assetaset yang seperti tersebut dalam SertifikatHak Milik (GSHM) sebagai berikut:Sertifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4004 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4005 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4006 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4007 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Dalam perlawanan tersebut (verzet) mendasari

atas hendak dilaksanakan lelangterhadap assetaset tersebut di atas, yang setelah ditemukannya buktibuktibaru (novum) yang dengan hubungannya iktikad baik dari nasabah yangternyata Majelis Hakim telah khilaf, sehingga dalam menerapkan hukumnyasalah, dan berakibat tidak melaksanakan hukum yang sebenarnya (tidak adil)dan tidak konsisten dalam menerapkan hukum, mendasari Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt./2001 tanggal 2 Januari 2003yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut

:Jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri,tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seijin pemiliknya;Serta juga mendasari pada Peraturan Menteri Keuangan tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke4 (Keempat)sebagai berikut:Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanpengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangkaHalaman 8 dari

Sehingga tindakanasusila mana yang telah Terdakwa lakukan pada tanggal 2 Januari 2010sebagaimana telah diuraikan dalam faktafakta yang diperolehnya, apabila padawaktu tersebut Saksi I dan Terdakwa sama sekali tidak bertemu ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali tidak cermat dan tidak teliti sehingga patut untukdikesampingkan ;9 Tanggapan terhadap Pertimbangan Judex Facti halaman

Bahkan ketika Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakimuntuk memperagakan hal yang sangat tidak masuk akal tersebut, Majells Hakimmenolaknya dengan alasan yang tidak jelas, padahal dari reka ulang tersebutdiharapkandapat diperoleh fakta hukum yang benarbenar jelas bukan bersifat imaginer/anganangan dari Para Majelis Hakim yang Terhormat ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali

Agung akan melanjutkan sidangkeesokan harinya, dan ketika sidang hari ke dua akhirnya Saksi I mengakubahwa Saksi I yang mengambil uang tersebut dan meminta maaf kepadatemantemannya sambil menangisnangis ;Mendasari faktafakta di atas atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat pertamamaupun Judex Facti menyatakan bahwa keterangan Saksi I di depan persidangandibawah sumpah merupakan bukti yang dapat dipercaya dan tidak perlu diragukan,sedangkan Penasihat Hukum telah dapat membuktikan rangkaian kebohongan

Putusan No. 250 K/MIL/201328Penghapusan KDRT tidak dapat diterapkan untuk individu yang berada di luarlingkup Rumah Tangga ;Mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasan bagiMajelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Pengadilan TingkatPertama dan Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya sehinggapertimbangan tersebut patut untuk dikesampingkan ;13 Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 37 poin 15 ;Banwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menyatakan

Putusan No. 250 K/MIL/201340bTestimonium de Auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasilpendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.Keterangan saksi di sidang Pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yangdidengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat budkti ;Bahwa mendasari faktafakta persidangan, para saksi, buktibukti dan pendapathukum di atas maka Penasihat Hukum sangat tidak setuju, tidak sependapat dandengan tegas membantah terhadap

Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sekitartanggal 30 hingga 31 Juli 2011 rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi ke tempatkaraoke tanpa izin Pemohon, yang kemudian menyebabkan pisahtempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 harilamanya ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutpada pokoknya didasarkan atas alasan

diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum = Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan SAKSIPEMOHON 2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasing masing bernama SAKSI TERMOHON 1 dan SAKSI TERMOHON 2telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

pihak karenamafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan denganmencari kemaslahatan ;Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;Artinya :; Perbuatan halal yang paling dibenci AllahSWT adalah perceraiannamun dalil dalil yang mendasari

sesuai dengan pasal 41 huruf c UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 danpasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) karena penghasilanTergugat per bulan Rp. 2.500.000 (dua jua lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

gram , maka terhadap tuntutan tersebuttelah sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikiut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawabanrekonpensinya(replik) telan =omenyatakan kesediaan ataukesanggupannya 5 (lima) gram emas, karena Pemohon seorang buruh yangpunya pengahasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,.10Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat yang mendasari

maka Terhadap tuntutan tentang biaya hadhanah terebut telah sesuaidengan pasal 149 huruf d maka majelis akan mempertimbangkan segai berikut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugatdalam jawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulankarena penghasilan Tergugat perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

Hadijahselaku pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Irwan dan bukannya Saudara Hadijah selaku pemilik mobil, danfakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Hadijah selaku pemilikmobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menuruthukum hak milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari

tanpamemiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa Menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut;Bahwa untuk itu mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Andi Amring dan Jumadi (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truk yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman;Bahwa mendasari

Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidak memberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi Hadijah selakuorang tua Terdakwa adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkara ini,karena faktanya saksi Hadijah tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayu danpemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truk yang adalah milik pihak yangtidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari

Nomor 3257 K/Pdt/2012dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa adapun keberatankeberatan dan/ataualasanalasan yang mendasari permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi adalahsebagaimana diuraikan di bawah ini:judex facti tidak berwenang

