masuk Boedel pailit THAN WEN HUNG selaku pribadi dan selaku Direktur CV.
    SILIWANGISEMARANG,, tertanggal Jakarta 1962013, tertera tandatanganSales Representative dengan nama KRIS P dan terteratandatangan Pemesan dengan nama TJAN WEN HUNG;2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pengadilan NegeriSurabaya berupa Berita Acara Penyerahan Bus yang tidak masukBoedel pailit THAN WEN HUNG selaku pribadi dan selakuDirektur CV. ZENTRUM DSB (Dalam Pailit) dengan kop suratbertuliskan ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H, M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-08-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 245/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Oktober 2012 — DEWI LARAS ATI, SH,Cs >< WILLIAM DALE BREENLEE Jr,Cs
178 — 56
  • Bythen ensure you also that DFDL will never practice again in Indonesia for good.Hal 39 dari 47 Hal Putusan No. 245/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.Hal 40 dari 47 Hal Putusan No. 245/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.22.Those people who are published as the team of Indonesia practice group shallalso be liable for performing illegal practice in Indonesia.We have more than 10 bullets to shoot you out from Indonesia for good.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 07-05-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klk
Tanggal 20 Mei 2021 — Terdakwa
84 — 25
  • Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan;Anak didampingi oleh Penasihat Hukum William Than Sigal, S.H.Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid.SusAnak/2021/PN Kliktanggal 11 Mei 2021;Dalam perkara ini, Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakat dari BalaiPemasyarakatan Kelas Palangka Raya dan Pekerja Sosial (Peksos) dari DinasSosial Kabupaten Kapuas, serta lbu Kandung Anak;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-08-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 883 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG ; ALI MUH. ASDAR Bin AKBAR, SUYUTI Bin MAKKASAU
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AZIKIN SOL THAN, Msi (mantan Bupati Bantaeng) yang paling utama karenamelakukan penunjukan langsung kepada Yayasan Butta Toa, Kadis Perikanandan Pimbagro. Setelah AIPDA Apinuddin berhasil menggelar kasus sampai diKapolda Sulsel dan Kajati Suisel, tibatiba AIPDA Apinuddin digantikan(dicopot). Penanganan kasus PEMP 2001 dilanjutkan oleh Bripka Alimuddin,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — PT SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
152 — 115
  • (Indapender: Party)aTrae af rang materialsPayment ne eoonl Sii wgetofx eT ee854 an Ren(Agent for payirenth More than 99% of raw materials purchased are from indeperdent parties through import. Inthe purchase of raw material transactions, 55 uses a third party that acts as an arencypaymertl in Lhis case is $5J) which make Uhe paymen. ar Lhe arngunl, currency, payment tla leand payment method (based an the sales contract between $5 and supplier) to supplier forthe raw material purchased by SSL.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Umum
Register : 18-09-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 02-03-2018
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Tim
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
JOICE E. MARIARI,SH
Terdakwa:
MAYANTO PATODING alias REHAN
50 — 38
  • Menyatakan Terdakwa MAYANTO PATODING Alias REHAN terbukti secarasah bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau oranglain sebagaimana dalam dakwaan pertama kami Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Than 2014 Tentang PerlindunganAnak.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Adriaan Bedner yang diartikan denganreformatio in peius adalah:Reformatio in peius means that a citizen appeals against a decision either at the instance which issued the decision, a special instance foradministrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing.bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39479/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat