Waktu kematian diperkirakan duajam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuanberupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kakumayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, sertajaringan dibawah kuku pucat.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPSubsidiairBahwa Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMANbersama dengan SAKSI ADMEN Als MEN Bin (Alm) AHMAD ZAINI (berkasperkara terpisah

Waktukematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelumpemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat padaHalaman 11 dari halaman 67Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bglpunggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat padakelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringandibawah kuku pucat.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP .Atau :KeduaBahwa Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMANbersama dengan

Waktu kematian diperkirakan dua jamsampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupalebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayatpada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringandibawah kuku pucat.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 Ayat (2) Ke3 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannyaPenuntut

Waktu kematian diperkirakan duajam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuanberupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kakumayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, sertajaringan dibawah kuku pucat.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Waktu kematian diperkirakandua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuanberupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan,kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, sertajaringan dibawah kuku pucat.Menimbang, bahwa terdapat fakta fakta dalam perkara ini : bahwa dariketerangan saksi A.RANI alias RANI bin Alm RUWANA, ~ saksi ILHAMRAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM BIN JONI SETIAWAN ENI SUDIWANAlias IWAN Bin TANJUNG, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT Alias YUNG

Saksi MUGIYONOe Bahwa saksi menjadi Penyidik di kepolisian sudah kurang lebih 10 (Sepuluh)tahun;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada waktu itu mengakubernama

Saksi ANDRY IMAM PRASETYO Bahwa saksi menjadi Penyidik Kepolisian sejak tahun 2005 sampaidengan sekarang di Polsek Subah;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada

pidananya atas terdakwa Tergugat dulusebagai saksi;Bahwa saksi tahu Tergugat II dalam sidang mengakui mobil CRV tersebut adapada dirinya, yang sehingga ada kesanggupan dihadapan Ketua Ia Tergugat IImau memberikan ganti berupa pembayaran uang senilai Rp.275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa saksi tahu sampai adanya skors sidang karena adanyaTergugat II menyatakan sanggup mengganti dengan uang karena mobil CRVtersebut;Bahwa saksi ketahui saat surat kesepakatan itu dibuat tidak ada penekanan

penyelesaian/ pelaksanaannya saksi tidak tahu, apakahsudah dibayarkan atau belum sampai sekarang saksi tidak tahu;Bahwa saksi tahunya mobil tersebut tersebut sudah lama sebelumsebelumnya ada pada Penggugat dan sering dipakai Penggugat kerumahsaksi;Bahwa saksi tidak tahu surat suratnya mobil tersebut;Bahwa saksi tahu waktu Tergugat meminjam mobil tersebut dariPenggugat;Bahwa saksi tahu pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebutdibuat;Bahwa pembuatan surat kesepakatan tersebut tidak ada penekanan

daribawahannya dengan tetap menjunjung tinggi nama dan kehormatan CorpPerwira TNI.Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dilakukan terhadapbawahannya dan merupakan pelanggaran berat, dalam lingkungan TNIsebagaimana tertuang pada ST Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2Maret 1988 yang menegaskan menindak tegas anggota ABRI (TNI) yangmelakukan pelanggaran susila dan apabila melibatkan warga ABRI (TNI)maka yang bersangkutan dipecat dari dinas militer dan hal ini telah berulangkali mendapat penekanan

setiap kesempatan.Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah dan pernah menjadiPembina Saksi1 Serda (K) Rini dalam pelaksanaan orientasi menyadaribahwa sikap dan perbuatannya akan diperhatikan dan diikuti oleh anggotanyasehingga Terdakwa seharusnya memberikan sikap dan perbuatan yang baikdan benar supaya kebijakan pimpinan TNI di bidang penegakan hukum dapatdilaksanakan dengan baik.Bahwa Terdakwa demi melampiaskan nafsu birahinya terhadap bawahannyayang seharusnya dilindungi telah mengabaikan penekanan

sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP sendiri meliputisebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas

sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1)KUHP sendiri meliputi sebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, Salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13 Putusan No. 1014/Pdt.G/2020/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.

karena nasab, semendadan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islamserta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

dilakukan pada tanggal 17 April 1982, diDesa Sido Dadi, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Klanomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat makaakan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menyimpangdari tata cara hukum jual beli keperdataan secara Hukum dan Menghukumkepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa HM.No.230Luas 1445 M2,dan SHM.No.2525 Luas 1410 M2,.AN.Penggugat. kepadaPenggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atashak milik penggugat menyertai baik dari

No. 4/Pdt.P/2017/PA Mrs.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan

berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4.

perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

danbesaran uang pensiun/manfaat uang pensiun dan diberitahukan pula kepadakaryawan tersebut untuk menghitung dan mengecek bersamasama supayatidak ada kekeliruan dalam perhitungan ;Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran/manfaat uang pensiun karyawanyang pensiun menerima dan menanda tangani cek dan sekaligus menandatangani surat kesepakatan (STATEMENT LETTER) dan ditandatangani2(dua) orang saksi dari pihak DAPEKAMI;Menimbang, bahwa penandatanganan surat kesepakatan (STATEMENT LETTER)tersebut bukanlah penekanan

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam sertaanak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jikadidasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayatHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 368/Padt.P/2019/MS.Sgi(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

rburupiah) Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti langsungdiamankan dan diawab ke Polreta Palembang gunapemeriksaan lebih lanjut ;Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, terdakwa pernah di periksa di polisi sehubungandengan perkara terdaka ini ;e Bahwa, pada saat terdakwa di periksa di kantor polisi tidakada paksaan ataupun penekanan