Napisah tertanggal2182000 yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Judex facti adalah silsilah yangcacat hukum. tidak benar, direkayasa dan sudah dicabut dengan segala akibathukumnya;Bahwa sehubungan dengan adanya hal baru (lampiran I dan II), sehingga Para PemohonKasasi merasa perlu untuk melaporkan Para Termohon Kasasi kepada yang berwajib incasu Kepolisian Resort Bantaeng sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STOL/208/X/ 2011/SULSEL/RES BTG. tanggal 24 Oktober 2011 mengenai adanyadugaan

Napisah binti Kade yangdibuat Para Termohon Kasasi pada tanggal 2182000 telah dinyatakan dicabut dengansegala akibat hukumnya yang mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng a quo halaman11 alinea terakhir sampai halaman 12, maka bukti surat (bukti Pl) yang mendasaripertimbangannya adalah bukti yang cacat hukum yang berakibat putusan a quo harusdinyatakan batal demi hukum dan/atau harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkatkasasi

Maijelis Hakim Pengadilan Niaga telah dengan sangat tidakberhatihati dalam memahami dasar dari perselisihan antara PemohonKasasi dengan Termchon Kasasi yang menyatakan mempunyaltaginan...... if 6tagihan kepada Pemohon Kasasi berjumlah USS 44.024.544 yangmerupakan akumulasi utang pokok dengan bunganya, dimana terdiridari utana poekok sebesar US$ 20.000.000. ditambah denaan bebanbunga USS 24.024 544Bahwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahuluharus membuktkan apa hubungan yang mendasari

timbulnyakewajiban dar) Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yangmenimbulkan kewajiban utang pokok sebesar USS 20.000.000.tersebut yang sampai saat ini kami sangat meyakini MajelisHakim Pengadilan Niaga tidak pemah melihat ataupun tidak pernahmendapatkan bukti dari Termohon Kasasi sebagai pihak yangmendalilkan munculnya kewajiban tersebut yaitu apakah perjaniianyana mendasari timbulnya kewajiban atau utang pokok sebesar USS20.000,000, tersebut, serta bagaimana utang tersebut secara hukumberpindah

Bahwa selain tanpa dasar hukum yang jelas menetapkan kewajibanPemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debitur terhadap TermohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur sebesar USS 20,000.000, yanadinyatakan... gh 12dinyatakan equivalent dengan Rp. 43.540.00.00, maijelis hakimPengadilan Niaga juga menetapkan jumlah bunga yang harusdibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debiturterhadap Termohon Kasasi/Pemohon/Kreditur adalah USS20.683 .887,8 Bahwa Dasar pertimbangan hukum yang mendasari penetapanjumlah

sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyatatidakberhasil ; === 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. pasal 134 Kompilasi HukumMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama XXX dan XXXsedangkan Termohon juga mengajukan seorang saksi bernamaSAKSI T.1 masingmasing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkankaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh AllahSWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yangberbunyi ;39 VEIT Ul Jl J Mol palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Oleh karena itusepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudahdisumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohonsehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg,namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksikhususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orangorang terdekat Pemohon danTermohon, terlebih Pemohon mendasari permohonannya

Dalam alQuran surat ArRum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentukrumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tanggaPemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telahretak/marriage breakdown, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selainkewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan muasaroh bil maruf sebagaimanatersebut dalam

al I9I7Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hatiPemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibattidak adanya kesanggupan

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikanbuktibukti berupa,: G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP,Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial;c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa di dalam koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terjadidua kali pemotongan PPh Pasal 23, tidak cukup dengan buktibuktipada poin b di atas, namun seharusnya dibuktikan dengandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

ekualisasi antara biayabiayadengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 danbukti potongnya;. bahwa selanjutnya atas alasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa di dalamakun sewa angkutan darat, terdapat biaya pengangkutanmenggunakan truk/kendaraan sendiri milik Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikannyadengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamUji Bukti yang dapat meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam uji bukti hanya memberikan dokumenberupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, RincianPemotongan dan Daftar Memorial, namun tidak memberikandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

equalisasi biayabiayayang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPTMasa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya adalah telah benar dantepat serta sesuai dengan fakta yang terungkap.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim,tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam ujibukti di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandata pendukung dalam uji bukti berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3197/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal20 September 2016Bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap : Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.CbnTERMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D I,pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Pesona Cilebut, KB 1, No. 08, RT1/15,Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalampertimbangan hukum yang mendasari amar putusannya telahsalah dan Akta Hibah dalam perkara aquo sebagai bukti otentikdan sempurna..

