Ditemukan 2296 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : benefits benedict benedita benedik beneria benefita benefitha
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perjanjian
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
131 — 15
  • Statements of case which are suitable fro striking outOn ground (a) include those which raise an unwinnable case wherecontinuance of the proceedings is without any possible benefit to therespondent and would waste resources on both sides (Harris v. BoltBurden 2000 L.T.L., February 2, 2000,CA). A claim or defence may bestruct out as not being a valid claim or defence as a matter of law (PriceMeats Ltd. v.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum
Register : 24-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 128/Pid.B/2019/PN Tmg
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Agustinus Dian Leo Putra, SH
Terdakwa:
DIDIEK HARYADHI Bin SUGITO
103 — 37
  • digunakan untuk menscan atau men-copy master uang asli;
  • 1 (satu) buah meja sablon digunakan mencetak gambar/tanda air;
  • 1 (satu) rakel untuk meratakan tinta putih pada saat membuat gambar air di meja sablon;
  • 2 (dua) buah papan kaca ukuran sekitar 50 cm x 60 cm digunakan untuk membuat persisi lembaran copy-an tampak muka dan belakang hasil copy dari master uang asli;
  • 2 (dua) buah gabus untuk penyangga papan kaca;
  • 1 (satu) unit mesin laminating merek Benefit
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 27-09-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 —
147 — 5
  • di Bank Mega Jababeka yaitudi Bank Mandiri, BRI dan BCA ;Bahwa uang yang ditempatkan di Bank Mega Jababeka merupakan uang cadanganperusahaan yang belum terpakai ;Bahwa penempatan deposito di Bank Mega Jababeka berjenis deposito berjangka,sesuai dengan kebijakan yang ada di perusahaan ;Bahwa benar terdapat penawaran terlebih dahulu dari Bank Mega Jababeka sebelumdilakukan pembukaan rekening deposito ;Bahwa dalam proses penawaran sebelumnya bank harus mengajukan penawaransecara tertulis mengenai benefit
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1727 — 1579
  • , yang menyebutkan dalam pengelolaan investasi, perusahaanmempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) SasaranJangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditasyang memadai guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2)Sasaran jangka panjang : a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkatsetiap tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasilinvestasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c)meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit
    yangmenyatakan bahwa dalam pengelolaan investasi, perusahaanmempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) SasaranJangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditasyang memadai guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2)Sasaran jangka panjang : a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkatsetiap tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasilinvestasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c)meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit
    Februari 2016;1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan VerifikasiMTN PT Mega Karya Dwipa, Nomor 003/MKDLEG/II/2016, tanggal 05 Februari 2016;1 (satu) lembar fotokopi Tanda terima, PT Mega KaryaDwipa, tanggal 05 Februari 2016;1 (satu) buah buku Prospektus PT Trada Alam Minera,Tbk, 2017;Surat pernyataan direksi PR Semeru Infra energy, tanpatanggal tahun 2017;Satu buah buku agenda warna biru tua bertuliskan GoodNingt Fantastic;Satu buah buku warna coklat dengan tulisan Enhancingpartnership for mutal benefit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Oktober 2013 — HANA SURYANA
106 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Komisidibayar dari uang pelanggan setelah dilakukan perhitungan cost dan benefit.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1890 — 2738
  • , yang menyebutkan dalam pengelolaan investasi, perusahaanmempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) SasaranJangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditasyang memadai guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2)Sasaran jangka panjang : a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkatsetiap tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasilinvestasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c)meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit
    yangmenyatakan bahwa dalam pengelolaan investasi, perusahaanmempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) SasaranJangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditasyang memadai guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2)Sasaran jangka panjang : a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkatsetiap tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasilinvestasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c)meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit
    Februari 2016;1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan VerifikasiMTN PT Mega Karya Dwipa, Nomor 003/MKDLEG/II/2016, tanggal 05 Februari 2016;1 (satu) lembar fotokopi Tanda terima, PT Mega KaryaDwipa, tanggal 05 Februari 2016;1 (satu) buah buku Prospektus PT Trada Alam Minera,Tbk, 2017;Surat pernyataan direksi PR Semeru Infra energy, tanpatanggal tahun 2017;Satu buah buku agenda warna biru tua bertuliskan GoodNingt Fantastic;Satu buah buku warna coklat dengan tulisan Enhancingpartnership for mutal benefit
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
138 — 33
  • Tidak memastikan hakhak anggota yang menerima pembiayaanmengcover jumlah kewajiban apabila anggota diberhentikan,antara lain besarnya benefit yang sudah menjadi hak pegawai,seperti tunjangan hari tua, jamsostek dll3.
    Tidak memastikan hakhak anggota yang menerima pembiayaanmengcover jumlah kewajiban apabila anggota diberhentikan,antara lain besarnya benefit yang sudah menjadi hak pegawai,seperti tunjangan hari tua, jamsostek dllPage 155 of 282Putusan Pengadilan Tipikor Perkara DIMAS EKO PRASETYONomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
195 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Therefore, if the word used is unclearor the meaning of the statutory provision is ambiguous, theHalaman 179 dari 186 halaman Putusan Nomor 1589/B/PK/PJK/201 7114.115.taxpayer must be given the benefit of the doubt and not be forcedto pay tax. This is the reason for in dubio contra fiscum in tax law.Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia:3.2 In Dubio Contra Fiscum Dalam Hukum Pajak;Dalam hal ketiadaan undangundang tidak ada tanggung jawabuntuk membayar pajak apa pun.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 23-04-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01 / Pdt.Sus/ KPPU / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 8 September 2015 —
138 — 61
  • Agar efek jera dapat diterapkanefektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat141menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggarsebagai biaya (expected cost) yang jauh lebih besardibandingkan dengan manfaat (expected benefit) yangdidapat dari tindakannya melanggar hukum persainganusaha;7. Bahwa sebelum memutus perkara a quo, Termohon Keberatanmempertimbangkan halhal berikut:10.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 283/Pdt.P/2021/PN Dps
Tanggal 24 Januari 2022 — Pemohon:
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
Termohon:
1.PT Geria Wijaya Prestige
2.Fireworks Ventures Limited
3.Alfort Capital Limited
4.Bapak Tomy Winata
5.Gaston Investment Limited
6.PT Pengelola Investama Mandiri
7.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
270 — 217
  • Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (forthe benefit of one party only);b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilannegeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain(without dispute or differences with another party);c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagailawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (exparte).d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
206 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Therefore, if the word used is unclearor the meaning of the statutory provision is ambiguous, thetaxpayer must be given the benefit of the doubt and not be forcedto pay tax. This is the reason for in dubio contra fiscum in tax law;Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia:3.2 In Dubio Contra Fiscum Dalam Hukum PajakDalam hal ketiadaan undangundang tidak ada tanggung jawabuntuk membayar pajak apa pun.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 554/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 30 Maret 2021 — MYLANDI SUSANA, SH (JPU) ANDY TEDIARJO THE TERDAKWA)
361 — 132
  • dalam istilah Guilty Mind,niat jahat itu ketika justru kalau itu tidak diinformasikan, itu tidakdisampaikan, kalau saya mohon maaf, saya orang yang sangatpercaya dengan konteks surga dan neraka, apapun amanah yangdipegang harusnya itu yang dijalani, konteks penerjemahan kitaterhadap pasal 372 KUHP;Bahwa misalnya, adalah kepada hakhak keperdataan yang lahirutamanya hakhak yang terkaitan dengan property right kalaubahasa HAMnya atau kita bicara tentang hakhak dalam kontekshakhak kekayaan, termasuk benefit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
239 — 84
  • sub sitem tidak berjalan, antar lontar dengan elims tidakbisa terintegrasi apakah di software maupun di hardware dan tidakadanya perencanaan yang matang dari awal pengadaan /7 perpustakaanini;Bahwa karena tehnologi itu selalu berkembang dan hardware ada biayapenyusutan, jika barang dalam keadaan waktu yang lama tidak terpasangdan tidak difungsikan maka nilai ekonomisnya akan menurun jauh darinilai investasinya;Bahwa jika sistem /T perpustakaan ini berjalan dengan baik sebagaimanamestinya, maka benefit
    yang di dapat akan jauh diatas 6.000 pengunjungperhari;Bahwa dengan meningkatnya jumlah pengunjung, bukan berarti karenasistem /T perpustakaanya yang bagus, tetapi bisa juga karena jumlahmahasiswa yang dari waktu ke waktu semakin bertambah, jadi benefityang dimaksud bukan benefit nilai barang /7 perpustakaan;Bahwa atas pendapat ahli di atas, Terdakwa menyatakan keberatankhususnya terkait pendapat bahwa ada barang yang dianggap tidakberfungsi sehingga dianggap total loss, sementara barang yang belumdipasang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
131 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The next step is toprovide evidence that the services have been effectivelyrendered, and that a benefit has resulted for thereceiving entity.Terjemahannya:OECD menyediakan tambahan untuk petunjukbagaimana menangani jasa inta grup (sepertimanajemen terpusat, fungsi koordinasi dan supervisi)dari perspektif transfer pricing. Tidak ada beda nyaapabila jasa diberikan oleh perusahaan induk atau olehsentralisasi pusat jasa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Therefore, if the word used is unclear or themeaning of the statutory provision is ambiguous, the taxpayer mustbe given the benefit of the doubt and not be forced to pay tax. Thisis the reason for in dubio contra fiscum in tax law.;Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia:3.2 In Dubio Contra Fiscum Dalam Hukum Pajak;Dalam hal ketiadaan undangundang tidak ada tanggung jawabuntuk membayar pajak apa pun. Ini adalah satu alasan mengapaundangundang pajak harus ditafsirkan secara ketat.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
128 — 24
  • surat klarifikasi OEpada prinsipnya disetujui untuk menindaklanjuti proses tender;Bahwa acuan panitia pengadaan dalam hal proses pengadaan barang dan jasaberdasarkan dengan adanya POB pengadaan ;Bahwa saksi mengetahui adanya POB NO SK. 75 tahun 2008 tentang pengadaanbarang jasa SBU perkapalan Pusri ;Bahwa betul didalam POB No 75 dikatakan kalau pelelangan akan gagal apabilaseluruh penawaran yang disampaikan melampaui atau diatas anggaran yangdisediakan atau direncanakan, tapi karena ada cost dan benefit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
153 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/2015have been effectively rendered, and that a benefit has resulted forthe receiving entity.Terjemahannya:OECD menyediakan tambahan untuk petunjuk bagaimanamenangani jasa inta grup (seperti manajemen terpusat, fungsikoordinasi dan supervisi) dan perspektif transfer pricing. Tidak adabeda nya apabila jasa diberikan oleh perusahaan induk atau olehsentralisasi pusat jasa.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 124/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
248 — 154
  • Kesara Mahadana Akshaya selakudirektur keuangan, dan Tadjudin lus sebagai direktur operasional,terkait gaji untuk direksi dan kebetulan Tadjudin lus juga pemegangsaham disitu belum ada yang namanya penggajian selama masainvestasi karena benefit yang di dapat sebagai pemegang saham ituHalaman 104 dari 211 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr.nilainya investasi setelan kewajiban angsuran selesai karena adaterkait saham.Bahwa Robi Sumargo selaku direktur kKeuangan secara informalmaupun formal tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GITA PERSADA, dkk
194 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tujuan kegiatan;Sasaran kegiatan;Manfaat kegiatan;Ruang lingkup kegiatan;Obyek kegiatan;Wilayah kegiatan.oOonrmonagce Bab 2 tentang Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang tersubbab antara lain:a Taterke:naclkeb Taterkounpetan:c Tater Bab 3 tentang Identifikasi permasalahan utama, usulan substansi ffdeliverables kegiatan, yang terdiri dari subbab antara lain: tya Identifikasi permasalahan utama pendistribusian paket petb Usulan substansi atau deliverables kegiatan; d= Tac Identifikasi manfaat (benefit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747 K/PID.SUS/2013
Tanggal 10 September 2014 — ACHMAD DJUHANA
124 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Analisa Benefit (manfaat jangka panjang) ; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa pelanggaranterhadap Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan adalah perbuatanmelawan hukum formil dan dikaitkan dengan uraianuraian terdahuluyang telah menguraikan pelanggaranpelanggaran terhadap SuratKeputusan Direksi PT.