Bahwa kesimpulan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar dalam pertimbangan hukum yang mendasari amarputusannya telah salah dan keliru serta kurangpertimbangan(onvoldoond gemotivier) dan tekah mengabaikanaasas Audi Alteram Partem dan asas Imparsialitas karenabersifat diskriminasi dan tidak adil dalam memeriksa danmengadili perkaraMenimbang....Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula tergugat I,Il,dalam kontra memori bandingnya tertangal 16 September 2013menyatakan bahwa putusan Pengadilan

No. 1/PDT/2019/PT.MKS10.11.12.13.1993 secara formal Akta Hibah dari Almarhumah Bacce Binti Maggakepada anaknya atas nama Almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara (IbuTergugat s/d Tergugat V), baru dibuat Akta Hibah No. 185/KB/1993,tertanggal 23 Juni 1993 ;Bahwa kepemilikan Almarhumah Bacce Binti Magga dengan surat rincikPersil No. 5 D.Ill, Kohir No.1313 C1 diatas tanah objek sengketa tidak jelasperistiwa hukum apa yang mendasari sehingga ada Surat rincik atas namaBacce Binti Magga diatas tanah objek

sehingga ada suratRincik atas nama Bacce Binti Magga atas obyek sengketa sebab yangsebenarya telah tergugat jekaskan halhal tersebut diatas tentangperistiwa hukum yang mendasari sehingga terbit Rincik atas nama BacceBinti Mangga Persil No 5 DIlIl Kohir No.1313 Cl hingga sampai ke atasnama Hj.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, putusan PengadilanNegeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa gugatan Para Pengguatsekarang Para Pembanding Ne bis in idem, adalah pelanggran terhadapasas sebagaimana digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv, mendasari ketentuan yurisfrudensiPutusan Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973, maka putusanPengadilan Negeri Sungguminasa No. 14/Pdt.G/2018/PN. Sgm, secarayuridis haruslah dibatalkan.2.

Sgm). ; Bahwa mendasari yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 1121K/Sip/1973/, tanggal 22 Oktober 1973, menyatakan perkara ini benarHal. 28 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKSobjek gugatannya sama dengan perkara 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapikarena pihakpihaknya tidak sama tidak ada Ne bis in idem. ;9.

Bahwa khusus Bukti T J,II,III,IV.V6, yaitu foto copy surat keterangan No.027/A10.3/U2.9/2010, tertanggal,14 September 1951, yang diajukan tidakada aslinya sehingga mendasari yurisfrudensi Mahmamah Agung RI No.3609 K/pdt/1985, menyatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah adaaslinya haruslah dikesampingkan.

datang terdakwa dan mengatakan Yulius kau harus mati hariini* sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah saksi akan tetapitidak mengenai saksi tetapi mengenai pohon mangga lalu terdakwamencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong saksi tetapi ditegur olen Rudolof Losana sehingga terdakwalangsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

danmengatakan Yulius kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi sehingga terdakwa langsungpergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi Ridolof Losana sehinggaterdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian

Bahwa Terbanding l/Semula Tergugat sangat keberatan atasputusan Judex Facti yang menolak begitu saja eksepsi yangdiajukan oleh Terbanding I/Semula Tergugat hanyamempetimbangkan alasanalasan hukum yang mendasari eksepsitersebut;Bahwa Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan PerkaraPerdata Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Blk adalah lanjutan Perkara PerdataNomor 20/Pdt.G/2011/PN Blk yang telah diputus oleh Pengadilan NegeriBulukumba pada tanggal 29 November 2011 dimana subjek dan objektanah yang

tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut ;Bahwa untuk itu mendasari

mengetahui akibat dariperbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Inman dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman ;Bahwa mendasari

Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi Anggota Polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, Karena faktanya Saksi Baco Mattang tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

No. 2965 K/Pid.Sus/2015Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi padaputusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa Hak Milik dari Pihak Ketiga yang beretikat baik (tergueder trouw, good faith) tetap harus dilindungi sehingga hak milik pihakketiga yang mempunyai etikat baik harus dilindungi oleh undangundang ;Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasakeadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat subtansial dan jugakeadilan

Bahwa dengan pertimbangan para Terdakwakesatuannya berada di Jakarta dan domisili sebagianSaksi berada di wilayah Jakarta, mendasari Pasal 10huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, makapenerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan.4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan adanya suratpermohonan Asops Kasal Nomor : R/1013/IX/2020tanggal 24 September 2020 dan surat permohonanHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyiPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan.Bahwa mendasari permohonan Papera para Terdakwayang mohon perkara para Terdakwa untuk disidangkan diPengadilan Militer IlO8 Jakarta dan berdasarkan Pasal 10huruf fb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009

pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari

LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.

Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SANOSI bin JANAM dan BURAWI bin SALADI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Budiman tertanggal 22 Desember 2014;Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan,karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya atau fundamentumpetendi harus menguraikan secara tegas dan jelas tentang kualifikasikesalahan Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat materiil;Halaman 5 dari 12 halaman.

Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwaKeputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas KepastianHukum;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidakmerujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatuperaturan perundangundangan tertentu yang mendasari

gugatan;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atasjuga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karenaPenggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal manayang dilanggar oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan.